BERITA

Golkar Bali Siapkan Kader Pada Pilkada Tahun 2022

Berita Golkar –Partai Golongan Karya (Golkar) tengah menyiapkan kader yang akan maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2022 mendatang.

Menyambut perhelatan pilkada pada tahun 2022 mendatang, Partai Golkar tengah mempersiapkan kader-kader yang akan maju bersaing dengan kader partai lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Dr. I Nyoman Sugawa Korri usai menghadiri Musda Golkar Buleleng Di Sekretariat DPD II Golkar Jalan Ngurah Rai Kelurahan Banjar Jawa.

Politisi asal desa Banyuatis, Kecamatan Banjar ini mengungkapkan sejumlah kader untuk beberapa kabupaten/kota telah dipersiapkan.”Kita sudah mulai dari sekarang siapkan, dan saya yakin semangat perubahan diciptakan oleh kader-kader akan mampu melakukan perubahan dalam kepemimpinan di 2022, sudah kita persiapkan, tapi kalau ditanya siapa kan belum. Yang pasti kader,”ungkapnya.

Sugawa Korri menyebut, pihaknya belum memutuskan partainya akan berkoalisi atau tidak dalam ajang pemilihan kepala daerah 2022 mendatang. “Belum, nanti akan tergantung dengan hasil survey itu yang akan menentukan, nanti akan ada prosesnya,”ujarnya.

Sebagaimana pilkada tahun 2015 lalu, dimana Partai Golkar memiliki 3 orang kepala daerah, pihaknya ingin mengulang masa tersebut. Tentunya dengan mengedepankan kebersamaan untuk membawa daerah lebih maju lagi.

Sumber

 

Golkar Dukung Agus Taolin-Alo Hale Seren di Pilkada Kabupaten Belu

Berita Golkar– DPP Partai Golkar resmi mengusung dr. Agus Taolin–Alo Hale Seren (Sehati) sebagai Bakal Calon Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu pada Pilkada 2020. “DPP Partai Golkar sudah menetapkan pasangan dr. Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens untuk Pilkada Kabupaten Belu, 9 Desember 2020 yang akan datang. SK nya sudah diserahkan di DPP hari ini 24 Agustus 2020,” kata Ketua DPD Partai Golkar NTT Melki Laka Lena ( 24/8).

Lebih lanjut Melki Laka Lena yang juga Ketua Komisi IX DPR RI mengatakan mengatakan dukungan DPP Golkar untuk Kabupaten Sabu Raijua, Timor Tengah Utara (TTU), Manggarai dan Manggarai Barat akan ditetapkan besok atau lusa.

“Dukungan Partai Golkar untuk empat Kabupaten ini yakni Kabupaten Sabu Raijua, Timor Tengah Utara (TTU), Manggarai dan Manggarai Barat akan diserahkan satu dua hari ini. Sk nya sementara diproses,” jelas Melki Laka Lena.

Sementara itu Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Belu, Yohanes Jefri Nahak mengatakan, siap menerima dan mengamankan keputusan DPP Golkar terhadap pasangan dr. Agus Taolin–Alo Hale Seren.

“Kami pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Belu siap menerima dan mengamankan keputusan DPP soal pasangan calon Bupati yakni dr Agus Taolin – Alo Hale Seren. Bersama kader Partai di kecamatan dan Desa serta simpatisan, kami siap memenangkan paket Sehati di Kabupaten Belu,” sebut Epy Nahak.

Seperti diberitakan Gatra.com sebelumnya menyambut Pilkda serentak di 9 Kabupaten di NTT, Partai Golkar telah menetapkan dukungan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk empat daerah di NTT yaitu Stefanus Bria Seran-Wandelinus Taolin untuk Kabupaten Malaka, Andreas Paru-Raymundus Bena untuk Kabupaten Ngada, Umbu Lili Pekuwali-Yohanes Hiwa Wuna untuk Sumba Timur dan Daniel Bili-Timotius Rangga untuk Kabupaten Sumba Barat.

Untuk diketahui, selain Partai Golkar, pasangan dr. Agus Taolin–Alo Hale Seren telah mendapat SK dari Partai Nasdem yang memiliki empat kursi di DPRD, PKP Indonesia dua kursi dan PKS satu kursi. Sementara Partai Golkar memiliki 4 kursi di DPRD Belu.

Sumber

Musyawarah Daerah Golkar Maluku Tengah Minta Pengamanan Kepolisian

Berita Golkar– DPD II Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah meminta polres setempat menyiapkan sejumlah personilnya untuk mengamankan pelaksanaan musyawarah daerah ke-IX partai politik berlambang pohon beringin itu.

