BERITA

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memberi teladan untuk disuntik vaksin CoronaVac pertama kali dalam proses vaksinasi Covid-19 secara nasional yang dimulai hari ini, Rabu (13/1).

Menurutnya, vaksinasi CoronaVac hari ini perlu didukung dengan edukasi secara persuasif oleh semua stakeholder baik itu di pusat hingga daerah.

“Selain Presiden Jokowi, vaksinasi hari ini yang juga diikuti oleh para pembantu presiden, para tokoh agama, pemimpin organisasi tenaga kesehatan, para influencer.

Dengan harapan dapat memberi dorongan kepada masyarakat, untuk lebih yakin dan terlibat aktif dalam vaksinasi secara nasional,” ungkap Melki saat dihubungi wartawan, Rabu (13/1/2021).

Setelah vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, TNI, Polri, pejabat dan petugas publik, lanjut Melki, titik krusial vaksinasi ada pada masyarakat umum.

Hal ini mesti diatur secara baik dengan melibatkan partisipasi aktif para tokoh lintas sektor dari pusat sampai daerah, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat dapat divaksinasi sesuai tahapan yang sudah diatur pemerintah.

Secara paralel, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua masyarakat dalam mengendalikan pandemi Covid-19 yakni mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan dengan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) ditambah 2M (menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas).

“Peran para tokoh masyarakat dari pusat dan daerah diharapkan secara gotong royong membantu kesadaran rakyat patuhi dan laksanakan protokol kesehatan 5M secara konsisten. Polri, TNI dan aparat Pemda Satpol PP secara terukur memberi sanksi di lapangan bagi masyarakat yang tidak tertib dan patuh,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi resmi menjalani penyuntikan vaksin Covid-19 perdana. Prosesi vaksinasi perdana yang digelar di Istana Merdeka ini juga diikuti sejumlah pejabat lain dan perwakilan unsur masyarakat.

Penyuntikan vaksin CoronaVac dilakukan oleh Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan Prof. Abdul Muthalib, setelah sebelumnya memastikan kondisi kesehatan Presiden Jokowi.

Mekanisme vaksinasi sendiri dilakukan dalam empat tahap, yakni pertama klarifikasi data penerima. Kedua, penerima vaksin menjalani pengecekan tekanan darah dan klarifikasi kesehatan. Ketiga, penyuntikan vaksin dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Keempat, penerima vaksin mendapat kartu tanda suntik.

Berita Golkar– Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Dito Ariotedjo, memastikan, seluruh elemen Partai Golkar solid mendukung program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah. Sebagai bukti kesungguhannya, para kader muda Beringin diwajibkan mensosialisasikan kebijakan ini.

“Saya juga mengimbau pada kader muda Golkar di seluruh Indonesia, terutama yang di eksekutif dan legislatif agar dapat menyosialisaikan vaksin,” ujarnya, kepada media, Selasa (12/1/2021).

Dito menjelaskan, dasar melakukan vaksinasi di Indonesia sudah clear. Termasuk penggunaan vaksin asal China, Sinovac. Vaksin ini belakangan menuai polemik di masyarakat.

Politisi berusia 30 tahun ini berharap, masyarakat dapat tenang dan meyakini vaksin ini aman. Pasalnya, vaksin Covid-19 sudah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika dua lembaga ini sudah memberikan lampu hijau, Dito menyerukan kepada seluruh kader muda Golkar untuk menyosialisasikannya.

Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. “Apalagi Ketua Umum kami juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN),” sebutnya.

Dito menjamin, pengetahuan kader Beringin soal vaksin sudah tuntas. Jadi, saat ini tinggal menyampaikan informasinya dengan benar, agar bangsa ini terbebas dari pandemi Covid-19. “Arahan sudah diberikan kepada kader Golkar sampai tingkat paling bawah, untuk menyukseskan program vaksinasi pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menginstruksikan seluruh kadernya untuk mengawal program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Dia juga meminta para kader menjadi panutan dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan di masyarakat.

“Saya meminta kepada pimpinan DPD Golkar di daerahnya masing-masing untuk mengawal program pemerintah ini,” kata Airlangga, melalui keterangan tertulis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini optimis, program vaksinasi nasional yang dibarengi dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan mampu mengatasi pandemi Covid-19.

Airlangga juga mengingatkan kembali kepada kader untuk serius mengikuti program Golkar Institute dan Yellow Clinic, sebagai bagian ikhtiar membantu masyarakat melawan pandemi Covid-19. Dikatakannya, progam ini memberikan kontribusi, bahkan barometer dalam ilmu pengetahuan.

Berita Golkar– Golkar Institute menyelenggarakan diskusi terbatas Selasa (12/1/2021), yang berlangsung secara virtual. Guru besar terkemuka dari National University of Singapore, Profesor Kishore Mahbubani menyampaikan pandangannya tentang situasi percaturan politik global.

