BERITA

Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Berita Golkar – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas bencana gempa bumi berkekuatan 7,5 skala richter yang terjadi di Noto, Jepang.

Berdasarkan laporan yang diterima, ada sekitar 60 gempa susulan telah terjadi usai gempa M 7,5. Gempa susulan juga dilaporkan dengan kekuatan bervariasi M 3 hingga M 6,1.

“Kepada pemerintah Jepang rasa keprihatinan sekaligus dukacita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa bencana gempa besar yang berpusat di Semenanjung Noto di dekat Prefektur Ishikawa, Jepang,” kata Bamsoet kepada awak media, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Dalam kesempatannya, Bamsoet juga meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) untuk terus berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk memastikan kondisi warga Indonesia di sana dalam keadaan baik dan aman.

“Apakah ada WNI yang menjadi korban serta kesiapan KBRI ataupun KJRI dalam mempersiapkan evakuasi WNI,” ucapnya.

Karenanya, sambung Bamsoet, ia meminta supaya KBRI terus mengupdate informasi terkait kondisi pasca bencana gempa di Jepang, sekaligus terus mendata jumlah warga Indonesia yang terdampak juga berkoordinasi dan mengkoordinir sumbangan yang akan disampaikan kepada WNI yang terdampak.

“Sehingga pemerintah perwakilan RI dapat mengupayakan penyaluran bantuan yang dibutuhkan,” papar politikus Golkar ini.

Tak hanya itu, mantan ketua DPR RI pun meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan upaya evakuasi WNI bila bencana gempa susulan di Jepang terus terjadi hingga mengancam keselamatan WNI yang tinggal di Jepang.

“KBRI setempat untuk terus memantau situasi dan kondisi pasca gempa di Jepang, disamping terus memberikan arahan kepada WNI agar tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami serta selalu memantau informasi dan arahan otoritas setempat,” pungkasnya.

Foto ketika Meisy temui dan salurkan bantuan makanan untuk para korban banjir.

Berita Golkar – Bencana banjir yang tengah melanda Kota Sungaipenuh dan Kabupaten Kerinci beberapa hari terakhir ini menyita perhatian banyak kalangan.

Pasalnya, bencana banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini.

Salah satunya Bendahara DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Meisy. sejak hari Minggu (31/12/2023) kemarin hingga hari ini, dirinya turun langsung ke lokasi banjir di wilayah Kota Sungaipenuh untuk bertemu masyarakat yang terdampak.

Selain bertemu para korban, Meisy yang juga merupakan Caleg DPRD Kota Sungaipenuh dari Partau Golkar Dapil 3 ini juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan makanan siap saji kepada para korban.

Setidaknya, hingga hari ini sebanyak 200 paket sembako dan 1000 bungkus nasi siap saji sudah didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai.

Kepada media ini, Meisy membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, kegiatan sosial ini dilakukan untuk membantu meringankan beban para korban banjir di wilayah Kota Sungaipenuh.

“Saya dan beberapa relawan juga bertemu langsung dengan para korban. Kita mendengarkan keluh kesah mereka. Ini bencana luar biasa, kita turut berbelasungkawa, mudah-mudahan kedatangan kita dapat memberikan semangat kepada para korban untuk sabar dan tawakkal dalam menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, semua keluh kesah dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang terdampak banjir akan menjadi catatan khusus jika dirinya nanti diamanahkan menjadi Anggota DPRD Kota Sungaipenuh.

Selain itu, dirinya juga mengajak dan mengimbau kepada para dermawan untuk ikut berkontribusi membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir, baik di Kota Sungaipenuh maupun Kabupaten Kerinci.

“Persoalan banjir ini menjadi tanggungjawab dan PR kita bersama. Ayo para dermawan kita sama-sama membantu para korban. Duka mereka, duka kita semua,” timpalnya.

Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Paulus Waterpauw saat bersama Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Paulus Waterpauw berjanji bersama timnya akan bekerja keras memenangkan partai berlambang pohon beringin ini di daerahnya.

Setelah resmi menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua Barat ia upayakan menang di Pemilu 2024.

Paulus Waterpauw terpilih secara aklamasi dengan mengantongi dukungan dari 7 DPD kabupaten se Papua Barat.

Serta juga mendapat dukungan dari sayap Partai Golkar, di antaranya, MKGR, Soksi, Kosgoro, AMPI dan AMPG.

Waterpauw menyatakan, setelah memimpin DPD Golkar dirinya siap memenangkan Golkar di Papua Barat.

Hal itu sejalan dengan amanat dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Untuk membangun dan memajukan organisasi pohon beringin ke depan lebih baik di masa mendatang. Untuk itu perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antara badan pengurus serta juga kader Golkar kabupaten/kota se Papua Barat,” kata Waterpauw.

