BERITA

Berita Golkar– Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin mendukung kebijakan Pemerintah memotong cuti bersama di tahun 2021 dari sebelumnya tujuh hari menjadi dua hari sebagai langkah menekan penyebaran Covid-19.

“Mobilitas masyarakat selalu tinggi hingga memberikan dampak pada lonjakan kasus Covid-19 setiap libur yang cukup berkepanjangan, karena banyak yang ingin melakukan liburan ke destinasi wisata,” kata Azis, Rabu kemarin, dikutip Kamis (25/2/2021).

Dia menilai kebijakan tersebut harus benar-benar dijalankan dan diimplementasikan, khususnya di daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menekan kasus Covid-19.

Karena itu, Azis meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengimbau kepada perusahaan ataupun kalangan industri untuk mengikuti kebijakan tersebut.

“Saya minta Pemerintah mengimbau perusahaan ataupun industri agar mengikuti kebijakan tersebut dengan tidak memberikan cuti bersama bagi karyawannya. Hal itu agar dengan komitmen bersama seluruh pihak maka diharapkan dapat efektif menekan kasus Covid-19,” ujar Azis.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, para pengusaha harus dapat menjalankan anjuran dan kebijakan Pemerintah tersebut demi terciptanya Indonesia sehat dan keinginan seluruh masyarakat untuk pulihnya ekonomi.

Azis juga meminta TNI dan Polri untuk menyusun strategi mengawasi dan mengatur ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dia menilai aparat dan Satgas Covid-19 harus tegas mengawasi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Sebelumnya, Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021, dari yang sebelumnya terdapat tujuh hari menjadi dua hari dengan pertimbangan untuk pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat yang diakibatkan mobilitas warga pada hari libur.

Aturan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

Berita Golkar– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri menindak tegas dua oknum anggota polisi yang diduga menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dia mengecam tindakan oknum anggota polisi yang berasal dari Polresta Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga menjual senjata api dan amunisi kepada KKB di Papua.

“Polri harus bertindak tegas kepada aparat yang diduga terlibat, apalagi jika senjata yang dijual justru digunakan untuk melukai dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua,” papar Andi Rio dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Dia meminta Polri berani menyelidiki secara lebih dalam terkait siapa pemasok senjata api tersebut dan harus ditangkap pemasok utamanya. Andi Rio berharap tidak ada lagi oknum Polri yang terlibat menjual senjata dalam skala menengah atau besar kepada KKB.

Politikus Fraksi Partai Golkar itu meminta Polri dapat melakukan pengawasan terhadap para personel di lapangan secara ketat, usai terbongkarnya kasus tersebut.

“Semoga ini yang terakhir dan Polri harus transparan terhadap pengembangan penyelidikan yang dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, Andi Rio mengharapkan agar konflik yang terjadi di Papua dapat segera menemui solusi sehingga tercipta situasi aman dan damai di Bumi Cenderawasih.

Dia meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik di Papua agar tidak ada lagi korban jiwa.

Sebelumnya, ramai diberitakan dua oknum anggota Polresta Pulau Ambon dan Polres Pulau Lease ditangkap karena diduga menjual senjata api beserta amunisi ilegal kepada KKB Papua.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan penangkapan dua oknum polisi itu berawal dari penangkapan pembelinya di Papua Barat.

“Mulanya Polres Bintuni, Papua Barat, menangkap warga yang membelinya beserta barang bukti berupa senjata api. Lalu (kasus) dikembangkan dan ditangkap (oknum anggota Polri),” kata Roem.

Dalam perkembangannya, Divisi Propam Polri mengirimkan tim khusus untuk membantu Propam Polda Maluku menyelidiki kasus penjualan senjata api kepada KKB Papua yang diduga dilakukan dua oknum polisi di Maluku.

Berita Golkar– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mendorong hadirnya Kantor Imigrasi di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Menurutnya, luasnya Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang yang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, sehingga perlu adanya terobosan untuk mempermudah akses masyarakat dalam pembuatan paspor.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai, kehadiran Kantor Imigrasi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak tentunya akan mengurangi beban Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang serta mempercepat dan mempermudah pelayanan di bidang keimigrasian kepada masyarakat.

“Selain itu juga untuk memperkuat fungsi pengawasan Keimigrasian di Wilayah Selatan Provinsi Banten,” tandas legislator dapil Banten I ini dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten beserta jajarannya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, di Serang kemarin, dikutip dari media pada Rabu (24/2/2021).

Senada Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa yang memimpin Tim Kunker, mengatakan jika banyak perusahaan/industri yang ada di wilayah Banten mempekerjakan tenaga kerja asing yang tentunya memerlukan pengawasan yang serius.

