BERITA

Berita Golkar– Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin menyambut baik dengan adanya kebijakan Pemerintah akan subsidi ongkos kirim (ongkir) transaksi barang melalui daring (online) sebesar Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menjelang Idulfitri 1442 Hijriah.

“Dengan adanya langkah ini dapat meningkatkan daya beli dan usaha perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sehingga ekonomi dapat bangkit dan masyarakat sejahtera,” ungkap Azis dalam siaran persnya, Senin (12/4/2021).

Baginya, rencana ini perlu segera disosialisasikan kepada perusahaan yang dilibatkan dalam rencana ini. Sosialisasi kebijakan ini menjadi krusial agar setiap elemen bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggerakan perekonomian Indonesia.

“Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi subsidi ongkir ini kepada perusahaan e-commerce, perusahaan penyedia barang, perusahaan penyedia jasa ekspedisi, dan masyarakat untuk mendorong peningkatan volume transaksi jual-beli melalui daring,” jelas Politisi Golkar itu.

Lebih lanjut, dirinya mendorong Pemerintah agar memberikan langsung subsidi ongkir tersebut kepada perusahaan penyedia jasa ekspedisi, baik yang menggunakan atau tidak jasa e-commerce.

Hal ini untuk mencegah adanya potensi pemotongan yang dilakukan oleh pihak e-commerce, sehingga realisasi berjalan sesuai rencana dan tujuan.

Disampaikan juga oleh Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa ongkos kirim yang ditanggung Pemerintah diutamakan untuk produk dalam negeri, dengan bentuk subsidi dari Pemerintah sebesar 500 miliar rupiah.

Rencananya akan diselenggarakan selama 5 hari (H-10 s/d H-6 Idulfitri) ini bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan 1442H kepada seluruh umat Islam di Tanah Air.

Tahun ini menjadi tahun kedua bulan suci Ramadhan di tengah pandemi Covid-19. Namun, berbeda dengan tahun lalu, tahun ini, Indonesia bergerak menuju tercapainya herd immunity dan pemulihan perekonomian pada akhir tahun 2021.

Menurut Airlangga, momen Ramadhan di tengah pandemi dan dalam situasi dibatasi berbagai kegiatan, kewajiban umat muslim dalam melaksanakan ibadah puasa diharapkan bisa lebih fokus dan disiplin.

Airlangga menuturkan Ramadhan kali ini juga menjadi momentum baik untuk instropeksi diri, tidak sekadar berpuasa namun diharapkan dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui berbagai ujian bencana alam yang menimpa Indonesia.

“Sehingga, apa yang dijalani dalam waktu sebulan ke depan dapat menjadikan pribadi yang lebih bertaqwa. Sesuai dengan tujuan dari perintah berpuasa itu sendiri,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini juga mengingatkan agar seluruh masyarakat mematuhi imbauan Pemerintah untuk tidak merencanakan mudik.

Ia menegaskan, larangan mudik sebagai upaya Pemerintah menekan penyebaran virus dan langkah pemulihan dari Covid-19.

“Pemerintah memahami berkumpul bersama keluarga, terutama setelah sebulan berpuasa. Tentu diharapkan masyarakat mampu menahan diri dengan melaksanakan mudik secara virtual tahun ini,” tegas Airlangga.

Airlangga meminta masyarakat lebih bersabar dan turut bekerja sama untuk mempercepat pemulihan. Terlebih, momentum Ramadhan adalah waktu yang baik untuk saling mengasihi, saling berempati, serta saling toleransi antar sesama.

“Harus mulai dari diri kita sendiri. Mari jadikan bulan Ramadhan tahun ini sebagai penempaan sikap optimis kita, sehingga kondisi Indonesia bisa kembali pulih” ujarnya.

Berita Golkar– Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako jelang Lebaran ini. Hal ini disampaikan seusai sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dan penyaluran pencairan sembako dari Juni ke awal Mei selama dua bulan. Jadi ini dipercepat,” ujar Airlangga di Kantor Presiden.

Terdapat beberapa fakta menarik dari penyaluran bansos yang dilansir melalui salah satu media online, di antaranya:

1. Diberikan Kepada 20 Juta Keluarga Penerima.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran bansos akan dipercepat output dari bansos-bansos lainnya. Ada sekitar 20 juta keluarga penerima manfaat yang akan diberikan bansos.

“Penyaluran bantuan sosial kepada 20 juta keluarga penerima manfaat yaitu berupa beras sebesar 10 kg. Dan kemudian percepatan output daripada PKH, kartu sembako dan BLT,” ucapnya.

2. Bulog Bisa Dapat Rp 2 Triliun.

Airlangga mengatakan subsidi bansos beras selama Ramadan akan membuat Bulog bisa memperoleh dana senilai Rp 2 triliun. Di mana menurutnya dari dana itu bisa untuk membeli gabah rakyat sebesar 440.000 ton.

“Dan percepatan perlindungan sosial estimasi Rp 14,12 triliun. Sehingga, harapannya PDB di kuartal II bisa tumbuh positif,” pungkasnya.

3. Pemerintah Akan Salurkan Bansos Beras.

Pemerintah juga akan menyalurkan Bansos Beras bagi masyarakat selama Ramadan, melalui program Penyaluran Bantuan Beras sebesar per 10 kg untuk para Penerima Kartu Sembako. Penyaluran akan dilakukan pada akhir bulan Ramadan (pada masa Peniadaan Mudik berlaku).

4. Ekonomi di Kuartal I Masih Diproyeksikan Negatif

Airlangga menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 yang masih negatif, untuk bisa kembali ke level pra-Covid atau sekitar 5% (YoY) di 2021, dibutuhkan pertumbuhan minimal 6,7% pada kuartal II-2.

Berita Golkar– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap TNI Angkatan Udara (AU) terus menjadi garda terdepan untuk melindungi ideologi negara, khususnya perlindungan dari sektor udara, serta terus berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia.

“Saya mengucapkan selamat memperingati Hari TNI AU kepada seluruh prajurit TNI AU di Indonesia. TNI AU diharapkan dapat terus menjadi garda terdepan untuk melindungi ideologi negara, khususnya perlindungan dari sektor udara, serta terus berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Dia mengapresiasi peran TNI AU dalam berbagai hal, misalnya, menyiapkan Rumah Sakit dan menugaskan tenaga kesehatan untuk menangani masyarakat yang terpapar Covid-19.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI AU yang masih terus terlibat dalam menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan atau Adaptasi Kebiasaan Baru kepada masyarakat Indonesia.

Bamsoet juga meminta prajurit TNI AU agar terus siaga membantu Pemerintah untuk menjalankan misi kemanusiaan seperti penjemputan dan pendistribusian alat kesehatan serta kebutuhan logistik ke seluruh penjuru daerah di Indonesia,

“Langkah itu karena di tengah situasi pandemik saat ini, banyak masyarakat yang semakin membutuhkan bantuan dan pertolongan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong TNI AU ke depannya dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya untuk melindungi dan menjaga pertahanan negara dan diarahkan untuk mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital saat ini.

Karena itu, dia berharap agar Kementerian Pertahanan bersama DPR RI dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk TNI AU ke depannya serta penyerapannya dapat lebih optimal.

Usulan tersebut menurut dia karena masih banyak pekerjaan dan peran TNI AU dalam mendukung pertahanan udara Indonesia.

Berita Golkar– Kewirausahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Di situasi pandemi Covid-19, Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas wirausaha Indonesia yang berdaya saing melalui program Kartu Prakerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan upaya Pemerintah dalam optimalisasi bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang.

“Sebagai bagian dari upaya akselerasi pengembangan ekosistem kewirausahaan, Pemerintah mencanangkan target rasio kewirausahaan nasional dapat mencapai 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru 4% pada tahun 2024. Sebagai bentuk dukungan pemberdayaan kepada Wirausaha Alumni Kartu Prakerja yang berkelanjutan, Pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan KUR Super Mikro bagi wirausaha alumni peserta Program Kartu Prakerja yang terkena PHK,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR Platform Perbankan Mitra Program Kartu Prakerja, kemarin, yang dikutip melalui siaran pers pada Jumat (9/4/2021).

Airlangga mengatakan, berdasarkan data statistik Manajemen Kartu Prakerja, ada sekitar 35% penerima Kartu Prakerja yang awalnya sedang tidak bekerja lalu menjadi bekerja.

Dari angka itu, sekitar 17% di antaranya menjadi wirausaha. Oleh karena itu, insentif KUR yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan mampu mendorong para pengusaha mengembangkan kegiatan usahanya dan nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami harap para alumni Program Kartu Prakerja dapat memperoleh informasi yang bernilai dan bermanfaat untuk membantu pengembangan kegiatan usahanya melalui dukungan program KUR. Selanjutnya, mendorong para alumni Kartu Prakerja untuk menjadi wirausaha yang sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” ujar Airlangga.

