BERITA

Konferensi Pers pemaparan hasil Musra XIX di Jakarta, Rabu (22/2).

Berita Golkar – Calon Presiden (Capres) dari Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali terpilih menjadi capres yang paling diharapkan masyarakat dalam Musyawarah Rakyat (MUSRA) XIX yang digelar di Sulawesi Tenggara.

Ketua panitia MUSRA, Panel Barus mengatakan sama halnya seperti MUSRA di provinsi Banten, Airlangga menempati posisi pertama sebagai capres yang banyak dipilih.

“Kenapa Airlangga tinggi di Sultra? sama seperti di Musra yang lain misalnya kayak terjadi di Banten, kemudian Pak Airlangga menempati posisi pertama karena ternyata itu ada kaitannya dengan basis tradisionalnya partai yang dipimpin pak Airlangga,” kata Panel saat konferensi pers memaparkan hasil MUSRA di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Panel mengatakan masyarakat menginginkan kriteria dan karakter capres yang jujur dan bersih. Selain itu masyarakat juga ingin capres yang merakyat dan berpendidikan serta profesional.

“Jujur dan Bersih sebanyak 913 suara (58,01%), Merakyat 432 suara (27,45%), Berpendidikan dan Profesional 173 suara (10,99%), Berani, Tegas, dan Berwibawa 28 suara (1,78%), Berakhlak Baik 24 suara (1,52%), Dermawan 3 suara (0,19%), dan Berpengalaman 1 suara (0,06%),” ujarnya.

Panel menjelaskan dari 1.574 pemilih, Airlangga mendapatkan 346 suara atau 21,98 persen sebagai calon presiden harapan rakyat versi Musra.

Disusul Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di urutan kedua dengan jumlah pemilih 298 orang atau 18,93 persen.

Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan ketiga dengan mengantongi 283 suara atau 17,98 persen.

Berikutnya, muncul nama Moeldoko dengan 215 suara atau 13,67 persen. Di urutan kelima, Erick Thohir 127 suara atau 8,07 persen.

Bakal calon presiden NasDem Anies Baswedan juga dipilih relawan Jokowi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mendapat 120 suara atau 7,62 persen.

Kemudian, ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 36 suara atau 2,29 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 25 suara atau 1,59 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 23 suara atau 1,46 persen, dan Ketua DPR RI Puan Maharani 21 suara atau 1,33 persen. Tokoh lainnya yang dipilih total 80 suara atau 5,08 persen.

“Hasil sementara, kasat mata kelihatan untuk posisi capres temen-teman sudah bisa tebak nih kalau temen2 telaten mencatat, itu ada nama Pak Ganjar itu ada nama Pak Airlangga, ada nama Pak Prabowo ada nama pak Jokowi juga,” jelasnya.

Sebelumnya, nama Airlangga telah memenangi MUSRA di empat provinsi yakni di Sulawesi Barat, Banten, dan teranyar di Kalimantan Selatan.

Nama Airlangga juga terus konsisten berada di tiga besar di beberapa wilayah seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Suasana saat Komisi 1 DPRD Kota Tarakan menerima aduan warga soal tanah.

Berita Golkar – Komisi I DPRD Kota Tarakan banyak menerima aduan persoalan tanah dari warga.

Meminimalisir persoalan tersebut, Komisi 1 mengingatkan pentingnya ada patok pembatas.

Hal tersebut, disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tarakan Anas Nurdin, Rabu (22/2/23).

Menurutnya, permasalahan tanah sangat sensitif makanya perlu cermat dan kehati-hatian dalam mencarikan solusi.

“Selama ini kami selalu hearing terkait masalah tanah, karena ada nya saling claim, saling over claim baik antara pemerintah dengan warga, baik antara warga dengan warga itu sendiri,” kata Anas Nurdin.

Anas mencontohkan persoalan tanah antara pemerintah dengan warga, salah satunya yang masuk di kawasan hutan lindung.