“Kami telah bertemu Kepala Polres Maluku Tengah, AKBP Rositah Umasugi, serta menyampaikan surat resmi permintaan pengamanan saat musda berlangsung,” kata Ketua Panitia Musda Partai Golkar Maluku Tengah, Muhammad Da’aly Tuatoy, di Ambon, Selasa.

Menurut dia, musda ini akan berlangsung 26-27 Agustus 2020 di Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini tahapan pengembalian berkas masing-masing calon ketua DPD Partai Golkar sudah berjalan dan akan dilanjutkan dengan Musda ke IX pada 26-27 Agustus 2020.

Sementara itu, Umasugi memberikan apresiasi atas kunjungan dari panitia Musda Partai Golkar dan nanti mereka akan menyiapkan personel untuk mengamankan musda partai politik itu. Ia juga berharap musyawarah daerah itu bisa berjalan baik dan aman.

Sumber

Pandemi Covid-19, Airlangga: Suasananya Kini Lebih Baik

Berita Golkar –Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kondisi penularan Covid-19 di Tanah Air saat ini sudah jauh membaik dibanding beberapa lalu.

Airlangga mengacu kepada kasus sembuh skala nasional yang sudah tembus 70 persen dari keseluruhan kasus konfirmasi positif. Angka ini memang sudah lebih tinggi ketimbang rata-rata kasus sembuh dunia sebesar 68,1 persen.

“Indonesia ini suasananya lebih baik di mana kasus sembuh sudah mencapai 70 persen. Fatality rate juga bisa ditekan sampai 4,35 persen, walau masih sedikit di atas rata-rata global. Namun sudah jauh menurun dibanding bulan-bulan sebelumnya, kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (24/8).

Berdasarkan catatan Satgas Penanganan Covid-19, jumlah kasus sembuh di Indonesia per Ahad (23/8) sebanyak 107.500 orang. Sementara total kasus konfirmasi positif, dihitung sejak awal Maret lalu, sebanyak 153.535 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia tercatat 6.680 orang.

Bila dilihat dari grafiknya, tren penambahan kasus harian memang belum menunjukkan penurunan. Bahkan memasuki Agustus 2020, kasus baru di atas 2.000 orang per hari semakin sering ditemui.

Selama bulan ini saja, hingga 23 Agustus, tercatat 10 kali penambahan kasus harian tembus 2.000 orang per hari.

Sumber

Partai Golkar Resmi Rekomendasi Surunuddin-Rasyid Untuk Pilkada Konsel

Berita Golkar– DPP Partai Golkar resmi menerbitkan rekomendasi calon kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Diketahui, rekomendasi tersebut diberikan kepada pasangan Surunuddin Dangga-Rasyid dan diserahkan langsung oleh Anggota Desk Pilkada Partai Golkar di Jakarta pada Senin, (24/8/2020).

Pengurus DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Sucianti Suaib Saenong membenarkan, jika DPP Golkar memberi rekomendasi kepada pasangan Surunuddin Dangga-Rasyid.

“Iya benar dan saya harap DPD Golkar di Konsel bisa bersatu untuk memenangkan Paslon yang direkomendasikan DPP Golkar dalam hal ini Surunuddin-Rasyid,” kata Suci, saat dihubungi Telisik.id, Senin (24/8/2020) malam.

Dalam surat keputusan itu, DPP Golkar menugaskan DPD II Golkar Konsel untuk menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan organisasi dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Di surat keputusan itu juga, DPP Golkar menugaskan DPD II Golkar Konsel untuk mendaftarkan Paslon yang sudah ditetapkan ke KPU daerah setempat, sesuai jadwal telah ditentukan.

Selain itu, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus, fungsional, kader dan anggota Partai Golkar.

Untuk diketahui, surat keputusan dengan Nomor: SKEP-268/DPP/Golkar/VIII/2020 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto dan Sekjend, Lodewijk F. Paulus, pertanggal 19 Agustus 2020 di Jakarta.

Sumber

Kadek Era Sukadana Resmi Jabat Ketua DPD Golkar Gianyar

Berita Golkar– Suasana sejuk pembukaan Musda DPD Partai Golkar Gianyar , langsung berubah panas setelah memasuki tahapan pleno di Sekretetariat DPD Partai Golkar Gianyar, Minggu 23 Agustus 2020.

Meskipun protes mulai dilayangkan oleh salah satu kader saat proses verifikasi surat mandat peserta, Musda tetap berjalay. Dan di tengah suasana riuh di ruang rapat di Lantai II, pemilihan pimpinan tetap berjalan dan pasangan Kadek Era Sukadana serta I Made Suteja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua dan Sekretaris.

