BERITA

Ketua DPD II Partai Golkar Maros, Suhartina Bohari bersama para bacaleg Golkar Maros.

Berita Golkar – Ketua DPD II Partai Golkar Maros, Suhartina Bohari mengumpulkan 70 orang bakal calon legislatif (Bacaleg), Minggu, 8 Januari 2022 di Warkop Alfayyadh, Maros.

Suhartina meminta semuanya saling bekerja sama dan saling merangkul untuk membesarkan partai.

“Kita ingin seluruh bacaleg ini turun ke lapangan mensosialisasikan Partai Golkar dan menyingkirkan persaingan internal. Jangan sesama Bbcaleg justru baku sikut dan saling menjatuhkan. Sekarang fokus masing-masing perkenalkan diri ke maayarakat dengan branding Partai Golkar,” ujar Suhartina.

Jumlah bacaleg Golkar itu masih 200 persen dari kuota. Nanti pada Maret akan dilakukan evaluasi.

Jadi, hanya setengahnya, atau 35 orang yang bakal bertarung di pemilihan legislatif.

Suhartina menargetkan Golkar tetap menjadi pemenang pada pemilu mendatang dan mempertahankan kursi ketua DPRD di Maros.

Bendahara Partai Golkar Maros, Fathul Faqih menyebut bahwa dari 70 bacaleg, 40 persen ini diisi kaum milenial, 20 persen berlatar pengusaha 20 persen, dan 10 persen pensiunan birokrasi.

“Kalau kuota perempuan sudah pasti terisi 30 persen,” tutur Fathul.

Pada pertemuan itu juga ada penyematan kepada dua anggota baru.
Mereka adalah Nasiruddin Rasyid, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Muslimin, mantan Kepala SMAN 1 Maros.

Nasiruddin juga dikenal sebagai mantan birokrat Pemkab Maros. Jabatan yang pernah diduduki antara lain Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Keduanya nanti juga akan bertarung dalam Pileg 2024 mendatang,” ucap Fathul.

Ketua Media Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar Maros, Muh Danial Sattar menambahkan, memasuki 2023, pihaknya memang mulai memanaskan mesin, konsolidasi organisasi dianggap sebagai salah satu kunci dalam pemenangan menghadapi Pemilu 2024.

“Setelah konsolidasi organisasi mantap, para fungsionaris Partai Golkar sudah harus turun ke bawah untuk melakukan sosialisasi dan memetakan program apa yang diinginkan masyarakat,” ujar Danial.

Pada Pemilu 2019, Golkar menjadi pemenang di Maros dengan raihan 7 kursi.

Berita Golkar–Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memimpin pembacaan hasil kesepakatan delapan partai politik yang ada di parlemen untuk menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Kesepakatan menolak sistem proporsional tertutup ini dihasilkan saat delapan parpol menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023).

Kedelapan parpol itu yakni, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, PKB, PPP, dan Nasdem. Ada lima sikap yang menjadi kesepakatan dalam pertemuan yang mayoritas dihadiri ketua umum dari delapan partai.

Pertama, delapan partai menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia. Kemajuan demokrasi telah dilaksanakan sejak era reformasi. Kedelapan partai sepakat, sistem pemilu proporsional tertutup sebagai kemunduran bagi demokrasi.

“Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat. Dimana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” tutur Ketum Golkar Airlangga saat memimpin pembacaan sikap delapan partai politik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023).

Dua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan tepat dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Sistem ini sudah dijalankan pada tiga kali pemilu.

Airlangga mengatakan, adanya gugatan uji materi terkait sistem proporsional terbuka akan menjadi preseden buruk bagi hukum di Indonesia. “Dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem,” ujar Airlangga.

Ketiga, delapan parpol meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, dengan menjaga netralitas dan independensi sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka mendorong KPU tetap menjalankan tahapan kontestasi sesuai kesepakatan bersama.

“Kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi,” ujar Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini, tujuh elite parpol datang langsung di Hotel Dharmawangsa. Mereka adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

Selain itu, hadir juga Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali beserta Sekretaris Jenderalnya Johnny Gerard Plate. Hanya perwakilan dari Gerindra yang tidak hadir, tetapi menyatakan mendukung penolakan sistem proporsional tertutup.

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Berita Golkar–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program Kartu Prakerja dilaksanakan dengan skema normal pada tahun ini. Selain itu, implementasi program ini tak dibatasi hanya bersifat bantuan sosial.

Artinya, penerima bantuan sosial dari kementerian atau lembaga lain juga bisa mengikuti Program Kartu Prakerja. Antara lain, penerima bansos seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), hingga PKH bisa menjadi peserta program Kartu Prakerja.

“Program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial, melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja,” tutur Airlangga, saat konferensi pers, tengah pekan kemarin.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, implementasi skema normal Kartu Prakerja dimulai pada triwulan I 2023. Program ini akan menyasar pada sejumlah bidang pelatihan ketrampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Yakni, merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Hingga saat ini, program Kartu Prakerja berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat. Menko Airlangga menuturkan program Kartu Prakerja pada 2023 dengan menargetkan capaian hingga 1 juta penerima.

Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) ini menjelaskan, skema normal tersebut, salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi.

Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp 4,2 juta per individu.

Rinciannya, berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.

Suasana saat pelantikan terhadap pengurus PK dan PL se-Tangsel yang berlangsung di Hotel Intermark BSD Serpong, Kamis (5/1/2023).

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar Kota Tangerang Selatan melantik 1900 pengurus partai untuk tingkat Kecamatan (PK) dan Kelurahan (PL) se-Kota Tangsel.

Pelantikan terhadap pengurus PK dan PL se-Tangsel yang berlangsung di Hotel Intermark BSD Serpong, Kamis (5/1/2023) itu, sekaligus menjadi konsolidasi partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany menyampaikan pesan politiknya kepada semua kader Golkar termasuk kepada bakal calon legislatif (Bacaleg) yang akan maju pada Pemilu 20024 nanti.

Menurutnya, dalam kontestasi politik, tidak hanya sekedar menargetkan menang saja, akan tetapi, para caleg yang nantinya terpilih juga harus turun ke masyarakat.

Jangan sampai nanti setelah jadi anggota dewan, justru lupa kepada konstituennya.

“Hajat besar 2024 sudah mulai, target tentu kita menang dengan penambahan kursi dari sebelumnya. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu kalau sudah jadi dewan nanti, jangan sampai lupa kepada masyarakat. Ini untuk semua tingkatan ya, mulai dari dewan di DPR RI khususnya daerah pemilihan Banten 3 (Tangerang Raya, red), DPRD Provinis Banten, dan DPRD Kota Tangsel. Kalau sudah jadi, ya jangan sampai lupa,” kata Airin.

Mantan Walikota Tangsel dua periode itu menegaskan, Calon Legislatif kalau sudah jadi dewan, harus terus turun ke masyarakat.

Begitu pun ketika reses, harus turun untuk mendengarkan aspirasi masyarakat agar masyarakat tetap merasa terwakili.

“Biar bagaimana pun para dewan yang jadi itu tidak menang sendiri, mereka jadi karena adanya kerja gotong-royong dari mesin politik partai yang mengantarkan mereka jadi dewan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau sudah terpilih jangan sampai lupa,” terang Airin.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tangsel Abdul Rasyid mengatakan, Golkar Kota Tangsel sudah sangat siap untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang dengan menargetkan tambahan kursi di DPRD Kota Tangsel yang saat ini memiliki 10 kursi di DPRD Kota Tangsel.

Politisi yang akrab disapa Ocil ini mengatakan, pengurus Golkar di tingkat PK dan PL yang baru saja dilantik, selanjutnya agar langsung bergerak melakukan pemetaan di wilayah masing-masing.

