BERITA

PD KPPG Kabupaten Kuningan saat membagikan paket takjil gratis.

Berita Golkar – Ratusan supir angkot, serta ojek online dapat paket takjil gratis dari para perempuan Golkar yang tergabung dalam PD KPPG (Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar) Kabupaten Kuningan, Minggu. (2/4/23).

Sebanyak 300 paket takjil itu, dibagikan organisasi sayap Partai Golkar itu di Jalan Sudirman (tepatnya depan BNI) Kuningan mulai pukul 15.00 WIB.

Paket takjil yang diberikan, mulai dari teh gelas, roti, kurma sampai makanan ringan lainnya.

Ketua KPPG Kuningan Saw Tresna Septiani didampingi Sekertaris Mamah Salamah mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar di Bulan Ramadhan.

“Sumber anggaran kegiatan ini dibiayai kas KPPG dan partisipasi pengurus dan anggota,” ujar anggota DPRD Kabupaten Kuningan tersebut.

Kegiatan sendiri, nampak diikuti oleh para pengurus dan anggota. Mereka membagikan paket takjil secara langsung pada pengendara yang lewat di area tersebut.

Nampak, para pengendara dan penerima takjil sumringah menerima paket takjil dari KPPG.

Meskipun belum sampai ke rumah, atau ada potensi menunggu hujan hingga belum sampai rumah, mereka tetap bisa berbuka puasa tanpa khawatir harus merogoh kocek.

Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro.

Berita Golkar – Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro meminta Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono dapat lebih aktif bersinergi dan berkomunikasi dengan Komisi II terkait progres pelaksanaan penyelenggaraan IKN.

Menurut Agung, hal ini penting, karena Komisi II sebagai mitra Kepala Otorita IKN mempunyai ruang lingkup tugas, satu diantaranya adalah mengenai pemerintahan dalam negeri.

”Kalau sudah Kepala Otorita ini ada tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan, apapun sepanjang masih dalam wilayah kedaulatan NKRI, mitra dari pemerintahan dalam negeri itu ada dengan komisi II. Sehingga progress report perkembangan pelaksanaan dari penyelenggaraan IKN, pemerintahan mulai dari persiapan pembangunan harus setidaknya kita sama-sama ada pembahasan di komisi II ini ke depan,” jelas Agung dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Kepala Otorita IKN di Gedung Nusantara II, di Jakarta, Senin (3/4/2023).

Agung juga mengungkapkan pihaknya terbuka, terlebih keduanya merupakan mitra dalam bekerja.

”Mudah-mudahan pimpinan Otorita ini tidak alergi dengan teman-teman komisi II, yakin dan percaya teman-teman komisi II Tidak galak seperti teman-teman komisi lain. kita bersahabat. tetapi juga bapak jangan sampai melupakan teman-teman komisi II karena aspek pemerintahan dalam negeri ada di sini,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Disisi lain, Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini meminta terkait persoalan-persoalan yang ada di IKN, termasuk persoalan tanah agar segera diselesaikan dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak dan tetap dilaksanakan dengan secara cermat, sesuai aturan regulasi yang ada.

”Persoalan tentang tanah dan lain lain, saya hanya titip saja, mana yang merupakan wilayah kedaulatan adat dan juga ada berapa yang mungkin sudah dikuasai oleh pengusaha, sipil, atau warga negara yang merupakan hak milik, hal-hal terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka mohon tetap dilaksanakan dengan secara cermat, sesuai aturan regulasi yang ada. Kami tetap berbaik sangka, selamat bertugas dan nanti kita mohonkan ada progress report dari itu,” tutupnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, H.M. Salim Fakhry, S.E., MM.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, H. M. Salim Fakhry, S.E., MM., mengajak komponen masyarakat agar berperan aktif membantu pihak pemerintah dan penegak hukum menghancurkan aksi mafia pupuk bersubsidi di Aceh Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela pembukaan acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Angkatan ke-3, Wilayah koordinasi pembangunan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, di Kantor DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara, Minggu (2/4).

“Demi kepentingan rakyat dan petani kecil, saya siap bergabung menghancurkan mafia pupuk bersubsidi yang masih nekat dan masih ketagihan mempermainkan pupuk bersubsidi di Aceh Tenggara,” ujar Fakhry disertai aplaus dari ratusan petani yang menjadi peserta bimtek.

Kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk urea bersubsi yang terjadi selama ini dan sulit dihentikan, jelas sangat mengecewakan petani dan membuat petani merasa kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsisi yang sangat dibutuhkan.

Namun, karena langkanya pupuk bahkan harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi, petani terpaksa mengurut dada karena tak bisa mendapatkan pupuk, meskipun mereka berhak mendapat pupuk bersubsidi karena telah terdaftar dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Parahnya lagi, akibat mulusnya ulah mafia pupuk selama ini mempermainkan pupuk urea bersubsidi, mengakibatkan alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah pada petani Aceh Tenggara dan tebilang menvukupi, tak pernah cukup sampai pada petani, bahkan selalu kekurangan.

Karena itu, Fakhry mengajak semua komponen masyarakat agar bersatu padu bersama aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menghancurkan mafia pupuk yang selama ini telah meresahkan petani, demi meraup keuntungan pribadi.

“Jangan gara-gara ulah beberapa mafia, lantas ratusan petani di Aceh Tenggara jadi susah, jadi lebih baik ringkus beberapa orang mafia baik dari distributor dan kios yang selama ini selalu bermain dan memainkan pupuk urea bersubsidi,” tegas Fakhry, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar.

Penangkapan beberapa ton pupuk bersubsidi oleh polisi dari Aceh Tenggara yang akan dibawa menuju luar daerah, merupakan bukti nyata jika selama ini pupuk mahal dan langka karena ulah mafia pupuk.

Jadi, ujar Fakhry yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Agara tersebut, agar harga pupuk stabil dan tidak langka, maka mafia pupuk yang telah beroperasi selama bertahun-tahun itu yang duluan harus dihancurkan.

Bayangkan saja, harga HET pupuk urea bersubsidi itu per zaknya hanya Rp112.500, namun karena ulah mafia pupuk, harga tebus yang sampai pada petani menjadi Rp150.000 sampai Rp175.000, bahkan ada yang per zak nya mencapai Rp200.000, ini jelas membunuh usaha petani dan akibat beberapa mafia pupuk membawa pupuk bersubsidi dari Aceh Tenggara keluar daerah.

Turut hadir pada acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh tersebut, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Ir. Yuliana Kansrini, M.Si., Kadis Pertanian Agara, Riskan.SP dan beberapa narasumber lainnya.

Sebelumnya, pihak Polres Aceh Tenggara Sabtu (1/4) malam di kawasan Kecamatan Babul Makmur, berhasil mengamankan upaya penyelundupan pupuk urea bersubsidi yang dimuat dalam satu unit mobil dump truk dari Kutacane menuju perbatasan Aceh-Sumut.

Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani.

Berita Golkar – Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani turun tangan membantu biaya persalinan seorang ibu yang dirawat selama lebih kurang sepekan di RSU Tiara Kasih Sejati Pematang Siantar.

Timbul Sibarani yang juga Ketua DPD Partai Golkar Simalungun bersama Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Simalungun Rudianto Panjaitan dan Ketua JPKP Jorlang Hataran Freddy Rajaguguk, Kamis (30/3), datang ke rumah sakit tersebut.

Timbul Sibarani membantu biaya rumah sakit sebesar Rp4 juta, JPKP Rp2 juta, dan manajemen rumah sakit Rp2 juta.

Usai urusan administrasi selesai, Sri Astika Sari (32) pun dibawa pulang dengan mobil ambulans sosial DPD Golkar Simalungun ke kediamannya di Dusun Sidomulyo, Desa Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun.

Sri dirawat di rumah sakit, karena melahirkan anaknya dengan tindakan operasi mencapai Rp8 juta.

Ibu rumah tangga ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga tidak mampu membayar biaya rumah sakit yang mencapai Rp8 juta.

“Sebagai manusia kita wajib saling membantu,” ujar Timbul Sibarani.

Dia juga berpesan kepada JPKP bersama orang tua Sri supaya segera mengurus BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendapat perawatan di rumah sakit pemerintah dan swasta tanpa bayar.

Jumangi, ayah Sri, menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani yang memberikan perhatian membantu masyarakat yang kesusahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat berpidato dalam peresmian KEK Lido mendampingi Presiden Jokowi, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023).

Berita Golkar–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido berkomitmen menyerap investasi sebesar Rp 694 miliar pada tahun ini. Selain itu, KEK Lido juga bakal menyerap 877 orang tenaga kerja untuk tahun 2023.

