BERITA

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku membahas politik saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Intensitas pertemuan antara Airlangga dengan Prabowo bertambah seperti yang diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily.

“(Pertemuan dengan) Pak Prabowo ya tentu politik yang praktis dan Indonesia ke depan,” kata Airlangga di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023.

Saat dikonfirmasi apakah meningkatnya intensitas pertemuan menandakan Partai Golkar bakal merapat ke Prabowo, Airlangga belum mau memberikan kepastian.

“Politik masih cair,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menyampaikan pertemuan antara Airlangga dengan Prabowo sering dilakukan secara informal.

Hal itu terjadi lantaran keduanya merupakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Pak Ketua Umum Pak Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian tentu sering bertemu dengan Pak Prabowo, ya sebagai sesama anggota kabinet,” kata Ace.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Kota Surabaya mendorong seluruh bakal calon legislatif (caleg) memaksimalkan keberadaan media sosial (medsos) sebagai upaya memahami dinamika tren dan isu yang berkembang di masyarakat setempat, menjelang Pemilu 2024.

“Bacaleg dari Partai Golkar harus kreatif memanfaatkan media sosial sebagai sarana menjangkau pemilih,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni saat dihubungi wartawan di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, pemahaman perkembangan informasi di medsos juga sebagai upaya memenangkan hati para pemilih milenial.

Ia tak menampik jumlah pemilih dari generasi milenial dan generasi Z merupakan ceruk suara yang potensial untuk diraih.

Oleh karenanya, upaya memanfaatkan media sosial menjadi salah satu pilihan yang diambil, selain melalui cara kerja politik konvensional dan konsolidasi di tingkat partai

Berdasarkan data dari KPU Kota Surabaya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum 2024 sebesar 2.218.586 pemilih.

Kemudian angka itu terdapat 32,3 persen atau sebesar 717.345 pemilih berasal dari kelompok milenial dan 21 persen atau 466.103 pemilih merupakan generasi Z.

“Kami sampaikan bahwa harapan anak muda itu perlu untuk didengarkan,” ujar Toni panggilan akrabnya.

Sementara, Golkar Kota Surabaya juga memasang 60 persen bakal caleg dari kalangan pemuda.

Diharapkan hal itu mampu lebih memaksimalkan upaya meraup suara kategori milenial dan generasi Z.

“60 persen itu komposisi bakal caleg kami yang berusia di bawah 30 tahun. Karena partai politik itu produsen kepemimpinan artinya kami melahirkan calon-calon pemimpin yang akan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, tingginya persentase bakal caleg dari kalangan pemuda juga merupakan cara Golkar untuk mengakomodasi harapan dan pandangan dari para milenial serta generasi Z.

“Makanya kami mendorong bakal caleg muda untuk terus berdialektika bersama pemilih muda di Kota Surabaya dengan cara yang disenangi anak muda, sehingga kesannya tidak konservatif,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin.

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Bidang Kominfo Partai Golkar Nurul Arifin menolak adanya Munaslub Partai Golkar dan dengan tegas menyatakan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Anggota Komisi I DPR ini mengungkapkan keyakinannya bahwa partai tetap solid dan tidak ada konflik yang mengganggu, meski isu Munaslub sempat dimunculkan pihak tertentu.

“Partai Golkar tetap solid, dari semua elemen solid, tidak ada konflik, ” ujar anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI itu.

Nurul juga menegaskan bahwa partai berada dalam keadaan yang stabil dan terjaga kekompakannya dalam mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Ia juga menyoroti upaya yang telah dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar dalam menjalankan banyak pekerjaan politik yang dianggapnya sudah tepat.

“Sebaiknya semua berpikir jernih bahwa untuk menuju ke pemilu 2024 tinggal 7 bulan lagi. Kami melihat apa yang dilakukan Bapak Ketua Umum dengan melakukan banyak pekerjaan politik sudah benar adanya,” ungkap Nurul.

Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Nurul Arifin bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar telah sesuai dengan kondisi politik yang ada dan menuju pemilu yang akan datang.

Nurul Arifin juga menekankan bahwa komunikasi antar partai terus berjalan dan belum ada keputusan final terkait koalisi dalam pemilu mendatang.

“Komunikasi antar partai jalan terus. Kita bisa melihat semua partai masih dalam posisi wait and see. Belum ada satu pun yang sudah final dalam koalisi,” ujarnya.