“Tentunya dengan konsolidasi ini kami lebih siap lagi untuk menghadapi Pemilu 2024, dan bicara soal target, tentu kami targetkan setinggi-tingginya dan Golkar Tangsel harus menang,” ungkapnya.

Ocil menyebutkan, kerja politik yang harus dilakukan para kader seperti pemetaan, memperkuat simpul-simpul suara, lalu merancang program.

“Ada beberapa kerja politik yang harus dilakukan, seperti pemetaan dan memperkuat simpul-simpul suara di setiap wilayah. Serta menyusun berbagai program pemenangan bagi setiap caleg,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPD I partai Golkar Sulut Bidang Organisasi Feryando Lamaluta.

Berita Golkar – Partai Golkar Sulut siap tampil all out di pileg 2024.

Wakil Ketua DPD Golkar bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan Feryando Lamaluta mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 12 nama kader potensial untuk berkompetisi di Pileg.

“Kami siapkan kader potensial,” katanya Kamis (5/1/2023).

Golkar Sulut menyiapkan kekuatan terbaiknya pada Pileg 2024. Semua potensi partai Golkar diakomodir.

“Tentunya juga melihat segala potensi untuk merebut target kursi yang ada di tiap tingkatan, semuanya kita akomodir,” katanya.

Proses pencalegan di partai Golkar masih berproses. “Semua masih berproses,” katanya.

Ketua DPD I Partai Golkar Tetty Paruntu bakal tampil sebagai Caleg Golkar untuk DPR RI.

Akan tampil pula Wamendag Jerry Sambuaga. Keduanya bakal menjadi vote getter bagi partai Golkar dalam Pileg 2024.

Tentang Manado
Kota Manado berbatasan dengan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara.

Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa, luas wilayah Kota Manado 157,27 km.

Wilayah perairan Kota Manado meliputi Pulau Bunaken, Pulau Siladen dan Pulau Manado Tua.

Saat ini Kota Manado dipimpin oleh Wali Kota Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Richard Sualang.

Ketua KPPG Kalsel, Hj Hardiyanti.

Berita Golkar – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kalsel, tak ingin hanya sebagai pelengkap syarat partai politik mengisi 30 persen sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU.

Hal itu ditegaskan Ketua KPPG Kalsel, Hj Hardiyanti agar kehadiran KPPG Kalsel di partai Golkar justru menjadi sosok pemimpin untuk memperjuangkan kaum hawa.

Sehingga ujarnya, sangat terbuka bagi kaum perempuan menjadi wakil rakyat di legislatif.

“Kader perempuan yang ada di KPPG bukan hanya sekadar sayap partai Golkar, dan bukan hanya dijadikan pelengkap kuota 30 persen perempuan. Kami menempa mereka agar bisa memperjuangkan aspirasi kaum hawa di lembaga legislatif,” ujar Hj Hardiyanti, Jumat (6/1/2023).

Ia pun menekankan agar perempuan yang tergabung dalam KPPG segara membentuk jejaring hingga ke tingkat TPS.

Dengan persiapan yang matang, maka peluang untuk duduk di parlemen makin terbuka.

“Saya sudah menyampaikan kepada kader KPPG agar mempersiapkan diri dengan matang. Ini kan sudah tahun politik, Pemilu sudah di depan mata,” ujar Hj Hardiyanti.

Selain itu tutur Hj Hardiyanti program kerja KPPG Kalsel sudah berjalan dengan baik, sehingga kerja-kerja kaum hawa ini sudah bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

“Program sudah kita laksanakan dan sifatnya berkelanjutan dan tentunya mendapat suport dan bimbingan serta petunjuk dari DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan,” imbuhnya.

Sejauh ini ditambahkan Hj Hardiyanti, pergerakan KPPG Kalsel sudah masif baik di tingkat provinsi hingga kabupatan dan kota.

KPPG mulai menjalankan perannya sebagai organisasi partai Golkar dengan tujuan memengkan Pemilu 2024.

