BERITA

Berita Golkar– Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Pasca, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dasar dikeluarkannya Perpres tersebut sebagaimana tercantum dalam Perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Kabinet jdih.setkab.go.id yang dikutip di Jakarta, Minggu (17/1).

Dia mengatakan ancaman ekstrimisme itu telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

“Saat ini ancaman ekstremisme semakin meningkat berbasis kekerasan diawali serangkaian aksi penghasutan, berita bohong hingga framing berita sebagai teror informasi yang merupakan dasar dari berbagai hal yang mengarah pada terorisme di lndonesia,” papar Azis dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Dia menilai Indonesia membutuhkan strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu serta komitmen seluruh instansi pemerintah dan peran aktif masyarakat sebagai acuan dalam mencegah dan menanggulangi ancaman ekstremisme di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Kemanan ini menyampaikan, bahwa ekstremisme dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Bersamaan dengan hal di atas, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk dapat menjabarkan secara rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori ekstremisme agar tidak menjadi salah tafsir dan munculnya stigmatisasi di tengah masyarakat.

“Pemerintah harus menjelaskan kategori hukuman atau pelanggaran apa yang dapat mengarah kepada pidana kepada terduga ekstrimis,” papar Azis dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta pemerintah dapat memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemahaman dan keterampilan dalam mencegah ektrimisme, sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga mendorong penyintas Covid-19 bersedia mendonorkan plasma konvalesennya untuk membantu pasien yang masih dalam perawatan. Menurutnya, hal itu menjadi upaya lain selain vaksinasi yang sudah bergulir dari pemerintah.

Ia menyebut donor plasma menjadi bagian dari 3T, yakni //treatment/. Melalui donor plasma konvalesen penyintas, diharapkan dapat menekan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Airlangga sendiri mengaku sudah mendonorkan plasma kovalesennya pada pencanangan Gerakan Donor Plasma, Senin (19/1) kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengakui pernah terpapar, tetapi sudah dinyatakan sembuh. Keinginannya untuk mendonorkan plasma ini sebagai bentuk ungkapan syukurnya karena bisa bertahan dari paparan Covid-19.

Ia mengaku, sebelum melakukan donor plasma sudah melakukan persiapan. Antara lain, menerapkan pola hidup sehat, dan menjalani pemeriksaan dokter. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, tanpa status sehat dari dokter, calon pendonor tak bisa menyumbangkan plasma darahnya.

“Ini adalah ungkapan rasa syukur saya, karena termasuk orang-orang yang mampu bertahan dari serangan Covid-19. Dengan mendonorkan plasma konvalesen, saya berharap bisa menolong pasien Covid lainnya untuk segera sembuh,” tutur Airlangga, Selasa (19/1).

Ia juga berharap gerakan donor plasma ini diikuti penyintas Covid-19 lainnya di seluruh Indonesia. Gerakan donor plasma konvalesen menjadi upaya lain untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah menerjang Indonesia hampir setahun. Selain gerakan donor plasma, pemerintah sudah menggulirkan program vaksinasi dan seruan untuk disiplin protokol kesehatan.

“Kapan lagi kita bersyukur dan menyelamatkan sesama jiwa manusia. Gerakan donor plasma darah ini sebagai bagian dari bersykur sekaligus menyelamatkan jiwa,” kata Menko Perekonomian ini.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, hingga Senin (18/1) sudah ada 745.935 pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Di sisi lain, jumlah kasus aktif di Indonesia per Senin kemarin sebanyak 144.798. “Kalau 10 persen dari penyintas ikut menyumbang plasma, bisa menyelamatkan 70 ribu jiwa,” tegas Airlangga.

Ia menambahkan, target PMI 5000 plasma perbulan atau 60 ribu pertahun, dan saat ini satu plasma dari penyintas Covid sudah ditunggu 80 pasien yang sedang dalam perawatan.

“Informasi laporan dari Bapak Menko PMK Muhadjir, plasma konvalesen dapat menyembuhkan 100 pasien positif Covid tanpa gejala atau bergejala ringan. Sedangkan untuk pasien bergejala berat, plasma dari satu pendonor bisa menyelamatkan 85 pasien bergejala berat,” ujarnya.

