BERITA

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus. (kanan ke kiri)

Berita Golkar — Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait sikap dan keputusan politik di Pilpres 2024. Sikap ini diambil setelah Dewan Kehormatan Partai Golkar menggelar rapat internal pada Rabu (2/8/2023).

Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung menuturkan, ada lima poin keputusan untuk menyikapi berbagai isu dan dinamika politik di internal dan nasional. Salah satunya adalah meminta seluruh jajaran pengurus dan kader partai berlambang pohon beringin di semua tingkatan untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai.

“Wacana mengenai penyelenggaraan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan,” tutur Akbar Tandjung dikutip dari Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang ditandatangani Rabu (2/8/2023).

Permintaan penghentian wacana munaslub ini menjadi poin pertama dari keputusan Dewan Kehormatan Partai Golkar. Selain itu, Dewan Kehormatan juga menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya pengambilan sikap dan keputusan terkait calon presiden dan calon wakil presiden kepada Airlangga Hartarto.

“Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi bangsa dan negara,” tutur Akbar Tandjung.

Menurut Dewan Kehormatan, penyerahan keputusan terkait capres dan cawapres ini merupakan mandat Munas dan Rapimnas kepada Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Selain dua hal itu, Dewan Kehormatan juga menyepakati beberapa poin. Antara lain, meminta seluruh jajaran partai berlambang pohon beringin untuk fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024, hingga dapat menaikkan perolehan suara dan kursi di setiap daerah agar Golkar menjadi pemenang sebagaimana yang pernah dicapai pada Pemilu 2004.

Dewan Kehormatan juga menyarankan agar DPP segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi baik di tingkat maupun daerah secara berjenjang, dan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar.

Poin selanjutnya, yakni meminta DPP Partai Golkar menyusun langkah strategis dan langkah aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam Pileg dan Pilpres 2024.

Akbar juga meminta DPP Partai Golkar segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam kampanye pemilu.

Terakhir, Dewan kehormatan meminta DPP Partai Golkar tetap konsisten mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pembangunan nasional.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kabupaten Bantaeng, Liestiaty Fachruddin Nurdin Abdullah.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kabupaten Bantaeng, Liestiaty Fachruddin Nurdin Abdullah saat ini lebih fokus untuk Pemenangan Pemilu (Pemilu) dan menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Istri mantan Gubenur Sulsel ini menyebutkan meskipun ada isu Munaslub di tubuh partai Golkar tidak akan mempengaruhi kerja-kerja DPD II Golkar Bantaeng.

“Kami di DPD II Golkar Bantaeng sangat solid dan semangat untuk terus bekerja untuk memenangkan Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak 2024 nanti,” katanya.

“Golkar Bantaeng solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar dan menolak Munaslub,” tuturnya.

Lies menjelaskan, dirinya bersama seluruh jajaran pengurus DPD II Golkar Bantaeng terus berjuang menyampaikan program-program dan perjuangan partai Golkar untuk masyarakat Bantaeng.

“Kita fokus bagaimana menang di Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 nanti. Ini adalah keharusan bagi semua jajaran pengurus Golkar Bantaeng, tanpa terkecuali,” tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah menyatakan intensi untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Minat tersebut telah ditanggapi secara positif oleh OECD mengingat hubungan kerja sama yang konstruktif antara Pemerintah dan OECD, serta mempertimbangkan peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum global dan kinerja perekonomian Indonesia yang baik.

Indonesia saat ini fokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis guna mencapai visi menjadi negara maju berpendapatan tinggi sebagaimana dijabarkan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Proses aksesi keanggotaan OECD tersebut secara komprehensif mendukung reformasi struktural di tingkat domestik yang saat ini giat dijalankan oleh Pemerintah. Reformasi yang dilakukan tersebut akan mempromosikan efisiensi dan harmonisasi kebijakan untuk menciptakan level playing field dunia usaha.

Lebih lanjut, hal ini akan mendorong Pemerintah untuk dapat terlibat aktif dalam diskusi global, dimana Indonesia berkesempatan untuk ikut serta dalam menentukan standar global yang diikuti negara OECD.

Dengan menjadi anggota OECD juga akan memberikan keunggulan reputasi dan peningkatan kepercayaan investor karena Indonesia menganut standar kebijakan yang unggul dan terpercaya.

“OECD selaku organisasi yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. OECD membagikan kepada Indonesia bagaimana pengalaman negara anggota OECD lain dalam memanfaatkan keunggulan demografis dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam rangka menuju negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebagai informasi, OECD merupakan organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Konvensi Paris 1960 dan berbasis di Paris, Perancis.

