BERITA

Berita Golkar– Indonesia akhirnya keluar dari jebakan resesi yang membayangi perekonomian selama beberapa kuartal terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 telah berada pada zona positif yaitu 7,07 persen (yoy).

Atas capaian tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin sampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah untuk pacu pemulihan ekonomi.

“Kita patut syukuri karena melalui kerja keras bersama antara pemerintah, DPR, industri, dan masyarakat, akhirnya kita bisa keluar dari resesi ekonomi. Bahkan capaian pertumbuhan pada kuartal ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2004 lalu. Hal ini tak hanya karena efek basis yang rendah (low base effect), tetapi memang kondisi ekonomi yang tengah menuju arah pembalikan seiring dukungan stimulus pemulihan ekonomi dan upaya pengendalian pandemi,” ujar Puteri kepada wartawan, dikutip pada Senin (9/8/2021).

Legislator Jawa Barat ini menilai sinyal positif perbaikan kinerja perekonomian ini tercermin dari sejumlah indikator. Di antaranya, Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada level optimis dengan skor 107,4 pada Juni 2021.

Kemudian Aktivitas manufaktur juga berada pada zona ekspansi ditunjukkan dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur di level 53,5 pada Juni lalu.

Termasuk konsumsi listrik bagi industri dan bisnis yang tumbuh positif masing-masing 26,1 persen (yoy) dan 14,5 persen (yoy) pada bulan lalu.

“Stimulus yang digelontorkan KPC-PEN nyatanya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Misalnya, insentif relaksasi PPnBM untuk Kendaraan Bermotor yang bekerja luar biasa untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hasilnya, BPS mencatat pertumbuhan kinerja industri alat angkut sebesar 45,70 persen yang turut berkontribusi pada perbaikan sektor industri pengolahan. Di mana, sektor ini masih menjadi tumpuan bagi perekonomian kita,” ujar Puteri.

Lebih lanjut menurutnya BPS mencatat seluruh sektor ekonomi telah tumbuh positif pada kuartal II-2021.

Tak terkecuali sektor akomodasi, makanan, dan minuman, serta sektor transportasi yang tumbuh tinggi masing-masing sebesar 21,58 persen (yoy) dan 25,10 persen (yoy).

“Relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas turut memberikan andil bagi pemulihan kedua sektor ini. Meskipun demikian, ke depan kita tetap perlu waspadai dampak dari relaksasi terhadap angka penularan kasus. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan adanya gelombang kedua kenaikan kasus yang juga memicu kembali diterapkannya kebijakan pengetatan pembatasan mobilitas,” tegas Puteri.

Menutup keterangannya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah untuk menjaga momentum ini agar tetap berlanjut pada kuartal-kuartal berikutnya.

“Ke depan tentu akan penuh tantangan terutama dampak dari PPKM yang akan tercermin pada kuartal III nanti.

Untuk mengatasinya, maka kita perlu optimalkan serapan anggaran PEN yang juga meningkat menjadi sebesar Rp744,75 triliun, guna menjaga daya beli masyarakat, memacu pemulihan dunia usaha, serta mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai herd immunity,” tutup Puteri.

Berita Golkar– Anggota DPR Komisi XI Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen pada kuartal kedua. Dia menilai hal ini disambut baik oleh berbagai pihak.

Sarmuji mengatakan apresiasi terbesar pencapaian ini selayaknya diberikan kepada komandan KPCPEN yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang telah berhasil mengkoordinasikan berbagai sektor kesehatan dan ekonomi.

“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak lain, kredit terbesar pencapaian ini layak diberikan kepada Menko Perekonomian karena berhasil mengkoordinasikan berbagai sektor dan menemukan pengungkit utama pertumbuhan”, jelas Sarmuji, dikutip pada Jumat (6/8/2021).

Sarmuji juga mengatakan ke depan pertumbuhan ekonomi akan sangat ditentukan oleh pelonggaran aktivitas ekonomi masyarakat sebagai hasil dari pengendalian Covid-19.