Berita Golkar– Pesatnya perkembangan teknologi turut mendorong inovasi di sektor jasa keuangan dengan hadirnya produk teknologi keuangan (fintech), yang salah satunya berbentuk layanan pinjaman daring atau sering disebut pinjol.

Selama masa pandemi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadinya peningkatan penyaluran pinjaman daring yang secara total mencapai Rp 146,25 triliun hingga November 2020, dibandingkan Maret 2020 pada angka Rp 102,53 triliun.

Merespon itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan perlu adanya dukungan payung hukum yang memadai atas penyelenggaraan layanan berbasis teknologi keuangan.

“Kebutuhan penguatan regulasi sudah sangat mendesak seiring pesatnya perkembangan pinjol di tengah masyarakat.

Kita semua ingin bisnis ini dapat terus berkembang sekaligus mendorong pemulihan ekonomi melalui pembiayaan ke sektor UMKM produktif,” kata Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Senin (18/1/2021).

Namun, lanjut Puteri, regulasi yang ada saat ini masih terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) saja.

Dengan penguatan regulasi, pemerintah dapat lebih menjamin perlindungan konsumen dari maraknya praktik pinjol ilegal yang akan berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen terhadap sektor fintech ini

“Seperti produk keuangan lain, kami juga butuh payung hukum yang jelas. Kami butuh kepastian bahwa fintech lending yang berizin saja yang dapat menjalankan bisnis. Artinya, yang belum mendapat izin dapat dianggap sebagai pelanggaran dan harus diberi sanksi pidana yang tegas.

Selama ini, aparat hukum tidak punya dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara pinjol ilegal, selain dari UU ITE,” kata Puteri.

Pada dasarnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Teknologi Keuangan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Namun, seiring masuknya RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Prolegnas Prioritas 2021, AFPI pun meminta agar regulasi terkait industri fintech juga dapat terakomodasi dalam RUU tersebut.

“Selain terkait izin operasi berbagai produk fintech, tentu regulasi yang ada juga perlu mengatur jaminan atas perlindungan konsumen dan mekanisme pengawasan yang sesuai.

Materi muatan ketentuan tersebut harus dikaji lebih lanjut agar cakupannya komprehensif agar dapat memberikan ruang bagi penyelenggara layanan untuk mengembangkan produknya dengan tetap mengedepankan keamanan pengguna,” ujar Puteri.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menilai dukungan regulasi akan memperkuat peran fintech, khususnya fintech lending, dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan bagi sekitar 23 juta UMKM yang belum mendapat akses perbankan.

Apalagi, data AFPI menunjukkan bahwa terdapat sekitar Rp 1.000 triliun celah pembiayaan yang belum terpenuhi oleh lembaga keuangan formal.

“Masih ada potensi pembiayaan yang dapat digali oleh fintech lending. Tentu saja, penyalurannya wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan analisis profil risiko yang memadai. Dengan begitu, fintech lending dapat turut mengakselerasi pemulihan sektor UMKM sekaligus mendorong inklusi keuangan,” tutup Puteri.

Sebagai informasi, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memblokir 206 pinjaman daring ilegal pada bulan Oktober 2020 lalu, sehingga total pinjol ilegal yang telah ditutup mencapai 2.923 entitas sejak 2018.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengakui hadirnya entitas ilegal telah merusak ekosistem bisnis industri fintech lending.

Berita Golkar– Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendonorkan darahnya di Jakarta, Senin, untuk dapat diproses menjadi plasma darah konvalesen COVID-19 yang dapat digunakan sebagai pengobatan bagi pasien COVID-19.

Donor darah tersebut dilakukan Airlangga dengan disaksikan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, sesaat sebelum peluncuran Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen COVID-19, Senin (18/1/2021).

Plasma konvalesen merupakan plasma darah yang diambil dari mantan penderita COVID-19, karena mengandung antibodi SARS-Cov-2, untuk kemudian plasma tersebut diproses agar dapat didonorkan kepada pasien COVID-19 dengan gejala berat dan kritis.

Namun, Airlangga tidak pernah diketahui secara pasti kapan dirinya menderita COVID-19.

JK mengatakan kerelaan Airlangga dalam mendonorkan plasma darahnya tersebut merupakan bentuk syukur karena telah sembuh dari infeksi COVID-19.