Dalam pembukaaan Musda yang dihadiri langsung oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Ketua DPD Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry beserta segenap jajarannya itu, suasananya terlihat penuh kekeluargaan.

Dimulai dari sambutan Panitia, dilanjutkan sambutan Plt Ketua DPD Golkar Gianyar, I Made Dauh Wijana, sambutan Bupati hingga sambutan Nyoman Sugawa Korry selaku Ketua DPD Golkar Bali sekaligus membuka acara.

Dalam sambutannya, Bupati Gianyar, I Made Mahaysatra pun mengapresiasi kesabaran Kader Partai Golkar. Sebagai partai besar, bupati mengakui jika kader-kader Pohon berigin ini adalah aset Kabupaten Gianyar yang tentunya tetap berkomitmen untuk membangun Gianyar yang lebih baik.

“Saya sangat setuju dengan pandangan bapak Sugawa Korry, bahwa orang itu ada masanya dan pasti ada saatnya masa yang memilih orang. Saya yakin, Partai Golkar pasti akan bangkit bersama kader-kader yang bersabar ini.”

“Saya juga minta agar polemik partai dalam lima tahun terakhir dijadikan evaluasi. Sebab, polemik internal akan mempengaruhi produk partai dimata masyaraakat,” pesannya.

Usai dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Golkar Bali, acara berikutnya dilanjutkan dengan Musda Internal Golkar Gianyar di lantai II. Peserta musda pun wajib menjalani verifikasi surat mandat peserta Musda dan pembahasan tata tertib (tatib).

Saat itupula, salah satu Kader Partai Golkar, yakni I Gusti Agung Erika Sudewa yang mengaku masih sebagai Ketua AMPG Gianyar yang sah sempat dilarang masuk lantaran tanpa surat mandat.

Mentok mewakili AMPG, mantan Perbekel Pering ini lantas ganti jas sebagai Perwakilan SOKSI Gianyar.

Menghindari polemik mengenai surat mandat ini, Erika Sudewa akhirnya dipersilahkan mengikuti musda. Namun, perang argumen kembali terjadi di ruang sidang saat pemilihan Ketua DPD.

Namun, ditengah protes itu sidang tetap berlanut dan Kadek Era Sukadana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Gianyar didampingi I Made Suteja sebagai Sekretaris. Atas putusan itu, Erik terus menyela hingga sempat menghambat prosesi penghormatan dan penyerahan panji-panji partai.

Petugas keamanan dari kepolisian berpakaian tertutup serta petugas keamanan internal Golkar pun ikut melerai. Hingga akhirnya, Kadek Era langsung memeluk Erika yang berbodi besar itu dan digiring keluar.

“Kami semua seperjuangan, ini hanya dinamika partai kami. Saya pasti akan merangkul semua teman-teman,” ungkap Kadek Era.

Dipercaya menahkodai Partai Golkar Gianyar, Kadek Era yang asal Ubud ini pun menyatakan kesiapan menjalankan imbauan Ketua DPD Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Terutamanya mengenai rekonsiliasi partai dengan membangkitkan seluruh potensi partai. Termasuk merangkul tokoh-tokoh Partai Golkar, yang selama ini kurang aktif lantaran dinamika partai.

“Saya akan sowan ke semua tokoh-tokoh yang selama ini telah membesarkan Partai Golkar. Sebagai tongkatan, tokoh-tokoh ini akan posisikan sebagai Pembina, penasehat atau yang lainnya,” pungkasnya.

Sumber

Dito Ganinduto : Hadapi Pandemi Bukan Cuma Stabilisasi Nilai Tukar, Tapi Kebijakan Ini Penting

Berita Golkar –Pandemi COVID-19 telah mengubah segala tatanan kehidupan di Indonesia, mulai dari krisis kesehatan hingga masalah sosial hingga perekonomian. Khusus untuk perekonomian, dampak yang ditimbulkan memang cukup signifikan dan memerlukan langkah yang tak biasa untuk menjawab berbagai isu yang muncul.

Ketua Komisi X DPR RI yang juga politisi Partai Golkar Dito Ganinduto mengatakan dalam kondisi seperti ini, tidak cukup hanya pada fokus kebijakan moneter untuk menstabilisasikan nilai tukar dan harga (inflasi).

Menurutnya ada beberapa hal juga yang mesti diperhatikan, salah satunya adalah kebijakan ekonomi makro yang efektif dengan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang kuat untuk mendorong perekonomian.

“Menciptakan lapangan kerja, dan dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga prinsip independensi Bank Sentral dan Prudential fiskal terkelola dengan baik melalui penguatan micro dan macro prudential dalam satu atap Bank Sentral,” ujar Dito dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).

