BERITA

Anggota Komisi VIII DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie menyerahkan bantuan dana sebesar 50 juta kepada pengurus Masjid Nurul Iman Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Rabu (4/1).

Bantuan sebesar 50 juta tersebut merupakan aspirasi Srikandi Golkar Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie melalui program rehabilitasi masjid Kementerian Agama.

”Ini merupakan aspirasi masyarakat Desa Ayumolingo dan sudah menjadi tanggung jawab saya (Idah Syahidah: Red) sebagai anggota komisi VIII untuk dapat merealisasikan apa yang menjadi keinginan rakyat,” ungkap mantan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo periode 2012-2022 tersebut.

Dirinyapun berharap kiranya dana tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga masjid yang diidamkan oleh warga Ayumolingo dapat terwujud dan dipergunakan untuk kepentingan umat.

”Alhamdulillah pada penyerahan bantuan tadi turut hadir majelis taklim, anak-anak TPQ, saya pun berharap masjid ini menjadi ladang amal bagi seluruh masyarakat,” ucap Idah Syahidah.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua PD Golkar Desa Ayumolingo, anggota majelis taklim, Pemerintah Desa dan anak-anak didik TPQ.

”Ucapan terima kasih kepada Ibu Idah Syahidah yang telah membantu dana rehabilitasi Masjid Nurul Iman,” ungkap Ketua PD Ayumolingo.

Sekretaris DPD Partai Golkar Tuban, Suratmin.

Berita Golkar – Partai Golongan Karya (Golkar) Tuban sebagai partai pemilik kursi terbanyak kedua di DPRD Kabupaten Tuban menargetkan menang dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Target menang dan memperoleh kembali kursi Ketua DPRD pada pemilu 2024 mendatang itu diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Tuban, Suratmin.

Dia mengungkapkan, sesuai target dari DPD Partai Golkar Provinsi Jatim, Tuban adalah salah satu kabupaten atau kota yang diplot menang dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

“Target kami menang, untuk itu kami segenap pengurus DPD Partai Golkar Tuban beserta seluruh kader dan simpatisan akan mengembalikan Ketua DPRD dari Golkar,” terang Suratmin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 3 Januari 2023.

Lebih lanjut, saat ini Partai Golkar memiliki jumlah kursi di DPRD sebanyak 9 kursi.

Ketua Bapilu Golkar Kota Cirebon, Fahmi (kiri) menerima berkas persyaratan dari salah seorang bacaleg di Sekretariat DPD Golkar Kota Cirebon, Senin (2/1/2023).

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Kota Cirebon melakukan penjaringan bakal calon legeslatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 mendatang. Tahapan itu bahkan telah dimulai sejak Oktober tahun 2022 lalu.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Kota Cirebon, Fahmi mengatakan, sebagai partai terbuka penjaringan bacaleg Golkar terbuka untuk semua kalangan.

“Penjaringan ini terbuka untuk umum, siapa pun bisa mendaftarkan diri sebagai bacaleg Kota Cirebon melalui Partai Golkar,” kata Fahmi dikutip pada Rabu (4/1/2023).

Menurut Fahmi, penjaringan sesuai dengan permintaan DPD Golkar Jawa Barat, di mana setiap DPD kota/kabupaten harus menyerahkan 200 persen nama dari kuota caleg pada Pileg 2024.

Saat ini, lanjut Fahmi, hasil penjaringan bacaleg yang dilakukan secara terbuka itu akan diserahkan ke DPD Golkar Jawa Barat.

“200 persen nama ini akan kami serahkan kepada DPD Golkar Jawa Barat, karena itu permintaan dari DPD Golkar Jawa Barat,” katanya.

Fahmi mengatakan, dengan adanya wacana penataan daerah pemilihan (dapil), dirinya diberikan target untuk menambah jumlah perolehan kursi dari 3 kursi di DPRD Kota Cirebon menjadi enam kursi oleh DPD Jabar.

“Partai Golkar Kota Cirebon lebih memilih lima, karena kalau lima dapil selisih dari jumlah kursi di setiap dapil, kalau empat dapil selisih jumlah kursi akan sangat jauh dengan dapil lainnya,” katanya.

Seperti diketahui, pada Pemilu 2019 kemarin, Golkar Kota Cirebon berhasil mendudukkan tiga kadernya menjadi anggota DPRD Kota Cirebon, yakni Andrie Sulistio, Agung Supirno, dan Ana Susanti.

