BERITA

Puteri Komarudin Minta Pemerintah Segera Antisipasi Penyebaran Virus Varian Baru


Berita Golkar– Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendesak Pemerintah segera mengantisipasi penyebaran mutasi virus tersebut varian baru Covid-19 dengan kode B117.

Hal tersebut disampaikan oleh Putkom sapaanya seusai merespon Pemerintah yang secara resmi mengonfirmasi dua kasus mutasi virus Covid-19 dengan kode B117 asal Inggris yang ditemukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Varian baru ini disebut lebih cepat menular, sehingga respons sigap melalui pengetesan dan pelacakan perlu segera dilakukan secara masif guna mencegah angka penularan. Apalagi sebelumnya, Kabupaten Karawang sempat menjadi zona merah di awal tahun ini karena klaster penularan di kawasan industri,” kata Putkom, Kamis, (4/3/2021).

Legislator dapil Jawa Barat VII yang mencakup Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta menjelaskan, ancaman inilah yang harus diwaspadai dan memerlukan sinergi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Putkom menambahkan, bahwa kecepatan penanganan varian baru virus ini juga dapat berpengaruh terhadap peran strategis dan kontribusi Kabupaten Karawang dalam mengungkit perekonomian Jawa Barat dan nasional.

“Perlu juga diingat bahwa daerah ini memiliki keunggulan kompetitif sebagai salah satu pusat aglomerasi industri terbesar di Indonesia yang turut menjadi kontributor utama ekonomi Jawa Barat. Di mana, provinsi ini juga menopang hampir 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Oleh karenanya, keberhasilan penanganan penyebaran mutasi virus di Kabupaten Karawang tentunya akan berdampak pula pada laju perekonomian daerah dan nasional,” tegas Putkom.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini turut meminta, Pemerintah untuk segera mengembangkan penelitian secara mendalam terhadap perkembangan, risiko, dan bahaya dari varian baru virus ini.

Baik dengan belajar dari pengalaman Inggris maupun negara lain yang juga menerima sebaran mutasi virus, serta dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga penelitian di Indonesia.

“Tujuannya supaya kita bisa mengetahui metode apa yang paling efektif dan dibutuhkan untuk mencegah eskalasi penularan varian baru virus ini. Terutama, sejauh mana efektivitas vaksin saat Ini dapat melindungi diri dari mutasi virus tersebut,” ungkap Putkom.

Putkom pun berharap masyarakat di daerah pemilihannya untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan varian baru virus Covid-19 ini.

“Waspada dan hati-hati memang wajib, tetapi masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir berlebih. Saat ini program vaksinasi Covid-19 sedang berjalan. Selain itu, kita tetap harus disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Dengan menjaga kesehatan diri, tentunya kita juga menjaga keluarga dan orang-orang sekitar,” tutup Putkom.

Ace Hasan: Pemerintah Harus Prioritaskan Vaksinasi Calon Jamaah Haji


Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan calon jamaah haji 2021 divaksinasi Covid-19 merupakan kebijakan yang tepat.

Menurut Ace, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif agar penularan Covid-19 dalam penyelenggaraan ibadah haji betul-betul dapat dilakukan.

“Untuk itu, bagi Pemerintah Indonesia, kebijakan ini harus diikuti dengan memprioritaskan bagi calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat tahun ini untuk segera dilakukan vaksinasi Covid-19,” kata Ace kepada wartawan, dikutip Kamis (4/3/2021).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, Komisi VIII DPR RI telah meminta kepada Kementerian Kesehatan RI agar calon jamaah haji tahun 2021 mendapatkan prioritas untuk dilakukan vaksinansi Covid-19.

Komisi VIII DPR rencananya akan memanggil Menteri Agama (Kemenag) untuk membahas penyelenggaraan haji tahun 2021.

“Dalam masa persidangan ini, kami akan agendakan untuk segera membahas penyelenggaraan haji tahun 2021 dengan terlebih dahulu memprioritaskan vaksinasi bagi calon jamaah haji,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi mewajibkan Muslim yang hendak beribadah haji memberikan bukti bahwa mereka telah divaksinasi Covid-19. Saat ini, negara tersebut sudah memulai program vaksinasi.