Selain itu, dirinya menambahkan diperlukan juga pendalaman pasar keuangan melalui pasar modal yang perlu dikembangkan dan diperdalam melalui Securities Exchange Commission dalam hal ini OJK, agar menjadi sumber pembiayaan yang memberikan dinamika bagi perekonomian ke depan.

“Sehingga sumber investasi dan pembiayaan tidak hanya berasal dari perbankan serta mengutamakan kualitas yang memungkinkan sektor keuangan menjalankan fungsinya, baik sebagai motor maupun penopang pertumbuhan ekonomi,” pungkas Dito.

Sumber

A. Doli Kurnia: Survei Buktikan Pemerintahan Jokowi Masih Didukung Penuh Masyarakat

Berita Golkar –Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar A. Doli Kurnia mengungkapkan dengan kondisi politik saat ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didukung oleh Koalisi Indonesia Kerja, terbukti sudah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Hasil itu sudah terlihat dalam Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

“Pada survei yang dilakukan oleh SMSI pada pertengahan Agustus 2020 ini, masyarakat memiliki kepuasan yang tinggi atas kinerja presiden. Mayoritas warga sekitar 67 persen merasa puas dengan kerja Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu setahun terakhir. Sementara yang tidak puas hanya 3,1 persen dan kurang puas di angka 27,4 persen,” ungkapnya.

Menurut Doli ini menunjukkan jika kinerja presiden diapresiasi positif oleh warga masyarakat. Kerja keras Presiden Jokowi dianggap telah memberikan dampak pada kesejahteraan rakyatnya.

“Tak hanya itu saja, dalam isu keamanan dan pelaksanaan hukum, survei SMRI yang dilakukan pada pertengahan bulan Agustus juga menunjukkan hasil yang positif. Terbukti masih terdapat 60 persen dari warga masyarakat yang menyatakan jika keamanan dan pelaksanaan hukum di masa pemerintah Jokowi saat ini masih baik atau sangat baik,” ujarnya.

Hal ini, tambah Doli, menunjukkan jika tingkat kepercayaan warga masyarakat pada pemerintah masih sangat tinggi. Bahkan tidak ada indikasi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau presiden.

Maka dari itu, menurut Doli pernyataan dari anggota gerakan KAMI seperti permintaan MPR untuk menggelar sidang istimewa MPR adalah tuntutan politik yang dianggap sudah kebablasan.

Dan usulan menggelar sidang istimewa MPR yang dituntut oleh oknum-oknum yang tergabung dalam organisasi tersebut, menurutnya sama sekali tidak penting.

“Dengan kata lain, Presiden atau pemerintah sudah menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang dan tidak ada pelanggaran,” ujar Doli.

Doli juga mengungkapkan jika survei atas tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi untuk bisa membawa Indonesia keluar dari krisis juga masih tinggi.

“Itu terbukti dalam surveiSurv SMRI jika mayoritas warga masyarakat, 73 persen yang sangat atau cukup percaya Presiden mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat wabah Covid-19.

Covid-19 ini memang telah membawa dampak pada krisis ekonomi. Namun krisis ekonomi itu tidak akan membawa dampak pada krisis politik karena kepercayaan masyarakat cukup tinggi pada pemerintah,” tutup Doli.

Sumber

 

Mukhlis Takabeya Terpilih Sebagai Ketua DPD II Golkar Bireuen, Adik Almarhum Bupati Saifannur

Berita Golkar –Mukhlis Amd atau lebih dikenal Mukhlis Takabeya Bireuen terpilih sebagai ketua umum DPD II Golkar Bireuen Periode 2020-2025.

Ia terpilih dalam Musda ke VI partai tersebut yang berlangsung Senin (24/08/2020).

Mukhlis selama ini menjabat sebagai ketua harian DPDP II Partai Golkar Bireuen periode 2014-2020.

Steering Committee Musda Golkar Bireuen, Yusri Abdullah SSos kepada Serambinews.com pukul 16.30 WIB, Senin (24/08/2020) mengatakan, kegiatan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya berjalan lancar.

Pertanggungjawaban diterima para pengurus dan DPD I Golkar Aceh, kemudian dilanjutkan dengan membahas program kerja lima tahun mendatang juga berjalan lancar.

Pada sesi akhir pemilihan calon ketua umum juga berlangsung lancar dan Mukhlis Amd terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Golkar Bireuen untuk memimpin partai tersebut.

Keputusan musyawarah dengan mekanisme aklamasi karena sejak rencana Musda dirancang, Musda kemudian berlangsung tidak ada calon lain yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum.