Ketiganya, lanjut Fahmi, sudah dipastikan mendaftar kembali sebagai bacaleg Pemilu 2024 mendatang.

Bappilu pun telah menanyakan langsung kepada ketiganya dan semua kompak menyatakan akan tetap maju di DPRD Kota Cirebon.

“Mereka memberikan keyakinan akan tetap di DPRD Kota Cirebon. Biar bagaimana pun tiap partai peserta pemilu yang mempunyai petahana sangat membutuhkan, untuk minimal mempertahankan perolehan kursi yang diperoleh pada pileg sebelumnya,” katanya.

Wakil Ketua Bidang Pertanahan dan Pertanian DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut) Saipullah Nasution (kiri).

Berita Golkar – Wakil Ketua Bidang Pertanahan dan Pertanian DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut) Saipullah Nasution menilai Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mash jauh tertinggal dibandingkan kabupaten lain.

Bidang pendidikan, misalnya, dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Mandailing Natal berada di urutan 4 dari bawah.

Kondisi yang sama juga terjadi pada bidang lain seperti infrastruktur, pertanian, dan lainnya.

“Kedepan perlu mendudukkan putra daerah di lembaga legislatif, baik di tingkat provinsi maupun pusat, agar ada yang menyuarakan kepentingan daerah,” kata Saipullah Nasution usai konsolidasi dengan PK Golkar 7 kecamatan di Mandailing Julu yang dipusatkan di Kotanopan, Selasa (3/1/2023).

Sebagai putra daerah Madina, Saipullah mengaku siap memperjuangkan kepentingan Madina kalau nanti duduk menjadi anggota DPR RI.

Selama ini Saipullah bekerja sebagai PNS. Usai pensiun, dia menjadi pengurus Partai Golkar.

Kedatangannya ke Mandailing Natal untuk konsolidasi dan koordinasi terkait pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden 2024.

Menurut dia, Partai Golkar telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden dan Musa Rajekshah sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

Rapat koordinasi dan konsolidasi itu dihadiri pengurus Golkar dari Kecamatan Kotanopan, Tambangan, Puncak Sorik Marapi, Lembah Sorik Marapi, Ulupungkut, Muarasipongi, dan Pakantan.

Dalam kesempatan itu juga diadakan sesi tanya-jawab sesama pengurus terkait strategi pemenangan Partai Golkar dalam Pileg dan Pilpres nanti.

Kader Partai Golkar Kudus saat mengunjungi sejumlah titik banjir di Kudus, Selasa (3/1/2023).

Berita Golkar – Kader Partai Golkar Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berkeliling ke wilayah banjir di Kota Kretek, Selasa (3/1/2023).

Mereka memberikan sejumlah bantuan sekaligus memetakan solusi mengatasi banjir untuk jangka panjang.

Ada 500 dus mi instan dan air mineral yang dibagikan Golkar. Bantuan disalurkan ke 20 titik.

Mulai dari Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Jekulo.

”Kami kirimkan langsung untuk warga terdampak banjir yang masih bertahan di rumah-rumah. Kami juga ingin mendengar aspirasi warga terkait permasalahan banjir dan langkah apa yang nanti bisa diambil,” kata Ketua Golkar Kudus Tri Erna Sulistyowati.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus Kholid Mawardi menambahkan, siklus banjir lima tahunan di Kudus kini sudah tidak berlaku lagi. Banyak yang tidak mengira siklus ini kini mulai berjalan dua tahun sekali.

”Ini ada persoalan serius yang harus segera dicarikan solusi jangka panjangnya. Karena itu pada penyaluran bantuan ini kami juga memetakan kondisi masing-masing daerah. Dari usulan warga ini nanti akan kami bawa pada rapat komisi dengan OPD terkait,” kata Kholid.

Pihaknya berharap banjir di Kudus segera surut. Ia meminta warga yang rumahnya terdampak banjir bisa mengungsi ke tempat-tempat yang disediakan.

Satu di antaranya adalah di DPRD Kudus. Gedung DPRD kini difungsikan sebagai dapur umum dan pengungsian.

Selain memasok makanan untuk pengungsi di gedung DPRD Kudus, dapur umum itu juga menyuplai kebutuhan makanan untuk warga di desa-desa terdampak banjir.