Di mana warga yang menggarap juga memiliki legalitas dalam bentuk surat-surat, sedangkan status masuk kawasan hutan lindung.

“Artinya mereka menganggap itu tidak masuk di dalam hutan lindung, sehinggakan banyak mereka yang ditangkap segala macam itu sudah kita panggil, itu salah satu,” jelas politisi Golkar.

Anas menambahkan begitu juga persoalan tanah antara warga dengan warga. Ini sering juga diadukan ke DPRD khususnya Komisi 1. Selain soal batas, juga terkait tumpang tindih kepemilikan alas hak.

“Pada prinsipnya itu kami memanggil kedua pihak untuk mencarikan solusi saja bagaimana, supaya persoalan itu bisa selesai dengan baik dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Sehingga betul-betul persoalan-persoalan seperti itu bisa selesai dengan baik,” pungkasnya.

Anas meminta pemerintah harus jeli dan independen melihat permasalahan tanah.

Apabila masyarakat ingin meningkatkan status tanahnya dan sudah memenuhi aturan serta persyaratan, supaya segera diproses.

Begitu juga jika ada persoalan, agar tidak diproses sebelum diselesaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan alas hak atas tanah.

“Artinya kalau dalam pandangan pemerintah surat menyurat itu sudah sesuai dengan aturan, tidak alasan untuk tidak memprosesnya. Warga kalau sudah ada jual beli dengan notaris bahkan PBB nya sudah terbit, tapi ketika ingin ditingkatkan legalitasnya ke sertifikat dari pihak kelurahan tidak melanjutinya dengan alasan masih ada pihak lain yang mengklaim jadi benar saja,” ujarnya.

Anas menyarankan kepada warga yang tanahnya sudah memiliki alas hak, supaya dipasang pembatas atau patok. Ini untuk menghindari terjadinya penyerobotan tanah dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Pemasangan patok itu sangat penting, pertama bahwa ketika akan dilakukan pengukuran patok-patok itu lah yang menjadi dasar pengambilan titik koordinat. Ini juga memudahkan kalau pengajuan sertifikat akan diproses sepanjang tahapan-tahapan atau prosedur itu sudah memenuhi syarat, tidak ada alasan bagi pemerintah apalagi BPN untuk tidak melakukan proses,” pesannya.

Ketua Komisi III DPRD Gunung Mas, Iceu Purnamasari

Berita Golkar – Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, Ketua Komisi III DPRD Gunung Mas, Iceu Purnamasari mengajak orang tua agar memberikan anak pendidikan seksual anak usia dini.

“Pendidikan seksual untuk anak usia dini yang dimaksud yakni, misalnya mengajarkan anak terkait privasi tubuh, mana bagian tubuh yang boleh dilihat dan dipegang orang lain dan mana bagian tubuh yang tidak boleh dipegang atau dilihat orang lain,” ujar Iceu, Rabu, (22/02/2023).

Orang tua juga bisa menjelaskan mengapa bagian tubuh tertentu tidak boleh dilihat dan dipegang oleh orang lain. Beritahu juga terkait nama-nama organ tubuh beserta fungsinya.

Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa, ajarkan pula pada anak cara-cara melindungi diri jika ada orang yang memaksa ingin melanggar privasi tubuhnya atau melihat atau memegang bagian yang dilarang seperti alat kelamin.

“Misalnya, katakan pada anak jika ada orang yang memaksa ingin melihat atau memegang bagian yang dilarang, mereka bisa menolaknya, berteriak atau mengadukan hal tersebut kepada orangtua atau guru,” terang Iceu.

Iceu perharap, dengan adanya pendidikan seksual anak usia dini tersebut atau memberi tahukan terkait privasi tubuhnya, anak-anak khususnya di Kabupaten Gunung Mas bisa terhindar dari kekerasan seksual.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan inovasi adalah langkah dasar memulai memproduksi konten jika ingin memasuki industri kreatif.

