BERITA

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih menyambut baik upaya Pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tentang bantuan untuk koperasi dan UMKM yang totalnya mencapai Rp 52,43 hingga akhir Juli 2021.

Menurut Legislator asal Bali ini mengatakan bantuan untuk koperasi sangat bermanfaat karena sesuai dengan tekad Pemerintah agar koperasi di masa pandemi bisa bergerak secara produktif dan kreatif.

Bantuan untuk koperasi juga dinilainya sangat penting karena koperasi memiliki peran aktif dalam menaikkan taraf hidup masyarakat.

“Koperasi dijalankan atas asas kekeluargaan dan merupakan salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi suatu negara. Koperasi memang tidak mencari untung besar tapi koperasi memberikan keuntungan bagi banyak anggotanya yang merupakan golongan menengah ke bawah,” ujar pria yang akrab dipanggil Demer.

Menurut Demer, membantu koperasi bukan saja membantu ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi. Membantu koperasi, katanya, merupakan upaya mendorong banyak anggota masyarakat untuk bangkit bersama-sama.

“Rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan ini yang sangat penting. Dengan begitu, mereka merasa punya semangat dan harapan bersama untuk bangkit,” ujarnya, sambil menyinggung soal gotong-royong sebagai hal mendasar dari koperasi.

Ketua Pemenangan Pemilu Bali Nusra Partai Golkar tersebut juga mengemukakan, bantuan koperasi ini sejalan dengan niat Pemerintah guna mengenjot Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebelumnya, Pemerintah telah memberikan stimulus kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada 2020 periode pertama sebesar Rp 1 triliun diberikan untuk 63 koperasi dan periode kedua sebesar 292 milyar rupiah untuk 37 koperasi.

Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun konsep digitalisasi koperasi untuk mendorong kemudahan peningkatan kualitas koperasi.

Meskipun demikian, dia tetap mengingatkan agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak lupa untuk melakukan modernisasi koperasi agar memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip good cooperative governance (GCG).

“Bantuan dana memang penting tapi kita juga harus terus mendorong agar koperasi bisa meningkatkan daya saingnya sekaligus adaptif terhadap perubahan. Hal ini sesuai dengan ciri bisnis di masa pandemi yang juga mengalami perubahan,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan potensi besar yang dimiliki koperasi. Sebab, berdasarkan data Kemenkop dan UKM per Desember 2020, jumlah Koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha sebesar 174 triliun rupiah dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang.

“Jadi, bisa bayangkan bahwa membantu koperasi adalah membantu banyak orang dengan akumulasi modl yang juga sangat besar,” tegasnya.

Dia juga menagih janji Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sudah menargetkan pertumbuhan 500 unit koperasi modern sebanyak 500 unit koperasi, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Berita Golkar– Dalam rangka meringankan beban masyarakat di tengah pandemi, Pimpinan Pusat (PP) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) menyalurkan 200 paket nasi siap saji per hari kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini digelar sejak Senin (2/8/2021) hingga Sabtu (7/8/2021) mendatang dengan total bantuan sebanyak 1200 paket nasi siap saji.

Selaku perwakilan dari Wakil Ketua Umum bidang Ekonomi Bayu Pratama dan Wakil Ketua Umum bidang Kesejahteraan Rakyat Dines Airlangga Hartarto, Bendahara Umum PP AMPG Bidang Ekonomi Kesra, Nicolas Kesuma menjelaskan, sebagai sayap Partai Golkar, PP AMPG juga mengemban tugas utama partai dalam meningkatkan segala aspek kehidupan.

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, tugas ini pun diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“(Kegiatan sosial ini) sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto yang juga sekaligus sebagai Dewan Pembina PP AMPG agar sayap organisasi PP AMPG dapat melakukan komitmen untuk membantu dalam bentuk apapun kepada masyarakat,” terang Nicolas usai menyerahkan bantuan tersebut ke Mapolres Jakarta Barat yang diterima langsung oleh Wakapolre Metro Jakarta Barat, AKBP Bismo Teguh Prakoso dan disaksikan langsung Arief Lim sebagai perwakilan Donatur, ditulis Selasa (3/8/2021).