Untuk memajukan Partai Golkar di Papua Barat tentunya dirinya tidak dapat bekerja sendiri.

Dibutuhkan dukungan dari semua pengurus dan kader Golkar.

“Saya pikir bahwa tanpa ada kebersamaan, maka itu terasa berat. Kalau itu dikerjakan dengan kerja bareng semua itu akan lebih ringan,” ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi sangatlah penting. Apalagi, kader Golkar Papua Barat memiliki segudang pengalaman dengan jam terbang yang tinggi, lebih memahami tentang segala hal.

“Kalau saya ini orang baru, masuk di dalam dunia politik. Oleh karena itu, butuh masukan dari bapak dan ibu demi kemaslahatan Partai Golkar di Papua Barat. Itu paling penting,” ungkapnya.

Waterpauw mengharapkan, Ketua DPD Golkar di daerah dapat meningkatkan komunikasi secara aktif.

Tentu ke depan tantangan maupun beban akan semakin berat.

“Mari kita kelaborasi bersama untuk memenangkan Golkar di Papua Barat. Hal tersebut sejalan Intruksi Ketua Umum, ini menjadi skala prioritas,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, catatan penting yang telah di sampaikan Wakil Ketua Umum DPD Golkar bahwa, Golkar tidak boleh kalah. Tetapi optimis harus menang.

“Untuk itu, harus tunjukan bahwa Golkar tetap menang di Papua Barat. Dan merebut kursi DPR RI, Provinsi, DPRD kabupaten bahkan menang pada putaran pemilihan Pilpres 2024,” tegasnya.

Dikatakan Waterpauw, ini merupakan harapan dari ketua umum.

Ia berharap semua kader Golkar se Papua Barat dapat mengangkat harkat dan martabat Partai Golkar.

“Maka itu momen ini sangat tepat, kita semua bersatu melaksanakan tugas tugas dan agenda penting,” tuturnya.

“Itu menjadi acuan ke depan, tidak ada cerita Golkar kalah, mari kita kuningkan Papua Barat. Kita tunjukkan bahwa Golkar menang,” ujar Waterpauw.

Berita Golkar – Pasca melewati libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, kader Partai Golkar Minahasa khususnya mereka yang akan berkompetisi dalam pesta demokrasi mengaku optimis dengan hasil yang akan dicapai.

Hal itu dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Minahasa Adrie Kamasi SH MH kepada wartawan, Selasa (2/1/2024).

Menurut Kamasi, meski masih dalam suasana perayaan Tahun Baru 2024, namun konsolidasi untuk memantapkan dukungan masyarakat tetap harus berjalan.

“Manfaatkan waktu yang ada untuk memperkuat komitmen warga masyarakat untuk memilih Partai Golkar dan kader-kadernya pada Pemilu 2024 mendatang,” katanya.

Ditambahkannya, kehadiran kader-kader Partai Golkar di Minahasa harus memberikan rasa aman dan nyaman sambil memberikan edukasi politik yang baik dan benar.

“Intinya bahwa jagalah nama baik Partai Golkar dengan melakukan hal-hal positif, sederhana dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hadirlah sebagai sahabat untuk seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Senayan menilai kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang tahun 2023 sudah cukup optimal.

Namun, Badan yang dipimpin Hinsa Siburian ini diharapkan tidak kalah canggih dari pembobol data digital alias hacker.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Lak­sono mengatakan, kinerja BSSN tidak bisa hanya dilihat dari berbagai insiden kebocoran data yang berkaitan dengan dunia siber.

“Harus dilihat juga kemam­puan BSSN itu sendiri. Baik dalam investasi yang digelon­torkan Pemerintah, regulasi dan juga otoritas BSSN,” katanya.

Dave bilang, sebenarnya BSSN telah bekerja optimal di bawah kepemimpinan Hinsa Siburian.

Namun, masih banyak ruang yang perlu diperbaiki BSSN dalam meningkatkan per­formanya.

Antara lain, perbaikan infrastruktur, penguatan kapasi­tas sumber daya manusia (SDM) dan juga teknologi inovasi.

“Perkuat eksistensi BSSN sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi di bidang persandian negara, keamanan informasi, pengamanan tele­komunikasi berbasis internet,” tegas politisi Fraksi Golkar ini.

Dave menyarankan BSSN melakukan kerja sama dengan lembaga luar yang tujuannya memperkuat BSSN itu sendiri.

Kerja sama ini bisa dalam hal transfer teknologi, mengasah kemampuan atau bertukar piki­ran.

Namun, kerja sama tetap dalam batasan, dalam arti tidak mengekspos kelemahan BSSN.