Apalagi, profesi ini sangat diminati kaum milenial.

Politisi perempuan Partai Golkar itu menambahkan industri kreatif saat ini sudah sangat didukung perkembangan ekonomi digital.

“Perkembangan platform e-commerce dan dompet digital merupakan produk utama pendukung perkembangan industri kreatif, jadi untuk memulai membangun industri kreatif saat ini sangatlah mudah,” ujar Meutya Hafid dalam keynote speakernya pada acara webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Konten Kreator: Menjadi Kreatif dan Inovatif di Dunia Digital, Rabu (22/2).

Meutya Hafid mengatakan semua generasi dapat merambah dunia industri kreatif, sektor yang paling banyak diminati adalah konten kreator dan influencer. Bidang industri kreatif sangat diminati karena sangat mudah untuk memulainya.

“Selain itu, pengguna media sosial di Indonesia yang sangat banyak, tentu ini akan memudahkan kita dalam mengembangkan industri kreatif yang sedang dibangun,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terdapat banyak kejanggalan di dalam pasal-pasalnya.

Hal itu berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat meski telah diatur dalam UU KUHP yang baru saja disahkan.

Maka dari itu, menurutnya kejanggalan tersebut perlu diselaraskan antara UU ITE yang saat ini dilakukan revisi dengan UU KUHP tersebut.

“Akan tetapi, karena Undang-Undang ITE sudah diajukan (untuk direvisi). Jadi, harus bisa diselesaikan. Yang penting selaras aja dengan dengan Undang-Undang KUHP,” ungkap Dave ketika ditemui wartawan di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Ia mengaku saat ini Komisi I DPR RI tengah membentuk tim panitia kerja yang khusus menangani revisi UU ITE ini, setelah sebelumnya Komisi I DPR RI bersama pemerintah melakukan rapat kerja.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dave melanjutkan, beberapa poin yang menjadi sorotan dalam pembahasan RUU ITE tersebut, yakni seperti pasal karet, kebebasan berekspresi, kebebasan demokrasi juga perbedaan pandangan pendapat.

Menurutnya, keberadaan pasal-pasal yang ada saat ini membuat masyarakat, bahkan media takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena bisa dilaporkan.

“Nah itulah yang kita perbaiki agar kebebasan berekspresi itu jangan sampai terbelenggu,” tutup politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, Menkominfo RI menyatakan bahwa sesuai Pasal 622 Ayat 1 huruf r dalam UU KUHP, terdapat ketentuan dalam UU ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan tersebut antara lain, Ketentuan pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan dan ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik; Ketentuan pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA; Ketentuan pasal 30 mengenai akses ilegal; Ketentuan pasal 31 mengenai intersepsi atau penyadapan; Ketentuan pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain; Ketentuan pasal 45 ayat 1 ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 1 terkait kesusilaan dan ayat 3 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

Selain itu juga ada Ketentuan pasal 45 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian berdasarkan SARA; Ketentuan pasal 46 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 30 terkait akses ilegal; Ketentuan pasal 47 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan; dan Ketentuan pasal 51 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian AIrlangga Hartarto.

Berita Golkar– Pemerintah telah menaruh perhatian besar pada pengembangan SDM melalui program vokasi salah satunya dengan melakukan revitalisasi pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Koordinasi dan sinergi terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), dan telah diorkestrasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2022.

“Ini adalah “payung” dari kerja sama antara sekolah-sekolah dengan pihak swasta. Terutama revitalisasi untuk pendidikan SMK. Karena pendidikan SMK itu dekat dengan dunia usaha. Oleh karena itu, beberapa program, beberapa indikatif sebelumnya sudah dilakukan seperti kegiatan super tax deduction untuk pendidikan vokasi yang 200% dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan yang namanya matching fund,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Vokasi pada acara Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi & Konferensi TVET Nasional Tahun 2023, Selasa (21/02).

