BERITA

Legislator Golkar Arsyad Serahkan Sembako ke Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Sungai Pandan


Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), H. Muhammad Arsyad Aryadi, S. Pd, menyerahkan sembako untuk warga korban terdampak banjir.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), H. Muhammad Arsyad Aryadi, S. Pd, menyerahkan sembako untuk warga korban terdampak banjir.

Penyerahan bantuan sembako tersebut, dilaksanakan di rumah anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar setempat, Desa Rantau Karau, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten HSU, Minggu (26/3).

HM Arsyad Aryadi, yang juga sebagai Ketua PK Partai Golkar Babirik, mengatakan, ratusan sembako yang kami serahkan ini, sebagai bentuk empati dan kepedulian kami kepada warga yang mana pada banjir, rumah mereka terendam air.

“Dengan adanya bantuan sembako ini, setidaknya dapat meringankan beban warga untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan menilai harga sembako yang kami berikan, namun bantuan ini sebagai bentuk empati dan kepedulian serta keprihatinan kami kepada warga yang merasakan sekali terdampak banjir.” tuturnya.

Sementara salah seorang warga menerima bantuan sembako tersebut, Abdul Halim, dari Desa Banyu Tajun Dalam, mengatakan, dia mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD dari dapil HSU III, atas bantuan nya ini

“Adanya bantuan sembako dari anggota dewan ini, setidaknya bantuan ini dapat meringankan beban kami dalam memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadan. Kita patut memberi acungkan jempol pada Arsyad ini,” ucapnya.

Puteri Komarudin Tekankan Upaya Indonesia Lindungi Perempuan Dari Kejahatan & Kekerasan Siber


Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Komarudin

Berita Golkar – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Komarudin tekankan upaya Indonesia untuk melindungi perempuan dari kejahatan dan kekerasan siber.

Menurut Puteri, perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan siber. Di Indonesia, satu dari sepuluh perempuan bahkan telah mengalami salah satu bentuk kekerasan siber sejak usia 15 tahun.

“Dari tahun 2020-2021, misalnya, Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah aduan kekerasan siber hingga 83 persen. Angka ini bahkan belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan maupun masuk proses peradilan. Artinya, jumlahnya bisa lebih besar lagi,” ungkap Puteri, dikutip Jumat,(24/3/23).

Organisasi parlemen dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) telah menyelenggarakan Sidang ke-146 di Manama, Bahrain, pada 11-15 Maret 2023.

Sebagai delegasi DPR RI yang hadir pada forum ini, Srikandi Milenial Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mengungkapkan upaya Indonesia untuk melindungi perempuan dari kejahatan dan kekerasan siber.

Puteri mengingatkan kepada anggota parlemen negara sahabat bahwa legislator berperan penting untuk memastikan diadopsinya kerangka hukum yang komprehensif dan holistik, utuh atau tidak terpisah-pisah.

Peraturan yang diterbitkan harus memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, yang dimulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bagi korban.

“Contohnya, di Indonesia kami sudah mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengkriminalkan berbagai bentuk kekerasan siber sebagai kekerasan seksual yang disebut Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi. Serta mengatur pula “pasal jembatan” yang menghubungkan kekerasan seksual dalam UU lain, seperti KUHP, UU Pornografi, sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga, dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi korban,” tutur Puteri yang juga menjabat sebagai Anggota Biro Perempuan Parlemen IPU mewakili Grup Asia Pasifik.

Putri sulung Ketua DPR RI ke 17, Ade Komarudin ini juga membeberkan keistimewaan UU TPKS yang memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat untuk menghapus atau memutus akses konten kekerasan seksual.

“Kita tahu kekerasan siber itu sifatnya mudah menyebar secara cepat melalui internet. Bahkan, dapat meninggalkan jejak digital yang dapat mengganggu proses pemulihan bagi korban. Sehingga, melalui kewenangan ini, kita dapat menjaga kepentingan korban untuk menghentikan jejak digital tapi tetap menjaga akses untuk proses hukum. Karena itu, kita dorong parlemen sahabat untuk juga segera membentuk undang-undang terkait kekerasan siber terhadap perempuan dan segera evaluasi kerangka hukum masing-masing,” pungkas Puteri yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini.

Khemal Nasery Minta Pemko Palangka Raya Jaga Stabilitas Pangan Selama Bulan Ramadan


Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, H. M. Khemal Nasery.