“Sekian banyak industri, tentunya tidak semua TKA ini masuk ke Indonesia melalui bandar udara saja, tetapi juga dari Pelabuhan, maka tuntutan Kantor Imigrasi bukan hanya sekedar pembuatan paspor, tapi lebih pada pengawasan terhadap keberadaan orang asing khususnya para tenaga kerja asing yang ada di wilayah Banten,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Menjawab hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Agus Toyib menyampaikan jika dirinya akan mengkoordinasikan hal ini dengan Bupati Pandeglang dan Bupati Lebak. Ia mengaku juga memiliki harapan berkaitan dengan hadirnya Kantor Imigrasi di wilayah Pandeglang dan Lebak.

“Kanwil sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Bupati Lebak dan Bupati Pandeglang, tentunya hal ini akan kami sampaikan jika kesempatan itu terealisasi. Dukungan dari pemerintah daerah sangat kami butuhkan, karena jika pemerintah daerah bisa menyediakan bangunan, akan sangat mungkin kami bisa segera membuat Unit Layanan Paspor (ULP)/Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di wilayah Pandeglang dan Lebak,” pungkas.

Berita Golkar– Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menyambut baik langkah Menkopolhukam Mahfud MD membentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, hasil kajian tersebut dibutuhkan untuk menyusun Naskah Akademik.

“Revisi UU ITE membutuhkan waktu, syarat yang harus dipenuhi suatu RUU untuk masuk dalam Prolegnas adalah adanya Naskah Akademik dan Draft RUU-nya,” kata Christina kepada wartawan, Selasa (23/2).

Ia menambahkan, tugas dari Tim Kajian UU ITE yang dibentuk Pemerintah, yakni mengkaji pasal-pasal yang selama ini berpotensi multitafsir. Karena itu, ia menilai, susunan Tim Pengarah yang terdiri dari Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri, sudah tepat.

“Ini tepat mengingat mereka inilah yang selama ini bersinggungan dengan kasus-kasus pelanggaran/kejahatan ITE,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah resmi membentuk Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim itu dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 dan akan bekerja selama dua hingga tiga bulan ke depan.

“Tim (ini) untuk membahas substansi apa betul ada pasal karet. Di DPR sendiri ada yang setuju ada yang tidak,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Berita Golkar– Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi menilai Kemensos menimbulkan kebingunan di tengah masyarakat.

Kementerian Sosial (Kemensos) menghapuskan pemberian santunan sebesar Rp15 juta bagi ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Sebab, sebelumnya pada Juni 2020 Kemensos sendiri yang meminta Dinas Sosial daerah mengajukan permintaan santunan bagi ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal.

Penghentian itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19. Surat Edaran dikeluarkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PKSBS), pada 18 Februari 2021.

“Banyak daerah sudah melakukan pendataan dan mengajukan tapi tiba-tiba dihilangkan. Kemensos ini tak konsisten dengan kebijakannya sendiri. Santunan ini pernah dijanjikan bahkan beberapa pihak telah menerima,” kata Fauzi.

Sebelumnya, Surat Edaran Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor:427/3.2/BS.01.02/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Adi Wahyono menyebutkan tentang santunan Rp15 juta bagi ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat infeksi Covid-19.

Menurut Fauzi, penghapusan santunan tersebut juga tak menunjukkan rasa empati terhadap keluarga korban Covid-19 yang meninggal. Apalagi tidak sesuai kesepakatan Kemensos dengan Komisi VIII DPR yang mengharuskan adanya perhatian bagi keluarga korban.

“Kalau alasan anggaran tak tersedia saya kira masih banyak pos anggaran lain yang tak terlalu mendesak bisa dialihkan. Sisa dikomunikasikan dengan DPR,” tegas Pengurus DPP Partai Golkar itu.

Anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan III ini mengatakan, kebijakan ini menunjukkan kurangnya perhatian Kemensos terhadap para korban Covid-19.

“Bayangkan jika yang meninggal Covid adalah kepala keluarga. Santunan ini juga secara tak langsung akan membantu keluarga yang meninggal dan juga menggeliatkan ekonomi masyarakat di bawah,” jelasnya.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan, Komisi lX DPR RI telah berkunjung, melihat langsung serta mendengar presentasi dari tim peneliti Undip dan Rumah Sakit Kariadi di Semarang.

Demi menangani pandemi Covid-19, kedua institusi itu beberapa bulan ini melakukan uji klinis tahap pertama kepada 30 orang. Berbagai pihak turut mengupayakan pengembangan vaksin, salah satunya ialah Vaksin Nusantara yang tengah dikembangkan Universitas Diponegoro (Undip).

“Mereka bekerja dalam senyap dan diam mulai berani membuka diri dan publikasi setelah proses uji klinis tahap pertama selesai dan hasilnya positif berpotensi menjadi vaksin dengan metode baru dan bersifat individual,” ungkap Melki, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, dan dikutip Selasa (23/2/2021).