”Silahkan manfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin,” pungkasnya.

Foto bersama jajaran pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Jawa Timur di Taman Makam Pahlawan (TMP) Mayjen Sungkono, Kota Surabaya, Selasa (3/1).

Berita Golkar – Perayaan HUT ke-63 Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Jawa Timur berlangsung khidmat.

Salah satu organisasi pendiri Partai Golkar ini melakukan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Mayjen Sungkono, Kota Surabaya, Selasa (3/1).

Ketua MKGR Jatim, Kodrat Sunyoto sekaligus menjadi inspektur upacara ini mengatakan bahwa MKGR Jatim terus memantapkan diri sebagai wadah perjuangan Partai Golkar.

Pada tahun politik saat ini, kata Kodrat, pihaknya pun melakukan konsolidasi guna memenangkan Pemilu Serentak 2024, baik Pilpres, Pileg hingga Pilkada mendatang, khususnya di Jatim.

“Golkar terus berjuang, terus bekerja, terus berkarya. Kita akan menunjukkan bahwa Golkar sebagai partai pemenang di Jawa Timur,” ujar Kodrat dikutip wartawan.

Kodrat yang juga Anggota DPRD Jatim ini menekankan bahwa bagaimanapun juga Ormas MKGR adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Partai Golkar.

“Sebagian besar kader MKGR adalah caleg, yang nantinya akan berjuang pada Pileg tahun 2024,” terangnya.

Kodrat pun memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh kader MKGR Jatim yang maju pada Pileg 2024. Dengan tujuan untuk merebut kemenangan demi menambah jumlah kursi Partai Golkar.

“Kami di Jatim juga memberikan instruksi dalam setiap kegiatan Ormas MKGR kepada dewan pimpinan cabang kabupaten dan kota agar sebesar-besarnya kader MKGR di daerah untuk mewarnai di Pileg 2024,” ujarnya.

“Sekitar 35 persen kader MKGR, baik di DPR RI, provinsi hingga kabupaten dan kota kader MKGR sebagai caleg. Terus berjuang, jangan putus asa demi kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama (Kemenag) turun tangan dengan munculnya aliran ‘Bab Kesucian’ di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Aliran tersebut perlu pembinaan.

“Harus diberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang dinilai bertolak belakang dengan ajaran Islam yang mainstream,” kata Ace kepada wartawan dilansir wartawan, Selasa (3/1/2023).

Ace menduga pendiri aliran ‘Bab Kesucian’ tidak tahu ajaran Islam secara mendalam. Mereka, jelas Ace, harusnya diberikan pemahaman soal ajaran Islam.

“Sebaiknya, pemuka agama baik, Kementerian Agama setempat, maupun MUI atau organisasi keagamaan Islam memberikan pembinaan terhadap tokoh dan pemuka aliran ini,” tuturnya.

Ketua Yayasan Bantah Dituding Sesat
Ketua Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah yang menganut aliran Bab Kesucian, Hari Minallah Aminnullah Ahmad alias Bang Hadi membantah tudingan MUI Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dia menegaskan tudingan MUI Sulsel itu tidak berdasar dan tidak pernah diklarifikasi ke pihaknya.

“Masa datang tidak klarifikasi, tidak bertanya, masuk tanpa izin memvonis kami ini sesat, bertanya tidak, mempelajari tidak, ikut tidak, kenal pun tidak,” kata Bang Hadi saat berbincang dengan wartawan di Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Selasa (3/1/2023).

Bang Hadi buka suara terkait pernyataan MUI Sulsel yang menyebut pihaknya melarang konsumsi ikan dan minum susu. Ia menilai MUI telah salah persepsi.

“Masalah makanan saya mengajarkan pola hidup yang sehat, makan yang sehat, pikiran yang sehat,” jelasnya.

Selain itu, Bang Hadi juga menegaskan pihaknya tidak pernah melarang salat 5 waktu. Ia bahkan telah mendirikan masjid.

“Buktinya saya membaguskan sembah yang karena saya punya masjid,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI F-Golkar Firman Soebagyo.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritisi silang data produksi beras antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Pasalnya, silang data yang terjadi antar dua lembaga sejak tahun 2009 ini belum terselesaikan tuntas sehingga menimbulkan polemik dilematis berupa keputusan pemerintah untuk impor beras, yang seharusnya bisa dicegah.