Nicolas menjelaskan, paket bantuan nasi siap saji ini sengaja diserahkan ke pihak kepolisian sebagai bagian dari Satgas Covid-19 agar dapat didistribusikan langsung ke masyarakat sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Dari pihak kepolisian, bantuan paket nasi siap saji itu kemudian akan didistribusikan ke berbagai wilayah yang ada di wilayah hukum Jakarta Barat.

“Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, di masa PPKM ini kerumunan kan harus dihindari. Mobilitas masyarakat juga dibatasi. Untuk itu kami menyerahkan bantuan ini melalui pihak kepolisian agar pendistribusiannya bisa dilakukan dengan lancar dan aman. Dengan begitu tujuan utama kita untuk menghalau penyebaran virus berbahaya ini bisa terlaksana namun juga bantuan dapat menyentuh langsung masyakarat yang membutuhkan,” terang Nicolas lagi.

Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo dan Wakapolres Jakarta Barat, AKBP Bismo Teguh Prakoso yang telah membantu proses kegiatan sosial ini.

Dengan bantuan ini, ia juga berharap masyarakat tetap teguh menjalankan protokol kesehatan yang berlaku sehingga badai pandemi dapat segera berlalu dan bangsa ini bisa menata kembali perekonomiannya.

Berita Golkar– Anggota DPR Fraksi Golkar John Kenedy Azis mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo untuk melibatkan pemuka agama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, pemuka agama merupakan pilar negara sekaligus penuntun arah kehidupan berbangsa.

Menurut John Azis, dalam menghadapi pandemi yang multi dimensi, tokoh dan pemuka agama sangat diperlukan dalam menumbuhkan sikap optimis masyarakat.

“Dalam menghadapi cobaan yang berat ini, kita tidak saja memerlukan kerja keras semua pihak namun juga harus menundukkan kepala dan meminta perlindungan kepada Sang Khalik,” ujar John Azis kepada wartawan, Selasa (3/8).

Menurut John Azis dalam agama Islam misalnya, Al-Quran menyatakan, semua penyakit pasti ada obatnya dan Allah tidak akan memberi cobaan kepada manusia yang melebihi kemampuannya.

Sebelumnya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama berikhtiar lahir maupun batin bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19, termasuk para pemuka agama yang disebut Jokowi memiliki peran besar.

Presiden menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 1 Agustus 2021.

Legislator DPR dari Sumbar tersebut menambahkan, peran pemuka agama terbukti saat bangsa Indonesia berjuang keluar dari penjajahan. Waktu itu, muncul berbagai gerakan untuk mengusir penjajah yang diinisiasi dan dipimpin pemuka agama.

Dia berharap, kondisi bangsa yang sedang menghadapi cobaan maha berat ini, peran pemuka agama bisa dimaksimalkan.

Apalagi, masyarakat kita sangat menghormati pemimpin informal yang berasal dari kalangan agamawan.

“Dalam derajat tertentu, terutama di daerah, kadang-kadang pemimpin informal seperti pemuka agama sangat dihormati masyarakat. Mereka patuh dan tunduk pada pendapat ulama,” tambahnya.

Selanjutnya, anggota Fraksi Golkar tersebut meminta semua jajaran Pemerintah benar-benar memanfaatkan pemuka agama untuk menyampaikan pentingnya protokol kesehatan maupun vaksinasi.

Dengan pendekatan spiritual, pemuka agama bisa menyentuh perasaan umat agar mematuhi prokes dan bersedia menjalani vaksinasi. Hal itu sekaligus bisa meredam beragam hoaks tentang Covid-19.

Ajaran Islam misalnya mengajarkan tentang perlunya menjaga jarak. “La dharara wala dhirara, jangan membahayakan diri sendiri dan jangan juga membahayakan orang lain,” terangnya.