Target utama kata dia, adalah menempatkan kaum perempuan di lembaga legislatif, memengkan partai Golkar di tingkatan Pilpres dan Pilkada.

“Perempuan partai Golkar yang sudah duduk di lembaga legislatif sudah membuktikan dan tentu target kita di Pemilu 2024 adalah menambah jumlah perwakilan perempuan,” tandasnya.

Foto saat Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyerahkan puluhan armada atau kendaraan operasional angkutan sampah bagi pemerintah kecamatan dan desa di Pendopo Bupati Serang.

Berita Golkar – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyerahkan puluhan armada atau kendaraan operasional angkutan sampah bagi pemerintah kecamatan dan desa di Pendopo Bupati Serang, Kamis (5/1).

Total bantuan yang diberikan 11 unit dump truck, 10 truk amrol, 29 kontainer, dan 48 cator.

Tatu menyampaikan hal ini menjadi upaya pihaknya dalam memperkuat penanganan sampah di Kabupaten Serang.

Sebelumnya, Tatu juga telah memberikan kewenangan pengelolaan sampah kepada pemerintah kecamatan.

“Sampah menjadi persoalan, dan informasi saya dapat, setiap hari masyarakat di 29 kecamatan dan 326 desa menghasilkan sekira 1.000 ton sampah per hari. Maka penanganannya harus serius, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, perlu keterlibatan masyarakat,” ujar Tatu dalam keterangannya, Jumat (6/1/2023).

Sejak dilantik menjadi Bupati Serang, Tatu menyampaikan dirinya melakukan berbagai upaya menangani persoalan sampah.

Mulai dari meminta bantuan pemerintah pusat hingga mendatangkan investor.

Terlebih, kata dia, saat ini TPSA CIlowong sudah diserahkan ke Pemkot Serang.

“Saya tidak menyerah, dan kita terus berupaya, bertahap kita lakukan penanganan,” paparnya.

Tatu menambahkan pihaknya juga melakukan pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada pemerintah kecamatan.

Sebelumnya sudah ada 9 kecamatan yang diberi wewenang, dan tahun ini ditambah 6 kecamatan menjadi total 15 kecamatan.

Atas hal tersebut, pihaknya memberikan kendaraan operasional pengangkutan sampah dan anggaran kepada pemerintah kecamatan.

“Desa dan masyarakat harus mulai mengelola sampahnya. Saat ini, ada 28 lokasi bank sampah di desa, dan memilah sampah yang bernilai. Ke depan, semua sampah harus diolah mulai dari desa. Jika kita mau, mau kerja keras, semua bisa,” papar Tatu.

Melalui pelimpahan kewenangan ini, Tatu menyampaikan desa dapat mengolah sampah plastik dan kertas untuk kemudian dijual ke industri.

Nantinya, sampah organik juga dapat dibuat untuk pengolahan maggot dan pupuk kompos.

Sementara sampah yang tidak bisa diurai oleh desa dapat diambil oleh pemerintah kecamatan dan diolah oleh mesin.

“Sampah organik, di Kecamatan Baros sudah dibuat sistem pengolahan magot, dan pangsa pasarnya ada untuk pakan ikan. Sampah organik ini tinggal dipilah, mau jadi kompos, atau magot. Dan dari Baros, bisa diduplikasi oleh kecamatan lain. Semua fokus, camat mendampingi desa dalam pengelolaan sampah mandiri,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten tersebut.

Tatu mengatakan tahun ini, Pemkab Serang akan membangun dua mesin Incinerator di Kecamatan Kibin, dengan kapasitas per mesin 20 ton sampah per hari.

Nantinya akan ada pula perusahaan swasta yang berinvestasi membangun mesin refuse derived fuel (RDF) sampah di Kecamatan Bojonegara.