“Seharusnya tidak perlu impor, apalagi produksi nasional sudah mencukupi. Mungkin karena perbedaan data Kemendag tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan serta melemahkan semangat petani. Akibatnya pasti harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing,” ujar Firman dalam rilisnya yang diterima oleh wartawan, Selasa (3/1/2022).

Akibat data produksi beras yang tidak sinkron, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mempertegas agar Kementan dan Kemendag tidak main-main mengelola data.

Ia menekankan dampak silang data ini, tidak hanya menjadi perdebatan publik akan tetapi juga berpotensi melahirkan krisis pangan di Indonesia.

“Jadi akibat data tidak sinkron ini, maka ada unsur-unsur negatif harus dihadapi. Untuk itu, karena kesimpangsiuran data ini, pemerintah harus menyikapi dengan serius agar tidak terjadi perdebatan berkelanjutan seperti ini,” lugasnya.

Bagi Firman, Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai perlu menggunakan otoritasnya untuk menetapkan data guna meminimalisir area abu-abu saat pemerintah mengambil keputusan untuk sektor pertanian Indonesia.

Dirinya tidak ingin keputusan impor ini terulang kembali karena kesenjangan data antara Kementan dan Kemendag.

“Oleh karena itu, siapa sebenarnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data, maka BPS yang berhak untuk menetapkan data. Karena BPS merupakan lembaga negara punya tanggung jawab,” tandas Legislator Dapil Jawa Tengah III itu.

Tidak hanya itu, demi mencegah krisis pangan, Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk menyerap secara maksimal setiap panen yang diproduksi oleh petani Indonesia.

Lebih lanjut, Kementerian Pertanian perlu meninjau proyeksi area pertanaman padi. Sejumlah tindakan ini dinilai perlu dilakukan untuk mengantisipasi panen raya pada bulan Maret 2023.

Sekretaris DPD Partai Golkar NTT, Inche Sayuna.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar NTT menyebut sistem pemilu proposional tertutup atau hanya memilih partai politik (parpol), berpotensi menguatnya oligarki di internal partai.

Sekretaris DPD Partai Golkar NTT, Inche Sayuna menyebut sistem proporsional tertutup memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan peran parpol dalam kaderisasi sistem perwakilan dan mendorong institusionalisasi parpol.

“Namun, sistem proporsiaonal tertutup ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti mekanisme pengkondisian pencalonan calon wakil rakyat yang tertutup, memperkuatnya oligarki di parpol internal, dan membuka ruang politik uang di internal parpol dalam bentuk jual beli nomor urut,” kata Inche Sayuna, Selasa 3 Januari 2023.

Dia menjelaskan, sistem proporsional tertutup pernah digunakan pada Pemilu sebelum reformasi yaitu sejak tahun 1955 sampai di orde baru hingga tahun 1999, namun MK memutuskan untuk mengubah sistem pemilihan menjadi sistem proporsional terbuka sejak 2008.

Hal tersebut tertuang dalam putusan MK tanggal 28 Desember 2008. Bila saat ini dilakukan gugatan kembali dengan uji materi, maka terbuka dua kemungkinan dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti.

Jika MK mengabulkan gugatan pemohon, maka Pemilu 2024 bisa dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Sebaliknya kalau ditolak, maka masih tetap (proporsional) terbuka.

“Kita tunggu saja keputusannya MK. Tapi kalau mau jujur, jika ruang untuk melakukan perubahan terhadap UU Pemilu itu masih dibuka oleh DPR maka sebaiknya proses perubahan sistem pemilu ini dilakukan melalui proses legislasi di DPR,” katanya.

Menurut dia, sistem pemilihan proporsional tertutup, setiap parpol tetap diminta mengirimkan daftar calon wakil rakyat. Namun, pemilih tidak secara langsung memilih calon.

Lebih lanjut, pemilik hanya diminta untuk memilih tanda gambar atau lambang parpol.

Kandidat dengan nomor urut terkecil dalam suatu partai berhak menduduki kursi pertama di lembaga perwakilan.

Wakil Ketua DPRD NTT ini menerangkan, perubahan yang dilakukan dibagian yudikatif memang dimungkinkan oleh undang-undang, hanya keputusannya bersifat parsial, sedangkan ide perubahan terhadap sistem bersifat keseluruhan, atau bukan parsial.