Berita Golkar – Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, H. M. Khemal Nasery meminta kepada pemerintah kota (Pemko) untuk menjaga stabilitas pangan selama bulan Ramadan.

Menjaga stabilitas pangan menurutnya adalah, memastikan atas stok kebutuhan pokok aman selama bulan Ramadan, sehingga masyarakat bisa nyaman dalam membeli kebutuhan pokok untuk sahur dan berbuka.

Selain stok, Pemko Palangka Raya tentunya juga harus berupaya meredam agar harga kebutuhan pokok di pasaran tidak melonjak tinggi, terlebih di bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri biasa harga kebutuhan pokok melonjak.

“Saya minta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bisa menyiapkan strategi dan terobosan – terobosan agar stabilitas stok dan harga pangan di Kota Palangka Raya bisa aman,” katanya, Kamis, (23/03/2023).

Lebih lanjut legislator asal Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengungkapkan, stabilitas harga dan stok tentunya terus di perhatikan, agar saat perayaan hari raya Idul Fitri masyarakat bisa merayakannya dengan baik.

“Untuk mencegah terjadinya kenaikan harga dan stok kosong di pasaran, saya juga meminta partisipasi dari masyarakat Kota Palangka Raya agar tidak melakukan panic buying selama bulan ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri,” pungkasnya.

Iqram Bhari Himbau Warga Pohuwato Waspada Terhadap Peredaran Uang Palsu


Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan.

Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan menghimbau agar masyarakat Pohuwato selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu.

Himbauan tersebut disampaikan Akbar buntut dari ditangkapnya salah satu masyarakat Pohuwato yang diduga mengedarkan uang palsu pecarahan Rp 50.000.

Apalagi kata Akbar, di bulan suci ramadan ini perputaran uang cukup meningkat sehingga, akan menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pengedar uang palsu.

“Saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pohuwato untuk lebih waspada peredaran uang palsu. Masyarakat harus lebih waspada dan teliti dalam memeriksa keaslian uang sebelum melakukan transaksi,” ujar Akbar, dikutip Jumat (24/03/2023).

Terakhir anggota DPRD dari Fraksi Golkar itu menyampaikan agar, masyarakat sejatinya sudah harus mengenali ciri-ciri uang palsu.

Bahkan kata Akbar, jika kemudian masyarakat menemukan adanya peredaran uang, untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib.

“Terakhir saya mempaikan kepada masyarakat, apabila mendapati uang palsu, jangan ragu melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang agar, dapat ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Ratu Ria Maryana Dorong Perempuan Melek Politik


Ketua KPPI Kota Serang yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana.

Berita Golkar – Ketua KPPI Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengatakan bahwa kegiatan yang pihaknya lakukan bersama dengan DP3AKB Kota Serang itu, sangat penting untuk dilakukan guna memastikan pembangunan di Kota Serang benar-benar berperspektif gender.

Ria menuturkan, salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik.

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya penguatan hak politik dan pendidikan politik bagi perempuan diutamakan.

“Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki kekuatan dan penyadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan, atas marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya,” ujarnya.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang itu, garis besar tujuan keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik adalah ikut menentukan arah perkembangan dan pembangunan.

Namun, tujuan itu sekilas terhalang oleh dogma yang acapkali didengar saat ini.

“Dogma itu bahwa politik adalah mainstream-nya laki-laki, politik sarat dengan kekerasan, politik menghabiskan biaya, atau politik itu kejam. Dogma semacam ini berkontribusi pada rendahnya minat perempuan terjun dalam dunia politik,” tegasnya.

Menurut Ria, hakikat dari politik adalah menghadirkan kebajikan, keadilan, kesejahteraan dan keamanan bersama melalui kekuasaan.

Apabila perempuan dapat melihat dan memahami dunia politik secara benar, Ria menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan akan meningkat.

“Perempuan akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga dapat berperan dan berkontribusi dalam memperjuangkan nasib perempuan Indonesia melalui berbagai kebijakan, baik di parpol maupun melalui politik anggaran di parlemen,” tuturnya.

Melalui pendidikan politik pun menurut Ria, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan indeks pemberdayaan gender. Salah satunya ialah meningkatkan keterwakilan perempuan politik.

“Dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan bidang politik, maka kita perlu meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pendidikan politik bagi perempuan potensial. Hal ini sangat diperlukan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran politik perempuan,” ungkapnya.

Melalui Bimtek yang pihaknya lakukan, diharapkan para perempuan yang menjadi peserta, akan memperoleh informasi yang tepat dari sumber-sumber yang kompeten, berkaitan dengan dunia politik. Sehingga, perempuan tidak lagi alergi untuk terjun ke dunia politik.

“Untuk itu perempuan harus didorong baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, agar kelak yang bersangkutan mempunyai posisi tawar yang tinggi. Karena itu penting dilakukan kaum perempuan, mengingat dunia politik erat kaitannya dengan pembangunan,” ucapnya.

Dave Laksono Dorong TNI-POLRI Tak Segan Menindak KKB


Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong agar TNI-Polri tak segan menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera Pilot Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY, Kapten Philips Max Mehrtens.

Pasukan di bawah komando Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bahkan diminta menyerang kelompok perusuh pimpinan Egianus Kogoya dengan kekuatan penuh. Apalagi, KKB Papua tidak sungkan membunuh warga sipil.

“Kepada mereka yang melakukan penyerangan dan pembunuhan wajib diserang dengan kekuatan full,” kata Dave kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/3).

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar ini menyesalkan gerak pemerintah khususnya TNI-Polri yang lamban membebaskan Kapten Philips.

Penyanderaan Pilot Susi Air itu bahkan masih berlangsung hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginjakkan kakinya ke Bumi Cenderawasih kemarin.

“Memang ini sudah berlarut cukup panjang. Bahkan Presiden sudah hadir kembali ke Tanah Papua,” kata dia.

Kendati begitu, Dave mengaku masih optimistis jika TNI mampu menyelesaikan persoalan ini.

Militer di bawah kepemimpinan Yudo diyakini akan menggunakan seluruh peralatan dan personel yang ada untuk membebaskan Kapten Philips.

“Saya masih yakin TNI mampu membebaskan Kapten Phillips dengan peralatan dan personel yang ada. Persuasif tetap dikedepankan, karena kelompok teroris ini bersembunyi di belakang warga sipil,” tegas dia.

Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru bernama Kapten Philips Max Mehrtens menjadi korban penyanderaan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Penyanderaan itu setelah pesawat yang dikemudinya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua, pada 7 Februari 2023.

Melkiades: Komisi IX DPR Desak Menkes & DJSN Perbaiki Peta Jalan Implementasi KRIS JKN


Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Berita Golkar – Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional yang diwakili oleh Ketua Majelis Kehormatan DJSN dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Senin (20/3/2023) di Senayan, Jakarta.

Sejumlah keputusan penting dihasilkan dalam rapat tersebut di antaranya, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJNS) agar memperbaiki peta jalan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN berdasarkan hasil evaluasi yang menyeluruh atas piloting implementasi KRIS.

“Perbaikan tersebut dengan tetap memperhatikan kesiapan Rumah Sakit, pembiayaan Rumah Sakit, iuran peserta dan dampak terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan,” sebut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Melki Laka Lena menyebut, desakan Komisi IX DPR itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan seiring dengan implementasi KRIS.

“Khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Kami di Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan usulan penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2023,” katanya.

Ketua DPD I Partai Golkar NTT itu menambahkan, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan pemetaan kesiapan Rumah Sakit secara riil dan objektif dengan melibatkan berbagai asosiasi Rumah Sakit.

“Kami juga mendesak DJSN sebagai leading sector dalam penyusunan kebijakan KRIS, mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan perbaikan yang masif atas pelayanan obat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendukung penuh penambahan manfaat promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan JKN berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), khususnya layanan skrining 14 penyakit secara bertahap,” jelas Melki Laka Lena.

Sesuai Arahan Ketum Airlangga, Golkar Sulut Ingatkan Kader untuk Safari Ramadan


Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut, Raski Mokodompit.

Berita Golkar – Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut Raski Mokodompit meminta seluruh kader Partai Golkar untuk menindaklanjuti arahan Ketua Umum Airlangga Hartarto agar dapat melakukan safari Ramadan.

Raski yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Sulut itu menuturkan, safari Ramadan tersebut harus dilakukan oleh seluruh Fraksi Partai Golkar di DPRD yang ada di 15 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara.

“Safari Ramadan ini, salah satunya bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ungkap Raski Kamis, (23/3/2023).

