BERITA

Berita Golkar– Pemerintah berencana untuk memanfaatkan digitalisasi untuk bisa mengakselerasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda), dan saat ini rencana kerja atau action plan lintas sektoral tengah dipersiapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah sudah memiliki payung hukum.

Payung hukum yang dimaksud Airlangga yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Keppres tersebut juga menetapkan bahwa koordinasi percepatan digitalisasi dilakukan di 542 daerah otonom dalam wadah tim P2DD. Saat ini sudah ada 110 dari 542 daerah otonom yang telah menginisiasi pembentukan tim P2DD.

“Satuan tugas percepatan perluasan digitalisasi daerah beranggotakan pimpinan kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun dorongan untuk di daerah,” jelas Airlangga dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) secara virtual, Senin (5/4/2021).

“Satgas akan mendorong pelaksanaan dengan kebijakan berbagai program seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan indeks implementasi dari pada elektronifikasi transaksi pemda,” kata Airlangga melanjutkan.

Airlangga memandang tantangan yang ada saat ini harus dielaborasi dengan memanfaatkan teknologi digital demi mempercepat pemulihan ekonomi.

Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah berharap bisa memperkuat struktur perekonomian agar target menjadi negara maju di 2045 dapat tercapai.

Ekonomi digital juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dan menjadi faktor enabler dalam menciptakan berbagai peluang kerja baru, mendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung peningkatan investasi.

“Kolaborasi yang solid ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan serta nilai tambah dari kapasitas para pemangku kepentingan. Sekali lagi saya berharap agar kita semua dapat bersinergi berdiskusi bekerja sama antar institusi baik di pusat dan daerah,” tuturnya.

Berita Golkar– Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi Publik Zulham Arief dan Wakil Sekretaris Bidang Kerja Sama Ormas Imran Eka Saputra, merupakan dua kader muda dari DPD I Golkar Sulsel yang berhasil lolos seleksi untuk mengikuti Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Golkar Institute.

Lolosnya dua kader Golkar Sulsel ini patut dibanggakan. Mengingat, seleksi Golkar Institute sangat ketat. Bagaimana tidak, dari ratusan kader Golkar se-Indonesia yang mendaftar, hanya 40 orang yang diterima.

Keduanya akan mengikuti pendidikan Executive Education Program for Young Political Leaders, di Kampus Golkar Institute, selama enam hari, 5 – 10 April 2021.

“Alhamdulilah saya dan Imran Eka lolos mengikuti Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Golkar Institute. Seleksinya sangat ketat. Mulai wawancara substansi dan wawancara administrasi hingga penulisan esai tentang gagasan politik calon peserta kedepan,” kata Zulham Arief.

Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Golkar Institute dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Begitupun pemateri yang dihadirkan merupakan tokoh-tokoh mumpuni.

Di antaranya Menpora Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Direktur Binar Academy Alamanda Shantika, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, dan rencana juga dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Selain itu, ada Akbar Tandjung, Effendi Gazali, Dino Patti Djalal, Prof. Kishore Mahbubani, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Prof. Eduardo Araral, Prof. Lili Romli, Dr. Doli Kurnia Tandjung, Mulya Amri, Meutya Hafid, Mulya Amri, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, Prof Rhenald Kasali, Airin Rachmi Diani, dan Prof. Hamdi Muluk.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Golkar Institute merupakan sebuah terobosan baru partai beringin.

Menurutnya, Golkar Institute adalah wujud nyata kesadaran partai akan pentingnya pendidikan, inovasi dan ide untuk mendorong perkembangan partai politik dalam dinamika zaman yang terus berubah.

“Golkar Institute adalah cermin dari tekad kita untuk memajukan bangsa Indonesia lewat peranan politik yang inovatif, cerdas, kreatif, dan bermartabat,” kata Airlangga.

Melalui Golkar Institute, Airlangga berharap akan lahir semakin banyak lagi politisi beringin yang tangguh, tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan, intuisi dan penciuman politik yang tajam.

Sekaligus memiliki bekal pengetahuan yang luas, kearifan jiwa yang mendalam, pemahaman kebijakan yang canggih, serta kemampuan leadership yang efektif.

Airlangga juga menyampaikan bahwa politik adalah arena percaturan kekuasaan. Menurut Partai Golkar kekuasaan tanpa arah adalah bagaikan kapal yang berjalan tanpa tujuan yang jelas.

Karena itu, bagi Partai Golkar ide-ide mendasar tentang arah dan tujuan politik adalah elemen intelektual yang sangat penting sebagai pedoman dan panduan Golkar.

“Bung Hatta pernah berkata, Indonesia adalah bangsa besar, dan Indonesia akan menjadi lebih besar lagi karena karya dan pengabdian kita yang tanpa henti. Partai Golkar sangat memahami semangat mulia ini,” ujar Airlangga Hartarto.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Melkiades Laka Lena meminta Pemerintah Pusat menetapkan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.

“Melihat skala kerusakan dan bisa dipastikan seluruh daerah se-NTT Kabupaten/Kota semua terdampak, kemudian juga dengan korban jiwa dan kerusakan yang sedemikian hebat, kami meminta agar bencana di NTT ini bisa menjadi bencana nasional,” kata Melki, Senin (5/4/2021).

Anggota DPR dari daerah pemilihan NTT II itu menuturkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, kerusakan akibat bencana terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota se-NTT.

Ia mengaku banyak mendapat laporan soal rumah warga yang rubuh, jalan dan jembatan terputus, tiang listrik tumbang, hingga jaringan komunikasi yang sulit diakses.

“Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala Kabupaten atau Provinsi saja dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa yang meninggal maupun yang terdampak,” kata dia.

Politikus Partai Golkar itu berharap, dengan ditetapkannya bencana alam di NTT sebagai bencana nasional, Pemerintah dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga diharapkan membantu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pasca-bencana.

Ia meyakini, dengan adanya status bencana nasional, kerja sama dari Pemerintah Pusat hingga tingkat desa dan kelurahan dalam penanganan bencana ini dapat dilakukan lebih cepat. Seperti diketahui, banjir bandang telah menerjang dua desa di Flores Timur pada Minggu (4/4/2021) pukul 01.00 WITA.

Selain itu, beberapa wilayah lainnya di NTT juga mengalami hal serupa. Berdasarkan laporan BNPB, banjir bandang ini dipicu intensitas hujan tinggi.

Banjir telah menerjang beberapa desa antara lain Desa Nelelamadike di Kecamatan Ile Boleng, Kelurahan Waiwerang dan Desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Desa Oyang Barang dan Pandai di Kecamatan Wotan Ulumado serta Desa Waiwadan dan Duwanur di Kecamatan Adonara Barat.

Berita Golkar– Reza Rahadian dan produser MD Pictures, Manoj Punjabi, berkesempatan menayangkan lagi film Habibie & Ainun 3 dalam sesi pemutaran khusus yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengurus partainya.

Sesi pemutaran dihelat di Plaza Senayan XXI Jakarta, Rabu (31/3/2021). Reza Rahadian terharu melihat studio 1 yang berkapasitas besar nyaris terisi penuh. Ini mengingatkannya pada gala premiere sebelum pandemi Covid-19.

“Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menyempatkan hadir menonton film Habibie & Ainun 3. Film ini dibuat tahun 2019, kemudian rilis dengan pencapaian penonton yang cukup tinggi waktu itu 2 juta lebih,” sambut Reza Rahadian.

“Saya sebagai salah satu insan film Indonesia cukup terharu melihat bahwa bioskop bisa terisi seperti ini. Ada momen, rekan-rekan media, ada penonton. Ini seperti menghadiri gala premiere kembali, sebuah momentum yang kami rindukan,” curhatnya di hadapan Menteri.

Aktor peraih 4 Piala Citra berharap kampanye “Dukung Industri Film Nasional: Ke Bioskop dengan Prokes” perlahan mengembalikan kepercayaan publik terhadap bioskop sebagai ruang apresiasi seni yang aman.

“Mudah-mudahan dengan momentum ini, kita bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa menonton di Bioskop aman. Apalagi ada wakil-wakil rakyat harusnya, sih aman,” seloroh Reza Rahadian.

Sebelum sesi pemutaran film dimulai, Reza Rahadian, Manoj Punjabi, dan Airlangga Hartarto berdiskusi soal dukungan dari sisi kementerian setelah Presiden Jokowi memberi arahan memulihkan kondisi industri film dan bioskop yang terpukul pandemi.

“Kemudian Pak Menko beserta jajarannya langsung membuat gerakan yang kami rasa ini tak hanya bermanfaat untuk memproyeksi bioskop sudah aman tapi mudah-mudahan bisa mengajak masyarakat percaya kembali ke bioskop,” kata Reza kepada wartawan.

