BERITA

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hari ini menerima kunjungan dari Mr. Park Joo-Bong, perwakilan dari Ombudsman for Small Medium Enterprises (SME) Korea.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian dan membahas rencana kerja sama dagang antara Indonesia dan Korea, termasuk produk bersertifikasi halal.

Dalam diskusi tersebut, Menko Perekonomian menyampaikan harapan Indonesia untuk menerapkan sistem produk halal pada seluruh makanan dan minuman yang akan diimpor dari Korea mulai Oktober tahun ini.

Langkah ini dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan dan kepercayaan konsumen Muslim di Indonesia.

“Kami berdiskusi membahas rencana dagang antara Indonesia dan Korea serta khususnya terkait produk bersertifikasi halal. Korea diharapkan mengikuti penerapan sistem produk halal untuk semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di Indonesia mulai Oktober tahun ini. Sejumlah prospek kerja sama di sektor UMKM insya Allah akan semakin memperkuat hubungan dagang antara Indonesia dan Korea,” tulis Menko Airlangga melalui akun facebooknya, @AirlanggaHartarto pada Selasa (18/7/2023).

Sistem produk halal telah menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia dalam memastikan kualitas dan kesesuaian produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim.

Dengan menerapkan standar ini, diharapkan akan memperkuat hubungan dagang antara kedua negara dan memberikan manfaat bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Mr. Park Joo-Bong dari Ombudsman SME Korea menyambut baik rencana Indonesia untuk mengadopsi sistem produk halal.

Dia menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam memenuhi persyaratan halal untuk produk Korea yang akan diekspor ke pasar Indonesia.

Diharapkan bahwa kerja sama dagang ini akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kedua negara, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang di era ekonomi global saat ini.

Semoga dengan semakin eratnya hubungan dagang antara Indonesia dan Korea, sektor UMKM dari kedua negara akan semakin berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah teruji dalam mengatasi pandemi

“Pak Airlangga kan sudah teruji di dalam pandemi, mengatasi pandemi, pertumbuhan ekonomi kita tetap mencapai kemajuan yang diakui oleh dunia,” kata Hasto kepada awak media di sela-sela pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar untuk Pilpres 2024 di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7/23) malam.

Oleh karena itu, Hasto menilai pertemuan antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Airlangga sangat produktif.

“Pertemuan tersebut sangat positif dan kehadiran Pak Airlangga di dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno memang punya makna positif, dibandingkan mengirimkan utusan di acara yang lain,” kata Hasto.

Seperti diketahui, Ganjar Pranowo menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin.

Ganjar mengaku belum ada pembahasan soal kerja sama cawapres saat pertemuan itu.

“Belum, belum sampai tahap itu (bahas cawapres),” ujar Ganjar kepada awak media usai memberi pidato di pelatihan juru kampanye (jurkam) tim pemenangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin.

Ganjar diketahui menyambangi kantor Airlangga dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Keduanya membahas sejumlah proyek di Jawa Tengah.

“Kami bicara agenda-agenda ke depan, meskipun tentu dalam kepentingan praksis pastilah negosiasi-negosiasi akan dilakukan,” tuturnya.

Sesuai dengan jadwal KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai19 Oktober hingga 25 November 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI.

Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.

Relawan Yusuf Gunco saat menghadiri pengukuhan Tim Pemenangan “Yugo is Back”.

Berita Golkar – Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin atau Appi kembali melakukan kunjungan silahturahmi nya di posko pemenangan para calon anggota legeslatif.

Kali ini Appi mengunjungi posko “Rumah Besar Pemenangan Yugo is Back” di Jalan Kumala, Kelurahan Jogaiya, Tamalate, Makassar. Senin malam (17/7/2023).

Ratusan relawan pemenangan Yusuf Gunco menyambut kedatangan kedatangan Appi. Untuk diketahui Yugo adalah akronim dari Yusuf Gunco.

Appi dalam kesempatan itu mengukuhkan Tim Pemenangan Yugo.

“Inshaallah dengan tim yang sudah terbentuk ini agar tetap solid hingga mengantar doktor Yusuf Gunco duduk sebagai wakil Rakyat dari Dapil 5,” tutur Munafri Arifuddin.

“Pak Yusuf Gunco sudah sangat dikenal di tengah masyarakat telah banyak menginvestasi dirinya dalam berbagai kegiatan sosialnya,” pungkas Appi.

“Mari kita bangun komitmen bersama-sama dalam memenangkan partai Golkar dan mengantarkan pak Yugo. Saya akan keliling seluruh daerah pemilihan untuk melihat posko pemenangan caleg partai Golkar. Dari 50 caleg partai Golkar saya akan datangi satu persatu para caleg itu, untuk memastikan kesemuanya memiliki posko pemenangan agar dapat melihat langsung seluruh jejaring pemenangnya,” tegas Appi.

