BERITA

Berita Golkar– Pemerintah akan melakukan vaksinasi Covid-19 pada minggu kedua Januari 2021 di seluruh Indonesia. Saat ini masih menunggu Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) mengeluarkan Emergency Use Authorization dan MUI mengeluarkan sertifikat kehalalan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap vaksin Covid-19 akan menjadi salah satu game changer yang akan mewujudkan target perekonomian nasional 4,5 hingga 5% pada 2021.

Kondisi ekonomi Indonesia sudah melewati rock bottom pada kuartal kedua tahun 2020, yakni -5,32%. Sementara pada kuartal ketiga 2020 menunjukkan tren positif, yaitu -3,49%.

“Diperkirakan sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita minus 2,2 hingga minus 0,9%. Namun kita melihat bahwa di Januari ini atau sepanjang tahun 2021 ini APBN kita didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di angka 5%,” kata Airlangga, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menyatakan, sejumlah lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,4%.

Sedangkan, IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sebesar 6,1%, dan ADB 5,3%.

Saat ini, dinamika pandemi Covid di berbagai negara, seperti Inggris, telah muncul strain baru. Sejumlah negara ASEAN, seperti Thailand khususnya Kota Bangkok, kembali mengambil langkah pengetatan. Begitu pula di Tokyo, Jepang.

Menurut Airlangga, optimisme pemerintah harus didorong dengan penanganan Covid-19. Saat ini, 3 juta vaksin sudah dikirim ke berbagai daerah. Diharapkan pertengahan Januari 2021 vaksinasi sudah bisa dilakukan secara bertahap.

Dia berharap iklim investasi di Indonesia pada 2021 semakin baik. APBN memberi stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Kedua, masyarakat cukup percaya diri untuk melakukan konsumsi.

“Saat ini confident level itu sudah meningkat, konsumsi masyarakat sudah bergerak,” kata dia.

Ketiga, pada awal Januari indeks saham gabungan (IHSG) sudah kembali ke level 6.100-an sehingga timbul optimisme. Keempat, rupiah menguat ke level 13.890 per dolar AS pada 4 Januari 2021.

Menurutnya, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur ada di posisi 51,3, dan ini terus konsisten. Masih ada indikator lain, yakni kontainer mulai sulit didapat yang menandakan ekspor Indonesia terus mengalami pelonjakan.

“Dasar-dasar ini cukup kuat untuk (secara) fundamental, mengatakan bahwa ekonomi kita pada tahun 2021, dengan berbagai asumsi tersebut, akan lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Berita Golkar– TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyebut benda diduga drone di perairan Selayar yang ditemukan oleh nelayan Indonesia merupakan seaglider. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mempertanyakan izin operasional seaglider tersebut.

“Apapun bentuk drone tersebut, prinsip utamanya apakah sudah ada izin dari otoritas pengawal teritori Indonesia? Kalau nggak ada izin, artinya ada pelanggaran kedaulatan teritorial. Nggak usah bingung-bingung. Cari asal pengirim drone tersebut. Kirim nota protes diplomatik,” kata Bobby kepada wartawan, Senin (4/1/2021).

“Lain hal kalau ada lembaga/instansi negara yang sudah berkomunikasi sebelumnya dan memberikan izin,” lanjutnya.

Menurut Bobby, dengan penemuan seaglider misterius ini pemerintah Ri harus mengevaluasi alutsista pengamanan laut. Anggota DPR dapil Sumatera Selatan II itu menekankan penegakan kedaulatan teritorial harus didukung dengan kesiapan alutsista.

“Selanjutnya, perlu dievaluasi instrumen pengamanan laut, apakah sudah punya alat yang mampu mendeteksi ‘drone’ seperti itu? Kalau punya kenapa nggak ditempatkan dan kecolongan? Kalau nggak punya, apa sudah direncanakan untuk dibeli? Jadi, penegakan kedaulatan teritorial harus sejalan dengan kemampuan alutsista,” tuturnya.