Dia juga berharap, Pemerintah bisa menjangkau sebanyak mungkin pemuka agama.

“Kita tidak bisa memungkiri saat ini masih terjadi polarisasi di masyarakat akibat Pilpres 2019. Jadi, jika Pemerinah bisa mengajak berbagai kelompok tokoh agama untuk memerangi pandemi, itu bonus yang sangat bernilai,” tegasnya.

Berita Golkar– Pemberlakuan PPKM Level 4 sampai 2 Agustus, membuahkan hasil meski belum maksimal. Perbaikan di skala nasional sudah mulai terlihat, dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR).

Selama periode PPKM 26 Juli s.d. 2 Agustus, rata-rata harian indikator pengendalian Covid-19 di tingkat nasional mengalami perbaikan dibandingkan pada PPKM pada periode sebelumnya (21-25 Juli 2021), yaitu:

(1) Rata-rata Konfirmasi kasus harian 37.037 kasus (turun dari 43.289 kasus);

(2) Tingkat Kasus Aktif 16,41% (turun dari 18,38%);

(3) Tingkat Kesembuhan 80,86% (naik dari 79,01%);

(4) Positivity-Rate 24,66% (turun dari 26,27%); dan

(5) Rata-rata BOR s.d.1 Agustus 2021 sebesar 64,06% (turun dari 71,26%).

Namun, situasi yang saat ini dihadapi masih sangat dinamis dan indikator ini masih fluktuatif.

“Pemerintah sangat mengapresiasi pengertian dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dilakukan beberapa kali. Sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun masih belum sampai pada tahap yang aman untuk langsung mencabut pembatasan mobilitas atau kegiatan masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada 3 pilar utama yaitu, (1) kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi, (2) penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat, dan (3) testing, tracing dan treatment (3T) secara masif.

Pemerintah juga akan fokus menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Saat ini, Pemerintah mewaspadai ancaman meluasnya penyebaran varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus berdasarkan data per 31 Juli.

Beberapa indikator utama lain yang masih fluktuatif, terutama untuk Kasus Konfirmasi dan positivity-rate, yang masih sangat tergantung pada jumlah Testing harian.

“Dengan mempertimbangkan angka yang masih fluktuatif dan situasi yang masih sangat dinamis, Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan (perpanjangan) penerapan PPKM Level 4, dari tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021, dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat,” ungkap Menko Airlangga.

Pemerintah juga mendorong pelaksanaan 3M yang lebih masif, karena berdasarkan Laporan Pemantauan Perubahan Perilaku yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan penggunaan masker pada Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali masih relatif rendah.

Masih terdapat 71 Kabupaten/Kota dengan tingkat kepatuhan

PPKM Level 4, Level 3, Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali diatur dalam INMENDAGRI No. 27 Tahun 2021. Sementara, PPKM Level 4 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku diatur melalui INMENDAGRI No 28 Tahun 2021.

Selain itu, Pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian kasus Covid-19 sebagai prioritas utama, namun aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, juga tetap diperhatikan.

“Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, Pemerintah tetap mendorong percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat, Bantuan untuk UMK dan PKL/ Warung, serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak,” ujar Menko Airlangga.

Sejumlah program Bansos telah digulirkan oleh Pemerintah, antara lain (1) Program PKH yang hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta KPM; (2) Kartu Sembako pada Juli terealisasi Rp9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM; dan (3) Program BLT Desa realisasi Rp1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM. Demikian juga untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mulai berjalan, dan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah mulai diluncurkan oleh Presiden pada 30 Juli lalu.

Sementara, realisasi program PEN hingga 30 Juli 2021 adalah sebesar Rp305,5 triliun atau sudah sebesar 41% dari pagu Rp744,75 triliun.

Dengan rincian realisasi Program PEN adalah sebagai berikut:

(1) Klaster Kesehatan realisasinya sebesar Rp65,55 triliun dari pagu sebesar Rp214,95 triliun,

(2) Klaster Perlindungan Sosial, realisasi sebesar Rp91,84 triliun dari pagu sebesar Rp186,64 triliun,

(3) Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi realisasi Rp52,43 triliun dari pagu sebesar Rp162,40 triliun,

(4) Klaster Program Prioritas realisasi Rp47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan

(5) Klaster Insentif Usaha realisasi Rp48,35 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun.