Keberhasilan revitalisasi vokasi juga membutuhkan peran aktif dunia usaha dan dunia industri seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Tentu KADIN satu-satunya organisasi pengusaha yang ada Undang-Undangnya, dan mendapatkan privilege dari Bapak Presiden. Jadi privilege ini jangan disia-siakan. Dimanfaatkan untuk mendukung sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah sumber daripada competitiveness sebuah bangsa. Nah ini yang harus didorong. Sumber daya alam bisa habis, sumber daya manusia tidak ada habis-habisnya,” ujar Menko Airlangga.

Paradigma pendidikan dan pelatihan vokasi harus diarahkan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja termasuk pasar global.

Karena itu, sistem informasi pasar kerja yang komprehensif serta proyeksi kebutuhan ke depan, sangat diperlukan untuk menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan talenta digital untuk menghadapi tantangan digitalisasi dengan mendirikan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0.

Perpres vokasi tersebut juga mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk segera membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) untuk mengoordinasikan dan menyinergikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah bersama dengan KADIN daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga turut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berterima kasih atas dukungan Pemerintah Republik Federal Jerman dalam memajukan sistem vokasi Indonesia melalui Proyek TVET System Reform (TSR) dan berharap akan lebih banyak kolaborasi yang dapat dilakukan dengan mitra internasional. Sehingga dapat mendorong “Vokasi Unggul, Indonesia Maju” sebagai penyemangat dan pemersatu dalam gotong royong membangun vokasi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji.

Berita Golkar – Anggota DPR RI M Sarmuji menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi ledakan dahsyat petasan di Blitar. Akibat ledakan itu 25 rumah hancur rata dengan tanah dan 4 orang meninggal dunia.

“Saya menyampaikan duka mendalam atas korban nyawa yang menimpa saudara kita di Blitar dan korban harta benda karena menyangkut beberapa rumah di sekitarnya, ada sekitar 25 rumah yang rusak,” kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (21/2/2023).

Sarmuji meminta pemerintah hadir untuk menangani para korban luka-luka akibat ledakan petasan tersebut.

“Ada juga yang luka-luka. Kami berharap mendapat penanganan terbaik dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Legislator asal Dapil Jatim VI (Blitar, Kediri, Tulungagung) ini meminta pemerintah daerah dan aparat kepolisian melakukan pengawasan ke masyarakat terkait peredaran petasan, khususnya jelang Ramadan.

“Kami berharap pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk memeriksa potensi-potensi penggunaan bahan petasan secara sembarangan. Apalagi ini ada potensi menjelang bulan Ramadan ada produksi petasan yang masif mengingat di masyarakat, kami masih banyak yang memanfaatkan momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri untuk memproduksi dan menyalakan petasan di hari tersebut,” ujarnya.

“Kepolisian dan pemerintah daerah harus memastikan betul penggunaan bahan petasan tidak digunakan secara serampangan, karena efeknya sangat besar untuk kenyamanan dan keamanan di masyarakat. Kita tidak perlu merayakan Ramadan Idul Fitri dengan cara yang salah dengan bahan peledak sembarangan yang berpotensi menghilangkan nyawa dan beda,” lanjutnya.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini menyebut secara aturan, peredaran petasan di masyarakat sudah dibatasi dan tidak boleh dijual sembarangan.

Sarmuji juga menyebut perlunya peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan apabila ada potensi bahaya terkait home industry yang membuat petasan.

“Dari sisi aturan sebenarnya kan sudah ada aturan yang melarang, cuma barangkali perlu dilibatkan masyarakat setempat untuk terlibat aktif memberi aduan apabila di sekitar mereka ada potensi dan produksi petasan di masyarakat sekitarnya,” jelasnya.

