BERITA

Anggota DPR RI dapil Kepulauan Riau Fraksi Partai Golkar, Cen Sui Lan bersama Pemkab Natuna saat meninjau kawasan rumah pengganti korban longsor di Serasan, Kabupaten Natuna.

Berita Golkar – Anggota DPR RI dapil Kepulauan Riau, Cen Sui Lan, terus mengawal kebijakan rumah pengganti korban longsor di Serasan, Kabupaten Natuna.

Selain berkoordinasi dengan Dirjen Perumahan, ia juga telah turun ke Cianjur meninjau hunian serupa bakal dibangun di Serasan nantinya.

Seperti Serasan, korban gempa bumi di Cianjur beberapa waktu lalu juga direlokasi dan mendapatkan rumah pengganti.

Cen Sui Lan pekan lalu, turun ke Cianjur melihat langsung kondisi lokasi relokasi dan model bangunan dengan desain tahan gempa tadi.

Seperti di Cianjur, nantinya rumah pengganti juga tinggal huni, alias full furniture.

“Saya terus menerima laporan progres pembangunan rumah korban longsor Serasan dari Pak Iwan Suprijanto, Dirjen Perumahan,” ungkap Cen Sui Lan, anggota Fraksi Golkar DPR dari Kepri, Selasa (28/3/2023).

Menurutnya, Ditjen Perumahan bertanggung jawab mengurus rumah pengganti di Serasan.

Hunian tetap, alias Huntap berkonsep RISHA, tadi akan diberikan kepada 150 kepala keluarga korban longsor di Serasan, awal Maret lalu.

Pemkab Natuna akan menyediakan lahan relokasi seluas 11 hektare dengan dua hektare menjadi calon lokasi relokasi nantinya.

Selain cepat pendiriannya, karena bersifat bongkar pasar, rumah pengganti korban longsor di Serasan juga ramah lingkungan. Kementerian PUPR mengklaim hunian juga dikembangkan menjadi hunian dua lantai.

Cen Sui Lan usai turun melihat kondisi longsor di Serasan bersama dengan Menteri PUPR dan Menko PMK mengatakan hunian nanti dikirim dari Palembang, Sumatera.

Seperti diketahui, Senin (6/3/2023) menyusul hujan lebat bencana longsor menerjang Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan.

Puluhan warga meninggal dunia, satu kampung tertimbun longsor dan puluhan rumah terkubur longsoran.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Lukum Diko.

Berita Golkar – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Lukum Diko, meminta pemerintah agar memperbaharui atau melakukan update untuk masyarakat yang akan dimasukan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, DTKS tersebut sungguh penting bagi masyarakat yang kurang mampu.

Karena ada beberapa keluhan yang juga menjadi catatan, yakni tentang santunan duka yang tidak bisa dicairkan karena yang meninggal tidak terdata dalam DTKS.

“Makanya pemerintah desa ini harus menseriusi itu untuk segera memasukkan masyarakat ke DTKS. Namun yang harus dimasukkan harus yang masuk kriteria juga. Jangan yang mampu dimasukkan di DTKS,” ujarnya, saat ditemui di ruang komisi 2 DPRD Gorut, Selasa (28/3/2023).

Ia meminta dinas terkait juga lebih proaktif, karena banyaknya keluhan yang ada terkait bantuan atau santunan yang tidak diterima karena tidak masuk dalam DTKS. Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak tahu soal DTKS.

“Sehingga ini memerlukan peran aktif dari pada pemerintah desa sebagai garda terdepan untuk mensosialisasikan, memperkenalkan, memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya masyarakat yang tidak mampu masuk dalam DTKS ini,” jelasnya.

Selain tentang santunan duka, adapun bantuan tahun 2023 ini untuk UMKM yang telah diusulkan ada kurang lebih 30 persen yang ditolak karena tidak masuk dalam DTKS.

“Padahal menurut dari tim verifikasi, itu mereka layak, dari hunian yang mereka tempati, dan wawancara mereka dari masyarakat tentang pendapatan perhari dan perbulan, usaha mereka apa itu layak,” jelas Lukum.

“Namun dari segi aturan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak masuk dalam DTKS,” imbuhnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Hasan Busyairi.