Bobby sendiri menilai penemuan seaglider ini menunjukkan RI belum memiliki alutsista yang mumpuni. Ketua DPP Golkar itu meminta TNI dan Kementerian Pertahanan menjawab secara detail perihal penemuan seaglider misterius tersebut.

“Artinya belum punya instrumen alutsista yang bisa mendeteksi ini. Betul, dan apakah sudah masuk dalam perencanaan alutsista 2020-2024? Mabes TNI dan Kemhan perlu menjawabnya,” jelasnya.

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyebut benda yang ditemukan nelayan di Selayar itu merupakan seaglider. Yudo juga memaparkan seaglider itu saat jumpa pers.

“Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang alat atau seaglider yang kemarin ditemukan nelayan dari Desa Majapahit, Selayar, yang mana dari temuan tersebut saya bawa ke Hidrosal karena ini lembaga yang kompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut jadi supaya lebih real adanya sehingga alat tersebut kita bawa ke sini,”

ujar Laksamana TNI Yudo Margono dalam konferensi pers ‘Penemuan Sea Glider’ di Pushidrosal Ancol, Jakarta, Senin (4/1).

KSAL memberi gambaran soal seaglider. KSAL menyebut seaglider biasa digunakan untuk keperluan survei dan data oseanografi.

“Sekilas tentang seaglider. Bahwasanya alat ini banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data oseanografi di laut, di awah lautan. Ini bisa diakses melalui website oleh semua yang bisa mengakses data.

Alat ini bisa digunakan untuk industri maupun digunakan untuk pertahanan. Tergantung siapa yang memakai,” katanya.

Berita Golkar– Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengawasan ketat penyaluran berbagai bantuan sosial dalam rangka menekan dampak pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).

“Saya sepenuhnya mendukung pernyataan Bapak Presiden untuk mengawal ketat penyaluran bansos.

Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran.

Mekanismenya wajib dilakukan secara transparan dan dijaga akuntabilitasnya,” kata Azis melalui keterangannya, Selasa (5/1/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta, semua pihak harus berkoordinasi secara baik dalam hal penyaluran bansos.

Azis mengingatkan jangan sampai bantuan tersebut mengalami potongan di tengah jalan.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stakeholder terkait harus berkoordinasi dengan baik.

Memastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan.

Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat terendah RT/RW. Dengan demikian ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial,” ucap Azis.

Lebih lanjut, Azis menyatakan implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data.

Sehingga, dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis, seperti mekanisme distribusi, data Keluarga Penerima Manfaat, peta penyaluran.

Masyarakat dan aparatur kelurahan dan desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos.

“Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia,” pungkas Azis.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah berencana menyalurkan Rp110 triliun lewat sejumlah program bantuan sosial ke masyarakat.

Program ini dilakukan guna menekan dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Khusus bulan Januari, bantuan lewat kartu sembako ditujukan kepada 18,8 juta keluarga dengan total anggaran Rp 3,76 triliun.

Bantuan Program Keluarga Harapan diberikan kepada 10 juta keluarga dengan total nilai Rp7,7 triliun.

Sementara, bantuan sosial tunai sebesar Rp 3 triliun disalurkan kepada 10 juta keluarga.

Berita Golkar– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Partai Golkar menilai predator seksual anak perlu diberi sanksi seberat-beratnya.

“Memang masih ada pihak yang mempersoalkan bahwa belum tentu kebiri kimia ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, selain soal HAM. Namun tentang pelaku predator seksual anak ini harus diberikan sanksi seberat-beratnya karena tindakannya tersebut berdampak terhadap pertumbuhan dan masa depan seksual anak,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (4/1/2021).

Lebih lanjut, Ace yakin pemerintah telah mengkaji kebijakan kebiri kimia secara mendalam. Ia pun meyakini kebijakan kebiri kimia dapat mengurangi tindakan kekerasan seksual kepada anak.