Berita Golkar – Pemerintah bersama TNI dan Polri terus memonitor perkembangan situasi di setiap daerah secara rutin dan merespon cepat dinamika yang terjadi di lapangan.

Berbagai upaya yang dilakukan mulai membuahkan hasil yang terlihat dari kasus aktif yang mulai melandai, terutama di Jawa-Bali.

Sedangkan, di luar Jawa-Bali masih terjadi peningkatan dan situasi ini menjadi fokus perhatian Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Lemdiklat Polri, Senin (2/8), menyampaikan bahwa langkah bersama Pemerintah, TNI dan Polri menekan kasus Covid-19 akibat varian delta secara cepat di Kudus beberapa waktu lalu menjadi kisah keberhasilan yang harus dicontoh dan diterapkan di daerah lain.

“Strategi yang diterapkan adalah formula generik 3T dan 3M, tetapi sinergi yang sangat baik antara kecepatan respon Pemerintah pusat, keseriusan Pemda, ketegasan aparat, dan kepatuhan serta gotong royong masyarakat menjadi kunci. Hasilnya, angka kasus aktif dan BOR pada pada titik puncak 12 Juni sebanyak 2.342 dan 100% berhasil diturunkan hingga per tanggal 31 Juli sebanyak 228 kasus aktif dan BOR 14%,” tegas Menko Airlangga.

Beberapa poin kunci yang dapat dipelajari dari keberhasilan di Kabupaten Kudus antara lain penguatan 3T yaitu melakukan testing massif, tracing kontak erat, dan treatment bagi yang terkonfirmasi positif; penyediaan isolasi terpusat di kabupaten dan desa agar tidak terjadi klaster di keluarga; mengaktifkan jogo tonggo dengan melibatkan relawan, pokdarwis, karang taruna, PKK dan update data setiap hari dari Kades ke Camat untuk diteruskan ke satgas kabupaten; pengetatan wilayah hingga tingkat desa/RT dengan PPKM Mikro; menggenjot percepatan vaksinasi dengan melibatkan pihak swasta serta sinergi Pemerintah, aparat, dan kerjasama dari masyarakat.

“Pada kesempatan ini saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas kerja sama dan kesigapan yang diberikan oleh jajaran Polri dalam membantu penanganan pandemi di Indonesia,” tutur Airlangga.

Selanjutnya, sebagai upaya pengendalian kasus di hulu, Pemerintah saat ini mengimplementasikan PPKM level 3 dan 4 di Pulau Jawa – Bali dan wilayah di luar Jawa Bali.

Menko Airlangga menambahkan perlu disadari dan dipahami bahwa kebijakan PPKM dilakukan untuk menyeimbangkan kehidupan dan penghidupan yang diketahui merupakan solusi optimal yang dapat dilakukan.

Kebijakan 3T juga terus diintensifkan sebagai upaya di hilir. Secara khusus kegiatan testing akan ditingkatkan untuk menurunkan tingkat positivity rate.

Daerah yang diberlakukan PPKM Level III dan IV mendapatkan target minimal testing harian yang dituangkan dalam Instruksi Mendagri.

Jumlah testing harus ditingkatkan disesuaikan dengan positivity rate mingguan hingga tercapai angka positivity rate yang sesungguhnya.

“Testing perlu ditingkatkan dan berbagai aspek dan suspect perlu terus dijaga, baik itu yang bergejala maupun yang kontak erat. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan beserta para relawan agar ini bisa terus seluruhnya termonitor dan tracing-nya berjalan,” kata Menko Airlangga.

Dalam rangka penanganan pasien, Pemerintah terus meningkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit untuk Covid-19 dengan mewajibkan konversi hingga 40%, menambah fasilitas isolasi terpusat, memenuhi kebutuhan oksigen dengan membentuk Satgas Oksigen di daerah-daerah serta memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan.