Dalam acara sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, menegaskan kepada para Alumni Program Kartu Prakerja bahwa KUR merupakan produk pembiayaan/kredit, bukan program bantuan sosial.

“Meskipun Alumni Program Prakerja telah memperoleh pelatihan, tidak secara otomatis pasti mendapatkan fasilitasi KUR. Tetap melalui prosedur dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi perbankan dalam penyaluran kredit,” ujar Rudy.

Di dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa proses pengajuan KUR dilakukan secara online sehingga wirausaha alumni program Kartu Prakerja dapat mengakses permodalan dengan cepat, mudah, dan murah.

Proses pengajuan dapat dilaksanakan dengan alur: (1) peserta alumni Program Kartu Prakerja mengajukan surat permohonan kredit ke Bank BNI melalui E-Form KUR Prakerja; (2) Bank BNI melakukan evaluasi kelayakan usaha; (3) jika dinilai layak, peserta alumni Program Kartu Prakerja terpilih melakukan penandatanganan perjanjian kredit di Bank BNI; (4) peserta alumni Program Kartu Prakerja terpilih wajib melakukan pembayaran kewajiban sampai dengan kredit lunas.

Saat ini, Program Kartu Prakerja telah memasuki gelombang ke 16. Pada tahun 2020 (batch 1-11), jumlah penerima program tersebut mencapai 5,5 juta orang dengan sekitar 5,3 juta orang di antaranya telah mendapatkan insentif dari total dana yang disalurkan Rp 13,36 triliun.

Sedangkan, untuk periode tahun 2021 (batch 12-16) jumlah penerima mencapai 2,7 juta orang dengan 2,6 juta orang di antaranya telah membeli pelatihan. Total dana insentif yang telah disalurkan sebesar Rp 1,68 triliun kepada 2,02 juta orang penerima.

Selain itu, Program Kartu Prakerja telah menjangkau peserta yang tersebar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia dan membangun ekosistem yang kolaboratif.

Program KUR bagi Alumni Program Prakerja telah dibahas dalam Komite Kebijakan KUR yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite.

Untuk tahap selanjutnya, Program KUR bagi Alumni Program Prakerja akan terus bertambah dengan melibatkan perbankan lain di luar Mitra Program Prakerja seiring dengan meningkatnya penilaian perbankan terhadap calon debitur alumni Program Kartu Prakerja.

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keynote speech pada Dasgupta Review on the Economics of Biodiversity yang diselenggarakan secara virtual oleh Kedutaan Besar Inggris di Indonesia pada Kamis (8/4).

Webinar ini juga dihadiri oleh Pangeran Charles, Putra Mahkota Kerajaan Inggris dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia (RI) dan Timor Leste, Owen Jenkins.

Dalam webinar ini, Menko Airlangga kembali menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia terkait pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development.

“Indonesia senantiasa berkomitmen melindungi eksistensi keanekaragaman hayati yang ada di nusantara, tanah Indonesia sebagai aset di masa kini dan masa depan.”

Indonesia merupakan bagian dari warga dunia (global citizen) yang harus terlibat aktif dalam menjaga pelestarian lingkungan.

Transformasi ekonomi harus terus dilakukan tanpa membahayakan bumi, sumber daya alam dan juga keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan akan melanjutkan Post-2020 Biodiversity Framework.

Sejak ditunjuk menjadi Co-Chairs of the UN High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda, Indonesia melanjutkan kepemimpinan dan kontribusinya dengan memformulasikan konsep baru untuk pembangunan dunia.

Pada level nasional, Pemerintah memproduksi peta jalan untuk mengurangi kemiskinan, melindungi keanekaragaman hayati, menghentikan pengaruh dari perubahan iklim, dan melanjutkan aktivitas pembangunan yang berkelanjutan.

“Caranya dengan menyusun Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP). Peran Indonesia sebagai ‘paru-paru dunia’, juga berkontribusi terhadap usaha untuk Post-2020 Biodiversity Framework, dan juga didorong untuk menggunakan area konservasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, seperti ecotourism dan pengembangan tanaman obat dan bahan-bahan generik lainnya,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmennya dengan melakukan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu-isu lingkungan dan kehutanan.

Pemerintah berharap akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, yakni dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan dan dinamika sosial budaya yang ada.