Hasilnya, menurut politisi Partai Golkar itu, sesuai presentasi peneliti Vaksin Nusantara terbukti aman digunakan karena tidak menimbulkan efek samping pada 30 relawan uji klinis tahap pertama. Temuan uji klinis juga memperlihatkan peningkatan antibodi tubuh untuk melawan virus Covid-19 dengan capaian yang relatif tinggi.

Lebih lanjut Melki mengatakan, perwakilan BPOM RI yang hadir saat itu pun menerima langsung hasil penelitian uji klinis tahap pertama untuk diteliti lebih lanjut sebelum masuk ke uji klinis tahap kedua.

Sehingga bagi para peneliti dan berbagai kalangan yang punya pendapat lain, ia menghimbau untuk langsung berkomunikasi dengan Undip atau RS Kariadi, serta bisa juga menunggu hasil BPOM yang tengah mengecek data ini.

Namun ironisnya, Melki menilai cukup banyak komentar terkait penelitian vaksin tersebut.

“Komentar yang tidak melalui konfirmasi ke peneliti atau melihat hasil BPOM tidak memberikan kontribusi apapun terhadap upaya pelaksanaan Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan produksi dan penggunaan obat dan alat kesehatan dalam negeri yang menjadi pesan Presiden Jokowi bagi sektor kesehatan,” tegas Anggota Dewan dapil NTT II itu.

Bersama dengan GeNose, Vaksin Nusantara apabila telah melalui serangkaian uji sesuai ketentuan yang berlaku bisa menjadi pintu masuk membangun kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan.

Berita Golkar– Hasil survei lembaga Timur Barat Riset Center (TBRC) menemukan Partai Golkar dinilai responden sebagai parpol yang paling mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Berdasarkan survei yang digelar pada 26 Januari-10 Februari 2021 ini, sebesar 92,8 persen dari 1.985 responden memilih Golkar sebagai partai paling mendukung program Jokowi di legislatif.

Koordinator survei TBRC Johanes Romeo mengatakan, dalam surveinya, responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan minimal berusia 17 ditanya parpol di DPR yang paling mendukung Jokowi-Ma’ruf. Responden dipersilakan menyebutkan lebih dari satu parpol.

“Jawaban 1.985 responden, parpol Golkar merupakan parpol yang paling mendukung program-program Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin di legislatif dengan 92,8 persen, disusul PDI Perjuangan dengan tingkat dukungan 89,2 persen,” ujar Romeo dalam paparan surveinya, Selasa (23/2).

Setelah Golkar dan PDIP, urutan ketiga parpol paling mendukung Jokowi adalah Nasdem dengan 79,20 persen, PKB 78,8 persen, PPP sebanyak 60,2 persen. Selanjutnya, Gerindra 50,20 persen, PAN 30,2 persen, Demokrat 18,50 persen, dan PKS 15,2 persen.

Survei juga mendapati partai berlambang pohon beringin itu dianggap masyarakat paling bekerja keras dan konsisten membantu Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Terutama untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Romeo menambahkan, kader Golkar dianggap masyarakat paling aktif dalam penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat dengan program-program partai.

Hal ini membuat tren suara partai yang saat ini dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto ini naik dibandingkan hasil Pemilu 2019 lalu. Pada Pemilu 2019 lalu, Golkar berhasil meraih 17.229.789 suara atau 12,31 persen.

“Golkar memiliki tingkat keterpilihan sebesar 14,2 persen, trennya naik dibandingkan hasil Pemilu 2019,” ujar Romeo.

Dari sisi keterpilihan ini, keterpilihan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 justru menurun. Pada pemilu lalu, PDIP berhasil meraup 27.503.961 suara atau 19,33 persen. Namun, dalam survei TRBC kali ini, PDIP hanya memiliki tingkat keterpilihan 14,4 persen.

“Ini akibat kadernya yang tertangkap KPK,” ujar Romeo.

Keterpilihan merosot juga dialami Partai Gerindra yang hanya meraih 7,9 persen suara dan berada di urutan keempat di bawah Demokrat. Romeo menilai merosotnya suara keterpilihan Gerindra akibat kadernya di eksekutif tertangkap KPK dan tidak adanya permintaan maaf langsung dari Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) ketika kadernya tertangkap.

Pemulihan ekonomi

Selain itu, survei TBRC juga fokus meneliti pendapat responden terkait pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia. Dari 1.985 responden yang diwawancara terkait program pemulihan ekonomi, sebanyak 82,8 persen masyarakat percaya tim ekonomi Jokowi-Ma’ruf akan berhasil memulihkan perekonomian nasional.

“Hanya 15,8 persen responden yang pesimistis ekonomi akan pulih di tahun 2021, dan 1,4 persen lainnya tidak menjawab,” tutur Romeo.