“Jika satu mesin incinerator bisa mengelola 20 ton per hari, dengan potensi produksi sampah 1.000 ton per hari, kita butuh minimal 50 mesin. Dan anggaran kita belum cukup untuk memenuhi,” sambungnya.

Oleh karena itu, Tatu berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dapat bekerja sama dalam mengatasi persoalan sampah.

“Jika kita berbagai tugas, jadi ringan. Dan kuncinya harus mau. Jika tidak, kita akan menjadi lautan sampah. Maka kita harus bergerak bersama, tentu dengan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Serang Prauri mengatakan seiring dengan pertumbuhan penduduk, produksi sampah ikut terus meningkat.

Menurutnya, Bupati Serang telah mengambil kebijakan strategis dengan memberikan kewenangan pengolahan sampah ke tingkat kecamatan, desa, dan dilakukan mandiri oleh masyarakat.

Kemudian Pemkab Serang juga melakukan penyediaan mesin Incinerator, serta kerja sama dengan swasta dalam membangun mesin RDF.

“Kendaraan operasional persampahan kita bantu di tingkat kecamatan, dan terus mendekatkan pengelolaan sampah di tingkat desa. Salah satunya memfasilitasi pegiat persampahan di desa. Kuncinya seperti yang disampaikan Ibu Bupati, harus ada kemauan dan kebersamaan,” pungkasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Wonogiri, Bondan Sejiwan Bima Aji.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Wonogiri, Bondan Sejiwan Bima Aji, mengatakan pada prinsipnya Golkar siap jika pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Hanya, menurut dia sistem proporsional terbuka lebih baik tetap diterapkan.

Menurut pria yang akrab disapa Bondan itu, dengan sistem terbuka konstituen bisa langsung memilih figur calon anggota legislatif sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Dia menilai asas demokrasi pada sistem proporsional terbuka lebih baik dibandingkan tertutup.

Sistem proporsional tertutup justru akan memundurkan kualitas demokrasi.

“Semua ada kekurangan kelebihan. Tidak ada yang 100% sempurna. Tapi saya pribadi lebih cenderung setuju sistem pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Saya politikus yang lahir dari sistem itu,” kata Bondan kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Bondan mengakui jika dalam sistem proporsional terbuka kerap ditemui pelanggaran pemilu seperti money politic atau politik uang.

Para calon anggota legislatif memberikan uang kepada konstituen agar memilih calon tersebut.

Tetapi praktik semacam itu bukan berarti akan hilang begitu sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Bisa saja politik uang terjadi di internal partai.

Kader partai bisa membeli nomor jadi anggota legislatif pada pimpinan partai demi terpilih menjadi anggota legislatif.

Menyoal adanya kanibalisme di internal partai dalam sistem proporsional terbuka, hal itu menurut dia menjadi bagian dari demokrasi.

Masing-masing calon anggota legislatif dari parti yang sama berhak berjuang dan bertarung dengan lawannya baik dengan calon dari internal maupun eksternal partai.

Masyarakat juga berhak memilih siapa saja dan dari partai apa saja.

“MK [Mahkamah Konstitusi] yang sedang menguji materi [sistem pemilu] sebaiknya tetap menetapkan sistem proporsional terbuka seperti yang telah ditetapkan pada 2008. Sebagai lembaga hukum, jangan sampai MK mencederai muruahnya dengan mengubah-ubah hukum yang telah ditetapkan sendiri,” ujar dia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiah (MTs) di Manyar, Gresik, Jawa Timur inisial AN dilaporkan ke polisi atas dugaan memukul 15 siswi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta AN diproses secara hukum.

“Mendisiplinkan peserta didik dengan kekerasan sudah tidak zamannya lagi. Tindakan hukuman dengan melakukan pemukulan jelas merupakan tindakan yang tidak dibenarkan di lingkungan pendidikan,” kata Ace kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

AN diduga memukul kepala 15 siswi tersebut karena mereka jajan di luar lingkungan sekolah. Ace pun heran dengan alasan pemukulan itu.