“Karena kalau terjadi sesuatu masyarakat sekitar yang dirugikan. Kesadaran masyarakat untuk lapor ke aparat desa, kepolisian, harus dipantik bahwa ada risiko yang berpotensi terjadi sesuatu yang berdampak negatif kalau ada rumah produksi petasan yang berbahaya,” tandasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengakui survei Litbang Kompas menjadi gambaran dalam menilai perilaku pemilih jelang Pemilu 2024.

Tak hanya itu survei ini juga menjadi bahan untuk konsolidasi Partai jelang Pemilu 2024.

Ace masih ingat sebelum Pemilu 2019, survei Litbang Kompas menempatkan Golkar di angka 7 persen dan 8 persen. Kemudian hasil Pemilu 2019, Golkar mendapat 14 persen.

“Karena itu hasil dari survei Kompas ini tentu akan dijadikan sebagai satu cerminan untuk kami terus berjuang menaikkan elektabilitas, konsolidasi dan mendorong para kader memiliki semangat yang tinggi,” ujar Ace di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Selasa (21/2/2023).

Lebih lanjut Ace menilai, kenaikan elektabilitas Golkar tidak terlepas dari peran dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kabinet Indonesia Maju.

Peran Airlangga sebagai Menko Perekonomian dalam mendorong pemulihan ekonomi membuat publik melirik Partai Golkar.

Terlebih dalam survei Litbang Kompas terkait tingkat kepuasan publik dalam kinerja ekonomi juga menunjukkan angka yang positif.

Menurut Ace jika kinerja Airlangga di kabinet Indonesia Maju tidak signifikan, maka yang menjadi taruhan adalah partai politik yang ada di belakangnya.

“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi akan seiring juga dengan upaya Ketua Umum kami sebagai menko memengaruhi elektabilitas partai,” ujar Ace.

Ace menambahkan kinerja Airlangga di Kemenko Perekonomian yang dinilai positif oleh publik menjadi sebuah keputusan Golkar untuk mencalonkan Airlangga sebagai Capres di 2024.

Walaupun belum deklarasi secara resmi di koalisi, tapi pilihan Golkar mencalonkan Airlangga sebagai capres ini diyakini dapat meningkatkan elektabilitas partai menuju Pemilu 2024.

“Saya kira harus dipastikan pemerintahan Jokowi sampai 2024 harus sukses, karena taruhannya partai politik pendukungnya,” ujar Ace.

Diketahui hasil survei Litbang Kompas terbaru, Golkar mendapat 9,0 persen. Elektabilitas Golkar naik 1,1 persen dari survei sebelumnya pada Oktober 2022 yakni 7,9 persen.

Tapi hasil terbaru elektabilitas Golkar ini masih lebih rendah dari survei Litbang Kompas pada Juni 2022. Partai yang dipimpin Airlangga Hartarto saat itu mendapat 10,3 persen.

Suasana saat penyerahan hadiah gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ).

Berita Golkar – Pemerintah Kabupaten Serang memulai gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Serang ke-53 tahun 2023, Selasa (21/2/2023). MTQ tahun ini digelar di Kecamatan Kramatwatu hingga Jumat (24/2).

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menekankan tujuan utama MTQ adalah untuk penguatan, pemahaman dan pengamalan Al Quran, terutama bagi para pemuda.

“Selain ajang lomba, yang lebih penting lagi, masyarakat Kabupaten Serang bisa membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur’an. Ini adalah syiar Islam, syiar Al-Qur’an, tidak semata untuk mengejar juara dan menang,” kata Tatu dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2/2023).

Tatu menyatakan MTQ tingkat Kabupaten Serang juga harus menghasilkan qari-qariah yang bisa mewakili Kabupaten Serang ke tingkat Provinsi Banten dan nasional.

Namun, lanjutnya, tujuan yang lebih utama adalah agar semua umat Islam di Kabupaten Serang bisa membaca Al-Qur’an.

“Ke pelosok-pelosok jangan sampai ada masyarakat Kabupaten Serang yang tidak mengaji. Ini tugas kita semua, bersama para ustaz, para alim ulama, dan para dewan hakim yang duduk di sini,” tegas Tatu.

