BERITA

Berita Golkar– Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi apabila UU itu tidak memberikan rasa keadilan.

Menurut Christina, Presiden Jokowi menangkap kegusaran masyarakat yang banyak menggunakan UU ITE untuk saling melaporkan.

Christina pun mengakui menerima banyak masukan dari berbagai Non-Government Organization (NGO) terkait wacana revisi UU ITE tersebut.

“Saya berbicara dalam kapasitas sebagai Anggota Komisi I dan Badan Legislasi sepenuhnya mendukung pernyataan Presiden. Ini memang riil terjadi di masyarakat dan saya mengapresiasi Presiden yang menangkap kegusaran masyarakat,” kata Christina saat dihubungi wartawan, Selasa (16/2/2021).

“Banyak masukan ke kami dari NGO dan masyarakat terkait urgensi revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE,” lanjutnya.

Christina menjelaskan, pernyataan Presiden Jokowi itu sebenarnya meminta agar Kapolri membuat pedoman interpretasi resmi terkait pasal-pasal UU ITE yang berpotensi multitafsir.

Pedoman itu selanjutnya digunakan oleh institusi kepolisian dalam menerima laporan atau menjalankan penyelidikan/penyidikan.

Apabila dalam level peraturan tersebut (peraturan Kapolri atau surat edaran Kapolri) problem multifasir maupun saling lapor sudah bisa dieliminir maka revisi UU ITE belum diperlukan.

“Namun jika ternyata implementasi di lapangan masih tidak sesuai dengan harapan, maka revisi UU ITE menjadi satu-satunya jalan keluar,” ucap Christina.

Lebih lanjut, meski mendukung pernyataan Presiden Jokowi, Christina bersikap rasional jika revisi UU ITE itu terwujud.

Dia mengatakan, proses revisi UU membutuhkan waktu. Prolegnas Prioritas 2021 pun sudah tinggal menunggu pengesahan tingkat dua di level yakni di Rapat Paripurna.

“Sehingga kemungkinan baru bisa masuk di Prolegnas Prioritas 2022 kecuali ada rapat kerja lagi antara Baleg dan Pemerintah (Menkumham) dan kemudian Pemerintah yang mengajukan revisi RUU ini,” ujar Christina.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya masyarakat yang saling melaporkan ke polisi dalam beberapa waktu belakangan ini. Para pelapor menggunakan pasal Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE).

Dalam rapat pimpinan TNI/Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin, (15/2/2021). Presiden mengatakan akan meminta DPR untuk merevisi UU ITE, bersama pemerintah, apabila undang-undang tersebut tidak memberikan rasa keadilan.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini,” kata Jokowi.

Revisi UU ITE tersebut kata presiden terutama dilakukan pada pasal-pasal karet yang multi tafsir. Pasal-pasal yang bisa ditafsirkan secara sepihak.

” UU ITE ini. Karena di sinilah hulunya. Hulunya ada di sini, revisi,” katanya.

Meskipun demikian kata Presiden ruang digital di Indonesia tetap harus dijaga. Tujuannya agar ruang digital di Indoensia sehat dan beretika.

“Agar penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata krama, dan produktif,” pungkasnya.

Sebelumnya banyaknya pelaporan polisi kepada orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintah mendapatkan sorotan sejumlah pihak.

Berita Golkar– Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menyebutkan, relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk produk otomotif khususnya mobil penumpang bertujuan untuk meningkatkan purchasing power di masyarakat dan jumpstart pada perekonomian nasional.

Menurutnya, industri otomotif merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari Covid-19 dan relaksasi ini untuk menggairahkan kembali pertumbuhannya.

“Saat ini negara-negara lain juga memberikan stimulus khusus untuk industri otomotif selama pandemi Covid-19. Seperti pengurangan pajak penjualan sebesar 100 persen untuk mobil rakitan dalam negeri dan potongan pajak 5 persen untuk mobil yang dirakit di negara asalnya,” ucap Agus dalam keterangannya, Sabtu (13/2/2021).

Maka dari itu, lanjut Agus, Kementerian Perindustrian mengusulkan relaksasi PPnBM perlu dilakukan selama tahun 2021, dengan skenario PPnBM 0 persen dengan periode Maret-Mei 2021, PPnBM 50 persen periode Juni-Agustus 2021 dan 25 persen dengan periode September-November 2021.

“Upaya ini tentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, sehingga relaksasi dilakukan secara bertahap,” kata Agus.

Dengan pemberlakuan relaksasi PPnBM secara bertahap, Agus meyakini, dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit.

“Selain itu, dengan relaksasi ini juga diperkirakan ada penambahan output industri otomotif akan menyumbang pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun,” ujarnya.

“Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar Rp1,62 triliun,” kata Agus.

“Industri pendukung otomotif sendiri menyumbang lebih dari 1,5 juta orang dan kontribusi PDB sebesar Rp700 triliun,” lanjutnya.

Ia menyebutkan, dalam menjalankan bisnisnya industri otomotif berkaitan dengan industri lainnya dengan kontribusi industri bahan baku sekitar 59 persen dalam industri otomotif.