Berita Golkar – Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, M Hasan Busyairi sarankan pemerintah kota (Pemko) setempat dan pihak terkait, masif lakukan sosialisasi dan edukasi kepada kaum usia muda, ikut serta mendaftar sebagai peserta dalam program BPJS Kesehatan.

Menurut Hasan, saat ini Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi dimana sebagian besar penduduknya berusia muda dan produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020 perkiraan jumlah pemuda (16-30 tahun) sebesar 64,50 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia.

Bahkan di Provinsi Kalteng sendiri, dikatakannya memiliki sekitar 27,94 persen generasi muda dari total populasi penduduknya, sehingga ia menyayangkan jika masih banyak pemuda yang belum memiliki pengetahuan dan kesadaran ikut serta dalam program BPJS Kesehatan.

“Generasi muda adalah mayoritas populasi di Indonesia, demikian pula di tempat kita di sini. Namun kesadaran dan pemahamannya tentang urgensi menjadi peserta dalam program BPJS Kesehatan saya pikir masih perlu digencarkan sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda,” ujarnya.

Untuk itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mendorong agar pihak eksekutif maupun BPJS Kesehatan untuk berkolaborasi dengan unsur masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang kepemudaan.

Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi.

Berita Golkar – Kalangan DPR menyoroti kasus viralnya istri pejabat Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang hobby memamerkan gaya hidup hedon.

Padahal seharusnya, sebagai istri pejabat harus bisa menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat, yang penuh dengan keprihatinan nasional.

“Ya tentu ini sangat memprihatinkan,” kata Anggota Komisi V DPR RI,  Muhammad Fauzi di Jakarta, Selasa, (28/03/2023).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa sebagai seorang pejabat harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat dengan menjadi teladan.

Pejabat yang memiliki jabatan publik harus lebih berhati-hati dalam memposting segala sesuatu di media sosial.

“Dalam konteks inikan sebagai pejabat dan kebetulan kita yang sedang dipercaya harusnya bisa memberikan contoh untuk masyarakat supaya masyarakat bisa terinspirasi oleh kita yang memiliki jabatan di ruang publik,” tuturnya.

Menurutnya, untuk meminimalisir kegaduhan sebaiknya para pejabat yang saat ini sedang bertugas lebih hati-hati lagi bila memposting di medsos.

“Saya juga gak paham apakah ini lagi trend di medsos apakah ini terencana atau memang diambil oleh orang lain nah ini juga kita gak tau tapi yang terpenting sekarang harus lebih bijak lagi kalau main medsos,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melayangkan panggilan kepada Muhammad Rizki Alamsyah, salah seorang pegawai di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub beserta istrinya yang viral akibat pamer kekayaan di media sosial.

Rizki diketahui menjadi Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Anggota Komisi VII DPR RI yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar DIY Drs. H. Gandung Pardiman, MM mendukung sepenuhnya penindakan tegas Kapolda DIY Irjen pol Suwondo Nainggolan terhadap pelaku kejahatan jalanan.

Serta pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meminta agar para pelaku kejahatan jalanan ditindak tegas.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar daerah Pemilihan (Dapil) DIY Gandung sangat prihatin dengan masih maraknya aksi kejahatan jalanan di wilayah DIY apalagi di bulan suci Ramadhan.

“Saya mendengar masih adanya aksi kejahatan jalanan di DIY, itu yang membuat saya sangat prihatin dan lebih miris lagi sebagian besar pelakunya dibawah umur,” ujar Gandung Pardiman dalam keterangan persnya, selasa (28/3/23)

Ditegaskannya juga, pada bulan Februari lalu dirinya keluarkan pernyataan DIY perlu darurat aksi kejahatan jalanan.

Terbukti aksi kejahatan jalanan masih marak terjadi di DIY. Diantaranya di Kota Yogyakarta, kemudian Gunungkidul terjadi tawuran dan Bantul.