“Jika pengendalian Covid ini makin membaik, Insya Allah laju perekonomian akan makin kencang karena tingginya mobilitas” ujar Sarmuji.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini menilai terdapat sejumlah sektor yang saat ini masih lesu, seperti sektor pariwisata dan transportasi.

Menurutnya begitu ada pelonggaran maka laju perekonomian akan kembali bergerak dengan cepat.

“Ekonomi akan kembali bergerak, syaratnya satu saja kekebalan komunal harus segera terbentuk,” papar Sarmuji.

Legislator Jawa Timur ini berharap program vaksinasi digencarkan kembali dan masyarakat tetap menaati prokes dalam beraktivitas.

“Program vaksinasi dan ketaatan pada prokes adalah kunci pengubah arah. Masyarakat jangan sampai kendor,” pesannya.

Sarmuji juga kembali berharap Pemerintah mulai melonggarkan secara bertahap mobilitas masyarakat terutama yang berkaitan dengan ekonomi.

“Saat ini, BOR rumah sakit mulai menunjukkan trend menurun. Dengan demikian pelonggaran aktivitas warga terutama aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian secara bertahap bisa dilakukan. Sekali lagi tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tegas Sarmuji menutup pembicaraan.

Berita Golkar– Dalam upaya mengatasi pandemi yang melanda seluruh dunia dalam kurun waktu hampir dua tahun ini, solidaritas dan keterlibatan setiap negara untuk saling mendukung dalam menghadapi krisis dan lonjakan kasus Covid-19 diwujudkan diantaranya dengan saling mengirimkan bantuan berupa peralatan kesehatan, obat-obatan, vaksin maupun oksigen.

Melihat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, Pemerintah India melalui “Operation Samudra Setu” melakukan misi melawan Covid-19 dengan mengirimkan Kapal Perang India INS Airavat L24 untuk mengirimkan bantuan ke Pemerintah Indonesia.

INS Airavat L24 yang telah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu (24/7) lalu, membawa bantuan dari Pemerintah India berupa Liquid Medical Oxygen (LMO) sebanyak 100 MT dalam 5 tangki ISO Cryogenic dan 300 konsentrator oksigen bagi penanganan Covid-19 di Indonesia.

“A friend in need is a friend indeed,” ujar Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Khumar Bharti saat mengapresiasi bantuan tabung oksigen dari Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu, ketika India berjuang melawan gelombang kedua Covid-19.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa selama ini India telah banyak membantu Indonesia dalam memenuhi suplai vaksin Astra Zeneca yang diproduksi di India melalui fasilitas multilateral COVAX.

Di samping itu, sudah semestinya bangsa Indonesia memberikan kemampuan terbaik dalam membantu negara yang sedang mengalami gelombang hebat pandemi.

“Merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan bahwa sesuai dengan semangat persahabatan dua negara maritim yang bertetangga ini, Pemerintah India membalas sikap baik Indonesia dengan mengirimkan bantuan medis yang sangat dibutuhkan Pemerintah Indonesia di masa krisis saat ini,” tutur Manoj Khumar Bharti secara tertulis.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa inisiatif memberikan bantuan antar negara merupakan bentuk solidaritas. Tidak hanya dengan India, tetapi juga negara-negara lain seperti Singapura, Inggris dan Amerika Serikat.

“Ini sebagai pengingat bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, kita harus menguatkan solidaritas dan terus bergandengan tangan sebagai sesama manusia agar pandemi ini bisa lebih mudah dihadapi dan dapat segera diakhiri,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar– Muhidin M. Said, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dan Anggota Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa kita patut bersyukur atas upaya pemulihan ekonomi terus menunjukkan perbaikan.

Laporan BPS menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan II APBN 2021 tahunan mencapai 7,07 persen (yoy). Secara quarter to quarter (q-to-q) tumbuhnya 3,31 persen.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia ke luar dari fase resesi ekonomi yang sudah berlangsung selama IV triwulan berturut-turut, di mana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif (negative growth) akibat tekanan pandemi Covid-19.