“Apalagi penyebab kekerasan tersebut adalah soal yang sesungguhnya tidak terkait dengan masalah proses pembelajaran namun soal jajan di luar kantin Madrasah. Apa tidak ada jalan lain selain melakukan pemukulan?” tutur Ace.

Ketua DPP Golkar itu kemudian meminta agar polisi menyelidiki motif pelaku melakukan kekerasan.

Dia minta pelaku diproses hukum karena telah membuat beberapa siswa pingsan usai pemukulan.

“Oleh karena itu, saya kira sudah sewajarnya jika tindakan kekerasan yang menimbulkan pingsan bagi korbannya untuk diselidiki secara hukum apa yang menjadi motif dibalik pemukulan itu?” kata dia.

“Jika menimbulkan dampak traumatik terhadap korban ya sebaiknya diproses (hukum) saja,” imbuhnya.

Ace menekankan bahwa proses pendisiplinan siswa harus dilakukan dengan cara humanis dan edukatif.

“Apalagi di lingkungan Madrasah sudah seharusnya diterapkan proses pendisplinan secara lebih humanis dan edukatif,” jelasnya.

Kepsek MTs Pukul 15 Siswi Dipecat
Kepala sekolah sebuah MTs di Manyar, Gresik, berinisial AN memukul 15 siswinya hingga empat di antaranya pingsan.

Pemukulan itu dilakukan AN gara-gara 15 siswi tersebut jajan di luar sekolah.

“Karena siswi itu membeli makanan di luar sekolah,” ujar Kanit Reskrim Polsek Manyar Iptu Joko Supriyanto dilansir detikJatim, Kamis (5/1).

Joko mengungkapkan, peristiwa tersebut bermula saat 15 siswi kelas IX itu sedang membeli makanan di kantin yang berada di luar lingkungan sekolah.

Padahal pihak sekolah telah melarang para murid membeli makanan di luar sekolah.

Karena melihat para muridnya membeli jajan di luar, AN pun memanggil para siswi itu dan menyuruhnya masuk ke sebuah ruangan kosong.

Di sana, para siswi itu mengaku disuruh berbaris dan dipukul oleh AN di bagian kepala.

Kemudian, sanksi tegas diberikan yayasan Nurul Islam terhadap AN. Atas ulahnya memukul 15 siswi, AN dikeluarkan dari sekolah alias dipecat.

“Setelah kunjungan ke rumah siswa, pihak yayasan mengeluarkan keputusan forum rapat tertinggi. Hal itu merespons keluhan para korban yang mengalami trauma usai kejadian pemukulan. Pihak yayasan memutuskan untuk memberhentikan AN sebagai kepala sekolah per hari ini. Dan yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah,” ujar Ketua Umum Yayasan Nurul Islam Ali Muchsin kepada wartawan, Kamis (5/1/).

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani.

Berita Golkar – Anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan kinerja Plate soal migrasi TV analog ke digital mengecewakan. Komisi I merupakan mitra kerja Kominfo.

“Terkait Kominfo kita punya beberapa pekerjaan rumah besar, utamanya soal migrasi digital, analog switch off, yang sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya selesai 2 November 2022,” kata Christina saat dihubungi, Kamis (5/1).

“Akibat tidak dipenuhinya komitmen penyelenggara mux [tv swasta] akhirnya terpaksa dilakukan parsial yang akhirnya memberatkan masyarakat,” imbuh dia.

Christina menjelaskan dalam rapat bersama Plate, Komisi I telah meminta segala antisipasi terkait migrasi digital tersebut dilakukan. Namun ia menilai, Menkominfo justru terkesan lepas tangan.

“Terus terang kami kecewa soal ini, sudah kami ingatkan sejak awal agar diantisipasi segala sesuatunya,” ujar dia.

“Dalam rapat terakhir, Menkominfo hanya bisa pasrah menghadapi situasi yang ada. Itu catatan yang paling utama,” jelas dia.