Sebanyak 48,3 persen responden juga menyatakan bantuan ekonomi Pemerintah dapat membantu masyarakat. Meskipun bantuan yang diberikan Pemerintah itu tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah penurunan penghasilan masyarakat.

Survei juga mendapati responden sangat berharap parpol maupun tokohnya bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

Survei TBRC dilakukan pada 26 Januari-10 Februari 2021 dengan melibatkan 1.985 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Survei ini menggunakan metode teknik pusposive sampling. Margin of error sebesar +/- 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berita Golkar– Ketua Umum PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Airin Rachmi Diany menginstruksikan kadernya untuk turun langsung membantu masyarakat.

Guna menanggapi sejumlah titik di Jabodetabek yang terkena banjir beberapa hari lalu dan yang masih menggenang hingga sekarang. Menurut Airin, terlepas dari perdebatan mengenai penyebab banjir, yang menjadi prioritas utama adalah masyarakat, karena menyebabkan sejumlah masyarakat terkena dampaknya.

“Kita semua harus sadar, bahwa mereka yang terdampak harus segera terpenuhi kebutuhan logistiknya. Berdasarkan hal tersebut, saya langsung menginstruksikan agar kader KPPG bergerak hari ini,” ujar Airin Senin lalu, dikutip dari media onlinepada Selasa (23/2/2021).

Merespon arahan Airin, Ketua Korbid Bidang Kesejahteraan, Adde Rosi Khoerunnisa menurunkan 9 tim secara langsung ke titik banjir di Jakarta dan Tangerang. Tim tersebut diturunkan di titik terparah banjir.

“Untuk Jakarta kami menurunkan di RW 08 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pejaten. Untuk di Tangerang Selatan kami menurunkan di Kecamatan Pondok Aren. Untuk di Kota Tangerang kami turun di Kecamatan Ciledug dan Karang Tengah,” katanya.

Sementara itu, Ketua RW di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Sugiono mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan KPPG. Ia bersyukur tim KPPG menanggapi dengan cepat bencana yang pihaknya alami.

“Terus terang kami sampaikan, warga sangat membutuhkan logistik terutama makanan cepat saji,” ungkapnya.

Sebagai informasi, KPPG menurunkan bantuan 250 dus mie instan, 50 dus air mineral, dan 200 bungkus nasi. Selain itu, KPPG juga mendirikan satu pos khusus penanganan banjir di Kecamatan Pejaten, Jakarta Selatan.

Berita Golkar– Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran gelombang ke-12 program kartu prakerja dengan kuota sebanyak 600.000 peserta dengan target para pencari kerja atau pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan.

“Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600.000 peserta, jadi ini sesuai dengan kemampuan dari teknologi kartu prakerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Airlangga mengatakan peserta yang bisa mendaftar program kartu prakerja ini antara lain pencari kerja atau penganggur (lulusan baru maupun korban PHK), pekerja (buruh atau karyawan) dan wirausaha berusia 18 tahun ke atas.

Peserta, lanjut dia, juga tidak sedang mengikuti pendidikan formal bukan penerima bantuan sosial Kementerian Sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), BLT Subsidi Upah (BSU) maupun Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Selain itu, ia menambahkan, syarat dan ketentuan lainnya adalah peserta program kartu prakerja bukan merupakan anggota TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota DPR/DPRD, anggota BUMN/BUMD dan lainnya.

“Demi pemerataan, syarat berikutnya adalah, setiap pendaftar dibatasi dua anggota keluarga per kartu keluarga,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan ini, ia memaparkan rencana pelaksanaan program kartu prakerja pada semester I-2021 dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp10 triliun dengan target peserta mencapai 2,7 juta orang.

Berbagai manfaat yang diterima peserta antara lain bantuan pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan total Rp2,4 juta (Rp600.000 x 4 bulan) dan insentif pascasurvei total Rp150.000 (Rp50.000 x 3 survei).

Airlangga memastikan program ini menjanjikan adanya inovasi dalam peningkatan kualitas kerja karena berbasis digital yang lebih efisien, berorientasi kepada pengguna dan menjanjikan kolaborasi secara kompetitif dengan menggandeng swasta maupun lembaga pelatihan.

Sebelumnya, sebanyak 5,5 juta peserta sudah menerima kartu prakerja dari 11 gelombang pendaftaran pada 2020 yang tersebar di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan survei BPS, program semi-bansos ini telah memberikan keterampilan kepada peserta dan melindungi daya beli masyarakat dengan sebanyak 88,9 persen peserta memperoleh peningkatan skill dan 81,2 persen peserta mendapatkan insentif untuk kebutuhan sehari-hari.

Program ini juga bermanfaat untuk mengurangi tingkat pengangguran karena bermanfaat untuk mendorong semangat bekerja termasuk kewirausahaan dan bersifat inklusif karena mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.