Sebelumnya, Menperin menegaskan, perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2019 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor. Peraturan tersebut diundangkan tahun 2019 dan akan diberlakukan pada Oktober 2021.

“Perubahan PP ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah, menurunkan emisi gas buang, dan meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor nasional,” kata Agus.

Di samping itu, skema pajak PPnBM berbasis flexi engine (FE) dan CO2 berdasarkan PP 73/2019 akan mampu mendorong pertumbuhan kendaraan rendah emisi dengan memberikan gap pajak yang cukup dengan kendaraan konvensional, sekaligus meminimalkan penurunan industri lokal dengan menetapkan kisaran pajak sesuai daya beli masyarakat.

“Revisi PP 73/2019 akan mengakselerasi pengurangan emisi karbon yang diperkirakan mencapai 4,6 juta ton CO2 pada tahun 2035,” ungkap Agus.

Selain itu, menurut Agus, nantinya industri pendukung kendaraan listrik juga akan mengalami kenaikan dan diharapkan pada tahun 2025 produksi kendaraan listrik nasional untuk roda 4 dapat mencapai 20 persen dari kapasitas produksi atau mencapai 400,000 kendaraan.

Ia juga menjelaskan, usulan perubahan PP 73/2019 mempertimbangkan infrastruktur dari industri otomotif nasional. Sehingga perlu dilakukan peningkatan secara gradual, yang nantinya dapat dievaluasi kembali melihat peningkatan dari infrastruktur kendaraan listrik dan kondisi industri otomotif nasional.

“Usulan perubahan PP 73/2019 akan memberikan dampak positif, diantaranya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau BEV menjadi satu satunya mendapatkan preferensi maksimal PPnBM 0 persen,” kata Agus.

Selain itu, menurut Agus, usulan tarif PPnBM untuk PHEV sebesar 5 persen sejalan dengan prinsip semakin tinggi emisi CO2, maka tarif PPnBM semakin tinggi nilai PPnBM-nya.

Menurut Menperin, perubahan terhadap PP 73/2019 diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dunia otomotif internasional, di mana kendaraan listrik terus mengalami kenaikan di Eropa dan Amerika Serikat

Kemudian perubahan PP ini juga, ungkap Agus, dapat mendorong investasi di industri kendaraan bermotor nasional, baik dari sektor hulu maupun hilir yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja.

“Diperkirakan investasi yang akan masuk senilai lebih dari Rp50 triliun sampai dengan lima tahun yang akan datang,” ungkap Agus.

Berita Golkar– Mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Martono meninggal dunia pada Minggu (14/2) malam sekitar pukul 21.12 WIB di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur menilai almarhum merupakan pemimpin teladan dan tokoh yang layak dihormati.

“Kami sangat-sangat kehilangan dan ini adalah duka mendalam untuk Golkar dan masyarakat Jatim,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Jatim Sarmuji ketika dihubungi, Senin (15/2) pagi.

Martono merupakan Ketua DPD Golkar Jatim periode 2009 – 2013 yang dipercaya menjadi Ketua pemenangan Soekarwo-Saifullah Yusuf selama dua periode berturut-turut pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) provinsi setempat pada 2008 serta 2013.

Di periodesasi DPD Golkar Jatim saat ini, Martono didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, dan tercatat sebagai akademisi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya).

Menurut Sarmuji, selama hidupnya Martono dikenal dengan semua kalangan, baik sesama politikus, akademisi, pengusaha hingga masyarakat di semua tingkatan.

Terlebih, kata dia, saat memimpin Golkar Jatim dikenal gayanya yang humanis sekaligus membawa partai tetap dinamis.

“Apalagi sekarang ini beliau menaruh perhatian besar terhadap aktivitas dan dinamika partai,” ucap anggota DPR RI tersebut.

Sementara itu, tokoh muda Golkar Jatim Aan Ainur Rofiq mengaku pihaknya sangat kehilangan dan mengenang Martono sebagai sosok yang sangat layak diteladani.

“Kami turut dukacita dan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan,” katanya.

“Almarhum dimakamkan tadi malam langsung dari rumah sakit ke Pemakaman Keputih Sukolilo Surabaya,” tutur Aan.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, perayaan Imlek tahun ini memberi semangat baru bagi masyarakat, terutama umat Khonghucu untuk bangkit menghadapi pandemi Covid-19. Tahun baru Imlek ke-2572 tahun ini jatuh pada Jumat (12/2).

Airlangga berharap, tahun yang baru bagi umat Khonghucu ini dapat menciptakan kesolidan di antara masyarakat Indonesia untuk lepas dari belenggu pandemi. Terutama, membangkitkan kembali perekonomian nasional.

“Ada semangat baru untuk bangkit, solid, serta disiplin menghadapi pandemi, juga bergotong royong memulihkan perekonomian nasional,” tutur Airlangga, Jumat (12/2).

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia membuktikan masyarakat Indonesia majemuk.