KEK Lido yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021, memiliki luas lebih kurang 1.040 hektare. KEK Lido juga berkomitmen merealisasikan investasi hingga 2,4 miliar dolar AS atau setara Rp 32 triliun serta menyerap 29.545 tenaga kerja dalam kurun waktu 20 tahun.

“Dengan tema pariwisata dan industri kreatif, KEK Lido diharapkan dapat menekan outflow devisa dari wisatawan nasional hingga 4,1 miliar dolar AS dalam 20 tahun ke depan. Khusus di tahun ini, KEK Lido berkomitmen menyerap investasi sebesar Rp 694 miliar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan KEK Lido di Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023).

Airlangga yang juga Ketua Dewan Nasional KEK ini mengatakan, hingga Maret 2023, total realisasi investasi di KEK Lido tercatat telah mencapai Rp 3,4 triliun. Jumlah ini naik 72,5 persen atau sebesar Rp 1,4 triliun rupiah dibandingkan 2021. Investasi tersebut mencakup investasi pembangunan kawasan dan investasi pelaku usaha dalam kawasan.

Sementara, jumlah tenaga kerja yang terserap hingga saat ini mencapai 1.690 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan 671,6 persen atau sebanyak 1.471 orang dibandingkan 2021. Pelaksanaan investasi di KEK Lido sendiri terbagi dalam tiga tahap. Yakni tahap 1 dengan target Rp 14,2 triliun, tahap 2 dengan target Rp 5,8 triliun, dan tahap 3 dengan target Rp 12 triliun.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, saat ini, KEK Lido sedang mengerjakan pengembangan tahap 1 yang di dalamnya terdapat beberapa proyek seperti Lido Lake Hotel Extension, Movieland, Music and Art Center, Golf Course 18-Holes & Club House/Country Club, Theme Park, serta infrastruktur dan sarana-prasarana.

KEK Lido menjadi salah satu yang akan mengembangkan sektor pariwisata di Tanah Air. Pemulihan sektor pariwisata nasional sendiri telah mulai terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2022 yang mencapai 5,47 juta kunjungan. Devisa sektor pariwisata juga telah bergerak kembali di atas angka 16 miliar dolar AS.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang karena KEK Lido menjadi kawasan wisata yang lengkap. “Saya senang bahwa di sini akan ada theme park, movieland, wáter park, techno park, otomotif, semuanya komplit. Jadi, ke depannya diharapkan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri daripada di negerinya sendiri,” tutur Jokowi.

Presiden mengaku, masyarakat Indonesia yang liburan keluar negeri tercatat mencapai 11 juta. “Kalau diambil separuh saja tentu saja devisanya tidak terbuang, masuk ke negara ini. Ini yang diharapkan Pemerintah agar pembangunan infrastruktur yang berjalan secara ekonomis dimanfaatkan oleh sektor swasta,” tegas Presiden Joko Widodo
saat meresmikan KEK Lido.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin mengimbau OJK untuk awasi pelaksanaan aturan asuransi unit link.

Hal tersebut dikarenakan seiring banyaknya aduan masyarakat terkait Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau dikenal sebagai unit link, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Surat Edaran OJK RI Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI. Ketentuan ini berlaku sejak 14 Maret 2022.

“Setelah berjalan setahun, kita perlu evaluasi terkait sudah sejauh mana efektivitas dari pengaturan yang termuat dalam aturan ini. Karena kita masih sering dengar aduan dari korban asuransi ini yang meminta uangnya kembali. Bahkan, hal ini juga sempat jadi sorotan Bapak Presiden pada awal tahun kemarin,” kata Puteri Komarudin, Jumat (31/03/2023).

“Makanya, aturan ini harus diawasi betul pelaksanaannya supaya tidak terjadi penyimpangan. Begitupun, perusahaan asuransi juga bisa menyampaikan apa saja hal-hal yang masih harus diperbaiki dari aturan ini,” sambung Puteri.

Sebagai informasi, ketentuan dalam surat edaran ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan terdahulu supaya memperbaiki persoalan yang sering terjadi, terutama terkait praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset PAYDI.