Ia berharap jika semua pihak memperkuat implementasi isi Al-Qur’an di tengah-tengah masyarakat, karakter dan akhlak anak-anak Kabupaten Serang bisa menyaring dampak globalisasi.

“Sekarang sudah era globalisasi, hal positif dan negatifnya ada. Benteng keimanannya dengan terus kita perkuat pemahaman dan pengamalan Al Quran. Harus kita jaga generasi masa depan yang akan menjadi estafeta pengisi pembangunan,” tutur Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten itu.

Terkait target MTQ tingkat Provinsi Banten, ia tetap mematok delegasi Serang bisa juara umum.

“Kita belum pecah telur, kita masih di urutan kedua. Mudah-mudahan, bisa menjadi juara umum lagi. Semangatnya, terus untuk juara umum,” cetus Tatu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Aceh, Drs. H. Teuku Muhammad Nurlif, S.E.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Aceh, Drs. H. Teuku Muhammad Nurlif, S.E., menyatakan kondisi perpolitikan di Aceh saat ini berjalan dinamis.

“Memberikan harapan-harapan yang baik ke depannya,” kata TM Nurlif.

Hal itu disampaikan TM Nurlif selepas acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia, Amsi dan Hiwasi Provinsi Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh 2022-2027, di Asrama Haji, Banda Aceh, Selasa malam, 21 Februari 2023.

Ia berharap, Pemilihan Umum (Pemilu) ke depan di Aceh menjadi Pemilu yang bisa berjalan dengan demokratis dan berkualitas.

“Kemudian bisa menghasilkan anggota legislatif yang juga memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya, sekaligus bisa mencari solusi terhadap kesulitan yang dialami oleh rakyat. Barulah kita masuk ke tahap Pilkada selanjutnya,” katanya.

Parlok sebagai mitra strategis

TM Nurlif menyebutkan, Golkar Aceh selalu menyambut baik dengan kehadiran partai politik lokal (Parlok) yang ada di Aceh.

“Itu akan menjadi mitra dalam hal memperbaiki dan membuat kualitas perpolitikan di Aceh menjadi lebih baik,” ujarnya.

Kata TM Nurlif, Golkar Aceh melihat Parlok di Aceh selama ini sebagai mitra strategis.

Bahkan, sebut TM Nurlif, pada Pemilu 2024 mendatang Insya Allah Partai Golkar Aceh akan memiliki calon gubernurnya sendiri.

“Saya kira bukan hanya Golkar, semua partai mungkin bercita-cita untuk mempersiapkan kader menjadi calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota,” paparnya.

Menurut dia, semua partai tentu akan menyiapkan kadernya sebagai calon wakil gubernur, calon wakil bupati dan calon wakil wali kota.

TM Nurlif menyampaikan, kriteria calon gubernur dari Partai Golkar yang pastinya sudah memahami apa roadmap Aceh ke depan.

“Sekarang misalnya, stunting begitu tinggi di Aceh, anak-anak atau generasi kita bisa tumbuh tidak sehat,” terangnya.

Masukan strategis terhadap revisi UUPA

Terkait Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), TM Nurlif menyebutkan Partai Golkar Aceh tidak hanya mensosialisasikan semata, tetapi ikut berperan memberikan masukan-masukan strategis untuk revisi UUPA.

“Yang pertama pasti mana yang sudah baik dilakukan penguatan. Mana yang belum baik diperlukan perbaikan. Maka kita diskusi, menyerap aspirasi dari masyarakat dan dari semua pemangku kepentingan,” ujarnya.

Partai Golkar, tambah TM Nurlif, berharap proses revisi UUPA berjalan dengan berkualitas, memenuhi aspirasi masyarakat, kemudian dapat diimplementasikan dengan baik untuk kepentingan rakyat.