“Pulihnya kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional tidak bisa dilepaskan dari gencarnya program vaksinasi secara nasional dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang kita lakukan dalam beberapa waktu terakhir. Kita perlu menjaga momentum ini, karena kondisi perekonomian nasional sudah berada pada jalur pemulihan ekonomi yang tepat,” ujar Legislator Golkar ini.

Walau sempat diliputi kekhawatiran meningkatnya serangan Covid-19 pada awal tahun 2021, adanya kebijakan pelarangan mudik dan pengetatan perjalanan pasca lebaran 18-24 Mei 2021, tren perekonomian nasional menunjukkan arah membaik pada Triwulan I 2021 sebesar -0,74 persen.

Beberapa indikator penting seperti konsumsi, manufaktur, dan aktivitas perdagangan internasional, terus menunjukkan kinerja membaik. Begitupula dengan Perekonomian global berangsur pulih seiring peningkatan perdagangan dan manufaktur global serta tren kenaikan harga komoditas dunia.

Usaha yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan dan perbaikan ekonomi mendapatkan hasil yang baik. Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan II-2020 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,10 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,58 persen.

Sedangkan, pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran pada triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 (y-on-y) menunjukkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 31,78 persen; diikuti oleh Komponen Belanja Pemerintah dan Pembentukan Modal Bruto atau investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 8,06 persen dan 7,54 persen.

Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 31,22 persen. Sedangkan konsumsi tumbuh pada angka 5,93 persen.

Terus membaiknya pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha menunjukkan sektor transportasi dan industri mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Perekonomian sudah mulai pulih sehingga menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa mengalami peningkatan.

Selain itu, berdasarkan pengeluaran, kinerja ekspor dan belanja Pemerintah menjadi motor pertumbuhan, ini sejalan dengan perbaikan sektor industri dan berjalan efektifnya program perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.

Sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada angka 5,93 persen (yoy). Kita menyambut baik, membaiknya kinerja ekspor nasional, sehingga menggairahkan kembali industry nasional.

Selain itu, pulihnya sektor UMKM juga menjadi salah satu pendorong mulai membaiknya perekonomian nasional.

Tetapi kita tidak boleh lengah, masih tingginya penyebaran Covid 19 serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada tanggal 5 Juli hingga 9 Agustus 2021, tentu akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN pada paruh triwulan ke III dan IV tahun 2021.

“Selain itu, kita juga perlu terus mewaspadai dinamika kondisi moneter di Amerika Serikat, yaitu kebijakan Tapering off dan kenaikan suku bunga acuan The Fed yang berpotensi menimbulkan dampak ikutan bagi perekonomian nasional, khususnya terhadap nilai tukar Rupiah dan suku bunga SBN,” lanjut Muhidin.

Sampai dengan awal Agustus 202 Rupiah stabil pada kisaran angka Rp. 14.300 per USD. Oleh sebab itu, Bank Indonesia perlu terus mengantisipasi kebijakan The Fed tersebut dengan cepat dan tepat untuk melindungi nilai tukar rupiah dan stabilitas moneter dalam negeri.

Pemulihan kehidupan masyarakat akan sangat tergantung dari disiplin dan konsistensi seluruh komponen Bangsa. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional akan sangat tergantung dari keberhasilan kebijakan antisipatif penanganan pandemi Covid-19 dalam menjaga momentum pemulihan.

Langkah-langkah tersebut antara lain adalah, optimalisasi pelaksanaan vaksinasi yang lebih masif dan mencapai terget yang sudah ditentukan, implementasi kebijakan PPKM yang efektif dalam menghambat penyebaran Virus, penguatan tes, lacak dan isolasi serta peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M.

Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan pasien sedang berat, Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di ruang perawatan (Bed occupancy rate) terpenuhi dan juga  tabung oksigen.