“Sejak beberapa hari belakangan ini saya telah mendatangi posko pemenangan beberapa caleg di Kecamatan Tallo, Rappocini dan Bontoala,” ungkap ketua Golkar Makassar itu.

Ketua Komisi I DPR RI Partai Golkar, Meutya Hafid saat menyapa warga dusun I Desa Pantai Labu pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Senin (17/7/2023).

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI Partai Golkar, Meutya Hafid ketika menyapa warga dusun I Desa Pantai Labu pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Senin (17/7/2023).

Kehadiran Meutya Hafid yang merupakan Ketua Komisi 1 DPR-RI ini disambut kepada Desa Pantai Labu Pekan, Samsul Bahri, Ketua PAC Golkar Pantai Labu Fahrul Razak, ustad Parlindungan, para Korcam, kordes dan seratus ibu-ibu.

Kegiatan yang berlangsung di kediaman Alus selaku korcam Golkar berjalan dengan suasana kekeluargaan.

Meutya Hafid dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini hanya silaturahmi saja kepada warga Pantai Labu yang sudah lama tidak bertemu.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu meriah. Pada kesempatan ini saya mengajak para ibu-ibu dan warga untuk memanfaatkan teknologi internet untuk menjadikan peluang usaha sebagai menambah perekonomian keluarga,” ujarnya.

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan UMKM tujuannya agar kita bisa berwira usaha sebagai membantu pendapat keluarga oleh karena itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Inti nya kehadiran saya kemari selain bersilaturahmi sekaligus ingin mengajak para ibu-ibu untuk meningkatkan UKM,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Desa Pantai Labu Pekan Samsul Bahri mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anggota DPR-RI dari Partai Golkar Meutya Hafid ke desa ini.

Harapan saya dengan kehadiran Meutya Hafid dapat memberi pencerahan kepada warga desa untuk dapat berwira usaha melalui UMKM, sebut nya.

Terlihat hadir aparat penegak hukum dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas desa Pantai Labu pekan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf.

Berita Golkar – Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf meminta agar pemerintah setempat menelusuri penyebab melonjaknya harga ayam potong di pasaran yang mencapai Rp 43.000 per kilogram.

“Pemkot harus melakukan operasi pasar, agar mengetahui apa saja permasalahan di lapangan yang membuat harga ayam potong ini mengalami kenaikan dan telusuri penyebabnya,” katanya, Senin, (17/7/2023).

Dengan mengetahui penyebab yang ada di lapangan, pemerintah bisa melakukan tindak lanjut dan upaya untuk kembali menstabilkan harga ayam pedaging di pasaran.

“Dengan melakukan operasi pasar, kita bisa mengetahui penyebab dan indikasinya, misal ketersediaan stok di pasar, atau harga pakan ayam yang tinggi sehingga berdampak pada harga ayam tersebut,” ujarnya.

Kenaikan harga ayam potong tersebut saat ini tentu berdampak pada menurunnya pembeli, jasa katering dan pelaku UMKM lainnya.

Apalagi diketahui biasanya kenaikan harga ayam potong juga berdampak pada kenaikan komoditas bahan pokok lainnya.

“Tapi semoga saja tidak berdampak pada kenaikan komoditas lainnya, seperti bawang, cabai, dan lainnya yang tentu bisa berdampak pada inflasi nantinya,” tutur Politisi dari Partai Golkar tersebut.

Ia berharap Pemkot Palangka Raya melalui pemangku kepentingan yakni Dinas Perdagangan bisa melakukan upaya menormalkan harga ayam potong di pasaran dengan cepat.

“Semoga kondisi ini segera pulih dan harga daging ayam potong bisa turun kembali. Sehingga masyarakat tidak terbebani,” pungkasnya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut, Raski Mokodompit.

Berita Golkar – Sekertaris DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara, Raski Mokodompit angkat bicara terkait banyak hal positif yang sering dilakukan Ketua DPD II Partai Golkar Talaud yakni Yopi Saraung SE.

Dikatakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulut ini kegiatan yang sering dilakukan Yopi Saraung akan berdampak baik ke Partai Golkar.

“Ini adalah kegiatan yang positif selalu dilakukan oleh Ketua DPD II Golkar Talaud Yopi Saraung. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan yang selalu dilakukan akan berdampak positif ke Partai Golkar,” kata Raski Mokodompit saat berada di lokasi Jalan Roda.

Lanjut dia, kegiatan yang digagas adalah olahraga, banyak diminati rakyat terutama di Kabupaten Talaud atau Nusa Utara.

“Ini sangat diapresiasi. Karena mendekatkan partai Golkar kepada rakyat,” tambah Raski Mokodompit.