“Ini merupakan rasa syukur, Pak Airlangga di sini hadir untuk menyumbangkan plasmanya sebagai tanda syukur bahwa dia telah sembuh; dan sebagai tanda syukur telah sembuh, itu maka dia menyumbangkan plasmanya kepada yang belum sembuh,” kata JK di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam sambutannya mengatakan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo.

“Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden, yaitu perlunya mendorong dan memfasilitasi para penyintas atau mereka yang pernah terinfeksi COVID-19, agar dengan sukarela mendonorkan plasma darahnya untuk kepentingan pengobatan bagi penderita COVID-19,” kata Muhadjir.

Terapi plasma konvalesen salah satu metode terapi tambahan yang dapat mengobati pasien COVID-19 dengan gejala berat dan kritis. Terapi tersebut merupakan konsep imunisasi pasif melalui donor plasma darah yang mengandung antibodi SARS-Cov-2 kepada penderita COVID-19 dengan gejala berat dan kritis.

Berita Golkar– Golkar kembali berduka, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Felix J. Pullu, SH dan Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Gatot Sudjito dikabarkan meninggal dunia.

Sosok Felix Pullu di mata para polisi dan kader Golkar, merupakan tokoh yang menjadi teman dan sahabat bagi banyak politisi Golkar se NTT baik di DPD I maupun di seluruh DPD II Kabupaten dan Kota.

Kabar duka berpulangnya tokoh Golkar dibenarkan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.

“Secara pribadi dan sebagai Ketua Golkar NTT, mewakili seluruh warga Golkar NTT menyampaikan turut berduka cita yang mendalam,” ujar Laka Lena saat dihubungi wartawan, Senin pagi.

Laka Lena mengatakan, Partai Golkar benar benar kehilangan tokoh senior yang telah menjadi guru, sahabat, ayah, penyemangat serta inspirator bagi seluruh kader Golkar di NTT.

“Kehilangan Om Felix Pullu ini tentu adalah kehilangan besar bagi keluarga dan bagi Partai Golkar,” ujar Emanuel Melkiades Laka Lena.

Politisi lintas zaman itu menghembuskan nafas terakhir di RSU Siloam Kupang pada Senin (18/1) sekira pukul 07.00 Wita.

Partai Golkar mendoakan agar almarhum dilapangkan jalan menuju Surga.

“Kepada seluruh kader Partai Golkar se NTT dan kepada masyarakat luas untuk sama-sama mendoakan agar Om Felix Pullu dilapangkan jalan menuju Surga dan keluarga diberikan kekuatan,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.

Ia mengharapkan agar perjuangan dan semangat almarhum dapat diteladani dan diikuti seluruh kader Partai Golkar demi kemajuan Partai Golkar dan kemajuan NTT.

Gatot Sudjito, Anggota DPR RI yang terpilih dari Dapil Jatim VII pada Pemilu 2019 lalu.

Berdasarkan informasi yang diterima dari salah satu media online, Gatot meninggal pukul 03.00 WIB di RSUD Dr Saiful Anwar Malang.

Atas kepergian Gatot, Golkar Jatim menyampaikan duka mendalam.

“Iya benar. Golkar Jatim berdukacita atas kepergian Pak Gatot ” kata Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji kepada wartawan, Senin (18/1/2021) di Surabaya.

Menurut Sarmuji, Gatot dikenal sebagai figur politisi senior yang akrab kepada seluruh generasi di Golkar.

“Mas Gatot Sujito adalah senior terbaik, sahabat terbaik, saudara dalam perjuangan terbaik yang mendahului kita. Saya yakin beliau ditempatkan di tempat terbaik bersama orang-orang terbaik. Allamughfirlahu warhamhu wa ‘aafihii wa’fu anhu,” kata Sarmuji memanjatkan doa.

Sarmuji yang juga Anggota DPR RI ini mengenal Gatot sebagai figur yang suka menolong. Baik memberikan material maupun dorongan moril.

“Beliau adalah orang yang paling ringan dalam memberikan bantuan, selalu peduli bahkan jika orang tidak meminta, senior yang tidak pelit dalam berbagi pengalaman,” kata Sarmuji.

Untuk diketahui, Gatot merupakan politisi senior yang meniti karir politik sejak muda.

Ia pernah menjadi Anggota DPRD Surabaya (1999-2004), Anggota DPRD Jatim (2004-2009, dan 2009-2014), hingga Anggota DPR RI (2014-2019 dan 2019-2024).