Momentum Ramadan 1444 Hijriah kata Raski, harus dimanfaatkan untuk turun langsung ke masyarakat dan bisa memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024.

“Seluruh fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten/Kota, agar masuk ke masyarakat dan melakukan safari di masyarakat sehingga aspirasi masyarakat diserap maksimal,” terang Raski.

Raski juga menyampaikan selamat menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah dan mendoakan seluruh umat Islam agar diberi kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan serta dapat menjadi manusia yang lebih bertakwa.

Taufan Pawe Serahkan Bantuan Korban Bencana Alam di Parepare


Foto penyerahan bantuan oleh Wali Kota Parepare, Taufan Pawe didampingi para jajaran pimpinan bersama warga penerima bantuan.

Berita Golkar – Pemerintah Kota Parepare menyalurkan bantuan keuangan kepada para Korban bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Parepare, pada Februari 2023 yang lalu.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, bantuan tersebut dilakukan beberapa tahapan yang ada, termasuk melakukan pendataan, Verifikasi Lapangan hingga Verifikasi melalui BPK.

“Bantuan ini dilakukan setelah melalui beberapa proses tahapan yang ada, termasuk di dalamnya verifikasi lapangan dan juga hasil konsultasi dari BPK,” katanya.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini, menjelaskan, bantuan itu juga dilakukan demi meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam di Kota Parepare.

“Saya memang target kemarin bagaimana bantuan ini bisa dilakukan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam sebelum bulan suci Ramadan, ini dilakukan demi meringankan beban masyarakat,” paparnya.

Wali Kota Parepare dua Periode ini, menjelaskan, kalau pihaknya menyalurkan bantuan tersebut dilakukan langsung kepada rekening Penerima bantuan, sehingga tidak ada lagi penyaluran tunai yang bisa saja terjadinya kesalahan penyaluran.

“Penyaluran bantuan tersebut kami lakukan juga melalui bantuan non tunai atau melalui rekening masing-masing, kami juga lakukan ini sebagai bentuk taat asas dan taat anggaran, sehingga semua kita lakukan betul-betul keterbukaan publik,” jelasnya.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung Wali Kota Parepare Taufan Pawe, didampingi Wakil Wali Kota Parepare Pangerang Rahim, Sekda Kota Parepare Iwan Asaad, serta para Kepala SKPD, Asisten staf ahli serta Camat dan Lurah se Kota Parepare, yang digelar di lapangan Indoor Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Rabu 22 Maret 2023.

Golkar Banyuwangi Gelar Buka Bersama dengan Ratusan Tukang Becak


Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono, mengawali Bulan Suci Ramadan dengan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Kegiatan sosial yang dilakukan yakni menggelar buka bersama dengan ratusan tukang becak di Hotel Mahkota, Kecamatan Genteng, Kamis (23/3/2023) petang.

Selain diajak berbuka puasa bersama. Para tukang becak itu juga diberikan sarung, kaos dan uang tunai oleh Ruliyono.

“Total ada 100 tukang becak yang menjadi sasaran di awal puasa ini. Acara dilanjutkan dengan penyantunan anak yatim piatu,” jelas Ruli sapaan akrabnya.

Menurutnya, para tukang becak se-Banyuwangi tersebut sebelumnya diundang untuk acara buka bersama.

Setelahnya, mereka diberikan kain sarung untuk perlengkapan sholat agar digunakan dalam menjalankan ibadah di bulan puasa selama satu bulan.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi setiap tahun tersebut dalam rangka menyemarakkan Bulan Suci Ramadan.

“Kami mengawali kegiatan sosial bulan puasa tahun ini, memang sasarannya tukang becak. Tapi ini bertahap. Untuk berikutnya warga kurang mampu lainnya. Karena ada ribuan sarung yang saya siapkan dan akan dibagikan hingga menjelang Lebaran,” ungkapnya.

Ruli menambahkan, tersebut dengan tujuan ikut membahagiakan para sopir becak dalam menghadapi puasa, dan meningkatkan rasa kepedulian Golkar kepada masyarakat di Banyuwangi.

“Aksi sosial ini tidak lain merupakan wujud perhatian Golkar Banyuwangi terhadap warga membutuhkan. Semoga bisa bermanfaat dan meringankan beban saudara kita,” ujarnya.

Scroll to top