Kendati tidak ada ruang lagi merubah UU Pemilu, menurutnya, sebaiknya gagasan perubahan sistem pemilu ini disimpan saja untuk dipraktekan pada pemilu setelah 2024.

Sebab, pemilu 2024 saat ini tengah berlangsung atau prosesnya sedang berjalan, sesuai rancangan dari KPU.

Ia khawatir keputusan MK bisa mengacaukan agenda yang sudah dirancang.

“Menurut saya sistem pemilu Proporsional terbuka yang dijalankan sejak pemilu 2009 adalah masih yang terbaik dilakukan oleh Indonesia,” sebutnya.

Walaupun banyak masalah terkait dengan biaya politik yang mahal,  personalisasi caleg dalam kampanye ketimbang partai dan berbagai kelemahan yang dilekatkan pada sistem tersebut, tetapi sampai saat ini sistem proporsional terbuka masih yang terbaik.

Dia berkata, sistem terbuka memiliki derajat keterwakilan yang tinggi, karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya.

Ia tidak menampik bahwa wacana tentang perubahan sistem pemilu ini sedang ramai dibicarakan.

Hal itu bermula dari gugatan uji materi terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para pemohon meminta agar MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, sehingga sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

“Menurut saya, pilihan terhadap dua sistem pemilu itu masing masing ada plus dan minusnya. Ada keunggulan dan kelemahannya,” katanya.

Indonesia sudah pernah mempraktekan  kedua sistem tersebut dalam pemilu sebelumnya. Pemilih, kata dia, sudah memahami baik dan buruknya kedua sistem tersebut.

Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelebihan, antara lain terbangunnya kedekatan antara pemilih dan kandidat.

Selanjutnya, pemilih dapat memberikan suara secara langsung kepada kandidat yang dikehendakinya, serta partisipasi dan kontrol publik yang meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen.

“Namun, sistem proporsional terbuka juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain berpotensi mereduksi peran parpol, terciptanya kontestasi antarkandidat di internal partai, dan membuka ruang politik uang serta yg paling santer dikeluhkan adalah cost politiknya juga sangat tinggi,” lanjut dia.

Ketua Komisi II DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar—Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, delapan fraksi di DPR sudah bersepakat untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu 2024. Kesepakatan ini menyusul adanya gugatan uji materi yang dilakukan sejumlah kader PDIP untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan Pemuli 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

Doli mengatakan, kesepakatan delapan fraksi ini menjadi hasil kesimpulan dalam rapat yang digelar pada Selasa (3/1/2023). Politikus Partai Golkar ini menegaskan, delapan fraksi meminta MK konsisten mematuhi aturan pencoblosan calon anggota legislatif di Pemilu 2024.

“Kami sudah membangun komunikasi dengan delapan fraksi dan hasil dari komunikasi kami itu, kami sepakat Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017,” kata Doli dalam keterangan, Rabu (4/1/2023).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, delapan fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menghargai MK yang telah menegaskan pemilu di Indonesia dilaksanakan secara terbuka.

“Kami menghargai MK yang dulu, tahun 2008, sudah menegaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara terbuka melibatkan rakyat langsung,” tegas Doli.

MK sebenarnya sudah memutuskan sistem proporsional terbuka dilaksanakan dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Saat itu, MK mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Bunyi Pasal 168 Ayat 2 UU Pemilu tersebut ‘Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka’.

“Tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Doli membacakan bunyi pernyataan sikap delapan fraksi.

Doli menegaskan, delapan fraksi DPR itu menilai berlakunya sistem proporsional terbuka telah mendekatkan rakyat dengan calon wakilnya di parlemen. Menurut mereka rakyat sudah terbiasa berpartisipasi dengan cara demokrasi seperti demikian.

“Kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus kita pertahankan dan malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju, dan jangan kita biarkan kembali mundur,” ujar Doli.

Golkar menegaskan, delapan fraksi di DPR akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. Doli juga mengingatkan KPU bekerja sesuai amanat Undang-Undang dan tetap independen.

Sejumlah perwakilan dari delapan fraksi yang menandatangani pernyataan sikap bersama tersebut ialah:
1. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kahar Muzakir
2. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung
3. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani
4. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J. Mahesa
5. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Robert Rouw
6. Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa
7. Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal
8. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin
9. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono
10. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Hasan
11. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini
12. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay
13. Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi
14. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal.