BERITA

Ketua Golkar Sulut, Tetty Paruntu bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Michaela Paruntu dan Adrian Paruntu.

Berita Golkar – Adanya isu Musdalub Partai Golkar yang coba dihembuskan segelintir pengurus dewan pakar di tingkat pusat sangat disayangkan Christiany Eugenia Paruntu.

Ketua Golkar Sulut ini mengatakan, Musdalub tidak punya alasan kuat. Hal ini karena selama kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar menjadi partai yang kuat dalam dan elektabilitas terus naik.

“Jadi kami DPD I Partai Golkar Sulut sangat tidak setuju dengan Musdalub. Kami dengan kata lain menolak keras musdalub,” ujar Tetty sapaan akrab Mantan Bupati Minahasa Selatan dua periode ini.

Tetty Paruntu mengatakan, Golkar dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah sangat solid mendukung Airlangga Hartarto.

Harusnya juga menjelang pemilu 2024, kader Golkar siapapun itu harus lebih solid.

Sementara itu, Tetty meminta kader beringin di Sulut untuk tetap fokus merebut suara hati rakyat menjelang pileg dan pilpres.

Lebih khusus juga kepada para anggota dewan Golkar baik di tingkat II dan tingkat I supaya bekerja untuk rakyat.

“Jika kita fokus bekerja, saya yakin Golkar Sulut akan bangkit dan akan kembali menjadi partai nomor satu di Sulut,” pungkasnya.

Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sumut, Darma Putra Rangkuti.

Berita Golkar – Pengurus Partai Golkar Sumatera Utara telah menepis isu yang menyebutkan kader-kader mendukung Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Isu Munaslub itu pun kembali mendapat bantahan dari Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sumut, Darma Putra Rangkuti.

Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Badan Saksi Nasional (BSN) Golkar Sumut ini menegaskan bahwasanya pernyataan tersebut tidak benar.

“Tidak benar itu. Kader-kader Partai Golkar di Sumut tetap tegak lurus pada hasil Rakernas dan Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Bapak Musa Rajekshah,” katanya, Rabu (12/7).

Lebih jauh, Darma menegaskan soliditas yang dibangun bukan hanya di tingkat pimpinan DPD Kabupaten/Kota saja, tetapi juga sampai ke pimpinan kecamatan, bahkan di tingkat desa/kelurahan.

“Begitu juga dengan hasta karya Partai Golkar di Sumut, semuanya tetap solid dan tegak lurus pada keputusan DPP dan DPD Partai Golkar Sumatera Utara,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan, partai Golkar juga tetap mendukung Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden 2024.

“Jadi Munaslub itu hanya isu belaka yang disiarkan dari orang-orang tak bertanggungjawab. Kita di Sumatera Utara tetap satu komando sesuai dengan arahan dari DPP Partai Golkar dan DPD Golkar Sumatera Utara,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Darma pun mengimbau kepada para kader untuk tetap waspada terhadap ‘negative campaigne’ yang diarahkan kepada Partai Golkar, khususnya di Sumatra Utara.

“Ini bukan masalah personal, tetapi sudah menyangkut lembaga (Golkar). Untuk itu, Golkar harus menindak tegas kepada oknum yang telah menebar isu bohong tersebut,” saran Darma.

Sebelumnya, Apri Budi yang mengaku Kader Partai Golkar Sumatera Utara, telah menyebarkan kabar yang menyatakan bahwasanya kader-kader Partai Golkar Sumatera Utara mendorong agar digelarnya Munaslub sebelum masa kampanye Pemilu 2024 dimulai.

Bahkan ia telah menyebarkan kabar, dorongan agar terlaksananya Munaslub itu telah dikonsolidasikan sampai tingkat desa/kelurahan.

Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah, menyatakan kita tempur di luar bukan di internal partai.

Ia pun menegaskan Partai Golkar Sumut tegak lurus terhadap Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan tetap konsisten mendukung sebagai calon presiden dari Partai Golkar.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono menegaskan rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar bagian dari upaya untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada serta pemenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilpres 2024.

Isu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar yang dikaitkan dengan rekomendasi Dewan Pakar merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu soliditas Partai Golkar yang saat ini solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

“Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” kata Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (13/7).

Menurut Agung Laksono, isu Munaslub Partai Golkar sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menggangu soliditas Partai Golkar.

“Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar, padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan,” tegasnya.

Yang perlu saat ini kata Agung Laksono adalah mengintensifkan mesin partai untuk segera bergerak menyapa rakyat, sambil memberikan waktu kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menentukan pasangan cawapresnya termasuk dengan mitra koalisi pada Pilpres 2024.

“Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” katanya.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan partai Golkar tetap solid. Tidak ada dari DPP dan DPD yang mengusulkan Munaslub.

“Ya kita pemilik suara masih solid, tidak satu pun pengurus DPD baik dari struktural yang mengusulkan adanya Munaslub, karena memang sudah saatnya kita ini tidak ada gonjang-ganjing,” kata Ace kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7).

Dalam AD/ART Partai Golkar, Munaslub hanya bisa digelar jika diusulkan oleh 2/3 DPD tingkat I.

Ia menegaskan, dalam rakernas, Airlangga sudah diberikan mandat untuk menentukan koalisi dan komunikasi politik dengan berbagai kekuatan politik yang ada.

“Enggak ada satu pun di antara 38 provinsi [yang minta munaslub]. Kemarin di dalam Rakernas 38 DPD provinsi semua memberikan dukungan penuh atas kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto,” ujar Ace Hasan.

Terpisah, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus juga menegaskan dalam rapat yang dilakukan oleh dewan pakar Partai Golkar, tidak ada satupun rekomendasi untuk melakukan Munaslub.

“[Munaslub] enggak ada. di rapat dewan pakar itu enggak ada kok,” tandas dia.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra. (tengah).

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, menolak jika terjadi Munaslub DPP Partai Golkar jelang helatan Pemilu 2024 nanti.

Sebab, Cek Endra menilai, isu yang beredar untuk Munaslub Partai Golkar ini sangat membuat susasana internal semakin tidak kondusif.

Cek Endra mengungkapkan, apa yang dilakukan dewan Pakar Partai Golkar itu, adalah bentuk motivasi agar Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sesegera mungkin memgambil keputusan terkait Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024 ini.

“Atas langkah rapat Pleno yang diambil oleh dewan Pakar itu dikembangkan oleh beberapa pihak yang ke arah krusial dengan wacana Munaslub, jelas ini merugikan partai untuk menyongsong Pemilu 2024 nanti,” kata Cek Endra.

Mantan Bupati Sarolangun 2 periode ini mengatakan, hal itu sudah jelas membuat suasana Partai Golkar tidak kondusif.

Cek Endra menegaskan, Partai Golkar Provinsi Jambi menolak keras adanya wacana Munaslub itu.

Sebab, Cek Endra menilai, Ketum Airlangga Hartarto dan DPP Partai Golkar sedang meramu strategi khusus untuk mengambil langkah soal Capres dan Cawapres.

“Kita tunggu aja strategi sikap tangan dingin beliau. Sebab, Golkar Jambi masih solid dengan keputusan Munas Partai Golkar, dan mendukung penuh langkah Ketum Airlangga Hartarto,” tegas Cek Endra.

Kembali ditegaskan Cek Endra, sebagai Ketua Golkar Provinsi Jambi, dirinya sangat tidak setuju adanya Munaslub. Harusnya kata dia solid, kok bicara Munaslub.

“Harusnya kita mengambil point positifnya, di antaranya meminta Bapak Airlangga Hartarto untuk membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada,” pungkas Cek Endra.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (tengah).

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Golkar, Nurul Arifin, menyebut Ketum Golkar Airlangga Hartarto memiliki kekuatan dalam mendesain ekonomi dan membuat Indonesia tak masuk ke jurang krisis.

Nurul menyebut jika bacapres PDIP Ganjar Pranowo butuh desain besar ekonomi, Airlangga-lah orangnya.

Hal itu disampaikan Nurul dalam seminar bertajuk ‘Potensi Penyebaran Misinformasi dalam Pemilu 2024’ yang tayang di YouTube Safer Internet Lab, Rabu (12/7/2023). Nurul awalnya menjelaskan sikap politik Golkar.

“Dalam perspektif Golkar kami mempunyai satu prinsip bahwa Golkar itu the party of ideas, kita ini sikap politiknya bukan sikap politik catwalk atau populisme, tapi sikap politik pada gagasan atau ide, itu yang dimiliki,” kata Nurul.

Nurul menyebut Airlangga memiliki kekuatan dalam mendesain kebijakan ekonomi. Hal itu, kata dia, belum banyak orang yang tahu.

“Jadi kalau sampai hari ini orang tidak menyadari juga bahwa kekuatan Bapak Airlangga Hartarto itu pada kekuatan mendesain ekonomi dan tidak membuat Indonesia masuk ke dalam jurang krisis. Pada saat ini stabilitas ekonomi yang berdampak pada stabilitas politik juga bisa dirasakan. Ini yang dilakukan oleh Ketua Umum kami Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto,” tuturnya.

Menurut Nurul, Airlangga bukanlah sosok yang ‘genit’. Airlangga, lanjutnya, lebih suka bekerja.

“Nah sayangnya Bapak Airlangga Hartarto ini tidak genit, jadi apa yang dikaryakan beliau itu kurang terkam, kurang menggigit, karena orangnya seperti itu, tidak mementingkan pada catwalk-nya itu, gimmick, tapi dia lebih suka bekerja,” jelasnya.

“Kita tanyakan pada teman-teman yang tahu beliau, beliau itu orangnya sangat pekerja sekali. Tapi justru menurut saya saat ini membutuhkan orang seperti itu, membutuhkan, jadi cari yang dibutuhkan bukan cari yang diinginkan,” imbuhnya.

Kemudian, Nurul menyebut jika Ganjar membutuhkan desain besar ekonomi, menurutnya Airlangga adalah orang yang tepat.

“Misalnya yang dibutuhkan sama Mas Ganjar itu apa namanya desain besar besar ekonomi ya mestinya dengan Pak Airlangga Hartarto, kan begitu, masuk tu barang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurul menyinggung soal debat capres-cawapres mendatang. Dia berharap Airlangga Hartarto ikut dalam debat itu.

“Mestinya orang melihatnya ke sini, program dan kebijakan kandidat. Saya sih merasa optimis, kalau nanti debat politik yang selalu kita tunggu pada pesta Pilpres itu kan akan menarik perhatian pemilih, pada saat itulah justru ketahuan pinternya di mana, dan mungkin nggak, terus ada visioner nggak. Saya sih berharap Pak Airlangga masuk di salah satu kandidat tersebut dan orang akan melihat ‘oh ini yang saya perlukan, oh ini yang saya butuhkan, jadi saya harus memilih dia’,” katanya.

Wakil Ketua Bidang Kominfo Partai Golkar, Nurul Arifin.

Berita Golkar – Edukasi memegang peranan terpenting dalam menangani misinformasi yang terjadi saat ini.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Bidang Kominfo Partai Golkar Nurul Arifin, Rabu (12/07/2023) di Auditorium CSIS di Gedung Pakarti, Jakarta.

Sebagai salah satu pembicara di dalam acara “Potensi Penyebaran Informasi dalam Pemilu 2024,” anggota Komisi I DPR ini menyatakan bahwa edukasi publik tentang literasi media dan informasi dapat membantu masyarakat dalam mengenali dan memfilter informasi yang benar dan akurat.

“Jadi memang harus kita akui- Edukasi dan Edukasi yang lebih baik yang akan menghindarkan masyarakat dari misinformasi,” kata Nurul Arifin.

Selain itu, menurut Nurul, penting pula untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melawan penyebaran gangguan informasi.

Edukasi yang menyeluruh tentang literasi media dan informasi, serta kemampuan kritis untuk memeriksa kebenaran dan sumber informasi, dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan penyebaran gangguan informasi pada pemilu 2024.

“Harus diakui dalam strategi the art of politics, banyak partai politik yang ingin menggunakan strategi yang penting menang,” ujar Nurul.

Dalam menyikapi strategi itu, menurut Nurul, bisa saja menciptakan pihak-pihak yang sengaja membuat misinformasi dan disinformasi.

Pasalnya penyebaran gangguan informasi ini memang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku publik dan pemilih dengan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, kandidat, atau partai politik.

“Sehingga di sini benar-benar diperlukan kecerdasan pemilih, atau kembali pada kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihan,” ungkap Nurul.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, jika pemilih terpapar secara massif oleh gangguan informasi yang salah atau menyesatkan, mereka mungkin membuat keputusan politik berdasarkan informasi yang tidak akurat atau manipulatif.

“Di Partai Golkar sendiri, adalah partai ide, yang selalu menawarkan ide dan gagasan. Jadi kami bukan partai cat walk atau partai yang hanya menunjukkan tampilan luarnya saja,” kata Nurul.

Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Nurul juga mengusulkan pembentukan tim pemantau dan pendeteksi untuk mengidentifikasi penyebaran gangguan informasi serta melacak sumbernya.

“Kami di Golkar akan membentuknya. Jadi kami tahu di mana kami harus memeranginya,” kata Nurul.

Tim ini dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap penyebaran gangguan informasi yang melanggar hukum.

Selain itu di Komisi I, akan mendorong partisipasi aktif dari platform media sosial dan perusahaan teknologi untuk memperkuat kebijakan dan algoritma mereka dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar, termasuk gangguan informasi.

Airlangga Dibutuhkan

Golkar sendiri saat ini mengakui jika Ketua Umum mereka, Airlangga Hartarto, bukan sosok yang genit di media sosial.

“Pak Airlangga ini lebih suka bekerja, lihat saja pencapaiannya di bidang ekonomi saat ini,” kata Nurul yang menilai kesuksesan ekonomi yang dicapai Airlangga sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik nasional.

Nurul juga menyatakan jika Indonesia membutuhkan orang yang seperti itu.

“Carilah yang dibutuhkan bukan hanya yang diinginkan. Kalau Pak Ganjar Ingin orang yang tahu dan paham soal ekonomi. Maka Pak Airlangga Hartarto orang yang tepat,” kata Nurul yang disambut hangat audiens yang hadir.

“Pak Airlangga termasuk ke salah satu kandidat yang sangat dibutuhkan saat ini.” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Berita Golkar – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang–Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Kesehatan.

Melki menyebut RUU tersebut telah mengalami proses pengembangan substansi yang ekstensif selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir.

“RUU ini merupakan regulasi penting yang komprehensif di bidang kesehatan sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia,” ungkap Melki.

Lebih lanjut, Melki meyampaikan beberapa isu krusial yang menyita perhatian masyarakat dan juga menjadi bagian serius di dalam pembahasan Panja.

Terkait pendanaan kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan dalam penyusunan APBN dan APBD.

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBN, sedangkan pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBD sesuai dengan kebutuhan kesehatan program nasional maupun daerah yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan (RIBK) dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.

Menurutnya, pengalokasian anggaran kesehatan tersebut termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi.

Dalam penyelenggaraan pun upaya kesehatan, pelibatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus diselaraskan.

“Pengaturan pelindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan atau daerah tidak diminati dapat memperoleh tunjangan atau insentif khusus, jaminan keamanan, dukungan sarana prasarana dan alat kesehatan, kenaikan pangkat luar biasa dan pelindungan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga memastikan, tenaga medis dan tenaga kesehatan saat menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien.

Kemudian, pengaturan mengenai pendidikan kedokteran, Konsil, Kolegium, Organisasi Profesi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di dalam RUU Kesehatan ini sudah mengalami pembahasan yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sudut pandang.

Seperti dalam hal pendidikan kedokteran spesialis ke depan dapat diselenggarakan oleh rumah sakit terutama rumah sakit milik pemerintah.

Untuk memberikan kemudahan bagi pemberi layanan kesehatan, maka Surat Tanda Registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan akan diberlakukan seumur hidup serta kemudahan dan penyederhanaan dalam pengurusan ijin praktik.