“Semoga kita bisa keluar dari krisis ini dan kehidupan kita bisa segera pulih. Momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah baik ini perlu dijaga hingga akhir tahun 2021,” tutup Muhidin.

Berita Golkar– Informasi geospasial merupakan informasi aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas informasi geospasial, dengan mandat Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat berperan yang lebih strategis dalam menyediakan informasi geospasial dasar yang lengkap, berkualitas dan mudah untuk diakses.

“Dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Informasi Geospasial 2021 dengan tema “Sinergitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Reformasi Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan” dikutip pada Jumat (6/8/2021).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa, Kebijakan Satu Peta merupakan program prioritas sebagai manifestasi Nawa Cita yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk pertama kali diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016, telah diselesaikan seluruh target kompilasi dan integrasi terhadap 85 peta tematik dengan cakupan wilayah di 34 provinsi.

Pada tahap sinkronisasi telah teridentifikasi irisan pemanfaatan ruang di Indonesia sebesar 40,6% dari luas wilayah Indonesia atau sebesar 77,4 juta hektar.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilanjutkan dengan memperluas jumlah target Informasi Geospasial Tematik sebanyak 158 Peta Tematik di bidang Perekonomian dan Keuangan, Kebencanaan, serta Kemaritiman.

“Pembangunan infrastruktur prioritas membutuhkan dukungan produk rencana tata ruang yang terintegrasi mencakup ruang darat, laut, udara, termasuk ruang dalam bumi membuat rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan. Oleh karenanya, Kebijakan Satu Peta menjadi krusial,” tutur Menko Airlangga.

Saat ini, produk Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai program atau kebijakan nasional berbasis spasial yang meliputi Online Single Submission (OSS), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dalam rangka Reforma Agraria, optimalisasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi, perbaikan kualitas tata ruang, penetapan Lahan Sawah Dilindungi, pengembangan Food Estate, konsolidasi data perkebunan kelapa sawit nasional, serta perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.

“Lebih lanjut, diharapkan produk Kebijakan Satu Peta terus dioptimalkan pemanfaatannya dalam penyediaan sistem informasi berbasis spasial, khususnya dari aspek ekonomi dan investasi berupa pemetaan potensi sumberdaya ekonomi, aspek dukungan sosial dan kesehatan masyarakat berupa dukungan terhadap pelaksanaan PPKM, terutama terkait penyediaan peta persebaran dan distribusi informasi terkait kondisi kesehatan suatu wilayah yang meliputi dukungan fasilitas kesehatan, ketersediaan alat kesehatan, ketersediaan obat-obatan, distribusi vaksin dan oksigen. Selain itu juga aspek lingkungan hidup dan mitigasi bencana berupa pemetaan kawasan konservasi, pemetaan kebencanaan, dan aspek pemanfaatan informasi geospasial lainnya,” jelas Menko Airlangga.

Dengan dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah sebagai mandat Undang-Undang Cipta Kerja maka akselerasi sinkronisasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan akan semakin cepat, sehingga dapat mendorong kepada kepastian ruang investasi dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi.

“Menjadi komitmen kita bersama untuk terus melaksanakan pembangunan nasional yang berkeadilan melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan. Kedepannya, dukungan dan partisipasi dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, serta seluruh masyarakat juga dibutuhkan guna memformulasi ide terobosan yang inovatif dalam pemanfaatan informasi geospasial, mengakselerasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta mendorong pemanfaatannya dalam berbagai pengambilan keputusan yang berdampak pada hajat hidup masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Badan Informasi Geospasial dan para pejabat perwakilan Kementerian/Lembaga.

Berita Golkar– Pada awal tahun 2021, optimisme pemulihan ekonomi Indonesia terbit seiring dengan realisasi pertumbuhan pada Q1-2021 yang tercatat -0,74% (yoy), membaik dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Kondisi ekonomi tersebut tidak lepas dari strategi dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kesehatan.