Semua hal tersebut dilakukan dengan harapan penularan kasus baru dapat ditekan dan kondisi di hilir dapat membaik.

Percepatan vaksinasi juga terus dilakukan untuk segera mencapai target herd immunity. Saat ini lebih dari 67 juta dosis vaksin telah disuntikkan yang terdiri dari vaksinasi dosis ke-1 sebanyak 46,98 juta dosis dan vaksinasi dosis ke-2 sebanyak 20,05 juta.

Pemerintah akan terus mempercepat akselerasinya melalui koordinasi dengan Pemda yang lebih intensif dengan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari dokter, perawat, bidan dan juga TNI serta Polri.

Pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk penerapan Digital Tracing. Aplikasi yang telah digunakan oleh 15,3 juta pengguna ponsel di Indonesia ini akan diintegrasikan dengan data hasil tes Covid-19 dan data vaksinasi nasional yang informasinya akan ditautkan melalui QR–Code.

Nantinya QR–Code ini akan bisa digunakan untuk screening di tempat-tempat publik seperti Mall, Merchant, maupun Restoran dan membatasi hanya penduduk yang sudah divaksin dan memiliki tes COVID negatif yang bisa mengakses tempat tersebut.

Dalam keterkaitan dengan upaya memulihkan ekonomi nasional, Menko Airlangga menyatakan Pemerintah juga telah meningkatkan alokasi anggaran PEN 2021 dari yang sebelumnya 699,43 triliun rupiah menjadi 744,75 triliun rupiah.

Peningkatan anggaran ini ditujukan guna meningkatkan penanganan di sisi kesehatan dan melindungi masyarakat yang terdampak pandemi melalui program perlindungan sosial.

”Pemerintah juga terus memastikan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dengan diberikannya insentif untuk Usaha Mikro Informal sebesar 1,2 juta rupiah per unit usaha untuk 1 juta usaha mikro. Penyaluran bantuan akan dibantu oleh TNI dan Polri dengan mekanisme yang akuntabel,” jelas Menko Airlangga.

Di tengah pengetatan PPKM Level III dan IV, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang terus diperpanjang durasi implementasinya seperti diskon listrik, Bantuan Produktif Ultra Mikro, Bansos Tunai, Program Kartu Prakerja, dan Insentif Usaha.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran PKH, kartu sembako, dan BLT Desa guna memperkuat jaring pengaman sosial di masyarakat.

“Kerja sama dari PoIri dalam penanganan pandemi masih terus Pemerintah butuhkan. Satuan Polri dan masyarakat akan menanti kiprah para peserta pelatihan kepemimpinan kali ini dan semoga hal-hal yang didapat dalam pelatihan ini dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan oleh para peserta,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat.

Ia mendesak kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

“Tentu kami sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima secara utuh. Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” pungkas Ace dalam keterangan tertulis dikutip Senin (02/08/2021).

Menurut Ace, dalam menyalurkan bansos sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Karena apabila proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan.

“Saya masih menemukan praktek penyaluran BST (bantuan sosial tunai) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun,” tegas Ace.

Ia menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima bansos.

Kalau tidak diberi, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan bansos lagi. Praktik seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan bansos.

Ace menyatakan, tindakan untuk memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh RT/RW atau Kepala Desa. Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan.

Jika memang bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menerangkan, salah satu modus praktik penyelewengan bansos ini adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai.

Pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Sosial soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu.

“Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” pungkas Ace.

Berita Golkar– Dari sejumlah menteri pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju, salah satunya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilai memiliki keistimewaan lebih.

Keistimewaan itu terletak pada perhatian Airlangga yang sangat besar pada kehidupan di sektor informal yang merupakan 97 persen menjadi mata pencaharian rakyat Indonesia.

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES), Andrian Indra, dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (1/8).