Berdasarkan mekanisme musyawarah dalam Musda maka dilakukan aklamasi dan H Mukhlis terpilih dan ditetapkan sebagai ketua.

Tugas utama ketua umum, kata Yusri Abdullah, ketua umum ditetapkan sebagai ketua formatur dan memilih anggota formatur, kemudian menyusun kepengurusan lengkap.

“Batas waktu diberikan paling lama 30 hari ke depan sudah tersusun pengurus lengkap,” ujarnya.

Usai terpilih sebagai ketua, H Mukhlis menyampaikan pidato perdana sebagai ketua umum dan ditutup dengan sambutan dari ketua DPD I Golkar Aceh, TM Nurlif.

Sumber

Mantan Pimpinan KPK Antusias Menanti RUU Cipta Kerja Disahkan, Ini Alasannya

Berita Golkar –Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar mendukung semangat pemangkasan birokrasi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Pangkalnya, bakal berkontribusi terhadap kinerja pemerintahan.

Dirinya menjelaskan, buruknya tata kelola pemerintah yang kini terjadi akibat timpang tindihnya regulasi dan Satu sama lain pun tak harmonis. Kemudian, birokrasi gemuk dan membuat kinerja tidak jelas.

“Contoh rakor (rapat koordinasi) kepala daerah ke Jakarta berkali-kali. Hasilnya, kan, enggak ada. Hasilnya cuma laporan (pemakaian) anggaran, kan? Habis itu buat apa?” ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).

Kompleksnya birokrasi tecermin dari banyaknya unit-unit organisasi di kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sama. Diumpamakannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat.

“(Proses) audit (keuangan negara/daerah) sekarang, kan, banyak (auditor) datang ke mana-mana, pulang-pergi. Hasilnya, korupsi tetap ada. Jadi, anggaran lebih banyak dihabiskan untuk perjalanan dinas,” tegas dia.

Imbasnya, penyerapan anggaran menjadi mubazir. Apalagi, banyak posisi strategis diisi orang-orang tidak pantas, sehingga kerap menyalahgunakan kewenangan. Praktik ini pun memperbesar potensi korupsi, khususnya menyangkut perizinan.

“Semakin panjang birokrasi, semakin banyak yang dilalui, semakin banyak korupsi karena harus berhadapan dengan orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat menganggap itu sudah berjasa, jadi harus dibayar.

Padahal, itu kewajiban dia,” urainya. Ini selaras dengan data Indonesia Corruption Watch (ICW), di mana birokrat di peringkat teratas pelaku korupsi pada 2004 hingga semester II 2016, bahkan sebanyak 515 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sepanjang 2016. Berikutnya, anggota DPRD dan kepala daerah.

Haryono menambahkan, perampingan birokrasi dalam RUU Ciptaker akan membuat anggaran negara lebih hemat dan efektif. Alasannya, unit-unit organisasi pemerintah yang memiliki tupoksi sama bakal dilebur atau dihapus. “Jadi, (nanti) seperti di negara Skandinavia, dia tidak perlu pengawasan banyak-banyak.”

Berikutnya, diproyeksikan menekan angka pemborosan anggaran secara signifikan. “(Sekitar) 40% (dari) yang selama ini belanja (dan) hasilnya tidak ada. Maksudnya hasilnya tidak ada, hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat,” lanjut Guru Besar Perbanas Institute itu.

Anggaran tersebut, pendapatnya, bisa diberdayakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Membangunan infrastruktur penunjang dipedesaan agar siswa dan guru tidak lagi terkendala mengakses pendidikan ataupun transfer pengetahuan.

Di sisi lain, menurut Haryono, beleid sapu jagat (omnibus law) itu menuai polemik lantaran pemerintah tidak menyosialisasikannya dengan baik. Pun dilakukan parsial.

Bagi mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini, semestinya setiap kementerian/lembaga negara turut menyosialisasikan RUU Ciptaker kepada pihak-pihak berkepentingan (stakeholder).

Juga melibatkan semua komponen terkait, sehingga tiada yang dirugikan. “Yang terjadi sekarang ini, masyarakat tidak mendapatkan (gambaran RUU Ciptaker) secara utuh.

Jadi, hanya menduga-duga, ‘Oh, begini-begini-begini’. Jadi, tidak dijelaskan tidak secara utuh,” paparnya. “Seperti sektor ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja (semestinya) coba jelaskan kepada pekerja, lakukan dialog, jelaskan bagaimana (isi RUU Ciptaker). Sehingga, dapat pemahaman yang jelas,” tutup Haryono.

Sumber

Scroll to top