“Kemarin dari 15 pengeroyokan yang di tangkap di Kota Yogyakarta, sembilan diantaranya masih dibawah umur, persoalan ini sangat serius,” tegasnya

Menurutnya fenomena ini harus disikapi dengan serius, perlu penanganan dari semua pihak, baik dari pemerintah, kepolisian, masyarakat maupun dari pihak keluarga.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Kepolisian DIY yang dengan cepat dalam menangkap pelaku kejahatan jalanan,” ujarnya

Gandung Pardiman menyatakan bahwa dirinya pernah dialog dengan Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo dan membicarakan maraknya aksi kekerasan jalanan.

“Pak Kapolda tahu betul pokok permasalahan dan cara untuk menangani aksi kekerasan jalanan oleh anak-anak Remaja. Sehingga roadmap Kapolda perlu didukung semua pihak,” tegas Gandung Pardiman.

Selain itu, Anggota DPR RI komisi VII dari Partai Golkar ini juga  mendukung penuh statemen Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X agar pelaku ditindak dengan tegas. Serta himbauan dari Sultan perlu ditindaklanjuti oleh masyarakat.

“Khususnya keluarga yang memiliki anak remaja untuk lebih serius memperhatikan anak–anaknya agar tidak terjerumus pergaulan yang salah dan terlibat aksi kejahatan jalanan,”pesan Gandung

Menurut nya untuk menekan maraknya aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja maupun anak–anak diperlukan gerakan bersama.

“Maka dari itu gerakan bersama ini diperlukan dan melibatkan semua kalangan masyarakat untuk memberantas aksi kejahatan jalanan,” pungkas Gandung Pardiman.

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun.

Berita Golkar – Komisi XI DPR RI memberikan perhatian serius pada sistem cegah dini atau early warning Kementerian Keuangan, dalam mencegah skandal para pegawainya, yang belakangan bermunculan dan menjadi sorotan publik.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyinggung berbagai kasus yang menjerat pegawai hingga pejabat Kementerian Keuangan.

Legislator Partai Golkar itu mencontohkan kasus Gayus Tambunan, Angin Prayitno dan terbaru Rafael Alun Trisambodo. Ketiganya adalah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Misbakhun mengatakan, ketiga contoh kasus tersebut baru berhasil terungkap akibat faktor eksternal bukan internal Kemenkeu.

“(Kasus) Gayus itu bukan diungkap oleh internal tetapi seorang yang namanya Susno Duadji yang lagi bertarung di antara internal polisi. Kemudian kasus Angin Prayitno itu dibuka oleh dukun,” kata Misbakhun.

“Kemudian kasus RAT ini terbuka karena media sosial, yang membuka kasus anaknya,” sambungnya dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Bagi Misbakhun, tiga kasus besar yang terungkap dari peran eksternal itu, menimbulkan pertanyaan soal kerja sistem pencegahan yang dibangun Kementerian Keuangan.

“Kenapa sistem yang berada di Kemenkeu sekarang tidak bisa menjadi alat deteksi dini?” demikian Misbakhun.

Anggota DPRD Kalsel Syarifah Rugayah, saat bersama pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banjar.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Syarifah Rugayah bergegas mengumpulkan pelaku usaha yang ada di dapilnya Kabupaten Banjar untuk mengikuti sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal.

Hal tersebut dilakukan pasca Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan seluruh produk baik makanan atau minuman sudah bersertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 mendatang.

Pasalnya, berdasarkan catatan himpunan pengusaha mikro dan kecil Indonesia atau Hipmikindo Kabupaten Banjar, dari sekitar 200 anggotanya, belum separuhnya yang sudah tersertifikasi halal.

Melalui sosialisasi Perda tersebut, Rugayah menyisipkan sosialisasi dan langsung melakukan verifikasi terhadap produk milik para pelaku usaha untuk diusulkan mendapat label halal.

“Saya ingin agar seluruh produk makanan dan minuman yang sebagian besar bercirikan khas banjar bisa dikonsumsi secara aman,” ujarnya.

Bukan hanya itu, kata politisi Partai Golkar Kalsel ini bahwa sertifikasi halal juga diharapkan mampu menunjang perekonomian warga melalui sektor pariwisata di Kabupaten Banjar, menyusul hampir seluruh produk UMKM juga diperjualbelikan di Pasar Terapung Lok Baintan.