“Keberpihakan ini memperlihatkan Airlangga sebenarnya mengikuti cara Bung Karno yang berpatokan pada ekonomi kerakyatan dan politik Trisakti,” ujarnya, dikutip Senin (02/08/2021).

Dia menambahkan, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, yang pada konteks Indonesia adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Airlangga Hartarto benar benar mencoba untuk menerapkan ekonomi Pancasila yaitu suatu bentuk sistim perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong,” sambungnya.

Dia secara khusus mengapresiasi keberpihakan Airlangga pada kelompok masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pengemudi ojek online.

Airlangga memuji dedikasi pengemudi ojol yang menjadi salah satu elemen penting di tengah pandemi. Dia menyebut pengemudi ojol bekerja selayaknya pahlawan yang melayani masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Airlangga juga menyambut baik kolaborasi strategis antara PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (Emtek Group) dan perusahaan ride-hailing Grab, dan berharap kerjasama ini akan membantu Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar di dunia.

“Semoga sinergi dan kolaborasi antara Grab dan Emtek dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital minimal 5 besar di dunia,” kata Airlangga dalam konferensi pers pada Senin pekan lalu (26/7).

Hal ini menurut Airlangga bisa dilakukan dengan kedua perusahaan merangkul Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara inklusif.

“Termasuk di antaranya menyediakan teknologi yang ramah terhadap setiap kalangan, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan UMKM di daerah yang terdepan, terpencil dan tertinggal,” jelasnya.

Salah satu bentuk kerja sama Emtek Group dan Grab adalah memberdayakan UMKM, terutama di daerah-daerah tier dua dan tiga di Indonesia melalui Festival Kota Mapan. Program ini akan mulai digelar pada September 2021.

Airlangga mengatakan, kemitraan strategis ini akan membantu memperluas digitalisasi dan peluang ekonomi UMKM.

Pemerintah, katanya, selalu memberikan dukungan terkait berbagai program transformasi digital, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sehingga saat ini lebih banyak masyarakat melakukan aktivitas secara digital, termasuk berwirausaha.

“Kami juga sangat mengapresiasi karena memberikan peluang bagi UMKM mempercepat transformasi digital, guna meningkatkan daya saing yaitu melalui Festival Kota Mapan. Hal ini sejalan dengan arahan presiden, pandemi ini sebaiknya dijadikan momentum percepatan transformasi digital,” tuturnya.

Saat ini, tercatat ada sebanyak 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Namun, baru 21 persen pelaku UMKM yang melakukan digitalisasi seperti memanfaatkan platform digital e-commerce untuk memasarkan produknya.

Berita Golkar– Pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut dengan mendapat dukungan dari konsumsi Pemerintah yang mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi.

Membaiknya permintaan domestik telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di berbagai sektor usaha.

Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam penanganan Covid-19 agar dapat terus mendorong terjadinya perbaikan akitivitas ekonomi.

Pulihnya permintaan global yang diikuti dengan meningkatnya harga komoditas telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus secara konsisten.

Surplus neraca perdagangan tersebut mendorong neraca pembayaran mengalami surplus. Selain itu, dari sisi investasi juga terjadi peningkatan.

Pada masa pandemi ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif, namun dari sisi positifnya terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital.

Untuk membantu dan mendukung UMKM menghadapi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada tahun 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai Rp112,26 Triliun. Dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan guna mendukung UMKM untuk terus berkembang, alokasi anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp171,77 Triliun .

“Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 Triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Event Digital Tribun Webinar dengan tema Solusi Bisnis Andalan Kita: dari Lokal menjadi Global, Tingkatkan Potensi Usaha Kecil Indonesia di Pasar Global, dikutip pada Jumat (30/07/2021).

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi.

Namun demikian, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas sekitar 14,37% dari total ekspor serta pemanfaatan e-commerce juga masih rendah yaitu sekitar 21%.

Berdasarkan data eksportir tahun 2020, terdapat eksportir UKM sebanyak 12.234 perusahaan atau 83,3% dari total eksportir dengan nilai ekspor sebesar USD 5,3 Milyar.