Yang kangen gala premiere bukan hanya Reza Rahadian. Manoj terharu melihat bioskop didatangi banyak orang dengan masker dan jaga jarak. “Tadi kami merasa kayak gala premiere perasaannya. Terharulah, ini sangat positif bagi kita,” imbuhnya.

Produser Ayat-ayat Cinta dan Surga Yang Tak Dirindukan optimistis, ini akan membawa perubahan positif bagi bioskop yang nyaris setahun tutup dan kini masih sepi penonton.

Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto mengajak masyarakat kembali ke bioskop. “Dengan mengutamakan protokol kesehatan. Kesehatan kita jaga, roda ekonomi kita gerakkan, agar semua proses produksi film dapat kembali bergerak,” urainya.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan para Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 24 daerah di Indonesia.

Mereka menyampaikan aspirasinya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah, Anindya Bakrie.

Dalam pertemuan tersebut Airlangga mengungkapkan peran penting Kadin dalam struktur ekonomi Indonesia. Khususnya dalam memastikan pemulihan ekonomi nasional terdampak Covid-19 tidak hanya terakselerasi, tapi bisa merata di seluruh nusantara.

“Kadin ini adalah mitra Pemerintah dan tentu Pemerintah menyampaikan hal-hal yang menjadi tantangan ke depan perekonomian,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Untuk Itu, Airlangga berpesan kepada Anindya dan para Ketua Kadin di daerah untuk menggaungkan aura optimisme hingga ke pelosok daerah.

Bahwa, Pemerintah dan pengusaha mengungkapkan terus berupaya maksimal guna menggenjot perekonomian saat ini.

“Kami meminta agar Kadin optimis ke depan. Terkait dengan pemulihan ekonomi dan pemulihan Covid-19 beserta target-target perekonomian 2-3 tahun ke depan,” ungkapnya.

Airlangga juga menekankan bahwa Pemerintah akan bersikap netral menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia.

Anindya diketahui merupakan calon kuat Ketua Umum menggantikan Rosan P. Roeslani.

“Itu diatur dalam AD/ART Kadin, ya itu diikuti saja. Pemerintah kan selalu netral,” tegas Airlangga.

Di sela-sela pertemuan, Menko Airlangga sempat bercanda, bahwa berkumpulnya 24 Ketua Umum Kadin Provinsi yang didampingi Anindya Bakrie, auranya seperti penyelenggaraan pramunas.

Dan apa yang disampaikan para Ketua Umum Kadin daerah seperti pandangan umum terhadap pilihan favoritnya.

Berita Golkar– Partai Golkar saat ini dianggap berhasil melakukan transformasi institusi partai menjadi partai modern. Sejumlah indikatornya adalah keberhasilan partai dalam memfasilitasi ruang politik bagi anak muda.

Kemampuan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto juga dinilai mampu beradaptasi dengan isu sosial ekonomi kekinian secara produktif sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Suciliani Octavia dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa lalu, dikutip Kamis (1/4/2021) menyebut langkah Golkar memberikan ruang bagi anak muda merupakan sebuah komitmen politik riil terhadap regenerasi dan transformasi partai politik menjadi semakin modern dan terbuka.

Menurut Suci, Golkar berhasil memanfaatkan momentum bonus demografi dan potensi partisipasi anak muda. “Saya lihat proses rekrutmen dan ruang politik disediakan untuk anak muda mulai dari daerah sampai nasional. Bagi saya, di tengah gejala kejumudan dan resistensi kelompok tua dalam politik nasional. Golkar menunjukkan komitmen transformasi,” ujar Suci.

Terlebih, kata Suci, selama ini rekrutmen partai politik cenderung hanya berada pada wilayah elite, status quo dan kurang merespon isu-isu kekinian, utamanya anak muda.

“Partai modern adalah partai yang melakukan transformasi dalam hal regenerasi. Terlebih di 2024 nanti pemilih muda sebesar 60 persen. Anak-anak muda ini memiliki isunya sendiri yang khas dan sesuai dengan zamannya, yakni ekonomi kreatif dan digital,” ujar Suci.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Christina Aryani juga menyampaikan pandangan, Golkar sedang memasuki fase transformasi politik beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi dan kenyataan demografi.

Dia mengatakan, Golkar sedang membuka ruang yang luas bagi anak muda dalam kontestasi politik, baik itu di pileg maupun pilkada.

