BERITA

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Anggota DPRD Jawa Barat Ade Puspitasari (tengah).

Berita Golkar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Golkar Ade Puspitasari melaksanakan kegiatan Reses II Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (16/2).

Selama sehari, dua lokasi dikunjunginya dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, yakni wilayah Kelurahan Padurenan dan Cimuning yamg ada di wilayah Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

Selain kalangan tokoh masyarakat dan kaum emak-emak, reses ini juga dihadiri perwakilan dari Kantor Kecamatan Mustikajaya dan Kelurahan Padurenan.

Selain itu juga terlihat Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Mustikajaya Doddy Sukmawirawan bersama jajarannya dan segenap pengurus Partai Golkar Kelurahan Padurenan.

Kehadiran Ade Puspitasari disambut antusias oleh kalangan masyarakat yang mayoritasnya merupakan kaum perempuan.

Bukan dengan tangan kosong, politisi perempuan yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi ini memberikan paket sembako gratis kepada para konstituen seusai kegiatan.

Ajang reses ini dirangkai dengan dialog interaktif yang langsung dimanfaatkan masyarakat dengan menyampaikan ‘curhat’ dan usulan terkait program pembangunan yang dibutuhkan lingkungan.

Selain usulan pembangunan infrasruktur, ada juga kalangan masyarakat yang menyampaikan usulan tentang pengadaan mobil ambulans atau mobil jenazah, armada pengangkut sampah, serta insentif untuk kader Posyandu, pengurus RT dan RW.

Saat diajak berbincang seusai giat reses, Ade Puspitasari menjelaskan kegiatan reses di wilayah Padurenan ini merupakan lokasi kelima yang susah dikunjunginya.

“Target ada delapan lokasi, ini yang kelima dan setelah ini saya akan gelar reses di wilayah Kelurahan Cimuning,” ungkap Ade yang bertugas di Komisi III DPRD Provinsi Jabar.

Ade menyatakan kegiatan Reses Putaran II kali ini fokus dilaksanakan seluruhnya di wilayah Kota Bekasi.

“Saya ingin fokus memberikan kontribusi untuk membangun peradaban dan kemajuan Kota Bekasi,” ujar putri dari mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ini.

Ade lalu mengungkapkan upayanya untuk berjuang merealisasikan usulan dan aspirasi yang disuarakan masyarakat.

“Ini sudah menjadi tekad saya sebagai wujud tanggung jawab dalam mengemban tugas dan amanah kepada masyarakat yang menjadi konstituen saya,” pungkasnya.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe saat melakukan pemantauan harga bahan pokok, di Pasar Lakessi, Jumat (17/2/2023).

Berita Golkar – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Lakessi, Jumat (17/2/2023).

Kunjungan Walikota dua periode itu didampingi Asisten I, Kadis Perdagangan, Inspektur, Plt Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Kadis PKP, Sekretaris Satpol, dan beberapa stakeholder lainnya.

Taufan Pawe menjelaskan, dirinya dengan jajaran pemerintahannya turun memantau langsung kondisi harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Lakessi.

“Ada beberapa kebutuhan pokok yang memang sangat naik melonjak, seperti beras yang harga normal sebelumnya itu Rp8.500 dan sekarang sudah tembus Rp11.500,” ungkapnya.

Menurut Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini lonjakan harga beras tersebut tentu memberatkan seluruh masyarakat, sehingga harus segera dilakukan tindakan penanggulangan yang tepat.

“Mudah-mudahan dalam waktu singkat saya perintahkan instansi terkait untuk melakukan operasi pasar atau pasar murah,” katanya.

Bukan tanpa alasan, lanjut Taufan Pawe, saat ini merupakan momentum yang memberatkan bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak banjir pada 18 November 2022 dan 1 Februari 2023.

“Sehingga kenaikan harga ini menjadi sesuatu yang harus cepat kita tanggulangi dan dicari solusinya agar supaya daya beli masyarakat bisa tetap terjangkau,” jelasnya.