“Vaksinasi akan menjadi syarat utama untuk berpartisipasi (ibadah haji),” kata Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al- Rabiah, seperti dilaporkan surat kabar Saudi, Okaz, dikutip laman media pemberitaan, Selasa (2/3).

Menko Airlangga: Investasi Microsoft Bawa Energi Positif bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia


Berita Golkar– Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Microsoft resmi menyatakan komitmennya untuk membangun pusat data (data center) regional di Indonesia.

“Investasi tersebut dinilai dapat menghasilkan pendapatan baru US$ 6,3 miliar atau sekitar Rp 88,77 triliun,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (3/3/2021).

Ia menambahkan, investasi tersebut diprediksi dapat menyerap tenaga kerja hingga puluhan ribu pekerja.

“Mempertimbangkan besarnya ekosistem pelanggan dan mitra lokal di Nusantara. Selain itu, bisnis yang mengonsumsi komputasi awan (cloud) diprediksi dapat menyumbangkan 60 ribu pekerjaan bagi ekonomi lokal selama empat tahun ke depan,” tambahnya.

Kehadiran pusat data lokal dinilai akan membuat pebisnis di Indonesia memiliki akses yang lebih cepat terhadap layanan cloud yang datanya disimpan di Tanah Air.

Microsoft juga berkomitmen untuk menggunakan 100% energi terbarukan atas fasilitas pusat data hingga 2025 dan menyediakan akses air bersih-sanitasi di daerah terpencil di Indonesia.

Dengan adanya investasi tersebut, ia menambahkan, dapat menjadi energi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Pengumuman investasi di Indonesia memberi tambahan kepercayaan di dalam kita menghadapi pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara dengan tujuan investasi yang menarik,” tutupnya.

Azis Syamsuddin Apresiasi Keputusan Presiden soal Pencabutan Izin Investasi Miras


Berita Golkar– Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengizinkan investasi minuman keras atau miras di empat wilayah di Indonesia.

Pasca mendengar berbagai masukan dari ulama, organisasi masyarakat (ormas), tokoh-tokoh agama dan juga dari daerah.

“Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden.

Tak lama berselang usai konferensi pers berbagai kalangan pun memberikan apresiasi atas keputusan Jokowi, termasuk pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo terkait pembatalan Perpres yang di dalamnya mengatur izin investasi miras.

“Saya patut memberikan apresiasi kebijakan Presiden Jokowi tersebut karena memang minuman keras lebih banyak membawa dampak negatif,” kata Azis dalam siaran pers kepada wartawan dikutip Rabu (3/3/2021).

Ia menyarankan ke depannya Pemerintah harus lebih mengutamakan masukan dari para pakar dan tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan. Azis juga meminta Pemerintah harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek, seperti kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi dan kesehatan.

“Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dan mendukung investasi yang lebih membawa hal positif dan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap para pekerja yang saat ini banyak menganggur,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Politisi Partai Golkar itu menilai peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat diharapkan demi mendukung dan mempermudah investasi di setiap daerah.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan dengan membantu mempermudah izin serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI F-Golkar Pastikan Guru Honorer divaksinasi Covid-19


Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, He­tifah Sjaifudian, meminta Pemerintah memastikan guru honorer juga mendapat­kan vaksinasi Covid-19 demi menghindari terjadinya pem­bedaan status dalam dunia pendidikan.

Apalagi, seba­nyak 5,8 juta pendidik dan kependidikan mendapatkan prioritas vaksinasi pada tahap kedua.

“Jangan sampai terjadi pem­bedaan status, karena semua sama-sama langsung bertatap muka dengan masyarakat. Data Pokok Pendidikan (Da­podik) harus akurat, jangan sampai ada yang tidak menda­patkan karena permasalahan administrasi,” ujar Hetifah dikutip dari salah satu media pemberitaan, Rabu (3/3/2021).