“Tentu kebijakan pemerintah tentang kebiri kimia ini telah melalui kajian yang sangat mendalam. Karena itu, saya berpendapat, kebijakan ini dapat memberikan efek jera dalam upaya mengurangi tindakan kekerasan seksual terhadap anak,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyebut pengesahan PP Nomor 70 Tahun 2020 itu merupakan upaya pemerintah menghukum predator seksual. Ia juga berharap PP itu dapat menghentikan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

“Kami memahami tentang kebijakan peraturan pemerintah kebiri kimia sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan bagi pelaku tindak kriminal predator seksual anak. Langkah ini diharapkan dapat menghentikan tindakan kekerasan seksual anak yang saat ini kerap kali terjadi,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menandatangani PP Kebiri untuk Predator Seksual. PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak pada 7 Desember 2020.

“Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” demikian bunyi pertimbangan PP 70/2020 yang dikutip dari media online, Minggu (3/1).

Siapa saja yang bisa dikenakan kebiri dan pemasangan chip? Disebutkan:

– Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

– Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain (Pelaku persetubuhan).

– Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul (Pencabulan).

“Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik,” bunyi Pasal 4.

Tindakan kebiri dilakukan paling lama 2 tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

Berita Golkar– Menteri Koperasi tahun 1993-1998 atau era Orde Baru Presiden Soeharto, Subiakto Tjakrawerdaya meninggal dunia.

Kabar tersebut dibenarkan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi oleh wartawan, Minggu (3/1/2021). Ace mengungkapkan, Subiakto Tjakrawerdaya meninggal di RSPP Jakarta, Sabtu malam (2/1/2021) pukul 22.50 WIB.

Partai Golkar, lanjut Ace, merasa kehilangan atas meninggalnya satu di antara kader terbaik Golkar. “Partai Golkar kehilangan salah satu kader Senior yang selama ini sangat aktif memberikan masukan-masukan kepada Partai Golkar,” pungkas Ace.

Kabar duka juga datang dari NTT, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Cornelis Feoh meninggal dunia di Kupang, Minggu (3/1/2020).  Kabar berpulangnya politisi asal Pulau Rote itu dibenarkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, H. Moh. Ansor kepada wartawan, Minggu (3/1/2021).

Ia mendapatkan kabar melalui isteri almarhum, Ibu Adri Floriana Sui, bahwa Pak Ne’i telah berpulang pada pukul 18.30 Wita di kediamannya, Jl. Oe Ekam, Sikumana, Kota Kupang. Ansor juga menyampaikan, partai Golkar NTT kehilangan lagi satu kader terbaik di DPRD Provinsi NTT. Menurut dia, sosok Cornelis Feoh adalah politisi dengan tingkat loyalitas sangat tinggi terhadap Partai Golkar.

“Walau di tengah kondisi kesehatan yang kurang baik beliau selalu hadir dalam rapat-rapat dewan. Sampai beberapa bulan terakhir Fraksi Golkar memfasilitasi beliau berobat ke RSPAD Jakarta dan lanjut di RSUD W. W. Z. Johannes Kupang, tetapi Tuhan berkehendak lain,” katanya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT menyampaikan duka cita yang mendalam. Selamat jalan pak Nei. Semoga arwah Bung Ne’i diterima Tuhan dalam Kerajaan Surga, dan isteri serta anak-anak dan keluarga besar yang ditinggalkan mendapat kekuatan iman dari Tuhan.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya ucapkan selamat tahun baru 2021, mari kita sambut tahun baru ini dengan penuh semangat dan optimisme dengan segala dinamika dan tantangannya,” ujar Menko Airlangga dalam rilisnya, Jumat (1/1).

Menko Airlangga mengatakan, segala dinamika yang telah dilalui oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2020 mampu membentuk bangsa Indonesia menjadi semakin kuat.

“Sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami banyak tantangan, baik dalam hal politik, hukum, ekonomi dan juga di sektor kesehatan. Berbagai tantangan ini membuat bangsa kita semakin berdaya tahan,” ujar dia.

Terlebih, munculnya pandemi Covid-19 pada awal tahun lalu membuat pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam. Dimana ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan sangat terpukul.