“Banyak anak muda berhasil di level eksekutif, baik Bupati, Wakil Bupati di sejumlah daerah. Ini menjadikan Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah milenial terbanyak di DPR RI,” ujar Christina.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, Golkar menempati posisi tiga besar sebagai partai politik pilihan anak muda.

“Transformasi yang kami lakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak Airlangga sudah mulai menunjukkan result dan kami masih punya waktu untuk lebih meyakinkan pemilih anak muda di tahun 2024 untuk melihat Golkar sebagai partai yang dapat dijadikan pilihan tepat,” ujar Christiani.

Berita Golkar– Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin mendesak agar strategi penanganan teroris dan ekstremis harus ditinjau ulang.

Ini penting dilakukan setelah penanganan terhadap kelompok radikal yang terus meluas dan menebar ketakutan lewat upaya ekstremisme bahkan terorisme dewasa ini.

Hal ini disampaikan Azis dalam rilisnya, Kamis (1/4/2021). Dikatakannya, DPR juga mendorong pentingnya digital literasi tentang pemahaman radikal, dampak dan bahayanya.

Proses penyusunan dapat melibatkan tokoh agama, pesantren dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai jangkar deradikalisasi.

“Pengaruh kuat radikalisme dan ekstremisme harus dihentikan. Ikhtiar ini tentu tidak sebatas edukasi kepada pelajar dan keluarga secara langsung. Tapi penting pula membatasi mesin browsing yang selama ini memberikan pengaruh paling dominan,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Merespon tragedi teror di Makassar dan Mabes Polri, ia mendorong urgensi percepatan implementasi pelaksanaan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021.

“Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024 ini, sejatinya harus berjalan di semua sektor. Kita mendesak agar Pemerintah segera melakukan percepatan dalam implementasi pelaksanaan amanat Perpres tersebut. Terlebih tujuan dari dikeluarkannya RAN PE tersebut adalah untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme yang mengarah terorisme,” jelas Azis.

Azis menambahkan, Perpres sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia untuk memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Di tengah bencana pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat dan negara membutuhkan rasa aman untuk bekerja dan bangkit dari keterpurukan,” kilah Azis.

Makassar, lanjut dia, salah satu kota perekonomian terpenting di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Tragedi yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar jelas mengganggu stabilitas keamanan dan sosial di kota tersebut.

“Saya meminta agar Pemerintah dan semua pihak terkait segera menyusun rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan mengimplementasikannya secepat mungkin,” pinta Azis.

Pasal 1 ayat 4 Perpres tersebut, telah mengamanahkan bahwa RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana.

Tujuannya untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan Pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Adapun aksi yang dimaksud Azis, lebih menitikberatkan pada kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RAN PE untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan Pemerintah daerah.

“Rumusan dan konsepnya harus segera diimplementasikan. RAN PE menjadi dasar agar hak aman warga negara dan stabilitas keamanan nasional terjaga,” tegasnya.

Terakhir, Azis mendukung Polri untuk mengusut tuntas dan terus mengungkap jaringan terorisme di Tanah Air.

Penangkapan sejumlah terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, disusul aksi penggerebekan dan penangkapan di Jalan Raya Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, setelah bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral, Makassar perlu diperluas.

Meski demikian, Azis berpesan bahwa fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Polri dan BNPT harus mampu menggandeng semua elemen, terlebih berdasarkan data BNPT, jumlah teroris mencapai 6.000 lebih. Angka yang disajikan sangat meresahkan dan mengganggu keamanan.

“BNPT sebagai role model dalam pencegahan terorisme harus mampu menunjukan kelasnya. Tentu tidak hanya sebatas penindakan, tetapi pencegahan lebih penting,” pungkas Azis Syamsuddin.

Berita Golkar– Partai Golkar akan menggelar kegiatan acara nonton bersama atau nonton bareng (nobar) di Bioskop sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman nasional yang mengalami penurunan jumlah penonton yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19.

Kegiatan nonton bersama ini juga bagian dari ajakan menonton aman di Bioskop dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO), Meutya Hafid, di Jakarta, Rabu (31/3).

Menurut Meutya, kegiatan nonton bersama di Bioskop dengan penerapan prokes ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga mengajak masyarakat untuk kembali menonton film di Bioskop dengan penerapan prokes sebagai bagian dari pemulihan ekonomi di sektor ekonomi kreatif dalam hal industri perfilman.