Dari sisi lapangan usaha, tercatat 64,56% ekonomi Indonesia berasal dari sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Sektor pertanian tetap tangguh dengan nilai pertumbuhan positif selama pandemi tahun 2020- 2021. PDB sektor pertanian tahun 2020 tercatat sebesar 1,75% dan Triwulan I 2021 sebesar 2,95%.

Meski demikian, berbagai tantangan muncul akibat pandemi Covid-19. Kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan ketahanan pangan perlu diantisipasi dengan cermat.

Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai program untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut berupa pembangunan Food Estate, Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor, dan Program Peremajaan Sawit Rakyat.

“Program-program di sektor pertanian terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara Webinar yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia dan Himpunan Alumni IPB dengan tajuk “Food and Agriculture Summit 2021, Stand Together Facing Food Crisis” pada Selasa lalu, yang dikutip Kamis (5/8/2021).

Berbagai pembatasan selama pandemi dan peringatan dini FAO tentang krisis pangan, telah meningkatkan awareness kita akan pentingnya ketahanan pangan pada jangka panjang.

Dalam rangka penguatan sistem pangan nasional, Presiden telah memprakarsai proyek jangka panjang food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Pengembangan food estate dilaksanakan berbasis korporasi agar petani yang berkelompok baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan akan lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.

Model korporasi bagi petani maupun nelayan akan menjadikan proses bisnis semakin modern dari hulu ke hilir secara utuh. Dari hulu seperti pencanangan One Village One Product atau One Pesantren One Product.

Dalam tahap pengolahannya seperti pendampingan penerapan teknologi, sertifikasi. Hingga hilirnya seperti pembangunan sistem logistik terpadu serta cold storage, akan membuat petani mendapatkan hasil yang optimal baik on farm maupun off farm.

Sedangkan Program Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor telah terbukti meningkatkan pendapatan petani. Dalam model tersebut terdapat peran perusahaan mitra yang menjadi off-taker sekaligus menyediakan bibit unggul, pendampingan, hingga pengepakan yang menarik.

Pemerintah memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan ekspor sehingga daya saing ekspor produk hortikultura menjadi meningkat berkali lipat. Terlebih lagi, Indonesia memiliki banyak komoditas exotic fruit yang tidak dimiliki negara lain, dan sekarang demand ekspornya sedang mengalami peningkatan.

Sementara dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat, Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan.

Target PSR 2021 seluas 180.000 ha berpotensi dapat menyerap tenaga kerja petani swadaya 2,6 juta orang dan pekerja non perkebun 4,3 juta orang.

“Dari sisi kemudahan pembiayaan, Pemerintah telah memberikan kemudahan pembiayaan dalam skema KUR Klaster,” pungkas Menko Airlangga.

Acara webinar “Food and Agriculture Summit 2021” ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Anggota Badan Anggaran/DPR RI Netty Prasetiyani, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto, Rektor IPB Arif Satria, Dewan Pakar Himpunan Alumni IPB Bustanul Arifin, dan Ketua Umum DPP Himpunan Alumni IPB R. Fathan Kamil.

Berita Golkar– Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif mencapai 7,07 persen (yoy) pada triwulan II-2021, dibandingkan periode sama tahun lalu.

Pertumbuhan perekonomian ini sesuai prediksi pemerintah sejak awal triwulan II 2021 kemarin.

“Kalau dibandingkan dengan triwulan II-2020 atau secara year on year (yoy) maka ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen,” kata Kepala BPS Margo Yuwono saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/8).

Pada pertengahan Mei lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2021 mencapai tujuh persen.

Menko Perekonomian mendasarkan optimisme itu pada beberapa indikator. Antara lain, mulai dari realisasi penanaman modal asing (PMA) hingga indeks keyakinan konsumen (IKK) yang terus membaik.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua akan bergerak positif, diperkirakan mencapai tujuh persen,” katanya, Sabtu (15/5/2021) lalu.

Menko Perekonomian mencatat realisasi PMA mencapai 54,6 persen dan IKK per Maret 2021 untuk kelompok masyarakat pengeluaran di bawah Rp 5 juta mencapai 90,1 atau mendekati zona normal 100.

