BERITA

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady.

Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menghimbau pemerintah dan lembaga terkait memberikan perhatian serius soal kebencanaan.

Ia mengatakan hampir seluruh wilayah di tanah air dilanda cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang dan petir.

Akibatnya terjadi banjir di sejumlah wilayah, tanah longsor, pohon tumbang yang merenggut korban nyawa, hingga gelombang laut yang tinggi.

Salah satu wilayah yang dianggap rawan bencana adalah Sulawesi Selatan.

“Musim hujan menuju puncaknya, diprediksi sampai Januari ini. Saya meminta pemerintah memberi perhatian serius terkait dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem ini,” kata Hamka B Kady, Jumat (6/1/2023).

Legislator Fraksi Partai Golkar asal Sulsel ini sekaligus mendesak pemerintah segera menyusun dengan baik konsep mitigasi bencana.

Diantaranya membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Setelah disusun konsepnya, maka harus dijalankan di lapangan. Karena sebagian besar dari masyarakat tidak memahami bahkan buta terhadap upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

Seperti mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya.

Tak hanya pencegahan sebelum suatu bencana terjadi tapi juga sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.

Selain itu Hamka juga mengingatkan masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem.

“Apabila memang terpaksa keluar rumah harap berhati-hati dan beraktivitas seperlunya dan menghindari titik-titik yang mungkin dinyatakan rawan bencana,” pesannya.

“BMKG sudah mengingatkan potensi hujan disertai badai di sejumlah wilayah termasuk Sulsel,” tambahnya.

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca buruk diprediksi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah Sulsel beberapa hari ke depan.

Di Makassar, angin kencang pada Rabu (4/1/2023) merusak puluhan rumah dan menimbulkan korban tewas dua orang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel Amson Padolo mengatakan pihaknya akan bermohon ke pemerintah pusat untuk penggunaan teknologi modifikasi cuaca.

Dalam hal ini usul diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulteng, HM Arus Abdul Karim saat menghadiri groundbreaking pembangunan infrastruktur Huntap Tondo II, Kamis (05/01).

Berita Golkar – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), HM Arus Abdul Karim menghadiri acara groundbreaking pembangunan infrastruktur pemukiman kawasan Hunian Tetap (Huntap) Tondo II, Kota Palu, Kecamatan Mantikulore, Kamis (05/01).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, Direktur Jenderal Perumahan dan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dan pihak terkait lainnya.

Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim mengatakan, dimulainya pembangunan huntap tersebut adalah jawaban dari pertanyaan masyarakat yang selama ini menunggu kepastian pembangunan hunian.

Ketua DPD Partai Golkar Sulteng itu berharap, pembangunan huntap tersebut bisa mengatasi masalah masyarakat yang terdmpak bencana alam kurang lebih 4 tahun silam.

Menurutnya, pembangunan huntap tersebut sempat terkendala, salah satunya karena adanya sengketa lahan, baik dengan masyarakat maupun dengan pengusaha.

“Allhamdulillah masalah-masalah mengenai pembebasan lahan sudah terselesaikan. PUPR dan pemerintah telah diperintahkan untuk menyelesaikan pembangunan ini sebelum tahun 2024. Dalam perjalanannya, kami DPRD juga ikut membantu pemerintah daerah agar hunian tetap ini segera terbangun,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan huntap tersebut menjadi isu yang sering dibahas di DPRD. Pihaknya juga ikut membuat Pansus Pasigala, salah satunya dalam rangka menyelesaikan maslaah pascagempa bumi dan liquifaksi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin.

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengajak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengikuti suara rakyat memilih sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.

“Ayo Pak Hasto jangan terlalu keras begitu. Harus mengutamakan mengusung suara rakyat. Berikan rakyat itu pembelajaran politik dengan cara memilih siapa orang-orangnya yang mereka kehendaki dan percaya,” kata Nurul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/1).

Nurul mengaku memahami betul alasan mengapa PDIP ingin sekali menerapkan sistem proporsional tertutup lantaran memiliki identitas politik yang sangat kuat.