Nurul yakin proses pembentukan koalisi masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan akhir.

Nurul Arifin juga berpesan agar semua pihak bersabar. “Semua akan indah pada saatnya,” tambahnya.

Ia berharap pernyataan ini akan mampu menenangkan semua kader Golkar terhadap situasi politik saat ini.

Dalam rangka menyukseskan pemilu 2024, Partai Golkar berkomitmen untuk menjaga kestabilan internal dan menjalankan langkah-langkah politik yang efektif.

Dukungan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, tentunya akan menjadi dorongan yang kuat dalam mewujudkan tujuan partai dan memenangkan pemilu mendatang.

Ketua DPD Golkar Deliserdang, Hamdani Syahputra.

Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Deliserdang Hamdani Syahputra, dengan tegas menepis bahwasanya kader-kader Partai Golkar Sumut mendukung wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

“Gak ada tuh. Kami semua DPD Golkar se kabupaten kota di Sumatera Utara tetap solid mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Capres. Dukungan ini merupakan bentuk loyalitas dari kader-kader sesuai dengan arahan dari Ketua Golkar Sumut Musa Rajekshah,” ujar pria yang akrab disapa Bang Dani ini, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, wacana Munaslub yang digaungkan oleh Dewan Pakar Partai Golkar tidak akan mungkin dapat terlaksana, sebab tidak ada satu pun dari 38 DPD Provinsi yang menyetujuinya.

“Begitu juga dengan di Sumut. Ke 33 kabupaten kota yang ada menyatakan tetap solid dan tegak lurus pada keputusan Munas Partai Golkar dengan mencalon Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Capres pada Pemilu 2024 mendatang,” sebut Bang Dani.

Sementara, menanggapi isu bahwasanya kader-kader Partai Golkar Sumut mendukung Munaslub tersebut, Dani menyatakan tidak benar.

“Itu hoaks (kabar bohong), disebarkan orang-orang yang ingin mengadu domba para kader di tubuh Partai Golkar,” ucap Dani, sembari enggan berkomentar lebih jauh terkait sosok yang menebar hoaks tersebut.

“Biarlah nanti keputusan terhadap oknum itu DPD Sumut yang memutuskan. Yang penting, kita yang berada di tingkat dua tetap satu komando pada keputusan Ketua DPD Golkar Sumut,” tandasnya.

Berita Golkar–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kemenko Perekonomian.

Airlangga mengaku, opini WTP dari BPK untuk Kemenko Perekonomian ini merupakan kelima belas kalinya sejak 2008.

“Alhamdulillah tadi kami sudah menerima laporan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kami apresiasi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini adalah WTP ke-15 sejak tahun 2008,” tutur Airlangga, saat menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di selasar Loka Kretagama Kemenko Perekonomian, Jumat (11/7/2023).

Menko Perekonomian menegaskan, pihaknya selalu berkomitmen untuk menghasilkan output dan outcome kebijakan yang berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, Kemenko Perekonomian juga selalu mengedepankan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai bentuk pelaksanaan komitmen dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Kemenko Perekonomian telah melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, Opini WTP menunjukkan informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian telah disajikan dengan wajar.

Khususnya mencakup empat hal, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Tentu saya berharap agar seluruh jajaran Kemenko Perekonomian tidak hanya mengejar opini WTP tetapi juga meningkatkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan juga terus melakukan perbaikan serta berkesinambungan,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian menegaskan, opini WTP harus dipertahankan dengan mendorong pengembangan sistem pengendalian internal yang memadai serta penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) di lingkungan Kemenko Perekonomian.

“Untuk itu saya selalu menyambut baik catatan dan temuan, dan kami beserta seluruh jajaran berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan keuangan tersebut,” tegas Menko Airlangga.

Tim Pemeriksa BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian sejak Januari hingga Mei. BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2022 ini, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selamat Pak Menko beserta jajarannya,” ujar anggota II BPK Daniel Lumban Tobing.

Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman menegaskan seluruh DPD Partai Golkar se Indonesia satu komando kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Selain itu DPD Partai Golkar seluruh indonesia konsisten melaksanakan amanat munas dan rakernas Partai Golkar 2023 bahwa soal pencapresan maupun arah kebijakan koalisi pada pemilu presiden diserahkan sepenuhnya pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Dengan demikian DPD Parta Golkar seluruh Indonesia menolak keras adanya usulan munaslub.