“Kita perlu lihat apakah memang tenaga pemasar sudah menjalankan ketentuan dalam aturan ini. Yaitu memastikan agar pemegang polis unit link betul-betul memahami karakteristik asuransi yang dibeli, karena ini produk yang rumit dipahami bagi masyarakat awam. Lantaran mengkombinasikan unsur proteksi atau perlindungan dan unsur investasi,” ujar Legislator Fraksi Partai Golkar ini

Dalam kesempatan ini, Puteri Komarudin juga meminta OJK untuk mengawasi kinerja perusahaan asuransi dalam pengelolaan aset PAYDI.

Menurut Puteri Komarudin, Pengelolaan aset tersebut perlu dilakukan secara hati-hati guna mencegah timbulnya sengketa maupun penyalahgunaan.

“Harus dipastikan perusahaan asuransi secara transparan melaporkan pengelolaan asetnya kepada pemegang polis. Mulai dari publikasi nilai aset bersih secara harian, laporan nilai tunai pada setiap pemegang polis, hingga laporan perkembangan masing-masing subdana,” ujar Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini.

Selain itu, Puteri juga mendorong OJK dan perusahaan asuransi untuk terus menggenjot tingkat literasi keuangan di sektor perasuransian yang saat ini masih di kisaran 31,72 persen secara nasional.

“Artinya, hal ini menjadi salah satu faktor yang menimbulkan banyaknya korban asuransi. Tak terkecuali dari produk unit link yang memang sangat kompleks. Sehingga, kita tidak hanya perlu perbaiki dari segi aturan, tetapi juga dari segi literasi pemegang polis,” tutup Puteri.

Anggota DPR RI dari Dapil Kepulauan Riau, Cen Sui Lan.

Berita Golkar – Di hari ke-7 Ramadan 1444 Hijriah, Cen Sui Lan Anggota DPR RI dari Dapil Kepulauan Riau membagikan bantuan berupa beras kepada masyarakat di Kota Batam, Kamis 30 Maret 2023.

“Kita berbagi dengan saudara saudara kita yang membutuhkan. Bansos ini berjumlah 5000 paket atau 25 ton beras dan didukung penuh Pak Airlangga Hartarto, Ketum Golkar,” kata Cen Sui Lan.

Adapun pembagian ini dimulai di Kawasan Industri Sekupang dan di Pasar Sei Harapan. Pada pelaksanaannya, pembagian bansos ini melibatkan relawan Cen Sui Lan dan para ketua RT setempat.

“Saya sangat bahagia sekali dapat bertemu langsung dengan masyarakat yang sangat antusias dan penuh tawa dan canda,” ucap anggota fraksi Golkar ini.

Pada kesempatan tersebut juga, Cen Sui Lan tak henti-henti mengucapkan syukurnya, atas pelaksanaan bansos yang dimulai dari sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB tersebut, dapat berjalan tertib dan lancar.

Rencananya, pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan 1444 Hijriah pada hari Kamis sampai Minggu.

“Mudah-mudahan kegiatan bansos ini bisa meringankan saudara kita yang membutuhkan,” harap anggota komisi V DPR RI ini. .

Di tempat yang sama, Amina warga setempat merasa bersyukur atas perhatian dan kepedulian Cen Sui Lan kepada masyarakat Kota Batam.

“Alhamdulillah bisa masak untuk persiapan berpuasa. Terima kasih Bu Cen Sui Lan,” ujar dia.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp195 triliun pada 5.066 titik layanan penukaran di bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Merespon hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengimbau agar layanan penukaran ini bisa berjalan optimal dan maksimal.

“Supaya masyarakat tidak lagi menukar uang di sembarang tempat di mana mereka juga terancam mendapat uang palsu. Karena BI menyebut tahun lalu saja ada 5 (lima) lembar uang palsu di antara 1 juta lembar uang yang diedarkan. Meski persentase kecil, namun risikonya masih tetap ada. Untuk itu, BI dan pihak perbankan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat akan informasi penukaran uang yang resmi beserta mekanisme penukarannya,” kata Puteri melalui keterangannya, Kamis (30/03/2023).

Selain itu, Puteri juga mengingatkan OJK untuk mengantisipasi maraknya entitas pinjaman online ilegal dengan terus melakukan patroli, penindakan, dan edukasi.

Terlebih, pada momentum jelang lebaran ini, kebutuhan untuk meminjam dana akan meningkat.

“Terutama untuk keperluan konsumtif. Tapi jangan sampai terjerumus pada entitas ilegal yang merugikan. Makanya, kami juga berpesan supaya kinerja perlindungan konsumen bisa semakin diintensifkan untuk mengantisipasi lonjakan pengaduan akibat pinjaman online,” urai Puteri.