“In Sya Allah, saya dengan Dinas terkait dan asisten 1 akan melakukan evaluasi agar supaya semua situasi dan keadaan kebutuhan sembilan bahan pokok masyarakat ini bisa terkendali dengan baik,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) menyetujui biaya haji yang harus dibayarkan jemaah Rp 49.812.700.

Jumlah biaya haji itu turun dari usulan awal Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yakni Rp 69.193.733.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan turunnya usulan itu berkat kerja keras Komisi VIII DPR.

“Menurunnya BPIH dari yang diusulkan Kementerian Agama RI sebesar Rp 98.893.909 dengan beban diberikan kepada jamaah haji sebesar Rp 69.193.733 per jemaah atau 70% dan dibayarkan melalui nilai manfaat Rp 29.700.175, berkat kerja keras Komisi VIII DPR RI,” kata Ace dalam keterangannya, Rabu (15/2/2023).

Ace menyebutkan pihaknya bersama Kemenag telah melakukan efisiensi di beberapa komponen haji sehingga biaya yang harus ditanggung jemaah bisa turun.

Dia mengatakan komponen itu adalah penerbangan, pemondokan, hingga konsumsi.

“Melakukan efisiensi di beberapa komponen biaya haji, terutama komponen penerbangan, pemondokan atau hotel, konsumsi, dan komponen lainnya,” ucapnya.

Selain itu, Ace menyatakan formulasi pembayaran haji yang telah disepakati saat ini adalah jemaah 55,3% dan 44,7% diambil dari nilai manfaat. Nilai manfaat itu, menurut dia, diambil dari dana yang dikelola BPKH.

“Formulasi pembiayaan haji menjadi 55,3% dibayar jamaah dan 44,7% diambil dari nilai manfaat. Nilai manfaat ini diambil dari tahun berjalan dan akumulasi nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” ujarnya.

Biaya Haji Turun Jadi Rp 49,8 Juta

Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR selesai menggelar rapat panja biaya haji 2023.

Pemerintah bersama legislator menyepakati biaya haji yang harus dibayarkan jemaah sebesar Rp 49.812.700.

“Sudah dapat kita simpulkan rapat panja kita ini, setuju?” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).

“Setuju,” ucap forum rapat.

Ketua Komisi III DPRD Gunung Mas Iceu Purnamasari.

Berita Golkar – Ketua Komisi III DPRD Gunung Mas Iceu Purnamasari memberikan tanggapan terkait kasus pencabulan bocah berusia dua tahun oleh tetangganya di Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

“Kami turut prihatin dengan adanya kejadian kekerasan seksual pada anak tersebut dan kami harap, orangtua menjadi lebih waspada,” ujar Iceu, Jumat, (17/2/2023).

Ia berharap tidak ada lagi kejadian kekerasan seksual seperti di Kecamatan Kahayan Hulu Utara itu.

“Ini menjadi pembelajaran kita semua, dan ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan banyak pihak, mulai dari orang tua, lingkungan hingga pemerintah,” terangnya.

Politisi Partai Golkar itu berpesan kepada para orang tua untuk lebih waspada ketika akan menitipkan anak-anak mereka kepada orang lain.

Sebab kata Iceu, pelaku kekerasan seksual bisa saja orang-orang terdekat yang tidak disangka-sangka bisa melakukannya.

Selain itu, dia juga berharap orangtua lebih peka terhadap lingkungan sosial di sekitar.

Jangan sampai, karena orang tua tidak peka dengan lingkungan, anak-anak dititipkan kepada orang yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol yang mana orang dengan kondisi demikian bisa melakukan apa pun karena kesadarannya terganggu.

“Jika memungkinkan anak diajak, sebaiknya diajak, namun jika orang tua bepergian dan terpaksa meninggalkan anaknya di rumah, pastikan anak berada di lingkungan yang aman dan bersama orang yang tepat,” tukasnya.