Selain itu, perkembangan ekspor dan impor juga sudah kembali normal termasuk belanja pemerintah yang telah berada di jalur positif.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menyampaikan kenaikan harga komoditas seperti sawit, karet, nikel, tembaga, dan batubara telah mendorong pemulihan ekonomi yang tercermin dari perbaikan kondisi perekonomian daerah sepanjang kuartal I 2021.

Sementara, Kepala BPS Margo menilai pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 dilatarbelakangi upaya pemerintah menjalankan program vaksinasi. Hal itu mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan mobilitas.

Selain itu, BPS menyebut pertumbuhan juga dipengaruhi perbaikan ekonomi global terutama beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi Cina mencapai 7,9 persen, Singapura 14,3 persen, Korea Selatan 5,9 persen, dan Vietnam 6,6 persen.

“Pulihnya ekonomi pada negara yang menjadi mitra dagang kita itu mendorong permintaan luar negeri jadi ekspor kita meningkat,” ujarnya.

Sebelumnya, BPS mencatat terjadi kontraksi dalam perekonomian Indonesia pada triwulan I-2021 yaitu minus 0,74 persen sehingga secara kuartal (qtq) ekonomi naik sebesar 3,31 persen pada triwulan II-2021.

Pencatatan di zona positif ini merupakan yang pertama kalinya sejak ekonomi Indonesia terkontraksi pada triwulan II-2020 yakni hingga mencapai 5,32 persen.

Ekonomi mulai terkontraksi sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah di awal pandemi Covid-19 yang salah satunya berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meski masih tumbuh pada zona negatif, terdapat tren pembalikan pada berbagai indikator ekonomi Indonesia pada kuartal selanjutnya karena kinerja ekonomi terus memperlihatkan adanya kenaikan.

Tren kenaikan ini terlihat dari ekonomi triwulan III-2020 hingga triwulan I-2021 yang tercatat masing-masing minus 3,49 persen, minus 2,19 persen dan minus 0,74 persen.

Berita Golkar– Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mengapresiasi kinerja Pemerintah RI yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Triwulan kedua tahun 2021.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2-2021 mencatat laju pertumbuhan yang signifikan yakni tumbuh lebih dari 7,07% (yoy). Pencapaian ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004 yang lalu atau lebih dari 16 tahun lalu.

Secara historis paska krisis moneter 1997/1998 laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% (secara triwulanan) hanya terjadi pada triwulan 4 – 2004 yakni sebesar 7,16% (yoy).

Sebelum krisis moneter, laju pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 7% merupakan hal yang biasa terjadi. Namun paska krisis ekonomi moneter cenderung turun dan hanya terjadi pada akhir Tahun 2004 dan saat ini di Triwulan 2 – 2021.

Realisasi pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun 2021 ini juga lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara, diantaranya Vietnam (6,6% yoy) dan Korea Selatan (5,9% yoy).

“Kinerja ekonomi di triwulan 2 tahun 2021 tak lepas dari kerja keras Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk segera memulihkan perekonomian nasional sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan besar tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga sektor ekonomi,” ujar Dito.

Hal ini seiring diberlakukannya kebijakan PPKM oleh Pemerintah sebagai langkah paling optimal dalam upaya menyeimbangkan aspek kehidupan dan penghidupan (life and livelihood).

“Kerja bersama antara Pemerintah dan dukungan dari Fraksi Partai Golkar di DPR RI atas kebijakan-kebijakan perekonomian menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi Indonesia,” tambah Bendahara Umum Partai Golkar itu.

Selain itu, tren pemulihan ekonomi di kuartal II 2021 ini menunjukkan sinyal positif perbaikan kinerja perekonomian domestik yang cukup kuat.

Hal ini terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen Juni 2021 berada pada level 107,4. Indeks Penjualan Ritel Mei 2021 berada pada level 225,6. Kemudian realisasi Belanja Negara hingga Juni 2021 sebesar 42,5% dari target APBN atau tumbuh 9,4% year-on-year.