“Ketum Golkar Airlangga Hartarto mendorong kader-kader Golkar di berbagai daerah untuk ikut mendukung industri perfilman sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan gerakan menonton film lokal di Bioskop dengan penerapan prokes yang ketat,” ujarnya.

Dalam kaitan ini, Partai Golkar bersama unsur DPD Partai Golkar di daerah akan menggelar nonton bersama di Bioskop dengan penerapan prokes yang ketat.

“Jumlah penontonnya 3200 orang yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan 27 layar yang diputar secara serentak, yang ditonton film Habibie Ainun 3 dan beberapa film nasional lainnya, di bioskop pada hari ini,” kata Meutya Hafid.

Meutya mengatakan untuk acara nonton bersama di wilayah DKI Jakarta akan diselenggarakan di Bioskop XXI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Rencananya kegiatan nonton bersama Partai Golkar ini akan dihadiri, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada bagian lain, kegiatan nonton bersama yang diinisiasi Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar itu sekaligus dalam rangka menyambut 71 tahun Hari Film Nasional dan peringatan 100 tahun tokoh perfilman Indonesia, H Usmar Ismail.

Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga mengungkapkan, kebakaran yang terjadi di kilang minyak Pertamina bukan hanya terjadi pada Senin (29/3/2021) lalu.

“Kebakaran juga pernah terjadi di Kilang Pertamina di Balikpapan, Dumai dan Cilacap. Kejadian ini cenderung berulang dan Pertamina gagal mengantisipasi terhadap kondisi kilang-kilang yang sudah tua,” ujar Lamhot.

Lamhot mengingatkan Pertamina agar jangan menganggap stok BBM aman dan tidak terdampak kebakaran kilang Balongan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar prosedur keamanan di setiap kilang harus ditingkatkan.

“Masalahnya tidak hanya pada ketersediaan stok BBM, terlalu menyederhanakan persoalan untuk perusahaan besar seperti Pertamina. Kenapa kejadian ini berulang, berarti safety procedure di Pertamina sangat lemah, dan sangat memalukan untuk perusahaan milik negara. Jangan sampai muncul pemikiran kalau keamanan stok BBM kita sangat ringkih dan beresiko, karena setiap saat bisa terjadi kebakaran,” tambah anggota DPR dari fraksi Partai Golkar ini.

Untuk menghindari kejadian berulang, Lamhot merekomendasikan agar Pertamina melakukan asesmen menyeluruh khususnya terhadap safety procedure di semua kilang dan depo Pertamina di seluruh Indonesia.

“Saya mendesak Pertamina melakukan pemeriksaan mulai dari pertimbangan keselamatan primer (Primary Safety Considerations), seperti desain tangki, perpipaan tahan api, perangkat pengukur level beserta alarm, perangkat pencegahan kebakaran dan lain-lain,” ujarnya lagi.

Termasuk juga pertimbangan keselamatan level sekunder seperti pondasi tangki sesuai standar, deteksi kebocoran, deteksi uap dan gas, pengawasan CCTV dan seterusnya.

Ia juga menambahkan, Pertamina perlu mempertimbangkan keselamatan level tersier, seperti area keselamatan yang menjamin tidak ada korban masyarakat sekitar, bahkan mempertimbangkan relokasi kepada masyarakat yang terdekat dengan kilang.

“Karena kilang pertamina sudah banyak yang sudah tua, seperti kilang Balongan yang beroperasi sejak 1994, Pertamina harus berani mengubah sistem manajemen pemeliharaan peralatan guna memastikan keandalannya dalam pengoperasian walau hal ini akan menggerus keuntungan Pertamina,” kata Lamhot.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan pengujian peralatan secara berkala dan terpisah dari aktivitas operasional untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan peralatan yang bisa memicu kebakaran.

Kalau memang benar kebakaran ini disebabkan petir, lanjutnya, berarti ada peralatan anti petir yang tidak berfungsi normal, padahal teknologi anti petir di kilang ataupun di pabrik adalah sesuatu yg umum.

Terhadap kejadian tersebut, Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan Pertamina mengenai penyebab dan dampak kebakaran kilang Balongan, serta penjelasan mengenai mitigasi dan manajemen perubahan terkait safety procedure perangkat keras, perangkat lunak, mode operasi dan kesiapan SDM Pertamina.

“Sekaligus meminta pertanggungjawaban Manajemen Pertamina terhadap banyak korban yang diakibatkan oleh kebakaran kilang tersebut, serta meminta jaminan Pertamina bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali di kemudian hari,” tutup Lamhot.