Namun demikian, dia tetap mengajak PDIP memilih sistem proporsional terbuka.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup tidak dikehendaki rakyat dan tidak serta-merta akan menyelesaikan masalah.

“Kami tetap melihat bahwa sistem proporsional terbuka itu lebih mewakili suara rakyat,” ujarnya.

Nurul menegaskan proporsional tertutup tetap memiliki peluang adanya oligarki hingga potensi terjadinya korupsi.

Bahkan, dia secara spesifik mengajak lembaga survei dan seluruh parpol untuk all out menolak sistem proporsional tertutup.

“Saya mengajak lembaga survei untuk bergerak. Delapan fraksi kalah dengan satu fraksi,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, delapan dari sembilan fraksi di DPR RI menyatakan sikap menolak gugatan judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur terkait sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum (pemilu).

Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti tertuang dalam Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Delapan fraksi yang dimaksud adalah Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

PDIP menjadi satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup diberlakukan pada Pemilu 2024.

Ketua Komisi I DPRD Kota Serang, Muji Rohman.

Berita Golkar – Pelayanan perizinan di Kota Serang diminta untuk lebih mudah lagi di tahun ini, guna menarik investor-investor ke Kota Serang.

Apalagi, penyederhanaan pelayanan merupakan salah satu atensi dari pemerintah pusat, agar bisa diterapkan di daerah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengatakan bahwa penyederhanaan pelayanan perizinan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang.

Hal itu karena dengan sederhananya pelayanan perizinan, maka orang-orang pun tidak malas untuk mengurus izin.

“Contohnya seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dulunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kalau itu memang disosialisasikan dengan baik, saya yakin masyarakat pun mau mengurus. Karena mereka kan juga pasti ingin punya status bangunannya,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (4/1).

Namun menurutnya, karena kurang sosialisasi dan banyak orang yang menganggap pengurusan izin itu sulit dan ribet, maka banyak dari masyarakat yang enggan mengurusnya.

Terlebih, terkadang masih ada oknum yang membuat sesuatu yang mudah, menjadi sulit.

“Tapi kalau pelayanannya berbelit-belit, tahapan pelayanannya itu sangat panjang dan sulit. Itu pada akhirnya membuat masyarakat menjadi malas untuk mengurusnya,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Muji mengatakan, di tahun terakhir pasangan Syafrudin-Subadri, keduanya harus menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kota Serang, khususnya pada sektor perizinan, itu mudah dan memang ada untuk masyarakat.

“Memang dengan akhir masa jabatan walikota dan wakil walikota ini, harus diperlihatkan bahwa pelayanan ini memang untuk masyarakat. Mulai dari perizinan maupun pelayanan lainnya. Maka harus dipangkas tahapan yang berbelit-belit,” tuturnya.

Apalagi kalau pelayanan perizinan masih susah dan Panjang tahapannya, maka akan membuat para investor lari dari Kota Serang.

Mereka menurut Muji, akan memilih untuk berinvestasi di daerah-daerah yang lebih mudah mengurus izinnya.

“Orang yang mau berinvestasi juga lelah karena ribet. Mereka pindah ke daerah lain karena memang di sana aturan perizinannya itu tidak sulit, mudah dan murah. Ini kan menjadi kerugian untuk kita karena kehilangan PAD,” tegasnya.

Masih berkaitan dengan pelayanan publik di Kota Serang, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengatakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan pemerintah.

Salah satunya yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) hingga perilaku koruptif yang membuat belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.

“Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan pemerintah adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi,” jelasnya.

Ratu Ria menyampaikan, untuk mengurai benang kusut yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan pemerintah, maka harus dilakukan pembenahan dari seluruh lini birokrasi dan setiap aturan atau program dilakukan secara berkesinambungan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto, buka-bukaan soal destinasi wisata favoritnya, yaitu Yogyakarta.