Untuk diketahui, Kapolres Gunung Mas AKBP Asep Bangbang Saputra mengatakan bahwa pada Rabu, 25 Januari 2023 pihaknya menerima laporan kasus pencabulan yang terjadi pada Selasa, 24 Januari 2023.

Korbannya yakni anak berusia kurang lebih dua tahun yang dicabuli oleh tetangganya sendiri di Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

“Peristiwa terjadi ketika orang tua tidak ada di rumah dan keterangan tersangka, dia mengakui motif melakukan tindakan pencabulan anak di bawah umur tersebut karena saat itu di bawah pengaruh minuman beralkohol,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska.

Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska meminta BPOM meningkatkan pengawasan obat sirup untuk anak dalam mengantisipasi munculnya kembali kasus gagal ginjal akut.

“Setiap obat yang akan beredar harus diperiksa ulang oleh BPOM,” ujarnya kepada wartawan, Jakarta , Kamis (16/2).

Menurut Darul, BPOM tidak boleh percaya begitu saja kepada dokumen dan self assesmen pabrik obat.

“BPOM tidak boleh percaya begitu saja pada dokumen dan self assesment oleh pabrik obat,” tegas Darul yang berasal dari Dapil Sumatera Barat 1.

Darul juga meminta Kemenkes agar melakukan evaluasi menyeluruh penyebab terjadinya gagal ginjal akut.

“Pemerintah perlu evaluasi dan mencari penyebab terjadinya gagal ginjal akut,” pintanya.

Selain itu, Darul juga mendorong Kemenkes dapat melaksanakan putusan yang telah disepakati dengan Komisi IX DPR.

Kesepakatan itu yakni pemerintah agar menuntaskan kasus hukum yang terkait obat sirup yang bermasalah, BPOM agar meningkatkan pengawasan obat dan memberikan santunan kepada keluarga korban gagal ginjal akut.

“Selain itu, Kemenkes harua terus melakukan pemgawasan jika masih ditemukan kasus gagal ginjal akut,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry (kanan), Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi (kiri).

Berita Golkar – Bisnis kuliner non-halal biasanya terkendala karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Muslim.

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry menerangkan harus ada kesempatan dan ruang untuk UMKM memproduksi makanan non-halal. Tidak boleh dibatasi dan juga harus diakomodir.

Supaya jelas, produsen wajib mencantumkan non-halal atau kandungan bahan dasarnya dari babi.

“Menurut saya, UMKM diberikan kesempatan yang luas untuk kembangkan usahanya, kalau usaha-usaha dengan produk non-halal juga diberikan ruang dan kesempatan, tidak dibatasi, tetap bisa diwajibkan mencantumkan bahan produk tersebut adalah produk non-halal,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi menuturkan UMKM yang menjual produk olahan babi bisa melakukan penjualan.

Tidak ada larangan, asalkan dicantumkan label non-halal. Makanan dengan olahan babi banyak diburu di Jawa maupun kota-kota besar.

Untuk membedakan dengan makanan lainnya semestinya ada label kandungan bahan babi atau tulisan non-halal.

”Kan harus saling menghormati kan antar umat beragama. Yang penting dicantumkan non-halal,” terang Politikus Golkar ini.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid mengatakan, digitalisasi memberikan peluang bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang.

Sebab menurut Meutya Hafid, ruang digital merupakan wadah terjadinya interaksi dan pertukaran informasi antar pengguna di dunia digital.

“Ruang digital merupakan peluang bagi pelaku-pelaku UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya domestik tetapi juga Internasional,” kata Meutya dalam keynote speaker-nya pada acara webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Strategi Pengembangan UMKM Melalui Media Sosial, Kamis (16/2/2023).

Meutya Hafid menyebut ke depan, semua jenis bisnis tanpa terkecuali harus berbasis digital untuk bertahan.

“Ketika semua manusia mendapatkan informasi dari digital, maka sulit untuk bisnis bertahan ketika dia tidak memasuki ranah digital” ujarnya.