Di sisi kegiatan produksi sektor swasta menunjukkan kinerja yang meningkat hingga Juni 2021. Misalnya Penggunaan Listrik Juni 2021 untuk sektor Industri tumbuh 26,1% year-on-year dan bisnis tumbuh 14,5% year-on-year. Indikasi lain, Penggunaan Semen Juni 2021 menunjukkan pertumbuhan dengan tren positif sejak Maret 2021 sebesar 17,6% year-on-year.

Untuk PMI Manufaktur Juni 2021 berada pada level 53,5. Pertumbuhan Ekspor Juni 2021 juga tumbuh sebesar 54,5% year-on-year serta Pertumbuhan Impor Juni 2021 tumbuh sebesar 60,1% year-on-year.

Kebijakan fiskal yang ekspansif tetap dijalankan dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi baik melalui belanja rutin APBN maupun alokasi dana PEN yang mencapai Rp744,75 Triliun di 2021, meningkat dari alokasi sebelumnya Rp699,43 Triliun.

Tambahan alokasi anggaran PEN dilakukan dalam upaya meningkatkan penanganan di sisi kesehatan dan melindungi masyarakat yang terdampak pandemi melalui program perlindungan sosial, seperti diskon listrik bagi 32,6 juta pelanggan hingga September 2021.

Kemudian memperpanjang bansos tunai, mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan BLT Desa; serta melanjutkan program Kartu Prakerja. “Kebijakan ini direspon baik oleh masyarakat,” kata Dito.

Pemerintah juga memastikan keberlangsungan UMK dengan menambah target 3 juta penerima untuk Program Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM) serta memberikan insentif untuk Usaha Mikro Informal sebesar Rp1,2 juta per unit usaha untuk 1 juta usaha mikro yang penyalurannya akan dibantu oleh TNI/Polri dengan mekanisme yang akuntabel.

Kinerja ekspor mencatat perkembangan yang menggembirakan selama triwulan 2 – 2021, surplus perdagangan mencapai 6,3 Miliar dolar AS selama periode April – Juni 2021. Adapun surplus perdagangan yang terjadi di Juni 2021 merupakan surplus bulan ke-14 secara berturut-turut sejak Mei 2020.

Sementara itu, sepanjang semester 1 – 2021, surplus perdagangan tercatat 11,86 Miliar dolar AS, lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 5,4 milar dolar AS.

Ini mengindikasi bahwa kinerja perdagangan luar negeri terus mengalami peningkatan, bahkan diperkirakan lebih baik dibandingkan Tahun 2020 yang sempat mencatatkan surplus tertinggi sejak 2011 yakni sebesar 21,74 miliar dolar AS.

Melihat tren yang sangat bagus ini Dito yakin kebijakan perekonomian yang dijalankan Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

“Kami akan terus fokus dan bekerja sama dengan Pemerintah untuk memastikan berbagai kebijakan dalam penanganan COVID-19 melalui PPKM dapat terlaksana secara maksimal untuk menekan laju penyebaran COVID-19, sehingga sisi kesehatan dapat ditangani, masyarakat terdampak terpenuhi kebutuhannya, dan dukungan bagi sektor usaha,” ucap anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Dito juga menekankan Partai Golkar dan juga Komisi XI DPR RI menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan 5M dan mengikuti vaksinasi sebagai aksi melindungi diri dan tercapainya kekebalan komunal.

Berita Golkar– Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani merespon kasus peretasan situs resmi Sekretariat Kabinet.

Menurut Christina, kejadian ini memperlihatkan bahwa sistem keamanan siber situs web yang dikelola Pemerintah terbukti masih lemah.

“Khusus peretasan terhadap situs Sekretariat Kabinet, kami mencatat setidaknya sudah terjadi sebanyak tiga kali, yaitu kejadian Sabtu kemarin (30/7), tahun 2015 yang lalu, dan pada era pemerintahan Presiden SBY,” kata Christina Aryani, dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Kamis (5/8/2021).