Sementara itu, OECD sendiri memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya melalui promosi ekonomi dan pengembangan sumber daya.

Saat ini, Indonesia telah menjadi key-partner OECD bersama dengan Brazil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan.

Hingga saat ini, OECD telah memiliki 38 anggota dengan rata-rata PDB per kapita tahun 2022 sebesar USD43,260.7 menurut data World Bank.

Dari 38 negara OECD tersebut, terdapat 2 negara dengan klasifikasi negara berpendapatan menengah-atas (USD4,466-USD13,845/kapita), yakni Kolombia (USD6,630.3/kapita) dan Kosta Rika (USD13,198.8/kapita).

Selebihnya, negara OECD diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi.

Indonesia sendiri termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income country) dengan pendapatan per kapita USD4,580 (2022).

Kerangka kerja sama Pemerintah Indonesia dan OECD dipayungi dalam Perjanjian Kerangka Kerja Sama atau Framework Cooperation Agreement (FCA) dan Program Kerja Bersama atau Joint Work Programme (JWP).

Area kerja sama antar kedua pihak disusun dengan menyesuaikan agenda prioritas nasional Indonesia.

Saat ini yang berlaku yakni FCA Periode 2022-2027 dan JWP Tahun 2022-2025.

Terdapat 4 pilar kerja sama dalam JWP 2022-2025, yakni Kebijakan Makro Ekonomi, Kepatuhan Pajak, dan Tata Kelola yang Baik, Iklim Usaha dan Digitalisasi, Human Capital dan Inklusi Sosial, serta Pembangunan Berkelanjutan.

Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah.

Berita Golkar – DPD Golkar Provinsi Banten menolak musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

DPD Golkar Banten sepakat dengan 37 DPD Golkar se-Indonesia yang menolak penyelenggaraan Munaslub.

Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.

Menurut dia, para ketua DPD 1 Golkar se-Indonesia memberikan mandat kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato.

Mandat itu, kata dia, sesuai dengan apa yang diamanatkan pada saat Rapimnas dan Rakernas.

“Ketua umum diberi mandat untuk melakukan komunikasi politik dengan seluruh partai yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan pilpres,” kata dia, saat ditemui di Aula Setda Kota Cilegon, Selasa (1/8/2023).

Kata dia, para ketua DPD 1 Golkar beserta para kader Golkar memberikan keleluasaan dan kewenangan secara penuh kepada ketua umum.

“Mau nomor 1 atau 2 silahkan, ketum sendiri yang melihat peluang-peluang itu, yang penting kader Golkar ikut pilres,” ujarnya.

Dia mengaku tidak ingin konflik internal mempengaruhi suara Golkar di Pemilu 2024.

“Kami tidak ingin kader Golkar tidak ada yang ikut manggung di pilpres, karena dampak dari pilpres ini akan ada pengaruhnya di pileg,” tambahnya.

Alasan para ketua DPD I Golkar menolak Munaslub, lantaran mereka tak ingin kasus 2015 terulang kembali.

Selain itu para ketua DPD 1 Golkar juga, kata dia, mereka tidak ingin ketika di daerah sedang berjuang.

Mulai dari jajaran pengurus provinsi dan kabupaten kota dengan para caleg untuk kemenangan di 2024.

Namun wadah atau partai politik mereka digunjang-ganjing.

“Kami tidak mau wadahnya atau partai kami ini di gunjang ganjing, karena sudah punya pengalaman buruk di tahun 2015. Kalau terulang lagi, kasarnya kita ngga mau dong kejeblos dilubang yang sama,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menambahkan pada pertemuan kemarin, sebanyak 38 ketua dpd 1 secara serentak menolak Munaslub.

“Ada beberapa masukan dari kami, 38 ketua DPD 1 ini menyampaikan kepada ketum, pertama kami sepakat menolak munaslub,” tambahnya

Ketua DPD I Golkar Sultra Herry Asiku (dua kanan), Ketua Bapilu DPD I Golkar Sultra Aksan Jaya Putra (kanan) dan Ketua Bidang MPO DPD I Golkar Sultra Ony Darmawan saat Rakorda MPO DPD Golkar Sultra di Swiss Belhotel Kendari, akhir pekan lalu.

Berita Golkar – Barisan Golkar Sultra mulai dirapatkan menghadapi pemilu 2024. Kualitas kader “beringin” terus ditingkatkan.

Oleh Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Kendari Ramadhan, pengurus Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD II Golkar dari 17 kabupaten/kota diedukasi teknik menulis berita agar bisa membuat rilis dan menyiarkan aktivitas partai secara mandiri melalui kanal yang disiapkan partai.

