BERITA

Ketua DPD II Partai Golkar Marten Taha.

Berita Golkar – Partai Golkar Gorontalo menargetkan untuk mempertahankan gelar pemenang saat Pemilu Gorontalo mendatang.

Seperti target yang disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Marten Taha, di Rakerda Golkar Gorontalo berlangsung di Century Beach, Sabtu (21/1/2023).

Marten menargetkan 10 kursi di DPRD Kota Gorontalo dari 30 kursi yang tersedia.

Begitu pun perebutan kursi di DPRD Provinsi Gorontalo, yang saat ini hanya memiliki dua kursi untuk Partai Golkar.

Karenanya, Marten Taha menargetkan untuk menambah satu kursi lagi dari Dapil Kota Gorontalo untuk DPRD Provinsi pada Pemilu Gorontalo 2024 nanti.

Tak hanya itu, Golkar Gorontalo juga menargetkan untuk DPR RI yang pernah diwujudkan oleh provinsi selama dua periode melalui ketua DPD I.

“Kami yakin dua kursi itu akan ada ketambahan 1 di DPR Provinsi, serta kita target dua kursi untuk DPR RI,” jelas Marten, dikutip Senin, (20/2/23).

Rusli Habibie Ketua DPD I Golkar Gorontalo juga menambahkan, Partai Golkar di Kota Gorontalo tentunya sangat dinamis dan bagus.

Sebab, Kota Gorontalo tempat bermukimnya para ketua-ketua Partai Golkar.

“Target-target yang di sampaikan Marten sangat baik. Apalagi jika melihat hari ini Walikota dan Wakilnya dari Golkar juga ketua DPRD Kota dari Golkar tentunya ini jadi modal kita di 2024 ” Tuturnya.

Dengan adanya para pemimpin yang telah memegang Kota Gorontalo, maka hal tersebut menjadi kekuatan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu pun optimis dengan target Kota Gorontalo bisa merebut 10 kursi di DPRD kota.

“Saya percaya 10 kursi itu akan di rebut, bahkan terlampaui, apalagi kalau dilihat kekompakan seperti ini tentu konsolidasi kita akan jalan terus,” tegasnya.

Atas target yang disampaikan pada Rakerda itu, Golkar Gorontalo siap menjaga tahtanya sebagai pemenang di Pemilu Gorontalo 2024 mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin, H Yuni Abdi Nur Sulaiman (tengah).

Berita Golkar – Partai Golkar Kota Banjarmasin saat ini sedang melakukan penjaringan untuk bakal calon anggota DPRD pada pemilihan legislatif pada Pemilu 2024.

Ketua DPD Golkar Banjarmasin, H Yuni Abdi Nur Sulaiman, mengatakan, pada Pileg 2024 pihaknya menarget 10 kursi.

Berkaca pada Pileg 2019, pihaknya sudah mendapat enam kursi di DPRD Kota Banjarmasin.

Serta, saat ini menduduki kursi pimpinan DPRD Kota Banjarmasin sebagai wakil ketua.

“Target kami 10 kursi,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Bapilu DPD Golkar Banjarmasin, Syarifuddin Ardasa, menyebutkan, dari total 45 kursi di dewan, partainya menyiapkan 90 orang yang menjadi bakal calon legislatif.

Bahkan, pihaknya menargetkan paling banyak kaum milenial yang akan maju pada Pileg 2024, yakni sebanyak 60 persen dari kuota.

Sisanya, 20 persen adalah anggota dewan yang sudah pernah duduk. Serta, 20 persen lagi figur tokoh, yaitu pensiunan ASN dan lainnya.

“Kami juga perlu figur ketokohan mereka,” katanya.

Untuk 60 persen milenial, menurutnya, hal ini dilakukan untuk regenerasi. Mereka yang akan menggantikan generasi yang sudah tua.

Ketua DPP Golkar Dave Laksono.

Berita Golkar – Partai Golkar memberikan pendidikan dan pelatihan politik, untuk para bacaleg, kader dan fungsionaris di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini berlangsung di Kota dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu, 19 Februari 2023.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengaku bangga di mana animo dan antusias para peserta pendidikan politik baik bacaleg, kader sangat besar untuk bisa memenangkan partai Golkar dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Ini adalah tahapan baik dan langkah awal yang bagus kita bersama – sama berjuang untuk kemajuan dan kemenangan Partai Golkar di Kota dan Kabupaten Cirebon,” ujar pria yang akrab disapa Kan Dave pada Minggu, 19 Februari 2023.

Dave yang didampingi Ketua DPD Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana, menyampaikan pendidikan politik menjadi langkah awal para kader menjalankan tugas menjelang tahun politik 2024.

“Menjelang tahun politik, kita mencoba untuk menyiapkan formula baru, semua yang sudah mengisi formulir menjadi kader dan bacaleg menjalani tahapan pertama yaitu pemberian pemahaman pendidikan politik, taget 2024, sesuai dengan amanat menginginkan semua kursi dan sapu bersih semua kontestasi, kita harus menang,” ucap Kang Dave.

Dalam dikpol ini juga, kader yang hadir dan dinyatakan lolos akan diberikan sejumlah tugas untuk kemudian dilaksanakan sebagai bagian dari strategi menghadapi Pemilu 2024.

“Tentunya Fokus kita semua sekarang ini ya pemenangan pilpres dan pileg terlebih dahulu, para kader diminta untuk membuat forum atau perkumpulan tentunya sebagai bentuk kesiapan kader melaksanakan mandat yang didapat dari pendidikan politik hari ini, kita harus semangat menang dengan elegan dan baik,” kata Kang Dave.

Kemudian setelah para kader dibekali pendidikan politik tersebut pihaknya optimis hal itu mampu memborong kursi legislatif maupun eksekutif.

“Tentu ini jadi bagian dari strategi, konsentrasi pemenangan Pilpres dan Pileg, untuk itu kader dan bacaleg harus siap dan melaksanakan tugas di lapangan,” imbuhnya.

Apalagi pada ajang kontestasi Pemilu tahun 2024 mendatang akan melibatkan pemilih termuda yaitu generasi Z.

“Nah ini kan ciri Gen z yakni kelahiran 1997 – 2021, kita harus gaet mereka dengan cara yang baik. Mereka adalah cikal bakal penerus kita kedepannya, apalagi gumlah Gen Z melampaui generasi milenial dan tentunya strategi serta komunikasi poliik partai Golkar perlu mengikuti perkembangan tersebut agar kembali menjadi pemenang di ajang Pemilu mendatang,” tegas Dave.

Anggota komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti (tengah).

Berita Golkar – Anggota komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti berharap program Kemensos kepada penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak yatim langsung menyentuh kepada masyarakat dan tepat sasaran.

Demikian disampaikan Endang kepada Parlementaria saat pertemuan tim kunker reses komisi VIII DPR dengan sekjen Kemensos, kepala badan BPKH, serta Asisten Administrasi umum Provinsi Kaltim beserta jajaran, Balikpapan, Jumat (17/2/2023).

“Kita berharap bantuan-bantuan program yang memang itu menjadi amanat undang-undang fakir miskin dan anak terlantar harus menjadi garda depan pemerintah bahwa kehadiran negara hadir di situ melalui penganggaran, urgensinya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat,” kata Endang.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan maksud dan tujuan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Balikpapan sekaligus ingin mengevaluasi sejauh mana pemerintah provinsi Kalimantan dalam penyaluran bantuan dari pusat baik secara efektivitas dan daya guna.

Seperti, apakah dana perimbangan salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK) memang ada multiplier effect, sehingga akan menjadikan pertimbangan oleh komisi VIII DPR dimasa mendatang.

“Kita ingin jawaban dari dari pemerintah Kalimantan timur bahwa nilai bantuan yang diberikan kepada mereka memang ada manfaat yang sangat signifikan karena ada dana alokasi khusus yang memang nilai pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan harapan komisi VIII makanya kita ingin melihat sejauh mana yang ada di Kaltim,” pungkas Endang

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah.

Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendapat penegasan dari Sekretaris Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Suyadi Prawiro, bahwa sekolah-sekolah tidak wajib atau tidak dipaksakan untuk menerapkan atau melaksanakan Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar (KMMB).

Apalagi dalam tinjauan Ferdiansyah saat melakukan kunjungan ke salah satu sekolah di Bali, terdapat keluhan terkait kurikulum itu.

“Dalam kunjungan ini kami mendapat keluhan dari sekolah ini yang notabene merupakan sekolah yang cukup lengkap sarana prasarana dan gurunya, yakni terkait pelaksanaan KMMB. Ini artinya apa? kurikulum tersebut masih menimbulkan banyak masalah di sekolah ini, serta di sekolah lainnya. Karena ini terjadi bukan hanya di sekolah ini saja, tapi juga di sekolah di daerah-daerah lainnya,” ujar Ferdiansyah, Minggu (19/2/2023).

Namun, lanjutnya, dengan pernyataan Sekretaris BSKAP dari Kementerian Pendidikan tersebut, seolah kembali mengingatkan dan menegaskan bahwa sekolah tidak wajib melaksanakan KMMB.

Artinya jika sekolah itu tidak sanggup, diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kurikulum tersebut.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini akan mensosialisasikan pernyataan dari BSKAP Kementerian Pendidikan tersebut ke daerah-daerah.

Pasalnya, dalam prakteknya di lapangan, pihaknya banyak mendapat keluhan dari sekolah-sekolah yang mengaku diwajibkan untuk menjalankan Kurikulum tersebut.

Dijelaskan Ferdi, begitu Ferdiansyah biasa disapa, sejatinya Komisi X DPR RI tidak alergi terhadap perubahan.

Tapi, perubahan tersebut bukan sesuatu yang drastis, melainkan bertahap dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia beserta seluruh aspek di dalamnya.

Hal itu disebabkan banyak daerah belum memiliki infrastruktur yang mendukung untuk sekolahnya menjalankan KMMB tersebut.

Seperti listrik dan jaringan internet yang memadai, fasilitas komputer dan laptop, serta kemampuan guru atau tenaga pendidik untuk menjalankan kurikulum tersebut.

“Sekali lagi ditegaskan, jangan jadikan guru dan siswa kelinci percobaan Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Karena pada akhirnya masyarakat yang kurang paham akan menyalahkan guru atas kondisi tersebut,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno.

Berita Golkar– Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengapresiasi kinerja Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) NTB, khususnya dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi kerawanan yang muncul di wilayahnya.

Hal ini disampaikannya setelah melakukan rapat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN Daerah (Binda), Provinsi NTB, Jumat (17/2/2023).

“Kerjanya sudah cukup baik. Mereka bisa mendalami, mengidentifikasi, dan juga bisa melakukan penanggulangan terhadap potensi-potensi masalah kerawanan yang ada di NTB,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut saat ditemui oleh wartawan.

Disampaikan oleh Dave, pada pertemuan tersebut dibahas mengenai identifikasi kerawanan yang ada di NTB, termasuk mengenai potensi adanya gerakan yang melenceng dari NKRI dan ideologi Pancasila.

Dari identifikasi masalah yang ada, dipaparkan pula penanggulangan dan penanganan yang telah dilakukan.

Tak luput, Komisi I juga membahas proyeksi masalah yang akan terjadi di masa mendatang serta potensi konflik horizontal.

“Lalu juga kita juga membahas tentang situasi NTB pasca pandemi itu bagaimana? Terus juga kesiapan baik dari sisi keamanan atau juga ada sisi infrastruktur dan juga pengamatan BIN kesanggupan ataupun juga potensi penyusupan-penyusupan nah itu juga dipaparkan dan dijelaskan,” tutur legislator Dapil Jawa Barat VIII itu.

Dave menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah gerakan ekstrimis dan dugaan teroris yang ada di NTB. Pada 2022 lalu, terjadi dua kali penangkapan terduga teroris di kawasan NTB, yaitu pada bulan Maret dan Juni tahun lalu.

“Di NTB ini ada beberapa gerakan ekstrimis yang melenceng dari NKRI, teroris itu yang juga bermula dari wilayah NTB. Nah sekarang itu sudah diidentifikasi siapa-siapa saja, pergerakan sejauh mana Narapidan Teroris (Napiter) yang sudah bebas yang berasimilasi dengan masyarakat sudah sejauh apa? Itu semua terus kita monitor jangan sampai ada kejadian-kejadian yang serupa muncul di masa depan,” jelasnya.

Hasil dari pertemuan tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan pembahasan saat Komisi I mengadakan rapat kerja dengan BIN termasuk mengenai kebutuhan anggaran instansi tersebut.

Selain itu, menurut Dave, hasil rapat ini juga bisa menjadi masukan bagi mitra terkait.

“Itu kan ada laporan singkat dan itu akan menjadi bahan untuk kita nanti di dalam raker dengan Kepala BIN. Menjadi bahan juga untuk kita melihat kebutuhan anggaran BIN itu seperti apa? Apa yang perlu ditambah? Apa yang perlu diganti? Atau apa yang perlu diperbaiki? Itulah yang menjadi masukan untuk kerja kita di Komisi I dengan BIN ataupun satu dengan mitra-mitra lainnya,” ujar anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bekasi, Akhmad Marjuki.

Berita Golkar – Golkar Kabupaten Bekasi ingin kembali menjadi pemenang dalam ajang pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024 mendatang.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bekasi, Akhmad Marjuki, mengatakan saat ini sedang menjaring bakal calon anggota legislatif (bacaleg) sebanyak-banyaknya.

“Persiapan bacaleg sama dengan partai lain. Jadi kita sudah menyiapkan 200 persen dari total kursi, nanti tinggal diseleksi tingkat Jawa Barat,” kata Akhmad Marjuki usai menghadiri pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Warga Grand Wisata (FKWGW), Minggu, (19/02/2023).

Golkar Kabupaten Bekasi bakal merekrut bacaleg dari berbagai kalangan. Marjuki tidak menutup kemungkinan ada bacaleg yang dahulu dari partai lain.

“Memang ada beberapa (caleg dari partai lain), karena kan Golkar terbuka untuk siapa saja yang serius untuk mengabdi sebagai anggota dewan Kabupaten Bekasi,” ucap dia.

Namun, pria yang juga mantan pelaksana tugas (plt) bupati Bekasi ini enggan membocorkan nama-nama bacaleg dari partai lain.

“Saya berharap semua fungsionaris bekerja dengan semangat dan terarah, terukur. Target kita 14 kursi, karena Golkar mempunyai tradisi juara di Kabupaten Bekasi. Sepanjang kita kompak dan teamwork itu bisa raih dengan mudah,” demikian kata Marjuki.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady.

Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, memastikan tidak ada korupsi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan program bedah rumah.

Diketahui, hingga tahun ini, melalui aspirasinya sudah ada 10 ribu lebih Kepala Keluarga (KK) di Sulsel yang menikmati program ini.

“Totalnya sudah ada 10 ribu lebih rumah yang mendapatkan bantuan ini. Mulai dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, hingga Kepulauan Selayar,” ungkap Hamka, Minggu, 19 Februari 2023.

Politisi senior Partai Golkar ini menjelaskan, sistem pemberian bantuan tersebut tidak memberikan celah untuk melakukan korupsi.

Dimulai dari tahap pengusulan yang harus diketahui pemerintah setempat hingga kemudian bantuan tersebut ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

“Total bantuannya sebesar Rp20 juta, ditransfer dari rekening pemerintah langsung ke rekening penerima bantuan. Tidak singgah lagi di mana-mana. Jadi, tidak mungkin ada potongan-potongan,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Hamka, akan ada tenaga pendamping yang ditugaskan oleh pihak kementrian. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai regulasi yang ada.

“Sistemnya sudah terbangun sedemikian rupa, sehingga tidak ada celah lagi untuk melakukan korupsi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, tahun ini jumlah penerima bantuan program BSPS ini terus bertambah.

Hampir 2.000 unit, yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, hingga Kepulauan Selayar.

“Saya selalu terharu ketika kunjungan, ada warga yang menangis saking bahagianya menerima bantuan ini. Menghadirkan hunian yang layak bagi mereka. Sudah seperti itulah seharusnya tugas pemerintah,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani optimis TNI bersama Polri mampu membebaskan pilot Susi Air yang sampai saat ini disandera kelompok KKB di Papua.

Dirinya meyakini TNI memiliki strategi yang baik dan terukur agar pendekatan persuasif yang dilakukan berhasil dengan baik tanpa adanya korban jiwa.

“Kami memberikan dukungan moral untuk TNI di lapangan, yang bersama Polri sedang mengupayakan pembebasan pilot Susi Air. Tentu kami optimis berbekal pengalaman dan latihan selama ini, tugas pembebasan bisa diselesaikan dengan baik pada waktunya,” ungkap Christina dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (16/2/2023).

Ditambahkan Christina, bahwa langkah pemerintah dan juga Panglima TNI untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan sandera di lapangan sudah sangat tepat.

“Kuncinya memang persuasif. Jangan sampai jatuh korban yang hanya menimbulkan efek dan dampak buruk bagi solusi masalah Papua,” imbuh Christina.

Terkait video dari kelompok KKB yang beredar luas bersama pilot Susi Air yang disandera kata Christina tidak perlu memancing respon berlebihan.

“Tidak perlu membangun narasi atau reaksi yang berlebihan. TNI saya sangat yakin mampu mengelola situasi dengan baik. Kita sama-sama berharap operasi pembebasan Pilot Susi Air berhasil dengan baik,” pungkas Christina.

Anggota DPR RI Cen Sui Lan berfoto bersama usai melakukan audiensi Perangkat Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Berita Golkar – Anggota DPR RI Cen Sui Lan menerima audiensi Perangkat Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis (16/2/2023).

Pada kunjungan tersebut, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, menyampaikan berbagai aspirasi permohonan peningkatan pembangunan kepada Cen Sui Lan selaku Anggota Komisi V DPR RI.

Usulan-usulan tersebut diantaranya yaitu penanganan banjir, bus sekolah, jalan, air bersih dan semua kebutuhan untuk pembangunan Kota Tanjung Pinang.

Merespon hal itu, Cen Sui Lan saat diwawancarai Parlementaria usai menerima audiensi mengungkapkan telah menerima berbagai aspirasi tersebut.

“Saya dikunjungi Bu Wali dan jajaran, juga dari para Camat dan para Lurah. Usulannya yaitu penanganan banjir, bus sekolah, jalan, air bersih dan semua kebutuhan untuk Tanjung Pinang. Usulan sudah saya terima, sebagian sudah langsung ditindaklanjuti. Karena tugas kita sama-sama membangun Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Cen Sui Lan.

Bahkan, tandas Politisi Fraksi Partai Golkar ini, aspirasi sudah langsung ditindaklanjuti seperti solusi penanganan banjir berupa sumur resapan.

Menurut Cen Sui Lan, satu-satunya solusi dalam penanganan banjir tidak lain memang hanya sumur resapan.

“Untuk penanganan banjir di Tanjung Pinang, saat ini sebenarnya rencananya itu harus dibuat sumur resapan. Terkait sumur serapan, kemarin saya minta data ke Setda, namun nampaknya belum clear. Kalau sudah ada, ajukan ke saya, saya ajukan ke Kementerian PUPR,” tandas Cen Sui Lan.