Melalui akun Instagram-nya, Airlangga mengatakan jika Yogyakarta menjadi destinasi wisata favoritnya.

Bahkan dia merasa Kota Pelajar tersebut memiliki magnet untuk dikunjungi.

“Tempat destinasi wisata favorit saya adalah Yogyakarta. Yogya selalu menjadi magnet untuk dikunjungi,” tulis Airlangga, seperti dikutip Indozone, Rabu (4/1/2023).

Tidak hanya itu, Yogyakarta juga menyimpan banyak kenangan dan cerita perjuangan kata Airlangga. Apalagi, dia menjadi salah satu lulusan di Universitas Gadjah Mada.

Pria kelahiran 1 Oktober 1962 itu pun menambahkan, Yogyakarta adalah kota yang penuh sejarah dan keteduhan.

“Bagi saya, Yogya menyimpan banyak kenangan dan cerita perjuangan, khususnya ketika saya kuliah di Universitas Gadjah Mada. Kota yang penuh sejarah dan keteduhan, guyub dalam kemajemukan,” tambahnya.

Merujuk pada data Dinas Perhubungan kata Airlangga, tercatat 5 juta orang lebih masuk ke wilayah Yogyakarta selama libur Natal dan Tahun Baru.

“Dinas Perhubungan Provinsi DIY mengatakan sekitar 5 juta orang lebih diperkirakan masuk wilayah Yogyakarta selama libur Natal dan Tahun Baru 2023,” sambungnya.

Melalui unggahan video itu juga, Airlangga memperlihatkan sejumlah potret masa mudanya saat mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian optimis pencabutan PPKM akan memberikan dampak positif di sektor pariwisata.

Mengingat, Kemenparekraf juga telah menyampaikan beberapa capaian pariwisata pada tahun 2022 dan target di tahun 2023.

Dalam kondisi normal, Kemenparekraf telah berani menargetkan sekitar 2-3x lebih banyak wisatawan mancanegara maupun nusantara pada tahun 2023.

“Tentu dengan pencabutan PPKM, trend akan semakin bergeliat bahkan melebihi target,” ujar Hetifah, Rabu (4/1/2023).

Politisi Golkar itu menilai, pelaku pariwisata harus mengambil langkah cerdas agar tidak kehilangan momentum.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ialah aspek standarisasi dan pemasaran digital. Hetifah pun memberkan beberap trend wisata di masyarakat.

Pertama, trend wisata kini sangat memperhatikan aspek keamanan dan kebersihan sehingga standar CHSE harus diimplementasikan dengan baik.

Trend kedua adalah semakin bergantungnya masyarakat terhadap info dari dunia digital. Karenanya, pemasaran paket wisata harus betul-betul memanfaatkan social media.

Tidak kalah penting, Hetifah yang sempat menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata DPR RI itu juga menyoroti pentingnya amenitas dan fasilitas pendukung.

Menurutnya, destinasi wisata akan sulit berkembang tanpa fasilitas dan amenitas yang mendukung contohnya hotel, restoran, tempat ibadah, pusat oleh-oleh, dan transportasi.

“Kalau tidak ada fasilitas pendukung tentu wisatawan enggan berkunjung. Apalagi jika tidak jelas harus menginap dan makan di mana,” katanya.

Hetifah pun menjadikan wisata di Berau, Kalimantan Timur sebagai contoh baik.

Akses penerbangan menuju Berau sebagai destinasi unggulan juga semakin massif.

Selain itu, tahun 2023 Kabupaten Berau akan terima anggaran perawatan jalan dari Tanjung Redeb hingga Talisayan.

“Tentu dukungan ini sangat membantu,” ucap Hetifah.

Terakhir, Hetifah pun mengingatkan pentingnya inovasi produk wisata. Hal ini harus terus diciptakan agar dapat memenangkan pasar.

“Di era persaingan pasca Covid-19 ini, inovasi produk-produk wisata harus terus diciptakan agar dapat memenangkan pasar,” pungkasnya.

Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) didasari oleh keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 selama 11 bulan terakhir.

Pencabutan PPKM dinilai akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata Indonesia.

Foto Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ir. H. Hanan A. Rozak, MS, bersama Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tulangbawang usai menggelar pelatihan Kader Penggerak Teritorial Desa (Karakterdes).

Berita Golkar – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ir. H. Hanan A. Rozak, MS, bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tulangbawang, menggelar pelatihan Kader Penggerak Teritorial Desa (Karakterdes) di Kecamatan Banjar Agung dan Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulangbawang, Rabu (4/1/2023).

Pembekalan ini bertujuan memenangkan Pemilu tahun 2024 yaitu pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Materi pembekalan disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI  yang juga Wabendum DPP Partai Golkar Hanan A. Rozak dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupten Tulangbawang Edison Thamrin, SI.Kom. Sedangkan peserta berasal dari pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan dan desa.

Hanan menjelaskan, sejak dahulu Golkar telah melakukan terobosan dan memiliki strategi yang sangat progesif sekali, bernama Karakterdes yakni Kader Penggerak Teritorial Desa.

Istilah tersebut pertama kali disematkan oleh Sekjend Golkar Sarwono Kusumaatmadja saat menjabat pada Tahun 1983-1988.

Melalui efektivitas gerakan Karakterdes, basis perjuangan Partai Golkar bukan lagi berdasarkan kabupaten/kota atau kecamatan.

Konsolidasi bahkan terjalin dengan konstituen sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Materi konsolidasi dan pembekalan Karakterdes antara lain tentang kepartaian Golkar, semangat perjuangan Golkar serta mekanisme dan strategi dalam mencapai kemenangan Partai Golkar pada kontestasi politik di tahun 2024.

“Pada tahun 2024 Partai Golkar harus  menang pada pemilu legislatif, dan memenangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai presiden. Juga memenangkan kader Partai Golkar pada Pemilihan kepala daerah di bulan November 2024,” kata Hanan, mantan Bupati Tulangbawang ini.

Untuk mencapai kemenangan tersebut, Hanan mengajak agar pengurus dan  kader Golkar terus bergerak aktif ke setiap rumah di wilayahnya dan mengajak masyarakat memenangkan Partai Golkar.

Hanan berharap, dengan diadakannya Karakterdes di masing-masing dapil, maka kader Golkar akan memiliki bekal dan strategi untuk menarik simpati masyarakat.

“Kader-kader dan pengurus sampai tingkat desa akan menjadi ujung tombak untuk memenangkan Partai Golkar bersama rakyat,” pungkasnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Purwakarta, Dias Rukmana Praja.

Berita Golkar – Sistem Pemilu tertutup atau hanya coblos partai saja merupakan kemunduran demokrasi.

Hak-hak rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen jadi dikebiri, rakyat seperti beli kucing dalam karung.

Dan para caleg, kemungkinan tidak akan turun menyapa masyarakat karena dinilai percuma.

Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Purwakarta, Dias Rukmana Praja kepada wartawan, Kamis (5/1).

Menurutnya, karakteristik demokrasi di Indonesia sudah menjadi perpaduan yang sangat indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya dan keterlibatan institusi partai politik yang tetap harus dijunjung.

“Kita sudah menjalankan lima kali Pemilu selama masa reformasi. Selama itu pula kita terus menyempurnakan sistem Pemilu yang semakin mendekatkan rakyat dengan pilihan orisinalitasnya,” ujar Ketua Komisi II itu.

Legislator muda dari Dapil Plered, Tegalwaru dan Maniis itu mengungkapkan, rakyat sudah terbiasa berpartisipasi denga cara berdemokrasi seperti itu.

“Oleh karena itu, kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus kita pertahankan dan malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju, dan jangan kita biarkan kembali mundur,” ujarnya.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi, salah satu perubahan fenomenalnya adalah terbangunnya sistem politik demokrasi.