Ia berharap dengan mulai berjalannya vaksinasi, maka belajar tatap muka bisa se­gera berjalan normal. Sebab, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berlangsung se­tahun ini akibat pandemi Covid-19 menimbulkan banyaknya kesenjangan.

Meski begitu, Hetifah meng­ingatkan agar segenap guru, dosen dan tenaga kependidi­kan tetap harus menjalankan protokol kesehatan, seperti melalui sistem sif, menjaga jarak meja dan wajib meng­gunakan masker bagi masy­arakat luas.

Hetifah juga berharap orang tua dan institusi pendidikan terus menerapkan protokol kesehatan. Terakhir, ia menekankan seluruh stakeholder terus memantau per­kembangan program vaksi­nasi.

“Komisi X DPR RI menging­atkan seluruh jajaran stake­holder terus melihat per­kembangan. Kita lihat bebe­rapa bulan ke depan, bagai­mana efektivitas vaksin ini dalam menghambat penye­baran virus. Semoga semua berjalan lancar,” terang Politisi Partai Golkar itu.

Sekadar diketahui, Pemerin­tah mulai melakukan vaksi­nasi pada Rabu (24/2) di SMAN 70 Jakarta. Vaksinasi tersebut diharapkan rampung pada Juni 2021 dan pada Juli 2021 kegiatan belajar mengajar sudah bisa digelar tatap mu­ka.

Christina Aryani Nilai Warganet Indonesia Perlu Berbenah Diri di Dunia Maya


Berita Golkar– Survei Microsoft terkait tingkat kesopanan digital dari pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya menunjukkan bahwa warganet Indonesia paling tidak sopan di Asia Tenggara.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai hal ini patut menjadi perhatian dan mendorong warganet Indonesia untuk berbenah diri.

“Ini patut menjadi perhatian dan sewajarnya mendorong kita untuk introspeksi. Kami cukup prihatin dengan hasil temuan Microsoft dalam Digital Civility Index (DCI) ini. Survey ini sudah diadakan 5 tahun berturut-turut dan untuk tahun ini penilaian untuk Indonesia justru turun menjadi yang terbawah di Asia Tenggara,” ujar Christina, dikutip dari salah satu media pemberitaan, Rabu (3/3/2021).

Politikus Golkar itu lantas mencermati pula adanya peningkatan persebaran hoaks, penipuan hingga ujaran kebencian atau hate speech dalam survei itu.

Menurutnya, hasil survei itu dapat menjadi alarm peringatan bagi Tanah Air khususnya terkait masalah bullying.

“Sebab 47% dari 503 responden survey di Indonesia mengaku pernah terlibat di dalamnya, sementara 19% justru pernah menjadi korban,” jelasnya.

Lebih lanjut, Christina mengaku menyambut baik inisiatif Kemenkominfo yang akan membentuk Komite Etika Berinternet (Net Ethics Committee) untuk merumuskan panduan praktis budaya serta etika berinternet dan bermedsos.

“Kami di Komisi I yang salah satunya membidangi Komunikasi dan Informatika siap mendukung dan membantu mensosialisasikan panduan ini,” tandas Christina.

Sebelumnya diberitakan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komputer di AS, Microsoft, melaporkan hasil studi tahunannya, “Civility, Safety, and Interactions Online 2020″. Hasil ini dirilis bersamaan dengan temuan dari Digital Civility Index ( DCI) 2020.

Studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesopanan digital dari pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya.

Mengutip dari salah satu media pemberitaan (26/2/2021), studi ini dilakukan dengan metode survei yang melibatkan 16.000 responden di 32 wilayah.

Survei tersebut mencakup responden remaja sampai orang dewasa tentang interaksi online mereka dan pengalaman mereka menghadapi risiko online.

Pelaksanaan survei ini berlangsung sejak April hingga Mei 2020.