Ketua MPO DPD I Golkar Sultra Ony Darmawan, mengatakan pengurus MPO dari kabupaten/kota memang harus mahir menulis berita.

Sehingga mereka bisa secara mandiri menulis aktivitas-aktivitas kepartaian dan disiarkan melalui kanal milik partai atau disebar ke media massa.

“Tentunya pelatihan ini adalah salah satu upaya partai untuk meningkatkan kualitas kader. Kita tidak hanya sekadar berpolitik, tapi juga secara kemampuan sudah mumpuni. Itulah yang disiapkan Golkar untuk setiap kader,” ungkap Ony kepada Kendari Pos saat pelatihan teknik menulis berita dalam rapat koordinasi daerah bidang MPO Golkar se kabupaten/ kota di Sultra, akhir pekan lalu.

Ia berharap peserta pelatihan bisa menambah wawasan dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi MPO dan untuk menyatukan opini, menggiring isu positif dan juga dengar pendapat serta mensinergitaskan MPO se kabupaten/ kota, serta mendiskusikan hal hal untuk kinerja MPO menghadapi pemilu 2024.

“Kegiatan ini juga momentum menyamakan persepsi atas suatu masalah yang terjadi untuk menghadapi pemilu 2024,” bebernya.

Sementara itu, Ramadhan mengatakan menulis berita tidak begitu rumit. Hanya perlu memahami teknik dasar dalam menulis berita, seperti memenuhi unsur 5W + 1H (what, where, when, why, who dan how).

Saat ini dengan ketersediaan berbagai platform sosial media, semua orang bisa menyiarkan informasi.

“Termasuk kader partai bisa menyiarkan informasi melalui kanal yang disiapkan partai. Hanya saja, dalam aktivitas jurnalistik, tentu harus patuh dengan kode etik jurnalis,” ungkap Redaktur Kendari Pos itu.

Bagi dia, era saat ini, dengan kecerdasan buatan, memproduksi konten untuk disiarkan ke publik itu lebih mudah.

Ada banyak tools yang memudahkan setiap orang dalam membuat informasi. Tentunya tidak melulu soal teks, tapi juga bisa melalui video, foto, infografis dan sebagainya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Pro Jokowi (Projo) mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam menjaga soliditas partai melalui pertemuan dengan 38 DPD Golkar se-Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Projo Handoko mengatakan soliditas internal Golkar sangat penting untuk mensukseskan jalannya Pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir periode.

“Golkar adalah partai besar sehingga soliditasnya menjadi penting apalagi menjelang hajatan besar Pemilu 2024,” kata Handoko, Senin (31/7/2023).

Handoko menjelaskan bahwa Projo yakin Airlangga dan para pengurus Golkar mampu mengatasi dinamika internal di masa krusial menjelang pemilu ini.

Apalagi, pengalaman panjang Partai Golkar dalam kehidupan bernegara akan membuahkan sikap dan pilihan politik yang bijaksana.

Projo juga berharap Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga tetap sevisi dalam mewujudkan pemerintahan baru yang melanjutkan agenda kerakyatan Presiden Jokowi.

Melanjutkan agenda kerakyatan Presiden Jokowi adalah kehendak rakyat yang muncul dalam Musra Indonesia.

“Hasil konferda-konferda Projo sama juga, bertekad mendukung capres-cawapres yang melanjutkan agenda kerakyatan Jokowi,” jelas Handoko.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono meresmikan posko pemenangan di Jalan Raya Kemuning Kota Cirebon pada Senin (31/7) malam.

Kepada awak media, Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan posko tersebut digunakan untuk konsolidasi pemenang dirinya pada Pileg 2024 nanti.

“Malam ini saya meresmikan posko yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan partai Golkar dan saya jelang Pemilu 2024,” kata Dave Laksono didampingi Ketua DPD Golkar Kabupaten Indramayu Teguh Rusiana Merdeka.

Selain itu lanjut Dave, posko ini juga bisa digunakan untuk anak muda berkreativitas.

“Posko ini juga bisa digunakan untuk peningkatan literasi maupun hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif,” lanjutnya.

Saat ini menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kosgoro 1957 ini, posko konsolidasi Partai Golkar ada di Cirebon dan Indramayu.

“Di Indramayu ada dua posko, tapi yang di Kota Cirebon ini posko utama,” pungkasnya.

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP).

Berita Golkar – Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Taufan Pawe menegaskan menolak adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Taufan bahkan mengklaim 38 DPD I di seluruh Indonesia solid tetap mendukung Airlangga hingga akhir jabatan.