Menurutnya, Indonesia harus terus mendorong kerja sama dalam wadah ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi, baik dengan Amerika Serikat dan China. ASEAN dengan 10 negara anggotanya dan 650 juta penduduk memiliki posisi yang strategis dalam menentukan arah ekonomi dunia ke depan.

Diskusi terbatas ini dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Hadir pula, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Ketua Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily, serta Erwin Aksa dan dipandu Rizal Mallarangeng.

Dalam pandangan mantan diplomat Singapura ini, perseteruan geopolitik antara AS dan Cina masih akan berlangsung selama 10 tahun ke depan. Persaingan ini selalu terjadi ketika AS yang saat ini masih menjadi kekuatan terbesar dunia sedang dalam proses “disalip” oleh kekuatan terbesar kedua, yaitu China.

Mahbubani menyatakan Amerika Serikat sedang dalam kondisi sosial-politik yang prihatin. Ini ditandai dengan penyerbuan Gedung Capitol oleh pendukung Presiden Donald Trump pada awal Januari ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa AS telah menjadi sebuah plutokrasi, di mana kekuasaan dipegang oleh segelintir orang yang sangat kaya.

Adapun, puluhan juta masyarakat mengalami kemerosotan ekonomi yang riil selama 30 tahun terakhir. Menurut Mahbubani, saat ini AS tergantung dari presiden terpilih Joe Biden untuk memulihkan kondisi dan memperbaiki hubungan antar masyarakat yang retak. Ke depan, bisa jadi AS akan pulih dan kembali menguat, atau semakin terpuruk.

Di sisi lain, China telah menunjukkan bahwa negara itu dapat menangani kondisi darurat, seperti wabah COVID-19, dengan efektif. Kualitas birokrasi di China juga termasuk yang terbaik di dunia dengan rekruitmen yang terukur. Di China hanya yang menempati ranking terbaik di sekolahnya dapat lolos kualifikasi menjadi pegawai negeri.

Bagaimana posisi Indonesia? Mahbubani memberikan saran agar Indonesia dan negara-negara lain di dunia untuk tetap netral. “Pesan yang harus disampaikan secara jelas adalah Jangan paksa kami untuk memihak pada AS atau China. Kami ingin menjaga hubungan baik dengan keduanya,” ujar Mahbuani.

Menurutnya, pesan ini akan lebih kuat bila disampaikan secara kolektif dalam wadah ASEAN, karena ASEAN mewadahi 10 negara dengan 650 juta penduduk. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam Indo-Pasifik dan perjanjian perdagangan bebas RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) juga sepakat untuk netral.

Menko Perekonomian ini mencontohkan bahwa Indonesia membeli vaksin COVID-19 dari perusahaan AS dan juga perusahaan China. Namun, Indonesia juga sedang mengembangkan vaksin sendiri. Ketua Umum Partai Golkar mengapresiasi jalannya diskusi ini dan berharap Golkar Institute terus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas yang mencerahkan dan berkualitas tinggi.

Airlangga juga menggarisbawahi pentingnya bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan dan politik agar pembangunan dapat memberi manfaat bagi semua orang dan kondisi politik tetap stabil.

“Golkar Institute akan mengadakan kajian geopolitik ini secara rutin dengan menghadirkan narasumber berkualitas,” kata Ketua Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily. “Seharusnya, pada bulan Januari 2021 ini kami menggelar kursus pendidikan Pemerintahan bagi Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2020.

Namun, karena kebijakan PPKM Jawa-Bali, kegiatan ini ditunda pelaksanaannya pada awal Februari 2021,” ujar Ketua DPP Partai Golkar ini.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menyerukan revolusi hijau, yakni mengubah pertanian kimia ke organik. Gerakan itu dilakukan agar pemerintah tidak usah lagi mensubsidi pupuk. Hal itu disampaikan Dedi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut subsidi pupuk Rp 33 triliun tidak berdampak signifikan kepada negara.

Menurut Dedi, gerakan revolusi hijau itu adalah mengubah sistem pertanian dari menggunakan pupuk kimia seperti urea, MPK dan sejenisnya, ke pupuk organik. Gerakan ini dilakukan dengan mengembangkan pangan paripurna berbasis peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Dedi mengatakan, sebenarnya petani Indonesia sudah lama menggunakan sistem pertanian organik berbasis alam. Namun pada tahun 1976 hingga 1980, sistem tersebut diubah pemerintah Soeharto menjadi pertanian kimia. Akibatnya petani menjadi tergantung pada pupuk subsidi.

Selain itu, sistem irigasi berubah. Pertanian menjadi terpisah dengan peternakan, perikanan dan kehutanan. Ada mata rantai makanan yang terputus di kalangan petani. “Ini dosa negara masa lalu. Kita harus ubah kembali. Caranya dengan revolusi hijau.