Hingga saat ini, selama hampir 25 tahun, sistem demokrasi kita pun terus berkembang mencari bentuk yang semakin ideal seperti yang dikehendaki oleh rakyat, sebagai yang berdaulat, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu.

“Kita termasuk negara yang menganut sistem pemilihan langsung, terutama dalam Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah. Juga dalam pemilihan legislatif, yang semuanya diatur dalam UUD 1945,” demikian Dias Rukmana Praja.

Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Golkar Bambang Patijaya.

Berita Golkar – Keputusan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja diharapkan jadi solusi.

Terutama dalam memperbaiki UU Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Perppu tersebut diharapkan menjadi solusi atas beberapa hal yang sempat menjadi putusan MK yang meminta revisi UU Cipta Kerja,” ujar Anggota DPR Bambang Patijaya, Kamis, 5 Januari 2023.

Menurut dia, pro dan kontra terhadap sebuah regulasi merupakan hal biasa di negara demokrasi.

Masyarakat perlu memahami alasan pemerintah mengeluarkan regulasi.

Bambang juga menyampaikan penerbitan perppu tidak perlu melibatkan DPR. Perppu merupakan peraturan pengganti UU yang merupakan inisiatif dari pemerintah.

Karena itu, tidak ada proses yang Presiden langgar dalam mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.

“Mekanismenya memang tidak melibatkan DPR. Namun biasanya, setelah itu pemerintah akan mengirim surpres untuk pembahasan lebih lanjut dengan DPR untuk dibahas bersama-sama menjadi UU,” ujar Bambang.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja untuk memperbaiki undang-undang sebelumnya.

“Masalah perppu itu saya kira kan memang UU Cipta Kerja itu kan dianggap ada bermasalah, sehingga perlu diperbaiki,” kata Ma’ruf di Cianjur, Jawa Barat, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 4 Januari 2023.

Presiden menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstusional bersyarat oleh MK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penerbitan Perppu Cipta Kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

Airlangga juga menyampaikan, putusan MK terkait UU Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.

Perppu tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan setiap peserta Program Kartu Prakerja akan menerima bantuan biaya pelatihan senilai Rp 4,2 juta. Besaran bantuan ini diberikan pada Program Kartu Prakerja skema normal yang mulai berlaku tahun 2023.

“Biaya pelatihan Program Kartu Prakerja skema normal lebih tinggi. Program Kartu Prakerja skema bansos biaya pelatihannya lebih rendah dari biaya bantuan, sekarang biaya pelatihannya lebih besar yakni sebesar Rp 3,5 juta,” tutur Airlangga saat konferensi pers dipantau daring di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Airlangga menambahkan, bantuan senilai Rp 4,2 juta tersebut diberikan dalam bentuk pelatihan senilai Rp 3,5 juta, biaya transportasi Rp 600 ribu dibayarkan satu kali, dan biaya dua kali survei senilai Rp 100 ribu.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, bantuan untuk peserta program tidak lagi bersifat semi bansos. Jadi, penerima bantuan seperti subsidi upah, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan menjadi peserta Program Kartu Prakerja.

“Karena ini retraining dan reskilling, bukan bansos lagi,” katanya.

Menko Perekonomian menegaskan, pelatihan Program Kartu Prakerja akan dilaksanakan dengan skema normal dan berdurasi lebih panjang. Yakni hingga 15 jam dibandingkan skema semi bansos yang dilaksanakan secara daring selama 6 jam. Pelatihan secara langsung atau offline akan diselenggarakan terutama untuk bidang-bidang tertentu.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp 2,67 triliun.

“Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp 18 triliun jadi Rp 2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga total kita membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp 1,7 triliun di tahun ini,” kata Airlangga.

Tambahan anggaran tersebut akan disalurkan kepada sekitar 450 ribu orang. Adapun pada 2022, anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp 18 triliun dengan realisasi senilai Rp 17, 84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau terserap 99,12 persen.

Airlangga mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu prakerja. Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.

“Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama di lakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua,” ujar Ketum Golkar.