Politisi senior Partai Golkar mengatakan promosi atau pemasaran digital bisa dilakukan melalui media sosial, lalu jualan di marketplace, pakai jasa endorsment melalu relasi, kenalan, keluarga, ataupun influencer lokal.

“Tinggal bagaimana kita selaku pelaku UMKM menyesuaikan dengan target pasar yang kita tuju,” ucapnya.

Dia berharap anak muda bisa menjadi pelopor wirausaha yang dapat menumpahkan ide kreatifnya dengan memanfaatkan ruang digital.

“Oleh karena itu, semua anak muda harus berpikir kreatif dan menumpahkan ide kreatif kita dalam bentuk usaha diruang digital,” ungkap Meutya.

Webinar via zoom yang diselenggarakan DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diikuti 250 mahasiswa dari wilayah Sumatera Utara dan sebagian wilayah Jabodetabek menghadirkan Pengusaha Hidroponik dari Sumatera Utara, Mardhi Wardiansyah dan Fasilitator UMKM Micromentor Indonesia, Aulia Arfan.

Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar bersama Sekertaris DPD Partai Golkar Jakarta, Basri Baco (tengah).

Berita Golkar – DPD Partai Golkar DKI Jakarta sudah menyalakan mesin partainya untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Di antaranya dengan memberikan pembelakan kepada para saksi yang nantinya akan bertugas di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta pada Pemilu 2024.

Adapun pembekalan diberikan oleh Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar.

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan sudah ada sekira 60.000 saksi dari Partai Golkar yang siap dikerahkan di seluruh TPS di Jakarta pada Pemilu 2024.

Mereka dikerahkan tak hanya untuk Pemilu dan Pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024 tapi juga untuk ajang Pilkada serentak pada November 2024.

“Dari sini nanti akan ada training kurang lebih kepada 60 ribu saksi karena prediksi jumlah TPS untuk 2024 itu jumlahnya ada 30 ribu,” ujar Basri Baco usai memberi materi pembekalan kepada para saksi Partai Golkar di kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).

Basri menjelaskan dibentuknya Badan Saksi Nasional lantaran berdasarkan pengalaman di pemilu sebelumya para saksi yang dikirim ke TPS belum memiliki kemampuan yang cukup tentang tugas mereka.

Untuk diketahui, saksi di TPS ini memiliki hak yang cukup istimewa.

Sebab, mereka berhak mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS.

Saksi di TPS juga dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para saksi berhak untuk mendapat salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU.

Mereka berhak juga atas salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

“Selama ini kan saksi belum pernah diurus maksimal sehingga kita buatkan badan untuk mengurus agar maksimal sehingga semua saksi itu juga bisa cari suara untuk Golkar,” papar Basri.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar berharap apa yang dilakukan hari ini bisa menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Untuk itu dia mengajak masayakat untuk berperan aktif bersama partai Golkar mensukseskan Pemilu Serentak 2024.

“Para Kader Partai Golkar yang akan mendapatkan mandat sebagai saksi dalam pemilu hendaknya bisa membantu suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak 2024 supaya berjalan Jujur dan adil.

Tagline BSN ini yakni isi TPS, jaga pemilih, jaga TPS, jaga suara harus dilaksanakan dengan serius dan benar.

“Di mana Partai Golkar DKI Jakarta menggunakan tagline Nyalakan Mesinmu,” kata Zaki.

Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Berita Golkar – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya merawat serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

Terlebih menurutnya saat ini kondisi perdamaian dunia terus bergejolak.

Ia menjelaskan rilis Institut Ekonomi dan Perdamaian (Institute for Economics and Peace) mencatat indeks perdamaian global terus memburuk dan mengalami penurunan hingga 3,2 persen selama kurun waktu 14 tahun terakhir.

Namun, Jajak Pendapat Litbang Kompas dalam rangka Hari Toleransi Internasional 16 November 2022 melaporkan 72,6 persen responden menilai masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai toleransi.