“Pada akhirnya, pembahasan dan seluruh pengaturan di dalam RUU tentang Kesehatan ini dilakukan semata-mata demi memajukan kesehatan masyarakat Indonesia baik di masa normal maupun di masa krisis, menyediakan pelayanan kesehatan terbaik sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang luas dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas di negeri sendiri, serta tentunya dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional,” pungkas Melki.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembubaran Pondok Pesantren Al Zaytun.

Sebab, aset umat dan para santri akan sayang jika dihilangkan. Ia menegaskan agar Kementerian Agama melakukan pembinaan total kepada para santri.

Hal ini senada dengan pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang ingin mengedepankan pembinaan Pondok Pesantren Al Zaytun ketimbang dibubarkan karena banyak santrinya.

“Pesantren Al Zaytun sendiri sebagai institusi pendidikan merupakan aset umat. Sebagai aset umat, sayang jika dihilangkan. Oleh karena itu, jika persoalan yang dipidanakannya itu ajaran yang agama yang dinilai menyimpang, maka Pesantren Al Zaytun ya perlu dibina,” kata Ace dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (12/7/2023).

Ace menyebut publik harus menunggu proses hukum yang berjalan di Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran soal ajaran di Ponpes Al-Zaytun. Kasus tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.

“Saya kira soal sanksi kepada Pesantren Al-Zaytun, harus menunggu proses hukum yang saat ini masih berjalan. Kita harus menghormati hukum. Kita buktikan dulu bahwa Panji Gumilang sebagai Pengasuh Pesantren Al Zaytun memang melanggar hukum positif negara kita,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Sabil Rachman.

Berita Golkar-Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Sabil Rachman menyebut wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digulirkan salah satu anggota Dewan Pakar Partai Golkar sebagai pelanggaran etik dan moral kepartaian.

Sabil menegaskan, wacana itu bisa berpotensi memunculkan sesuatu yang tidak sehat bagi partai dan seluruh kader yang sedang berjuang mencapai target kemenangan di Pemilu 2024.

“Ide itu dapat dinilai pelanggaran etik dan moral kepartaian. Kecuali jika yang menyatakan itu dinilai tidak atau kurang waras secara organisatoris,” kata Sabil dalam keterangan, Rabu (12/7/2023).

Diketahui, wacana munaslub pertama kali disampaikan anggota Dewan Pakar partai Golkar Ridwan Hisjam.

Menurut Sabil, sosok Ridwan Hisjam memiliki moral kepartaian yang tidak baik.

Ia mengaku ada dua pilihan yang bisa diambil terkait munculnya wacana munaslub ini.

Pertama, Ridwan Hisjam harus menyatakan permohonan maaf karena telah membuat kegaduhan di internal partai di tengah semangat kader mencapai target kemenangan partai.

“Jika itu (permohonan maaf) tidak dilakukan. Maka partai punya mekanisme yang berlaku bagi siapapun kader dan anggota partai termasuk tokoh senior Pak Ridwam Hisjam. Ini penting dilakukan untuk tidak jadi preseden dimana semua anggota bisa bicara ngawur tanpa alasan organisatoris,” tutur Sabil.

Sekjen Kosgoro 1957 mengaku sangat menyesalkan pernyataan Ridwan Hisjam yang disampaikan usai Dewan Pakar menggelar rapat di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

Padahal, Dewan Pakar sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kesimpulan rapat.

Dewan Pakar melalui surat resmi menyatakan tak pernah membahas munaslub dalam rapat.

“Saya melihat bahwa ada niat dan kecendrungan rapat Dewan Pakar itu dijadikan instrumen atau bahkan ada kecenderungan merusak kredibilitas dan komitmen Dewan Pakar,” tegas Sabil.

Sabil menyarankan agar Ridwan Hisjam segera membuat pernyataan permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkannya.

“Berhentilah bicara, apa lagi buat pernyataan yang bisa membingungkan publik dan tidak ada dasar yang kuat. Sebagai senior ia harus bisa lebih bijak untuk tidak asal bicara keluar dan sedikit memahami psikologi kader yang sedang berjuang,” tegas Sekjen Kosgoro 1957