UU Cipta Kerja menunjukkan keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hutan dan lingkungan dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Berita Golkar– Golkar Institute sedang menggelar Executive Education Program For Young Political Leaders (Progam Pendidikan Eksklusif Untuk Pemimpin Muda), dari 5-10 April 2021.

Pada Rabu (7/4/2021), kader-kader muda Golkar mendapat materi tentang public speaking, yang disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Meutya Viada Hafid.

Para kader-kader muda Partai Golkar tidak hanya dibekali kemampuan public speaking,melainkan berbagai wawasan tentang kebijakan publik, sistem politik Indonesia, hingga wawasan geopolitik.

Dihadapan kader-kader muda Golkar, Meutya menekankan pentingnya kemampuan public speaking bagi kader Golkar. Ia menyebut bahwa bahasa dalam pidato jauh berbeda dengan bahasa tulisan.

“Gaya bahasa kalian dalam menulis pidato, harus beda dengan kalau kalian menulis opini untuk media,” katanya.

Ia menceritakan pengalaman dirinya yang cukup lama melatih kemampuan public speaking. Berpidato di depan publik memang tidak mudah. Meutya meminta kader-kader muda Golkar untuk terus melatih diri.

“Anda harus terus latihan. Dilatih olah vokalnya. Bisa di depan pohon, di depan bunga, kan sekarang lagi musim bunga,” lanjut Meutya.

Secara teknis, anggota tubuh dapat digunakan untuk mendukung kecakapan dalam berpidato.

“Pokoknya semua dipakai. Kepala, mata, mulut, tangan dan juga kaki,” jelasnya.

Hal penting lainnya yang disampaikan Meutya adalah orang yang berpidato harus mengetahui audiensi. Orang yang berpidato harus menyusun poin-poin yang akan disampaikan. Di akhir, Meutya menyebut bahwa politisi harus menikmati pidato yang disampaikan.

“Enjoy public speaking,” pungkas politisi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi I DPR RI itu.

Berita Golkar– Langkah Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mendapatkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dari Agung Widyantoro, anggota Komisi II DPR RI.

Anggota Fraksi Golkar dari Dapil Jawa Tengah IX menilai langkah ini akan membuat kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik. Namun, ia juga meminta pengambilalihan ini jangan sampai dipolitisasi.

“Semua pihak harus bisa berpikir jernih. Tidak perlu ini dipolitisir. Niat baik Pemerintah untuk mengelola TMII harus semaksimal mungkin penggunaannya untuk kepentingan rakyat,” ujar Agung.

TMII yang telah dikuasai selama 44 tahun oleh keluarga mendiang Presiden Soeharto itu diambil alih berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII.

Perpres ini menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

TMII dibangun pertama kali pada 30 Juni 1972 yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 April 1975.

Obyek wisata sejarah dan budaya yang terletak di Jakarta Timur itu tujuan awalnya adalah membangun miniatur Indonesia. Lewat berbagai anjungan daerah diharapkan masyarakat Indonesia lebih mengenal budayanya.

Tentunya pengelolaan yang kini diambil alih oleh Kemensetneg diharapkan tidak menghapus tujuan awal pembangunan TMII yang bersejarah.

“Pengelolaan oleh Kemensetneg ini jangan sampai menghapus kesejarahan dan tujuan pembangunan TMII. Karena sejarah adalah inspirasi masa depan,” ungkap Agung.

Di lahan TMII seluas 150 hektar itu masyarakat bisa menemukan berbagai keunikan budaya nasional dari berbagai provinsi. Selain itu juga sejarah panjang bangsa ini melalui museum yang ada di sana.

Misalnya peta relief miniatur Indonesia berikut penyediaan airnya, Tugu Api Pancasila, Rumah Adat dari berbagai daerah serta berbagai museum dan taman satwa.

Misalnya Museum Wayang, Museum Transportasi, Museum Indonesia. Yang tentunya sangat berguna untuk pendidikan masyarakat. Agung meminta hal-hal yang baik dan sudah ada di TMII serta menjadi ciri khasnya jangan sampai diubah.

“Maskot sejarah Indonesia yang berupa budaya dan suku bangsa jangan sampai tergusur. Karena warga yang tidak mampu atau yang tidak punya duit untuk terbang ke seluruh Nusantara tetap bisa menikmati keindahan budaya Nusantara lewat miniatur Indonesia di TMII,” tutur Agung.