“Pemilu tinggal hitungan bulan dan mesin partai seharusnya sudah bekerja keras memenangkan pemilu 2024. Usulan munaslub usulan yang tidak masuk akal dan tidak memberikan manfaat bagi partai. Saatnya sekarang kita bekerja menggalang dukungan untuk memenangkan Pemilu 2024,” tegas Gandung Pardiman dalam keterangan pers, Kamis (13/7/2023).

Gandung Pardiman menegaskan bahwa semua DPD Partai Golkar di Indonesia tetap setia pada kepemimpinan ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ia menyatakan mesin partai di daerah sekarang ini sedang bekerja keras menggalang dukungan rakyat untuk memenangkan pemilu 2024, jangan diganggu dengan isu – isu yang tidak produktif yang justru merugikan dan mengganggu Partai Golkar dalam upayanya memenangkan pemilu 2024.

“Kami DPD Golkar se Indonesia tetap istiqomah terhadap kepemimpinan ketum Airlangga Hartarto. Pak Airlangga saat ini sedang bekerja keras untuk bangsa dan negara dengan menjalankan amanah sebagai menko perekonomian yang tentunya kinerja yang baik akan berimbas pada nama baik dan nama besar Partai Golkar,” jelas Gandung.

“Sehingga jangan diganggu oleh beberapa gelintir internal Partai Golkar yang menghembuskan isu Munaslub. Kami menolak usulan munaslub dan tetap mendukung kepemimpinan Pak Airlangga dan mendukung apa pun keputusan Pak Airlangga dalam menentukan arah koalisi dalam pemilu presiden 2024 mendatang sesuai hasil rakernas 2023,” lanjutnya.

Airlangga Hararto menurut Gandung Pardiman, tidak pernah melakukan pencitraan di media, sebagai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bekerja keras menjaga perekonomian Indonesia stabil dan meningkat.

Sehingga Pemilu 2024 diharapkan berlangsung aman, tertib dan lancar karena didukung dengan kondisi perekonomian negara yang baik.

DPD Partai Golkar seluruh Indonesia konsisten  menjalankan keputusan munas, rapimnas, dan rakernas yang menyatakan bahwa sikap Partai Golkar terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga selalu ketua umum.

“Kami DPD – DPD Partai Golkar se Indonesia satu Komando menjalankan keputusan ketua umum Airlangga Hartarto,” pungkas Gandung Pardiman.

Ketua Umum AMPI, Jerry Sambuaga.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Jerry Sambuaga mengatakan bahwa isu Munaslub yang berkembang di Partai Golkar adalah tidak benar dan tidak konstitusional.

Belakangan isu wacana agar Golkar menggelar Munaslub disuarakan oleh kader internal. Desakan penggantian Airlangga dikaitkan dengan persiapan menuju Pemilu 2024 .

Menurut Jerry, orang-orang yang mewacanakan munaslub tidak tepat.

“Yang mewacanakan Munaslub itu tidak benar dan tidak konstitusional,” kata Jerry dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (13/7).

Menurutnya agenda konsolidasi Ketua Umum Airlangga Hartarto saat ini dalam progres yang baik dan akan membawa kemenangan Golkar di 2024.

Jerry juga berujar bahwa Dewan Pimpinan Daerah AMPI tingkat provinsi seluruh Indonesia solid kepada Airlangga.

“DPD AMPI Provinsi seluruh Indonesia solid dan siap memperkuat dukungan kepada Ketum Airlangga,” ucap Jerry.

Jerry juga menambahkan bahwa Golkar solid mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Bahkan, Golkar optimis terhadap Pencapresan Airlangga dalam Pemilu 2024.

Menurut Jerry, konsolidasi politik yang saat ini dilakukan sudah menunjukkan hasil yang positif.

Dukungan terhadap Airlangga, menurut Jerry, memang menjadi fokus partai Golkar saat ini.

Alasannya, kepemimpinan dan prestasi yang telah dicapai Airlangga sangat jelas.

“Golkar di Era kepemimpinan beliau, baik Pilkada maupun Pemilu, selalu meraih hasil yang signifikan. Oleh karena itu kita yakin dan percaya serta dukung penuh segala upaya yang saat ini beliau sedang jalankan dalam menyambut Pemilu, Pilpres dan Pilkada 2024,” kata Jerry.

Jerry Sambuaga menegaskan bahwa AMPI akan selalu tegak lurus kepada Pak Airlangga.