Di kepengurusan Golkar Jatim, alumni Universitas Jember ini juga pernah menjadi Sekretaris, Wakil Ketua, hingga Plt Ketua DPD Golkar Jatim.

Ketua PD XIII Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan TNI/ Polri (FKPPI) Jatim ini juga pernah masuk dalam struktur DPP Partai Golkar.

Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengimbau masyarakat untuk tidak mengendurkan penerapan 3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Menurut Airlangga, meskipun program vaksinasi sudah bergulir, tetapi belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena baru beberapa hari.

Ia menegaskan, program vaksinasi masih butuh waktu untuk membentuk kekebalan komunitas. Jadi, meskipun sudah bergulir, seluruh pihak harus terus berdisiplin menerapkan 3M.

“Jangan kendurkan disiplin 3M. Semua pihak harus bekerja sama, disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan,” tutur Airlangga, Senin (18/1).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, lantaran ada indikasi longgarnya penerapan protokol kesehatan yang membuat kasus positif Covid-19 terus menanjak dalam beberapa hari terakhir. Terlebih, jika dirunut masa inkubasi virus Covid-19 sekitar dua pekan, lonjakan kasus yang terus menyentuh rekor pada akhir pekan ini merupakan akumulasi penularan saat libur akhir tahun.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan bahwa Satgas Penanganan Covid-19 mencatat terjadinya rekor baru kasus positif Covid-19 berturut-turut sejak kemarin sehingga menjadi rekor tertinggi sejak Covid-19 masuk di Indonesia.

Airlangga meminta pemerintah daerah dan aparat yustisi bertindak tegas mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat yang berpotensi menjadi klaster penambahan kasus penularan Covid-19.

“Pemerintah daerah dan aparat yustisi kami harap berupaya seoptimal mungkin mengingatkan yang tidak dispilin menerapkan protokol kesehatan” ujar Airlangga.

Ia juga mengimbau agar masyarakat bisa saling bekerja sama untuk berdisiplin menerapkan 3M, sembari menunggu tercapainya program vaksinasi sebanyak 70 persen dari penduduk Indonesia yang sudah dimulai tengah pekan kemarin.

“Jangan sampai lengah, karena yang kita hadapi virus yang tidak terlihat. Tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker untuk menyelamatkan diri kita, keluarga dan masyarakat Indonesia,” tegas Airlangga.

Berita Golkar– Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menuturkan program vaksinasi Covid-19 menjadi ikhtiar pemerintah menyelamatkan masyarakat Indonesia dari wabah.

Ia menegaskan, hal ini menjadi bentuk pemerintah hadir menyelamatkan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, program vaksinasi yang mulai digelar pada Rabu (13/1) lalu menjadi satu babak baru dalam menangani pandemi Covid-19.

“Kita semua berupaya dengan segara ikhtiar dan doa agar Bangsa Indonesia selamat dari wabah Covid-19 melalui vaksinasi,” tutur Airlangga dalam keterangan, Sabtu (16/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, meskipun program vaksinasi telah bergulir, ia tetap meminta seluruh pihak disiplin melaksanakan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). “Dan tetap melaksanakan 3M,” ujar Airlangga.

Pemerintah menegaskan, penanganan Covid-19 melalui sektor kesehatan merupakan prioritas utama. Sebab, jika masyarakat sehat dan terhindar dari virus Covid-19, sektor lainnya dapat segera bangkit.

Hal inilah yang membuat vaksinasi sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19. “Ketika bangsa ini sehat, dan terhindar dari wabah Covid-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah sudah memberi contoh pelaksanaan vaksinasi aman bagi masyarakat.

Bahkan, Presiden Joko Widodo menjadi salah satu orang yang mendapat suntikan vaksin di tahap pertama pada Rabu (13/1) kemarin. Setelah Presiden Jokowi, vaksinasi bakal terus bergulir kepada kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia.

Airlangga mengimbau agar masyarakat tidak khawatir untuk mendapatkan vaksinasi. Ia mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorizations penggunaan vaksin Covid-19.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah menyatakan vaksin Sinovac suci dan halal digunakan.

“Vaksinasi adalah kewajiban sesuai UU Wabah Tahun 1984, dan Presiden Joko Widodo telah divaksin tanggal 13 Januari,” tutur Airlangga.