Disebutkan bahwa riset ini mencakup 9 wilayah Asia-Pasifik (APAC), yaitu Australia, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Terkait topik kesopanan digital, Regional Digital Safety Lead, Asia-Pasifik, Microsoft, Liz Thomas menyampaikan, kesopanan digital dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong interaksi online yang positif.

Hal ini juga didukung situasi pandemi yang memungkinkan masyarakat lebih sering mengakses inetrnet.

“Melalui peringatan Safer Internet Day ini, kami diingatkan bahwa Pemerintah, organisasi, dan individu memiliki peran dalam membantu menjadikan internet tempat yang lebih baik untuk bekerja dan bermain,” ujar Thomas.

Wakil Ketua DPR RI: Indonesia Konsisten Terkait Asas Piagam ASEAN


Berita Golkar– Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menyatakan Indonesia konsisten menerapkan asas-asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam menyikapi perkembangan dinamika politik di Myanmar.

“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar, dan sebagai negara sahabat dan juga sesama keluarga besar ASEAN, kita harapkan agar situasi politik dalam negeri Myanmar dapat kembali pulih,” kata Azis dikutip dalam keterangan pers Selasa (2/3/2021).

Azis menilai segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan. Ia ber harap semua pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog agar tetap dalam kerangka demokrasi yang selalu mengedepankan aspek kemanusiaan (humanity).

“Pemerintah untuk terus mengupayakan segala langkah-langkah agar proses demokrasi di Myanmar dapat kembali ke arah sebagaimana mestinya dan tidak berkembang menjadi isu geopolitik baru di kawasan Indonesia-Pasifik,” kata Azis.

Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa Myanmar merupakan keluarga besar ASEAN yang secara geografis sangat strategis. Oleh karena itu, kata dia, segala upaya Kementerian Luar Negeri dalam konteks Myanmar justru adalah karena rasa persaudaraan yang kuat antara masyarakat Indonesia dan Myanmar secara khusus serta Myanmar dan ASEAN secara umum.

“Ini penting untuk dipahami agar tidak muncul asas praduga yang salah. Persoalan domestik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan semangat Piagam ASEAN,” kata Azis.

Menurut Azis, rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional menjadi relevan dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Hal ini berlaku untuk hubungan antarbangsa maupun hubungan aktor negara dengan masyarakatnya.

“Indonesia akan selalu ada untuk Myanmar dan perlu memerankan peranan yang lebih besar dalam mereda gejolak-gejolak geopoltik maupun dampak ekonomi yang dapat timbul dari isu Myanmar,” kata legislator dapil Lampung II itu.

Studio Digital Info Golkar Hadir di NTT


Berita Golkar– Kabar gembira untuk masyarakat pencinta Partai Golkar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, kini telah hadir Studio Digital Info Golkar yang terletak di Jln. Gedung Keuangan, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang.

“Selamat atas dilaunching dan dimulainya Studio Info Golkar, yang akan membantu mengomunikasikan karya dan gagasan yang muncul lewat digital campaign. Melalui launching Info Golkar ini kita (Golkar) memulai sebuah pola dan cara kita berpolitik dengan sebuah terobosan baru, kita memulai proses aktualisasi gagasan yang bisa dikomunikasikan melalui media digital. Selamat berkarya dan sukses buat Info Golkar. Maju terus dan sukses buat seluruh Crew Info Golkar.” kata Melki Laka Lena, saat melaunching studio digital Info Golkar, Senin (1/3/2021).

Melki menjelaskan, studio Info Golkar lahir dari “Melki Laka Lena Team” yang didominasi genersasi muda milenial di luar pengurus partai Golkar.

Info Golkar kata Melki, dibangun secara mandiri, sebagai salah satu media konten kreatif yang turut membantu menginformasikan kegiatan Partai Golkar serta Kader Golkar dari DPP, DPD I dan DPD II, maupun kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Kader, Trikarya dan Hasta Karya di era digital.