Bamsoet bersyukur nilai toleransi beragama dan politik di Indonesia dinilai masih cukup tinggi. Namun ia tetap mengingatkan pentingnya menjaga nilai toleransi ini.

“Meski begitu kita tidak boleh lengah. Tantangan untuk menjaga nilai toleransi tidak ringan, terutama toleransi beragama dan toleransi politik yang senantiasa berpotensi menggerus kohesi kebangsaan kita,” ungkap Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (15/2/2023).

“Karena itu, dalam Mukernas BEM PTNU Se-Nusantara nanti, perlu ditegaskan agar generasi muda bangsa bisa senantiasa menjunjung tinggi toleransi dalam setiap sektor kehidupan,” tegasnya.

Dalam pertemuannya dengan pengurus BEM PTNU Se-Nusantara di Jakarta, Bamsoet mengungkapkan intoleransi menyebabkan kebebasan beragama di seluruh dunia mengalami tekanan.

Ia pun mengungkapkan latar belakang ditetapkannya Hari Toleransi Internasional setiap tanggal 16 November oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurutnya, hal ini berangkat dari kenyataan sikap intoleransi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama, yang menjadi ancaman untuk disikapi bersama oleh komunitas global.

“Banyak negara termasuk negara-negara maju di Eropa, masing-masing pernah mengalami masa di mana kekerasan atas nama agama menjadi bagian dari sejarah kelam. Karena itu, sangat penting untuk senantiasa mengkampanyekan sikap toleransi yang juga dibarengi dengan moderasi dalam kehidupan beragama,” jelas Bamsoet.

Bamsoet mengaku pihaknya sedang mendorong komitmen global untuk menjaga semangat perdamaian.

Terlebih konflik bersenjata masih terus berkecamuk di belahan bumi yang lain.

“Tidak hanya perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan ratusan ribu korban tewas dan puluhan juta warga mengungsi, melainkan juga di beberapa negara lainnya yang hingga saat ini masih berjibaku menghadapi konflik,” ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Pengurus BEM PTNU Se-Nusantara antara lain Presidium Nasional Wahyu Al Fajri, Sekretaris Nasional Khabib Al-Fatach, Ketua Lembaga Sosial Sufyan dan Ketua Lembaga Pendidikan Irham Ar.

Ketua DPC MKGR Kabupaten Jombang Maya Novita.

Berita Golkar – Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) Kabupaten Jombang, Jawa Timur sangat percaya diri menjadi sayap partai pendulang suara besar Pemilu 2024.

Ketua DPC MKGR Kabupaten Jombang Maya Novita mengatakan MKGR akan menjadi pendulang suara dan penompang kemenangan Partai Golkar pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang.

Ia memiliki misi memenangkan suara partai hingga ke tingkat desa.

“Dengan tangung jawab ini saya akan membesarkan MKGR dan membantu mendukung suara Golkar. Harapan saya suara Golkar lebih banyak lagi dengan meningkatkan kegiatan yang positif yang bisa untuk meningkatkan suara Golkar,” tandas Maya Novita sekaligus Anggota Komisi C DPRD Jombang beberapa waktu lalu

Ormas MKGR merupakan pendiri Partai Golkar. Maka dari itu, setiap proses konsolidasinya perlu mengikutsertakan Partai Golkar.

Hal itu tidak lain untuk menopang kemenangan Partai Golkar pada kontestasi politik mendatang.

“Kita di Ormas MKGR sebagai organisasi kemasyarakatan sebagai pendiri Partai Golkar mampu sebagai penopang kebesaran Partai Golkar,” ucapnya.

Untuk itu, Maya mengajak semua kader Ormas MKGR terlibat mensosialisasikan agenda Partai Golkar di tengah masyarakat.

Tujuannya, untuk menguatkan langkah konsolidasi partai Golkar dengan Ormas MKGR.

“Kader Ormas MKGR perlu terlibat menjadi fungsionaris di struktur tingkat kabupaten. Di mana ormas MKGR bisa mewarnai caleg dari Partai Golkar,” pungkasnya.