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi lonjakan transaksi perbankan, Puteri mengingatkan supaya perbankan bisa memberikan kinerja pelayanan yang prima, baik di kantor cabang maupun layanan aplikasi perbankan digital.

“Jangan sampai nasabah harus antre berjam-jam untuk melakukan transaksi di bank. Tak terkecuali, kinerja aplikasi digital yang makin intensif digunakan menjelang lebaran nanti. Jadi, jangan sampai aplikasinya down. Jika ditemukan masalah harus segera diatasi,” lanjut Puteri.

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga berpesan bahwa momen lebaran juga berpeluang mendorong peningkatan klaim penebusan unit asuransi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Mohon hal ini diantisipasi dengan baik. Jangan sampai terjadi gagal bayar seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Industri asuransi harus terus berbenah supaya masyarakat kembali percaya untuk menggunakan produk asuransi,” pungkas Puteri.

Berita Golkar – DPD II Partai Golkar Tapanuli Tengah Sumatera Utara menggelar pembagian ratusan bungkus nasi berkah kepada warga yang melintas di depan kantor Partai Golkar Tapteng, Kamis (30/03/23).

Hal tersebut diungkapkan Bendahara Partai Golkar Tapanuli Tengah Friansiska Nando Simanjuntak, S.Pd yang dihubungi kru media ini Jum’at, (31/03/23) melalui telepon selulernya.

Ia mengatalkan kegiatan ini digelar atas petunjuk dari Ketua DPD II Golkar Tapteng Joneri Sihite, SE.

Acara pembagian nasi berkah oleh Kader Partai Golkar ini dilaksanakan mejelang berbuka puasa didampingi Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Kendati sempat diguyur hujan, namun tidak menyurutkan semangat pengurus DPD Partai Golkar Tapteng untuk turun ke jalan berbagi berkah pada bulan Ramadhan yang penuh kebaikan kepada masyarakat.

Tampak Bendahara DPD Partai Golkar Tapteng Fransiska Simanjuntak dan Ketua AMPG Tapteng Rade Martua Sihombing serta pengurus lainnya sangat antusias membagikan ratusan takjil tersebut.

Moment baik ini mendapat respon baik dari para pengendara yang sedang melintas karena kegiatan seperti ini dapat menjalin tali silaturahmi dan mempererat hubungan antar umat beragama di Tapteng.

Warga Kecamatan Pandan mengatakan, kegiatan berbagi takjil seperti ini sebenarnya sangat baik untuk mempererat hubungan antar umat beragama di Kabupaten Tapanuli Tengah ini.

Para penerima nasi berkah ini sangat senang, dan mengucapkan terima kasih kepada DPD II Partai Golkar Tapteng.

“Semoga semakin berbuat yang baik kepada warga di Tapanuli Tengah, karena Golkar masih di cintai warga,” ujar warga dengan nada senang.

Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf.

Berita Golkar – Perkembangan penyelesaian dugaan perundungan yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kota Palangka Raya nampaknya masih terus dalam pantauan sejumlah pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Wakil ketua DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf turut menyayangkan terjadinya tindakan perundungan tersebut.

Dia pun berharap kejadian ini tidak terulang lagi di daerah yang dijuluki kota “Cantik” yang juga dikenal sebagai Kota Layak Anak dengan meraih predikat Madya pada 2022 ini.

“Sangat mengecam tindakan perundungan apalagi ini ranahnya SD lagi, masih SD aja sudah ada perundungan artinya tidak dibenarkan itu,” kata Wahid, Rabu (29/3).

Legislator dari partai Golkar ini menegaskan, jangan sampai terjadi lagi perundungan di Kota Palangka Raya atau di manapun, karena dampak buruknya sangat luar biasa.

Bahkan dari pemberitaan di media massa, akibat perundungan ini sampai memakan korban jiwa.

Terkait dengan dugaan perundungan yang yang terjadi di salah satu SD di Palangka Raya hingga orang tua korban membuat pelaporan ke aparat penegak hukum, Wahid enggan menanggapinya lebih jauh.

Menurut Wahid, pihak sekolah lebih baik memberikan hukuman pembinaan, diberikan pengertian dan penjelasan saja bahwa tindakan perundungan tidak dibenarkan sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.

“Apa lagi pelaku maupun korban masih anak di bawah umur,” imbuhnya.