“Kali ini, kami sosialisasikan Perda sekalian juga memberikan informasi untuk peserta terkait sertifikasi halal karena kita ingin semua UMKM bersertifikasi halal supaya menambah kepercayaan konsumen,” ucapnya.

Sementara, narasumber kegiatan, Ketua Hipmikindo Kabupaten Banjar, Hj Sampurnawati menginginkan selain untuk pelestarian budaya dan kearifan lokal, Perda tersebut juga dapat membantu pelaku usaha yang ada di kawasan Lok Baintan.

“Karena dalam Perda itu juga mengatur pelestarian tradisi dan kearifan lokal seperti pasar terapung untuk meningkatkan adat istiadat sehingga bisa berkembang baik dan dijadikan tempat wisata sehingga mereka banyak ketemu orang luar dari Perda ini bisa membantu UMKM ini,” ucapnya.

Kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 mendatang akan dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.

Kewajiban sertifikasi halal sendiri berlaku bagi seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, maupun industri besar.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Berita Golkar – Guna meningkatkan sektor pariwisata Bumi Batiwakkal, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menyebut pembenahan fasilitas pendukung di objek wisata perlu dilakukan.

Ia menilai, jika fasilitas pendukung memadai, tentu akan memberi rasa kepuasan kepada wisatawan.

Pasalnya, ketersediaan sarpras penunjang akan memberi kenyamanan kepada pengunjung.

“Kalau ingin Pulau Maratua menjadi wisata mendunia, tentu harus ada pembenahan. Misal seperti fasilitasnya, karena Maratua sasaran wisatawannya bukan hanya lokal saja melainkan mancanegara,” ungkapnya, Senin (27/3/2023).

Syarifatul juga menyoroti masih adanya titik blankspot di pulau terluar Indonesia itu. Hal tersebut dikatakannya harus menjadi catatan.

“Jaringan telekomunikasi atau internet itu dilengkapi. Apalagi Pulau Maratua ini sudah cantik dari alamnya. Tinggal dipoles,” katanya.

Selain itu, dirinya juga menyebut bahwa kendaraan untuk wisatawan perlu dilengkapi.

Baik untuk pengunjung yang berwisata maupun melakukan giat kedinasan.

“Kami mendukung jika ada pengadaan bus angkutan. Karena Maratua jadi destinasi wisata andalan Kaltim. Banyak agenda pemerintah yang dilaksanakan di Maratua,” terangnya.

Hal itu diungkapkannya karena saat wisatawan membeludak, kendaraan yang tersedia sangat terbatas.

“Kalau ada sarana angkutan, itu sangat membantu wisatawan. Apakah dikenakan biaya, itu akan membantu pemasukan kampung,” imbuhnya.

Selain fasilitas pendukung, lanjutnya, peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga perlu dilakukan.

“Perlu juga dilakukan pembinaan bagi pelaku wisata sesuai standar internasional,” katanya.

Kendati demikian, Politikus Golkar itu juga mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi harus ada pembinaan bagi pelaku wisata yang sesuai dengan standar internasional,” tandasnya.

Panitian dan peserta Gema Permata Ramadan foto bersama di Masjid Jabal Husna, Kompleks Bumi Permata Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Senin (27/3/2023).

Berita Golkar – Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong mengapresiasi acara Gema Permata Ramadan yang digelar di Masjid Jabal Husna, Kompleks Bumi Permata Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Senin (27/3/2023).

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan hal positif dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan religius.

“Kegiatan seperti ini patut disemarakkan sebagai upaya memberi ruang bagi anak-anak untuk berkarya dan menimba ilmu, sekaligus menghindari anak-anak dari perbuatan negatif yang cenderung membahayakan,” ujar Andi Kartini.

Menurut dia, dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan positif, maka akan memperkecil ruang bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan negatif.

“Misalnya balapan liar bisa diminimalisasi dengan melibatkan anak-anak muda dalam kegiatan amaliah Ramadan,” kata dia.

Menurut Andi Kartini, anak-anak muda diberi ruang untuk terlibat dalam kegiatan amaliah Ramadan, misalnya, mengikuti lomba-lomba islami. Panitia penyelenggara juga berasal dari kalangan anak muda.