Disisi lain, Raski mengingatkan kepada seluruh Kader Partai Golkar yang ada di Sulut untuk bekerja maksimal.

“Dalam menyambut kontestasi politik di tahun 2024, kita semua harus bekerja maksimal, mudah-mudahan usaha tidak menghianati hasil atau hasil tidak menghianati usaha,” kunci anggota DPRD yang dekat dengan media.

Sekretaris DPD Partai Golkar Ismet Roni bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pesawaran.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pesawaran menggelar silaturahmi dan konsolidasi fungsionaris dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang di Kabupaten Pesawaran.

Ketua DPD I Provinsi Lampung Arinal Djunaidi diwakili Sekretaris DPD Partai Golkar Ismet Roni mengatakan, selain silaturahmi pihaknya juga memberikan support moral dan edukasi kepada seluruh caleg di Kabupaten Pesawaran.

“Disini kita memberikan rambu-rambu kepada mereka. Jika mereka ingin menang harus berperilaku sopan, satun dan jual ide serta gagasan kepada masyarakat,” kata Ismet, di Aula Saung D’Junjungan Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan, Senin (17/7/23).

Dirinya juga optimis bahwa Partai Golkar akan menang di Kabupaten Pesawaran pada pemilu 2024 mendatang.

“Golkar harus menang di Kabupaten Pesawaran dan Golkar harus merebut Bupati di Pesawaran,” ujar dia.

“Jadi Golkar harus memenangkan pemilu 2024, setelah menang pemilu, baru Golkar akan diluncurkan pada Pilkada yang akan datang. Dan tentunya partai akan selalu mendorong kader meskipun tidak menutup kemungkinan eksternal, namun yang diutamakan tetap kadernya,” timpalnya.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pesawaran Yusak mengatakan, bahwa Konsolidasi tersebut bertujuan untuk mensiasati pemilu 2024.

“Selain itu, kita juga nanti akan turun langsung ke Dapil-dapil untuk pemetaan bagi para caleg partai Golkar yang berada dalam satu dapil, agar tidak terjadi tumburan sesama caleg Golkar,” kata dia.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh Caleg dari Partai Golkar, agar tidak menjelek-jelekkan Caleg lain, baik caleg Golkar maupun caleg dari partai lain.

“Saya juga telah menyarankan para caleg, mulai dari sekarang sudah bisa turun langsung ke masyarakat untuk mengambil hati para pemilih,” pungkasnya.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.

Berita Golkar — Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam membantah ingin menurunkan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Ridwan Hisjam memenuhi panggilan Dewan Etik Partai Golkar terkait wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub), pada Selasa (18/7/2023).

Ridwan Hisjam menegaskan, kecintaannya pada Golkar dan Ketua Umumnya tak pernah goyah. Bahkan, ia mengaku siap menjadi panglima pemenangan jika Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024.

“Kalau Airlangga maju, capres, kita akan fight, saya tidak ada mau menurunkan Airlangga (dari Ketum Golkar),” tutur Ridwan Hisjam, Selasa (18/7/2023).

“Kecintaan terhadap Partai Golkar, saya tidak pernah goyang sama sekali. Saya tidak pernah kemana-mana,dan kecintaan saya kepada Ketua Umum (Airlangga Hartarto). Karena saya satu korps sama Pak Airlangga di persatuan Insinyur,” kata dia menambahkan.

Ridwan Hisjam mengatakan, rekomendasi Dewan Pakar hanya meminta Airlangga untuk mendeklarasikan diri sebagai capres 2024.

Selain itu, Dewan Pakar juga menyarankan Airlangga membuat poros baru dalam Pilpres 2024 agar lebih mudah memiliki kendaraan politik untuk maju di Pilpres 2024. Ia mengaku siap berjuang untuk kemenangan Golkar dan Airlangga di Pemilu 2024 mendatang.

“Kalau Airlangga maju, saya siap jadi panglimanya Airlangga, saya bilang gitu. Dan tadi saya ulang, saya siap jadi penglimanya Airlangga kalau dia maju jadi capres. Sudah jelas, tidak ada abu-abu,” ujarnya.

Ridwan Hisjam juga mengakui, Dewan Pakar tidak memiliki kekuasaan atau hak untuk menggelar munaslub. Ia mengatakan, Dewan Pakar hanya berwenang memberikan masukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Bahkan, Dewan Pakar juga tidak berwenang masukan yang direkomendasikannya dijalankan Ketua Umum Golkar.

“Dia tidak punya hak Dewan Pakar, dia hanya memberikan masukan kepada Ketua Umum, bukan kepada DPP. Oleh ketua umum mau dipakai atau tidak dipakai, itu hak ketua umum,” tegas Ridwan.