Christina mengatakan Indonesia memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang sejatinya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah dan instansi lainnya untuk memastikan keamanan siber berjalan optimal.

Dia menilai kejadian ini memperlihatkan koordinasi terkait keamanan siber masih belum sesuai harapan dan perlunya peningkatan kerja-kerja BSSN.

Dalam kerangka fungsi pengawasan DPR RI, menurut Christina, tentu saja kejadian ini menjadi catatan baginya untuk mengevaluasi kinerja BSSN serta mendorong upaya perbaikan yang perlu dilakukan.

Lebih lanjut, Christina mengatakan munculnya peretasan situs Pemerintah secara berulang menunjukkan betapa pentingnya keberadaan regulasi berupa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan mengatur kewajiban pengelola data pribadi untuk menjaga sistem keamanan sibernya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan regulasi nantinya akan memastikan audit bisa dilakukan terhadap pengelola data, yaitu badan publik, instansi Pemerintah maupun perusahaan swasta untuk memastikan yang bersangkutan telah mengimplementasikan sistem pencegahan terhadap peretasan/kebocoran data dengan optimal atau tidak.

“Kegagalan pengimplementasian sistem pengamanan yang optimal akan membawa konsekuensi pertanggungjawaban baik berupa denda administratif maupun sanksi pidana,” tegas Christina.

Berita Golkar– Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki mengapresiasi upaya pemerintah melalui Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto untuk menjaga keseimbangan antara penanganan kesehatan dan dampak ekonomi dalam memerangi pandemi Covid-19.

Upaya tersebut antara lain diberikan kepada kalangan usaha mikro kecil (UMK) dan pedagang kaki lima (PKL).

Menurut Bupati Lindra, dengan bantuan itu kalangan UMK dan PKL tetap bisa bertahan walaupun ada pembatasan bagi usaha mereka selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Karena itu, saya sangat gembira sebanyak satu juta pelaku UMK dan PKL mendapat bantuan Rp1,2 juta seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,” jelas Bupati kelahiran Surabaya tahun 1992 itu.

Menurut Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar, jumlah tersebut merupakan bagian dari realisasi dukungan UMKM dan korporasi yang mencapai Rp52,43 triliun dari pagu Rp162,4 triliun, realisasi klaster prioritas mencapai Rp 47 triliun dari pagu Rp117,94 triliun, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp43,35 dari pagu Rp62,83 triliun.

Airlangga juga mengungkapkan, bantuan itu dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat. Bantuan UMK dan PKL warung sedang difinalisasi dan diharapkan bisa langsung dijalankan melalui TNI dan Polri.

Bupati yakin, bantuan untuk UMK dan PKL akan mengurangi beban masyarakat kecil yang menghadapi cobaan berat akibat pandemi ini.

Bantuan untuk kalangan pengusaha kecil juga akan menggulirkan perekonomian di daerah.

“Apalagi sektor usaha informal selama ini terkenal tangguh,” ungkapnya.

Lindra juga mengungkapkan, usaha mikro informal ini dikenal tangguh karena beberapa alasan. Misalnya, tidak memerlukan modal yang besar dan tidak memerlukan perizinan atau regulasi yang rumit.

“Usaha informal juga hanya memerlukan peralatan yang sederhana, tidak perlu membayar pajak dan hanya memerlukan sedikit orang untuk mengelolanya. Dengan demikian, usaha ini juga bisa menyerap banyak tenaga kerja karena bisa dimasuki siapa saja,” katanya.

Selanjutnya, Bupati Tuban menjelaskan, bantuan untuk UMK juga tidak memerlukan syarat yang rumit. Para pengusaha cukup memberikan foto kopi KTP dan KK, foto kopi NIB/ Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kepala desa atau lurah, serta foto tempat usaha.

“Selain itu, pengajuan bantuan juga bisa dilakukan secara kolektif atau perorangan,” tambah pria lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara angkatan 18 itu.