Sistem pertanian dikembalikan lagi pada organik,” tandas Dedi kepada media melalui sambungan telepon, Selasa (12/1/2021). “Ibaratnya kau yang memulai dan kau juga yang harus mengakhiri,” kata Dedi.

Dampak pupuk subsidi

Dedi menyatakan, pidato Presiden Jokowi soal subsidi pupuk dan hasilnya pada negara merupakan sebuah evaluasi untuk semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pertanian. Ia menjelaskan, terkait subsidi pupuk, pihaknya memandang tentang perlindungan para petani tradisional.

Para petani mengeluarkan biaya produksi mahal. Mulai dari biaya pengolahan sawah, bajak, dan tanam padi. Rata-rata biaya itu cukup mahal. Sebut saja, jasa menyangkul saja selama setengah hari adalah Rp 70.000. Biaya produksi itu sedikit banyak terbantu oleh pupuk subsidi.

Sebab, jika tidak ada subsidi pupuk, hasil panen petani akan minus. Dedi menjelaskan, petani dengan lahan 1 hektare lebih ketika mendapat pupuk subsidi, mungkin mendapat sedikit sisa hasil panen. Ada margin dari subsidi pupuk.

Sementara kalau sawah di bawah 1 hekatere, para petani tidak menghitung biaya, tenaga dan hasil. Yang ada dalam pikiran mereka adalah untuk menyambung hidup. “Yang penting hidup nyambung aja. Hanya untuk kebutuhan makan. Sebagian kecil dijual untuk sekolah anak dan kebutuhan mendesak lainnya,” kata Dedi.

Memang, kata Dedi, dari sisi aspek ekonomi poduksi, hasil panen tersebut tidak masuk hitngan kalkulasi ekonomi. “Tapi kalau dilihat dari sisi ketahaan pangan, ini kena,” kata Dedi.

Masih menurut Dedi, kalau kelompok petani kecil ini kemudian tidak lagi menggunakan pupuk subsidi, yang pada akhirnya tak punya kemampuan menanam padi, maka beban negara jadi makin tinggi. “Impor beras kita makin tinggi, dan itu mengancam devisa,” tandasnya.

Kendati demikian, Dedi setuju jika pemerintah mencabut subsidi pupuk dan membiarkan harganya sesuai pasar. Namun syaratnya adalah ketika mereka panen, produksi pertaniannya dibeli pemerintah. Hal itu seperti yang dilakukan negara Thailand.

Ketika padi petani dibeli, harganya dinaikkan 10 persen dari harga dasar gabah. Marjin 10 persen itulah keuntungan petani. “Misalnya harga dasar gabah kering giling Rp 420.000 per kuintal. Tinggal nambah Rp 42.000. Sepuluh persen itulah keuntungan petani selama 3 hingga 4 bulan,” ujar Dedi.

Ia menilai, metodologi ini jauh lebih menguntungkan dibanding subsidi. “Subsidi yang terus menerus, benefitnya apa, harusnya peningkatan produksi berarti swasembada bagus-bagus bisa ekspor, walau 2 tahun ini tak ekspor,” katanya.

Selain itu, ketika subsidi pupuk dihilangkan, maka Kementerian Pertanian hingga Dinas Pertanian di daerah harus melakukan revolusi hijau.

Berita Golkar– Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai tahun 2020 merupakan tahun yang kita lewati penuh dengan tantangan. Pandemi global Covid-19 juga telah mengubah tatanan kehidupan kita selama setahun terakhir, mulai dari di Indonesia maupun di seluruh dunia.

Pandemi ini juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat. Hal ini berdampak pada daya serap tenaga kerja di industri berkurang, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pengangguran.

Pada tahun 2021, Pemerintah mengumumkan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa-Bali mulai tanggal 11-25 Januari 2021 guna menekan lonjakan kasus positif Covid-19 yang semakin tinggi.

Dalam menyikapi hal ini, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang diarahkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Caranya melalui pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat yang akan mulai dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021. Bersamaan dengan pemberian vaksinasi untuk masyarakat, penerapan protokol kesehatan juga tetap masih berjalan.

Selain vaksinasi, kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional juga meliputi implementasi Undang Undang Cipta Kerja dan penerapan serangkaian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah mulai digencarkan sejak tahun 2020.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah, Kementerian Perindustrian juga berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya saing industri nasional.

“Kementerian Perindustrian akan berupaya menjaga produktivitas industri selama pandemi melalui kebijakan pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Industri yang telah diberikan IOMKI sebanyak 18.433 izin dan mampu melindungi pekerjaan bagi 5,16 juta orang tenaga kerja,” tutur Agus saat acara virtual Kick Off Diklat 3in1, Selasa (12/1/2021).