Politikus asal Jawa Timur ini menegaskan, dirinya tidak ingin ada munaslub Golkar. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pakar, hanya terkait masukan agar Airlangga Hartarto segera mendeklarasikan diri menjadi calon presiden.

Sebab, hal itu merupakan keputusan Munas 2019. Selain itu, juga rekomendasi soal membuat poros baru di Pilpres 2024.

Hingga saat ini, Golkar masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Di KIB, Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, KIB belum juga mengumumkan siapa bakal capres yang ingin mereka usung, meskipun sudah memenuhi syarat ambang batas pengusungan capres sebesar 20 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin,

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui pondok pesantren atau ponpes.

Pasalnya, OJK mencatat akses keuangan atau inklusi keuangan syariah secara nasional hanya 12,12 persen, lebih rendah dibandingkan angka inklusi keuangan secara umum yang menyentuh 85,10 persen pada 2022.

“Angka-angka ini berarti bahwa berbagai produk keuangan syariah masih belum menjangkau seluruh masyarakat, dan belum sepenuhnya dipahami akan manfaat dan risikonya. Untuk itu, saya sangat senang dengan adanya edukasi ini, karena bisa memberikan pemahaman terkait keuangan syariah bagi Bapak/Ibu pengurus pondok pesantren. Untuk kemudian, Bapak/Ibu juga bisa kembali mengedukasi para santri dan santriwatinya. Dengan begitu, kita bisa semakin mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulis, Selasa, (18/7/2023).

Puteri pun mengapresiasi dibentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Purwakarta yang salah satu fokus programnya ialah melakukan sosialisasi meningkatkan literasi keuangan ke pesantren selama ini.

Puteri pun mengingatkan bahwa literasi keuangan syariah atau kemampuan memahami produk keuangan syariah di Pondok Pesantren hanya 9,14 persen lebih rendah dari literasi keuangan secara umum yaitu 49,68 persen.

“Alhamdulillah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Purwakarta telah dibentuk dan dikukuhkan pada tahun 2022. Salah satu fokus program kerja TPAKD Purwakarta yaitu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan ke pesantren. Tidak hanya itu, kami juga telah dimulai yang ditandai dengan pembukaan agen laku pandai, pembukaan rekening, dan penyaluran kredit mesra,” ujar Puteri.

Diketahui, Puteri Komarudin menghadiri Kegiatan Inklusi dan Edukasi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu. Acara sendiri turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika.

Anne Ratna Mustika mengungkapkan jika pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat serta ekonomi syariah.

“Apalagi, di Kabupaten Purwakarta sendiri pada tahun 2021 tercatat memiliki 345 pondok pesantren. Sehingga, melalui kegiatan ini diharapkan perekonomian pesantren dapat semakin berkembang dan dapat memandirikan perekonomian pesantren. Karena inklusi keuangan sangatlah strategis dalam pemberdayaan pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan kyai, pengurus, santri, dan masyarakat sekitar pesantren,” ungkap Anne.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat mengunjungi salah satu rumah sakit di Papua Barat Daya.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan komitmen dan dukungannya terhadap pembangunan rumah sakit provinsi di Papua Barat Daya, karena provinsi ini merupakan provinsi baru yang belum memiliki rumah sakit provinsi dan saat ini baru ada rumah sakit kabupaten yang akan ditingkatkan kelasnya.

“Kami mendorong agar nanti di Papua Barat Daya ini akan ada rumah sakit provinsi yang bisa menjadi miliknya provinsi. Kalau yang kita kunjungi tadi kan di RSUD Dr. J.P. Wanane punya kabupaten yang akan kita tingkatkan karena belum ada rumah sakit provinsi, sembari ini ditingkatkan kita akan mendorong di Papua Barat Daya ada rumah sakit provinsi yang bisa dihadirkan,” ungkap Melkaides, di Sorong Papua Barat Daya, Jumat (14/7/2023).

Papua Barat Daya saat ini masih menghadapi kekurangan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit tingkat provinsi.

Namun, berdasarkan paparan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, rencananya pada tahun 2023 akan dilakukan studi kelayakan (Feasibility Study), pembuatan rancangan teknis detail (DED), dan perencanaan pembangunan rumah sakit rujukan provinsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya dengan anggaran sebesar Rp 2.496.691.000

Dalam upaya mempercepat pembangunan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan dari Komisi IX DPR RI.

Melkiades sendiri sampaikan bahwa akan memberikan dukungan dan mendorong langkah-langkah untuk pendirian rumah sakit tipe B dan/atau rumah sakit rujukan provinsi di Papua Barat Daya ini.

Dengan adanya dukungan ini, diharapkan masyarakat Papua Barat Daya dapat menikmati fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih mudah diakses.

Pembangunan rumah sakit provinsi ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.