Namun, dengan semangat gotong royong, berbagai elemen masyarakat dan juga pemerintah secara bersama-sama dengan perannya masing-masing telah melewati pandemi ini dengan baik. Terlebih, pemerintah terus berupaya untuk mendatangkan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia dari beberapa negara guna mengatasi pandemi.

“Di bulan Desember 2020, pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin, yang pelaksanaan vaksinasinya akan dilaksanakan di awal tahun 2021. Vaksin ini diharapkan menjadi game changer di tengah masa pandemi Covid-19 ini,” tambahnya.

Namun demikian, Menko Airlangga meminta pada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) meski vaksin Covid-19 telah tiba di Indonesia.

Di samping itu, Menko Airlangga berharap dengan adanya pandemi yang melanda Indonesia mampu mempererat tali persaudaraan, kepedulian, solidaritas, dan kerukunan anak bangsa.

Berita Golkar– Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan menyentuh 5,5 persen. Optimisme tersebut tidak lepas dari seluruh rangkaian strategi dan kebijakan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Dengan berbagai kombinasi kebijakan dan peluang yang kita manfaatkan secara optimal, maka diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di sekitaran atau kisaran 4,5 hingga 5,5 persen di tahun 2021,” katanya di Jakarta, Minggu (3/1/2021)

Dia menegaskan, tekad pemerintah mengejar laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada 2021, sejalan dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional. Misalnya OECD yang memproyeksi ekonomi global pada 2021 tumbuh sebesar 4,0 persen.

Sedangkan, ADB memperkirakan di angka 5,3 persen, dan IMF membidik 5,2 persen. Selain itu, World Bank memprediksi ekonomi global pada tahun depan bakal berada di kisaran 4,4 persen dan Bloomberg Median memasang target sekitar 5,6 persen. “Sementara untuk outlook APBN, yang sudah ditetapkan pertumbuhannya sebesar 5,0 persen,” ujar Agus.

Dia menyebutkan, beberapa langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan, antara lain melakukan pengadaan dan pemberian vaksin kepada masyarakat.

“Game changer pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi adalah pelaksanaan vaksinasi itu sendiri,” ucapnya. Selain vaksinasi, kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di 2021 juga meliputi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian, penerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah digencarkan pada 2020. “Selain itu, sejumlah strategi lainnya selalu kami siapkan, salah satunya dengan melanjutkan program-program yang ada di komite PEN atau penanganan Covid-19,” tuturnya.

Berita Golkar– Di hari terakhir perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (30/12/2020), Menteri Koordinantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan akan menutup perdagangan bursa tahun ini.

Berdasarkan informasi yang disiarkan BEI, agenda ini akan diawali dengan laporan kinerja BEI dalam setahun terakhir oleh Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi.

Selanjutnya, sambutan yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Selanjutnya, Menko Airlangga yang juga mantan Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) itu juga akan menyampaikan pidato.

Tidak seperti biasanya, karena pandemi, seremoni penutupan perdagangan tidak dilaksanakan di Main Hall Gedung BEI, melainkan dilakukan secara virtual.

Turut hadir dalam acara penutupan perdagangan ini adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Hoesen, Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Sunandar dan Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Uriep Budhi Prasetyo.

Seperti diketahui, tahun lalu, penutupan perdagangan di BEI ditutup oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kala itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 29,77 poin ke level 6.299,54 poin dengan nilai transaksi mencapai Rp 11,41 triliun. Pelaku pasar asing masuk di pasar negosiasi dan tunai Rp 585,62 miliar dan di pasar reguler net sell asing Rp 582,64 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara menyambut baik capaian penambahan investor pasar modal sebesar 40% menjadi 2,4 juta dari tahun sebelumnya.

Ia juga berpesan agar kredibilitas pasar modal Indonesia perlu dijaga salah satunya dengan meningkatkan perlindungan investor.

“Diharapkan akan terus dilakukan sehingga reputasi pasar modal dapat tempat di investor dan stakeholder [pemangku kepentingan] dan bisa jadi tempat investasi yang bisa diharapkan reliability-nya oleh masyarakat,” katanya.