“AMPI siap mengawal dan mengamankan kepemimpinan Ketum Airlangga. Kami akan selalu setia, konsisten, dan tegak lurus kepada Ketum Airlangga Hartarto,” katanya.

Sementara itu, Sekjen DPP AMPI, Ahmad Andi Bahri meminta agar isu Munaslub untuk dihentikan.

“Saya minta oknum-oknum menghentikan isu terkait Munaslub. Ini bisa merusak konsolidasi yang sudah terbangun 4 tahun lamanya untuk menghadapi pemilu, karena jika memang ada oknum-oknum itu, maka patut diduga ingin merusak kemenangan yang sedang dibangun oleh kade-kader terbaik Golkar di seluruh tingkatan,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara pembukaan The 4th Indonesia Energy Efficiency And Conservation Conference And Exhibition, Rabu (12/07) menyampaikan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Indonesia “Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050” sebagai wujud komitmen terhadap Paris Agreement.

“Melalui enhanced NDC, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sektor energi sebesar 358 juta ton CO2e pada tahun 2030 melalui penerapan efisiensi energi, peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan teknologi energi bersih untuk pembangkit listrik, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan reklamasi pasca tambang,” tutur Menko Airlangga.

Selain itu, komitmen Indonesia menuju net zero emissions tahun 2060 merupakan sebagian dari transformasi yang diperlukan dalam upaya menjadi negara maju di tahun 2045.

Upaya ini meliputi diversifikasi ekonomi dari konsentrasi sumber daya alam, pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia yang didorong oleh pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif pada berbagai rantai nilai energi bersih.

Pada tanggal 16 Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi yang mengatur penggunaan energi secara hemat, rasional, dan bijaksana guna memenuhi kebutuhan energi masa kini dan masa depan, serta mengatur berbagai program dan mekanisme untuk mendorong implementasi konservasi energi di berbagai sektor.

“Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan aktif guna menjaga ketersediaan energi nasional yang berkelanjutan. Kami berharap pelaksanaan konservasi energi seperti manajemen energi, standar kinerja energi dan label tanda hemat energi, pembiayaan, pengembangan usaha jasa, peningkatan kesadaran dan kapasitas SDM, serta kerja sama dan riset inovasi konservasi energi dapat berjalan dengan optimal,” ujar Menko Airlangga.

Menuju net zero emissions pada tahun 2060 merupakan perjalanan panjang yang memerlukan tindakan cepat dan berkelanjutan. Efisiensi energi merupakan bahan bakar pertama (first fuel) sebagai tumpuan untuk transisi menuju energi bersih oleh hampir seluruh negara di dunia.

Implementasi efisiensi energi mampu mengubah sektor industri, bangunan atau transportasi menjadi lebih efisien dan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Selain dapat mengurangi emisi karbon, efisiensi energi juga dapat memajukan pembangunan sosial dan ekonomi, meningkatkan ketahanan energi dan kualitas hidup, serta menciptakan lapangan kerja.

Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni.

Berita Golkar — Dewan Pakar Partai Golkar menegaskan tidak membahas soal musyawarah nasional luar biasa dalam rapat yang digelar di kediaman Agung Laksono. Sekretaris Dewan Pakar Ganjar Razuni mengaku dalam rapat tidak membahas soal munaslub.

Ia juga membantah isu soal munculnya nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang bakal menggantikan posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menurut Ganjar, jangankan membahas nama kandidat pengganti Airlangga, Dewan Pakar bahkan tak membahas soal munaslub.

“Termasuk tidak menyinggung dan membahas nama senior kami Bang Luhut Binsar Pandjaitan,” tutur Ganjar dalam keterangan, Rabu (12/7/2023).

Ganjar mengatakan, dalam Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar tidak ada satupun peserta yang menyinggung soal kandidat pengganti Airlangga Hartarto. Ia mengaku hadir dan menyaksikan jalannya rapat yang digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar itu pada Minggu (9/7/2023) itu.

“Tak ada membahas munaslub,” kata Ganjar menegaskan.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk DPP partai berlambang pohon beringin. Ada tiga rekomendasi yang menjadi kesimpulan dalam rapat pleno. Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono.

“Satu, membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral presidential,” tertulis dalam surat yang ditandatangani Agung Laksono dan Sekretaris Ganjar Razuni, tertanggal 10 Juli 2023.

Dewan Pakar menilai, poros baruakan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar. Dengan poros baru ini, Partai Golkar memiliki kendaraan politik dalam Pilpres 2024.

“Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang- pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024,” tertulis dalam surat rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar.

Dewan Pakar Partai Golkar juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres). Dewan Pakar berharap, Ketua Umum Partai Golkar segera mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) selambatnya Agustus mendatang.

“Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Saudara Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” tertulis dalam surat rekomendasi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Berita Golkar – Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari perwakilan 23 organisasi lintas profesi di bidang kesehatan.

Perwakilan 23 organisasi itu menyampaikan apresiasinya atas telah disahkannya Undang-Undang Kesehatan.

Perwakilan organisasi diterima Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena di ruang rapat Badan Legislatif (Baleg) di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Melki, biasa ia disapa, menjelaskan audiensi dilakukan untuk mendengarkan pendapat seluruh organisasi kesehatan mendukung UU Kesehatan.

Dirinya pun memastikan pihaknya akan mengawal peraturan turunan UU Kesehatan di lapangan.

“Audiensi hari ini memastikan bahwa mereka mendukung UU ini dilaksanakan di lapnagan dan akan bersama dengan Komisi IX dan pemerintah dan semua pihak yang mendukung UU ini untuk juga memulai memikirkan bagaimana adaptasi di lapangan memperhatikan peraturan pemerintah, peraturan yang lainnya dalam maksud pelajaran ini semua proses dari UU ini bisa kita kerjakan di lapangan dengan baik,” ujar Melki.

Menurut Melki, penggunaan metode Omnibus Law dipilih untuk memudahkan penerapan UU Kesehatan di masyarakat.

Sebab, saat ini masih terjadi tumpang tindih peraturan yang kerap menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Lewat Omnibus Law, UU kesehatan hadir untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang kesehatan.

Mulai dari pelayanan Kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Kesehatan (SDM), kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek pembiayaan dan pemanfaatan teknologi Kesehatan.

Selain itu, lanjut Melki, UU Kesehatan juga mengamanatkan agar kesejahteraan tenaga kesehatan dan medis ditingkatkan.

Terkait mandatory spending atau dana wajib kesehatan yang dihilangkan dalam UU Kesehatan.

Melki menjelaskan, dalam penyusunan RUU, Komisi IX bersama dengan pemerintah sempat mempertimbangkan dua opsi terkait anggaran di sektor kesehatan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Tanah Air berjalan dengan baik.

Pertama, pendekatan menggunakan mandatory spending di mana anggaran disiapkan sebelum memutuskan program apa yang akan dilakukan, atau kedua, memakai sistem yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni pola penganggaran berbasis kinerja.

“Setelah kemarin dibahas oleh semua fraksi dan juga pemerintah, akhirnya usulan pemerintah yang lebih banyak disetujui oleh berbagai fraksi,” kata Melki

Dengan disetujuinya usulan pemerintah yakni menggunakan pola penganggaran berbasis kinerja, maka akan program kesehatan nasional maupun daerah akan dibahas dalam rencana induk bidang kesehatan atau RIBK yang diatur dalam UU Kesehatan.

Sebelumnya, Ketua Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) Yenni Tan menilai pengesahan UU Kesehatan adalah kemenangan bagi para tenaga kerja kesehatan di Indonesia.

“UU ini berbeda dibandingkan dengan UU sebelumnya yang menguntungkan ormas tertentu, tetapi merugikan banyak pihak dan rakyat,” katanya.

UU Kesehatan Omnibus Law ini, menurut Yenni, dirancang untuk kemakmuran dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ia juga mengapresiasi karena WNI lulusan luar negeri bisa lebih leluasa untuk didayagunakan.

“Terima kasih untuk upaya pendayagunaan WNI lulusan luar negeri yang selama ini dipersulit dan dihalangi oleh pihak ormas karena takut kompetisi sehat,” jelasnya.

Yenni juga menilai, usai UU Kesehatan disahkan, para dokter bisa berbakti dengan peraturan yang lebih jelas dan transparan.

Namun, ia menyebut masih ada nakes yang tak memahami penuh isi UU Kesehatan dan tergiring oleh isu hoaks dan misinformasi.

“Saat ini pun banyak nakes yang tidak paham penuh isi dan pasal UU Kesehatan, tapi teriring oleh isu hoaks dan misinformasi. Kami yakin dan menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintah dan DPR, kami siap membantu kami siap membela pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk indonesia lebih baik dan lebih maju,” ucap Yenni.