“Ini hasil karya dari Melki Laka Lena Team yang sudah bekerja dan membantu kami (Partai Golkar, red) sejak 2017 dan sampai saat ini, yang sudah beraktifitas membantu DPP Partai Golkar dan DPD I Partai Golkar Provinsi NTT. Partai Golkar se Indonesia yang memang ingin selalu bersama-sama dengan anak muda melakukan kerja dan karya nyata dalam berbagai aktifitas yang kemudian disuarakan, disampaikan, diteruskan melalui platform media social seperti Instagram dan fanpage Facebook atas nama Info Golkar” ujarnya.

Usai peluncuran, Melki Laka Lena langsung melakukan Podcast perdana di Studio Info Golkar bertajuk “Bicara Karya” yang dipandu langsung oleh Host, Laurensius Leba Tukan yang juga Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Partai Golkar NTT.

Dalam podcast berdurasi lebih kurang 30 menit itu, sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini menjawab pertanyaan host seputar Penanganan Covid-19 dan Peran Partai Golkar NTT di era pandemi Covid-19.

Melki Laka Lena menambahkan, Studio podcast ini terbuka bagi masyarakat umum dan siapa saja yang ingin menyampaikan gagasan.

Sementara itu, pimpinan Info Golkar, Leader Ismail menyampaikan apresiasi kepada Melki Laka Lena selaku Penasehat Info Golkar yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan masa reses untuk melaunching Info Golkar.

Ia menuturkan soft launching Info Golkar sudah dilakukan pada 1 Januari 2021, dengan menerbitkan platform media social dan memproduksi konten-konten positif Partai Golkar kepada Indonesia lewat official account social media Info Golkar.

“Info Golkar bukan milik DPD I Partai Golkar NTT dan bukan milik kader Golkar tertentu tapi punya inisiatif membantu kader Golkar dan partai Golkar baik di DPD I Golkar NTT, kader DPD II Golkar Kabupaten/Kota di NTT, kader DPP Partai Golkar, umumnya telah membantu mengkampanyekan lewat konten kreatif digital partai Golkar melalui official akun media social Info Golkar.” jelasnya.

Leader berharap, dengan berdirinya Studio Digital Info Golkar ini, bisa menjadi model bagi DPD Partai se Indonesia, lebih khususnya lagi di DPD I dan DPD II partai Golkar di provinsi NTT untuk segera membangun Studio Digital Partai Golkar sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang telah menginstruksikan semua DPD partai Golkar se Indonesia untuk membangun Studio Digital Partai Golkar masing-masing.

Leader juga menyampaikan terima kasih kepada para kader Golkar yang telah berpartisipasi mendukung dan mensupport Info Golkar dalam melakukan kampanye digital di era revolusi industri 4.0.

DPD KPPG Lampung Peduli UMKM yang Libatkan Perempuan


Berita Golkar– DPD Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Lampung melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama jajarannya di 15 Kabupaten/Kota melalui virtual, Senin (1/3/2021).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua KPPG Provinsi Lampung Ririn Kuswantari.

Dalam arahannya, Ririn menyampaikan program Peduli Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi pembahasan utama atau diprioritaskan.

Untuk melaksanakan program Peduli UMKM, pengurus KPPG Lampung akan turun langsung ke kabupaten/kota.

“Perempuan Golkar peduli UMKM akan menyalurkan bantuan stimulan dan pembinaan dalam kegiatan peduli UMKM ini. Untuk itu KPPG Provinsi akan turun langsung menyerahkan bantuan dan pembinaan,” kata Ririn melalui siaran pers, Selasa (2/3/2021).

Namun, ada syarat tersendiri bagi UMKM yang akan mendapatkan bantuan.

Di antaranya, UMKM tersebut dikelola oleh perempuan atau pekerjanya banyak melibatkan perempuan.

“Seperti Kabupaten Pesisir Barat, dimana kabupaten daerah wisata, maka UMKM yang diharapkan bergerak dalam kegiatan ekonomi kreatif terkait kepariwisataan,” jelas Ririn Kuswantari.

Dalam rakor tersebut, berbagai rencana kerja juga turut dibahas.

Disamping UMKM, KPPG juga konsentrasi peduli Covid-19 dengan melakukan kampanye 3M.