Secara umum, potensi ekspor UMKM masih didominasi oleh produk-produk seperti aksesoris, batik, kriya, fashion, serta makanan dan minuman olahan.

Walaupun UMKM siap melakukan ekspor tetapi masih mengalami berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik.

“Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kementerian, Lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2030,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM offline serta mendorong national branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace.

Selain itu, gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM.

Pemerintah juga menyambut baik terhadap seluruh upaya untuk meningkatkan kemampuan UMKM menembus pasar global seperti:

1. “Kreasi Nusantara, From Local to Global” yang memfasilitasi penjualan produk lokal ke Malaysia dan Singapura;

2. “BukaGlobal” yang memfasilitasi pembelian produk lokal oleh para customer dari Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, dan Taiwan; dan

3. “ASEAN Online Sale Day” yang bertujuan meningkatkan transaksi lintas batas e-commerce di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Pemerintah menugaskan secara khusus kepada LPEI/Eximbank untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi UKM yang berorientasi ekspor dengan alokasi sebesar Rp500 Miliar untuk disalurkan oleh LPEI/Eximbank.

Dalam UU Cipta Kerja, Pelaku UKM saat ini juga didorong untuk memanfaatkan peluang kemitraan dengan usaha besar.

Dalam hal ini, Pemerintah memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Besar (UMB) dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) termasuk Koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha dari pelaku UMK dan Koperasi.

“Pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi global. Berbagai upaya dan program peningkatan ekspor UMKM yang telah diinisiasi oleh Pemerintah dengan dukungan pihak swasta tersebut perlu terus diperkuat dan disinergikan oleh berbagai pihak,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam webinar tersebut, Managing Director HP Indonesia Fiona Lee, Print Consumer Market Development Manager HP Indonesia Aditya Suryadinaga, Founder of Suwe Ora Jamu Nova Dewi Setiabudi.

Berita Golkar– Berkurangnya mobilitas masyarakat sebagai pengaruh dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi, juga berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga.

Dengan melihat perkembangan yang ada, berbagai lembaga internasional masih confident terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam menghadapi pandemi, masyarakat harus dapat merespon dan mempunyai rekomendasi yang tepat untuk mencegah kepanikan.

Ilmu sosial dapat berperan penting memfasilitasi kondisi tersebut, karena seringkali perilaku manusia bertentangan dengan standard dan modelling ilmu pasti yang rasional.

“Di sinilah ilmu sosial penting untuk memberi alasan yang tepat dan mencegah masyarakat tidak panik dalam menghadapi krisis ini,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip melalui siaran pers pada Jumat (30/07/2021).

Adapun penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia akan terus di akselerasi dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi termasuk juga riset sosial.

Peran berbagai stakeholder tentunya diperlukan agar mendorong Indonesia dapat keluar dari pandemi dan meraih pemulihan ekonomi dengan lebih cepat.

“Di masa pandemi, penelitian sosial ekonomi diperlukan untuk membantu Pemerintah memahami perilaku aktor dalam perekonomian yang terdisrupsi dengan adanya pandemi Covid-19. Melalui berbagai riset dan inovasi, Pemerintah selalu merumuskan kebijakan yang berbasis pada research based policy agar implementasinya lebih efektif,” tutur Menko Airlangga.

Senada dengan Menko Airlangga, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Nasional Suryono Efendi menyampaikan bahwa, keberadaan akademisi dan peneliti tentu sangat dibutuhkan di masa pandemi saat ini, hasil kajian dan penelitian yang ilmiah dan mendalam tentang Covid-19 bisa dijadikan referensi dan pertimbangan bagi masyarakat dan Pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat Covid-19.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta konsorsium publikasi bidang ilmu sosial, yang karya-karya penelitiannya berhasil di publish dalam forum ini, semoga penelitian yang ada dapat memberi manfaat kepada kita semua terutama pada penanganan pandemi dan memulihkan perekonomian kita,” tutup Menko Airlangga.