“Demi kebesaran dan kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024, 38 pimpinan Golkar se-Indonesia menolak dengan keras dan tegas adanya isu Munaslub. Golkar Sulsel dan daerah lainnya solid untuk Airlangga Hartarto,” tegas Taufan Pawe kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Taufan Pawe mengatakan, Golkar Sulsel dan seluruh pimpinan Golkar se-Indonesia mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto menjalankan mandat hasil Rakernas beberapa waktu lalu. Airlangga diberikan hak sepenuhnya menyikapi Pemilu 2024.

“38 pimpinan Golkar provinsi memberikan mandat kepada bapak Airlangga untuk memutuskan sendiri apakah beliau menjadi calon presiden atau wakil presiden. Jadi keputusan itu ada di tangan beliau,” ungkapnya.

Wali Kota Parepare dua periode ini kembali menegaskan, isu munaslub merupakan dinamika biasa bagi Partai Golkar.

Namun isu tersebut tidak memiliki dasar karena para pemilik suara solid pada kepemimpinan Menko Perekonomian tersebut.

“Kami, 38 pimpinan DPD se-Indonesia solid satu komando di bawah kepemimpinan bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan dan memenangkan semua agenda politik tahun 2024,” tegasnya.

Jusuf Kalla bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) mengaku tak setuju dengan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang bergulir di internal partainya jelang Pemilu 2024 karena akan menurunkan marwah partai berlambang pohon beringin tersebut.

Selain itu, perpecahan yang terjadi di internal Partai Golkar dikhawatirkan dapat berimbas pada raihan suara pada Pemilu 2024.

“Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar,” kata Jusuf Kalla usai seminar bertajuk “Pemuda untuk Politik” di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Dia meminta, seluruh internal Partai Golkar seyogianya bersatu agar dapat memenangkan Pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari setahun lagi digelar.

“Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya, harus bersatu dulu,” ucapnya.

“Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu,” imbuh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.

Menurut dia, isu bergulirnya Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai bakal calon presiden (capres) Partai Golkar juga tidak bisa dijadikan dasar alasan.

“Kalau dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla menyebut bahwa ongkos politik untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp 600 miliar.

“Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar,” kata Jusuf.

Namun, menurutnya hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga di partai politik lainnya juga.

“Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” ucapnya.

Sebab, kata dia, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.

“Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar,” ujar dia.

Melki Laka Lena dan rombongan foto bersama usai Sosialisasi KIE Obat dan Makanan Bersama Mitra BPOM di Aula Paroki St. Gregorius Borong, Manggarai Timur, Sabtu (29/7/2023).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena. mendorong Gerakan Beli NTT (Nusa Tenggara Timur) untuk mendukung kemajuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di NTT.

Dorongan ini disampaikan Melki Laka Lena, sapaan akrab Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam kegiatan Sosialisasi KIE Obat dan Makanan Bersama Mitra BPOM di Aula Paroki St. Gregorius Borong, Manggarai Timur, Sabtu (29/7/2023).

Melki Laka Lena menganjurkan kepada pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten dan pemerintah desa membuat aturan untuk setiap pesta masyarakat ataupun pesta pemerintah itu melibatkan produk UMKM minimal 20% untuk membantu pertumbuhan UMKM masyarakat.

“Pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten/kota, pemerintah bikin perda atau perdes.  Kalau ada UMKM bertumbuh, semua pesta, acara pemerintah maupun swasta dikasih alokasi  untuk wajib membeli dari UMKM lokal. Kita buat Gerakan Beli NTT atau Gerakan Beli Manggarai Timur. Artinya semua yang dihasilkan UMKM di NTT atau di Manggarai Timur kita beli. Kita kadang beli barang impor banyak sekali dari luar karena ingin fee. Kalau ada produk dari daerah sendiri, ya kita beli,” tegas Melki.

Melki juga mendorong agar masyarakat yang memiliki produk dari UMKM agar mengurus  berkas perizinan sehingga produknya bisa dipasarkan seluruh Indonesia.

“Jadi bapa mama yang punya olahan produk baik makanan tradisional, minuman, obat dan kosmetik bisa langsung mengurus berkas perizinan agar produknya bisa diedarkan ke seluruh Indonesia. Di NTT ini untuk UMKM sekitar 100 ribu lebih, tetapi banyak yang belum mendapatkan izin dari BPOM. Hal ini yang membuat produk tidak bisa beredar luas untuk pasarannya. Karena tujuan dari produk harus mendapatkan izin adalah agar memperluas pasaran produk kita, agar bisa tersebar di mana saja itu aman tanpa ada halangan karena sudah ada izin,” saran Melki Laka Lena yang juga Ketua Golkar NTT ini.

Wakil Bupati Manggarai Timur, Siprianus Habur, juga mengapresiasi kehadiran Melki Laka Lena di Manggarai Timur.