Menurutnya, masyarakat menyadari betapa pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah beragam perbedaan. Indonesia disatukan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita menyadari pentingnya kerukunan dan kesatuan, dengan tetap dilandasi sikap toleransi, moderasi, serta solidaritas sesama anak bangsa,” ujar Airlangga.

Dalam ucapan selamat merayakan Imlek 2572, Airlangga mengaku mewakili jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Partai Golkar berharap momen Imlek membuat masyarakat saling mengasihi, menjaga dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Terlebih, saat ini Bangsa Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19.

“Saya berharap, tahun baru Imlek ini membawa kedamaian, kesehatan dan kesejahteraan kepada kita semua Bangsa Indonesia,” tegas Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, berdasarkan tradisi masyarakat Tionghoa, tahun 2021 ini disebut Tahun Kerbau Logam. Filosofinya, kerbau dilambangkan sebagai simbol pekerja keras dan bekerja secara metodis. Artinya, tahun ini dianggap sebagai tahun keberuntungan.

Airlangga mengingatkan, Imlek tahun ini bisa dirayakan dengan khidmat meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan,” ujarnya.

Berita Golkar– IIPG (Ikatan Istri Partai Golkar) kembali melanjutkan aksi Golkar Peduli dan Berbagi untuk Sesama. Rombongan IIPG yang dipimpin oleh Yanti Airlangga sebagai Ketua Umum IIPG, bergerak menuju Subang, Kamis (11/2/2021).

Kali ini mereka memberikan bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Subang. Sejak Minggu (7/2/2021) beberapa daerah di bagian utara Jawa Barat seperti Subang, Kabupaten Indramayu dan Karawang memang mengalami musibah banjir yang cukup besar.

Ribuan rumah terendam banjir yang memaksa puluhan ribu warga masyarakat terpaksa harus mengungsi. Ini diakibatkan banjir karena luapan sungai-sungai di daerah tersebut. Misalnya Sungai Cigadung di daerah Subang. Banjir juga diakibatkan cuaca ekstrem dan curah hujan yang tinggi, sehingga debit air tak tertampung.

Yanti Airlangga yang didampingi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, Meutya Hafid, Nita Azis, Tina Maman, Deli Bobby, menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga masyarakat di Subang.

Ini merupakan rangkaian setelah beberapa hari sebelumnya, IIPG juga membantu langsung korban banjir di Karawang.

IIPG kali ini membawa makanan siap saji sebanyak 600 porsi, mie instan sebanyak 25 karton, susu bayi/anak-anak sebanyak 100, biskuit 600 paket, susu siap minum Ultra 25 karton (600).

Selain itu juga, pembalut wanita 100 box, air mineral sebanyak 40 box atau 1000 botol. IIPG juga membantu kebutuhan ibu-ibu dengan memberikan ratusan mukena, ditambah masker dan hand sanitizer.

“Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat terdampak banjir dan menyediakan bahan makanan yang memang sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti saat ini,” kata Yanti Airlangga.

Tampilnya IIPG yang dipimpin Yanti Airlangga, di setiap daerah yang mengalami bencana alam membuktikan organisasi tersebut telah menjadi ujung tombak Partai Golkar dalam membantu masyarakat.

Diharapkan langkah yang selalu ditunjukkan IIPG dalam menyikapi korban bencana ini bisa menjadi contoh bagi kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan untuk saling peduli dan membantu sesama tanpa pamrih.

Berita Golkar– Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengucapkan hari lahirnya Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ke-19 tahun. Airlangga menyebut pengurus dan kader AMPG merupakan generasi penerus kepengurusan Partai Golkar.

Airlangga berharap, di hari ulang tahun ke-19 ini seluruh pengurus dan kader AMPG akan terus mempertahankan kinerja yang sudah ditunjukkan selama ini terhadap Partai Golkar.

Pengurus dan kader AMPG dinilai telah menunjukkan kerja nyata ikut serta dalam membesarkan Partai Golkar. Selain itu, kepengurusan AMPG tingkat pusat sampai daerah juga telah berperan mengawal program-program yang dikeluarkan Golkar.

“Saya berharap ini terus dipertahankan, karena AMPG adalah cikal bakal pengurus dan kader Partai Golkar,” tutur Airlangga, Kamis (11/2).

AMPG didirikan pada 11 Februari 19 tahun yang lalu. Menurut Airlangga, AMPG menjadi wadah generasi muda yang akan berkiprah di Partai Golkar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengakui, salah satu ciri AMPG adalah kader-kader mudanya yang kreatif, berani, dan selalu ingin berinovasi.

Karakter inilah yang dinilai dibutuhkan Bangsa Indonesia untuk menyebarkan pesan positif dan optimisme. “AMPG sebagai generasi muda yang kreatif, berani, dan inovatif dapat membantu menyebarkan informasi tentang pencapaian positif pemerintah melalui platform media sosial yang sesuai zamannya,” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Dewan Pembina AMPG ini mengucapkan selamat dirgahayu ke-19 AMPG. Secara khusus, ia berpesan, agar seluruh kader AMPG selalu mepersiapkan diri menyambut estafet pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

“Pemuda solid, Indonesia bangkit, AMPG berani, solid, tangguh, dan terdepan,” tegas Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.