“Beberapa daerah menyatakan siap untuk melakukan konsolidasi pelantikan pengurus KPPG Kabupaten/Kota. Mereka juga siap untuk dikunjungi KPPG Provinsi,” kata Ririn Kuswantari.

Menpora Zainudin Amali Harap Para Atlet Tetap terapkan Protokol Kesehatan


Berita Golkar– Atlet-atlet Indonesia akhirnya mendapat proteksi dari virus corona. Tercatat 820 atlet, pelatih, dan tenaga pendukung mendapatkan vaksinasi Covid-19 dari Pemerintah, Jumat 26 Februari 2021.

Pasca menerima vaksin Covid-19 di Istora Senayan, Jakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berpesan agar para atlet jangan gegabah dalam menjalani rutinitas.

“Walaupun mereka sudah divaksin, protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan serius dan disiplin,” kata Menpora Zainudin Amali melalui keterangan pers yang dikutip dari media, Selasa (2/3/2021).

Untuk event nasional, atlet yang diprioritaskan adalah mereka yang segera tampil di ajang sepak bola (Piala Menpora) dan bola basket (IBL). Dua event itu akan mulai bergulir pada bulan Maret 2021.

Lebih lanjut Menpora juga berpesan untuk atlet yang berusia 23, 25, dan 26 tahun agar tetap memperhatikan daya tahan tubuh. Pasalnya secara fisik, kondisi mereka masih relatif bagus, tapi tetap harus menjaga daya tahan tubuh.

“Jadi bagi atlet, vaksin bukan saja menguatkan imun secara fisik, tapi juga psikis. Karena dengan divaksin tentu ada rasa kepercayaan diri yang muncul dari atlet tersebut,” Amali menuturkan.

Menpora Zainudin Amali turut menyebutkan vaksinasi diberikan tak hanya kepada atlet di bawah Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Melainkan juga melibatkan atlet disabilitas di bawah naungan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

Selanjutnya, untuk event internasional ada Olimpiade dan SEA Games. Untuk tahap selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan terhadap atlet, pelatih dan tenaga pendukung cabang olahraga yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON).

Langkah ini tentu saja bagai oase di tengah keringnya event olahraga nasional selama satu tahun sejak ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah akibat pandemi Covid-19.

Sejak saat itu, semua event olahraga, termasuk Liga 1, yang rencananya hanya diundur, sampai harus dihentikan permanen sampai musim selanjutnya digelar.

Sebab, sampai sebelum vaksinasi ini dilakukan, tak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Paling tidak, vaksinasi jadi salah satu langkah paling kongkret, di samping protokol kesehatan yang masih harus diterapkan.

Kita tidak bisa mengikuti negara-negara lain yang tetap menggelar event olahraga, lantaran berbagai faktor yang menentukan.

Indonesia tak seperti negara Eropa menggelar kompetisi sepak bola tanpa penonton karena minimnya kemampuan finansial klub untuk melakukan testing jelang dan pascapertandingan.

Indonesia juga tidak mungkin seperti Australia yang bisa menggelar Australian Open bahkan sudah dihadiri oleh penonton. Karena itu, vaksinasi jadi tumpuan Pemerintah agar event olahraga bisa secepatnya bergulir.

Sementara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, menegaskan kalau vaksinasi atlet ini bukan hanya penting, tapi juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti beberapa event.

Wapres menilai, mereka bisa mengharumkan nama bangsa saat berlaga, khususnya pada tingkat internasional.

Wapres menyebut kompetisi olahraga tingkat internasional merupakan satu dari dua kesempatan Bendera Merah Putih dikibarkan dan Lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Melalui vaksinasi ini, Ma’ruf berharap, akan menjadi motivasi bagi masyarakat bahwa atlet setelah divaksin, tubuh tetap sehat dan kuat. Beberapa atlet, ofisial dan tenaga pendukung olahraga Indonesia mengaku lebih percaya diri setelah menerima vaksin Covid-19.

Scroll to top