Ia juga meminta agar TMII tetap menjadi taman budaya dan sejarah yang menggambarkan budaya dan miniatur Indonesia. Jangan sampai ciri khas itu berubah apalagi jika sampai pengelolaan jatuh ke tangan pihak yang tidak paham gagasan awal pembangunannya.

“Penguasaan oleh Pemerintah jangan sampai jatuh ke tangan pihak-pihak yang ingin menghapuskan jejak sejarah perjuangan Indonesia, yang beragam budaya dan suku bangsa,” ungkap Agung.

Sebaliknya, TMII harus dibangun untuk tetap menjadi ikon budaya Indonesia yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda tentang kebhinekaan bangsa Indonesia.

Berita Golkar– Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini menyampaikan perlu adanya kampanye literasi stunting secara nasional. Program tersebut diusulkan untuk bisa masuk dalam Peraturan Presiden terkait upaya mempercepat penurunan angka stunting, yang belum diteken sampai saat ini.

Hal tersebut mengingat, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting. Ia memastikan pihaknya mendukung Pemerintah yang menunjuk BKKBN sebagai leading sector dalam rangka percepatan penurunan stunting.

“Masalah stunting ini kan salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, ini harus ada solusinya, bagaimana menyadarkan masyarakat ini harus dikampanyekan secara nasional. Saya usul harus ada kampanye literasi stunting, tidak cukup sekedar sosialisasi,” kata Yahya dalam keterangan pers, yang dikutip pada Kamis (8/4/2021).

Politisi Partai Golkar itu menilai, BKKBN harus menjadikan masa-masa sekarang ini sebagai momentum menurunkan stunting sebelum nantinya Perpres resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

“Ini momentum, mumpung ada Perpres yang belum ditandatangani. Kalau tidak masuk dalam Perpres, ini harus dimasukkan, karena saya lihat belum ada. Karena Perpres lebih banyak bicara hubungan koordinasi dan tata kelola, tidak banyak bicara program,” tegas Yahya.

Jika masuk dalam Perpres, Yahya menyarankan perlu adanya kejelasan lebih lanjut terkait akan seperti apa nantinya program literasi, konten, sumber daya manusia, hingga dukungan dananya.

“Harus komprehensif. Salah satu contoh yang berhasil melakukan literasi itu OJK, berhasil sebagai lembaga baru melaksanakan literasi di bidang keuangan, sangat masif dan hasilnya luar biasa. Sebenarnya BKKBN punya pengalaman saat kampanye Keluarga Berencana (KB), tinggal diperbaharui saja,” imbuh Yahya.

Sebelumnya, BKKBN telah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional pada 25 Januari 2021, disertai mandat untuk menurunkan angka stunting 27,9 persen pada 2019.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa Presiden meminta penurunan stunting sampai 14 persen di tahun 2024.

Sementara jika dievaluasi, penurunan yang sudah ada rata-rata per tahun dari 2007 masih sekitar 0,3 persen, maka perlu kerja keras untuk mencapai 14 persen, dengan rata-ratanya per tahunnya 2,7 persen.

“Isu stunting banyak sekali underlying problem-nya, apa-apa yang di balik stunting di antaranya anemia pada ibu hamil, kemudian juga masih banyaknya bayi yang lahir dengan berat badan yang tidak sesuai dari dampak prematur, kemudian juga masih banyaknya pernikahan dini, juga masih banyaknya kehamilan dengan jarak yang kurang sesuai,” jelas Hasto.

Strategi menuju angka 14 persen stunting di tahun 2024 dinilai Kepala BKKBN perlu kerja keras semua pihak. Perlu diketahui bahwa dengan kondisi awal kasus stunting yang mencapai 27 persen, jika dalam waktu setahun terdapat 4,8 juta persalinan, berarti setidaknya ada 1,296 juta stunting per tahun.

Jika pada 2024 total ada 24,35 juta, maka angka maksimal stuntingnya akan mencapai 3,409 juta dengan skema 14 persen.

“Kami akan bekerja keras, terlebih jika nanti sudah ada Perpres dan anggarannya. Kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanganan stunting di tingkat bawah juga dilakukan. Mulai dari pendataan keluarga risiko tinggi stunting, kemudian akan dilakukan pendampingan semua keluarga risiko tinggi stunting, selanjutnya penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana kakus dan air bersih, serta penapisan terhadap sarana rumah sehat,” papar Hasto.