“Dengan demikian ruang untuk berkarya dan unjuk diri dalam hal positif bagi anak-anak muda semakin terbuka lebar,” imbuh Andi Kartini.

Ketua Golkar Sinjai itu meminta orang tua bisa menjadi teladan dan panutan bagi anak-anak muda sehingga tidak kehilangan arah.

Caranya, kata dia, memberi tuntunan yang jelas dan bimbing dengan baik.

Peran orang tua, lanjut ibu lima anak ini, sangat penting dalam menciptakan generasi kuat dan berkarakter.

“Momentum Ramadan kali ini, mari dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membimbing dan membina anak-anak menjadi generasi hebat dan bertakwa,” pinta Andi Kartini.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto membuka diskusi ‘Golkar & Partai Tengah: Dialektika Partai Golkar dalam Transformasi Politik’ yang digelar Golkar Institute, Selasa (28/3/2023).

Berita Golkar—Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Ia mengatakan, saat ini Golkar menjadi partai yang bertekad melakukan transformasi digitalisasi pada semua aspek.

Menurut Airlangga, transformasi yang dilakukan partai berlambang pohon beringin adalah untuk memaksimalkan pelayanan publik sesuai doktrin karya kekaryaan.

Untuk merealisasikan doktrin karya kekaryaan ini, Golkar menyiapkan dua aspek penting dalam pelayanan publik, yakni pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini dinilai sebagai fondasi menyambut bonus demografi yang akan diterima Indonesia dalam beberapa tahun kedepan.

“Dua-duanya Golkar siapkan, yaitu melalui Golkar Institute dan Yellow Clinic. Dengan doktrin tersebut, tentu Partai Golkar adalah orientasinya pada pemecahan masalah atau problem solving. Dan juga sebagai partai berideologi pembangunan, berideologi partai tengah,” tutur Airlangga saat membuka diskusi ‘Golkar & Partai Tengah: Dialektika Partai Golkar dalam Transformasi Politik’ yang digelar Golkar Institute, Selasa (28/3/2023).

Menurut Airlangga, untuk mengimplementasikan ideologi pembangunan, Golkar akan menyumbangkan pemikiran dalam pembahasan Undang-undang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengaku, saat ini pemerintah masih menyiapkan rancangan RPJMN 2025-2045 yang akan segera dimasukkan ke DPR RI.

“Saya minta Fraksi Partai Golkar untuk berkonsentrasi memberikan masukan. Sehingga pembangunan kedepan akan berkesinambungan, target-target pembangunan menjadi jelas, dan prioritas pembangunannya juga sudah digariskan dalam RUU RPJMN periode 2025-2045,” ujar Airlangga.

Ketum Golkar menargetkan, RUU RPJMN dapat dibahas dan selesai pada September 2023. Ia mengaku RPJMN ini akan menjadi platform yang akan dijalankan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden di periode mendatang.

Golkar sukses menciptakan mesin politik yang tercanggih dan terbagus di Indonesia.

Associate Professor dari University of New South Wales (UNSW) Sydney David Reeve menilai transformasi yang dilakukan Partai Golkar membuat partai yang saat ini dipimpin Airlangga Hartarto ini memiliki mesin politik tercanggih di Indonesia. David Reeve menuturkan, kiprah Golkar menjadi partai yang paling kaya pengalaman.

“Selama proses pengalaman Golkar itu, Golkar sukses menciptakan mesin politik yang tercanggih dan terbagus di Indonesia,” tutur David yang juga peneliti sejarah Golkar dari Australia.

Ia mengatakan, jika partai politik pada awal Reformasi harus memulai dari nol agar bisa mengakar di masyarakat, Golkar sudah memiliki mesin politik yang mengakar di banyak sektor.

“Golkar sudah ada mesin yang canggih dan efektif, tapi ada kagetnya disitu karena kemenangannya bukan hanya karena idenya, tapi karena canggihnya mesinnya,” tegas David Reeve.

Sebab, menurut David, ideologi Golkar di awal pendiriannya, Golkar adalah gabungan dari golongan-golongan fungsional yang disebut golongan kekaryaaan. Golongan ini terdiri dari banyak unsur, mulai dari buruh, tani, wanita, hingga pemuda.