Langkah lain yang dilakukan Kemenperin untuk memulihkan ekonomi ialah meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung penanganan Covid-19, khususnya industri farmasi untuk penyediaan obat-obatan terapi virus Corona dan alat kesehatan.

Langkah selanjutnya ialah melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), seperti melalui program Bangga Buatan Indonesia atau BBI.

“Kami juga memiliki program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022, melalui penurunan impor yang dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan utilisasi produksi, mendorong pendalaman struktur industri dan peningkatan investasi,” jelas Menperin.

Berita Golkar– Sehubung dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021, DPR RI mengimbau Kementerian Sosial untuk memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyerapan bantuan sosial sampai di tangan masyarakat yang membutuhkan.

Pada kali ini bansos yang diberikan tidak berwujud sembako, melainkan uang tunai yang dikirimkan langsung ke rekening masyarakat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Ia berharap bansos yang disalurkan pemerintah dapat sampai pada penerima yang tepat.

“Tentu kita harapkan bantuan tunai dalam bentuk transfer ke rekening penerima bantuan itu akan langsung diterima masyarakat tanpa pemotongan sedikitpun,” harap Ace di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Ace menilai bansos masih rawan untuk dapat sampai pada pihak yang tepat. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memastikan agar pemutakhiran data bisa dilakukan dengan seakurat mungkin, sehingga bantuan sosial ini tidak ambyar.

Ace juga mengimbau Mensos Risma untuk memastikan agar bantuan-bantuan tersebut itu diterima masyarakat dengan tepat sasaran dan akurat.

“Namun, yang harus dipastikan, kan sebetulnya adalah apakah penerima bantuan tersebut tepat sasaran apa tidak, karena kami juga masih menemukan, misalnya dalam DTKS tahun yang lalu ada orang yang meninggal, tapi masih terdata sebagai penerima bantuan,” kata politisi Fraksi Golkar itu seolah bertanya.

Politisi dapil Jawa Barat II tersebut menuturkan, Komisi VIII DPR RI berencana untuk mengundang Mensos Risma untuk membahas bersama terkait implementasi dan rekomendasi dari data yang telah divalidasi untuk bisa dilaksanakan secara konsisten oleh kementerian sosial, terutama tentang DTKS.

Berita Golkar– Menpora Zainudin Amali mengatakan kunci utama untuk mewujudkan ekosistem olahraga nasional yang baik adalah Grand Design Keolahragaan Nasional.

Zainudin Amali beserta jajaran melakukan uji publik Grand Design Keolahragaan Nasional di Surabaya, yang juga etape terakhir setelah sebelumnya di perguruan tinggi lain.

Harapannya, apa yang sudah dijalankan, yaitu me-review total ekosistem pembinaan olahraga Indonesia, benar-benar sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Alasan dibuatnya grand desain keolahragaan, masih menurutnya, juga sebagai pondasi untuk pembinaan dan masa depan olahraga di Indonesia.

Fakta bahwa prestasi tidak bisa dilahirkan secara kebetulan atau bahkan dalam waktu singkat, maka harus dilakukan berjenjang dengan desain terbaik.

Salah satu contohnya adalah Lalu Muhamad Zohri, sprinter kebanggaan Indonesia, yang lahir dari PPLP. Sayang, grand desain-nya belum kokoh dan berjenjang.

“Terus terang, prestasi-prestasi yang muncul merupakan prestasi yang tidak terdesain. Muncul secara kebetulan, ada yang punya talenta dipoles sedikit bisa juara.”

“Tapi, setelah itu, tak ada pelapis-pelapis yang setiap tahun dipersiapkan dengan baik. Saya ingin dengan grand design keolahragaan, bisa memperbaiki itu semua,” katanya.

Menpora pun berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini sudah membantu demi terciptanya Grand Desain Keolahragaan Nasional.

“Terima kasih kepada semua pakar dan akademisi ilmu keolahragaan yang terlibat, Komisi X DPR RI, dan seluruh stakeholder olahraga di Indonesia.”

Nantinya, hasil atau produk dari grand design ini dapat diketahui semua orang. “Semuanya terlibat, oleh karena itu, kami keliling di berbagai perguruan tinggi dan daerah.”

Zainudin Amali tak ingin komplain di kemudian hari. “Jangan sampai ada yang bilang kok tiba-tiba ada program grand desain keolahragaan ini.”

Anggota Komisi X DPR RI, Zainudin Maliki, mendukung penuh upaya Menpora dalam menentukan Grand Design Keolahragaan Nasional.

Grand design inilah yang akan jadi pedoman untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia karena semua sudah termasuk di dalamnya.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Nur Hasan, mengajak seluruh pakar olahraga di Indonesia untuk berkontribusi demi memajukan olahraga.

“Saya minta grand design ini benar-benar dibedah dengan maksimal karena kita semua ingin ini jadi langkah (besar) untuk memajukan olaharaga,” katanya.