“BSSN sudah berjalan ke arah yang tepat. Sekarang tinggal Pemerintah memberi­kan dukungan, baik dari otoritas, anggaran, dan juga sisi SDM serta infrastruktur. Jadi, fungsi BSSN bisa lebih optimal,” katanya.

Tidak kalah penting, sambung Dave, BSSN juga mesti berpikir panjang ke depan untuk mendo­rong digitalisasi di dalam negeri.

Baik dalam bentuk digital farm, digital economy, hingga kemam­puan mengembangkan bidang siber sekuriti.

BSSN bisa berkontribusi be­sar dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dunia digital dan menyokong pertum­buhan ekonomi digital dalam negeri.

“Ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang jauh lebih siap menghadapi kemajuan dan perkembangan zaman,” ung­kapnya.

Seiring perkembangan teknologi, lanjutnya, kemampuan hacker untuk membobol data digital dalam negeri akan se­makin canggih.

Begitu juga di dunia internet dan pempro­graman, tentu sandi atau bahasa pemprograman akan semakin berkembang juga.

“Nah, di situ BSSN harus lebih pro aktif mencari dan mengembangkan teknologi dalam menangkal serangan-serangan siber dari luar,” tam­bahnya.

Untuk tahun 2024, lanjut Dave, BSSN harus menyiapkan keamanan digital untuk me­mastikan pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan lancar.

Apa­lagi besar kemungkinan Pilpres 2024 ini akan berlangsung satu putaran.

“Kalau bisa satu putaran berarti kita persiapan menuju Pilkada, pelantikan-pelanti­kan, pembentukan kabinet dan pemerintahan yang baru. Na­mun, jangan sampai lupa untuk memperkuat posisi digitalisasi dan siber sekuriti kita, jangan sampai lengah,” wantinya.

Foto bersama Ketua DPW Partai Golkar Sumut H. Musa Rajekshah (Ijeck)  beserta jajaran saat meresmikan Rumah Solidaritas H. Musa Rajekshah, di Jl. Wahid Hasim Medan.

Berita Golkar – Rumah Solidaritas H. Musa Rajekshah di Jl. Wahid Hasim Medan telah diresmikan oleh Ketua DPW Partai Golkar Sumut H. Musa Rajekshah (Ijeck) yang berharap Rumah Solidaritas yang dibangun dan diresmikan partai itu memberi manfaat dan didayagunakan untuk memperkuat silaturahmi.

Hal itu disampaikan Bacaleg DPR RI Dapil Sumut 1 No urut 1 usai meresmikan Rumah Solidaritas, di Jl Wahid Hasyim Medan Sabtu (30/12).

Hadir disana Ketua DPD PDK Kosgoro 1957 Sumut, Riza Fahrumi Tahir, pengurus dari kabupaten/kota, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sumut Drs. Freddy Sembiring dan jajaran, bacaleg DPR RI Maruli Siahaan serta Ketua Panitia Muhammad Arif, Sekretaris Panitia Juni Delfiani Piliang SH dan Bendahara Saiful Bahri ST.

Peresmian rumah solidaritas ini diawali dengan doa disusul dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan dari panitia acara.

Dalam sambutannya, Ijeck berharap rumah solidaritas Partai Golkar jadi rumah yang bermanfaat dan berdayaguna memperkuat silaturahmi.

Berkaitan dengan Pemilu 2024 mengatakan, Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilu tahun 2024, DPD Golkar Sumatera Utara menargetkan 20 kursi di DPRD Sumut periode 2024-2029.

“Sedangkan, saat ini Golkar memiliki 15 kursi. Target kita 20 kursi untuk DPRD Sumut di Pileg tahun 2024,” sebutnya.

Untuk DPR RI, Ijeck menargetkan dari Dapil Sumut, sebanyak 6 kursi, dan saat ini, 4 kursi dari asal Sumut.

“Untuk DPRD Kabupaten/Kota, target kita variasi ya, kemarin total kita 225 kursi dari yang sebelumnya, 184 kursi,” ucap Ijeck.

Ketua DPD PDK Kosgoro 1957 Sumut, Riza Fahrumi Tahir, dalam sambutannya mengatakan membangun rumah solidaritas jangan pernah mengharapkan hasil, tapi rumah solidaritas jadi tempat silahturahmi dan berkumpul.

Ketua Panitia acara Muhammad Arif ST menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana dalam acara syukuran rumah solidaritas tersebut.

Disebutkannya, H Musa Rajekshah adalah caleg DPR RI dan mereka terpanggil dan memenangkan Wagubsu periode 2018-2023 itu.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani memberikan catatan positif pada upaya pemerintah selama ini yang terus menunjukan langkah perbaikan pelindungan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Meski demikian, Christina memberikan catatan khusus terkait masih maraknya temuan PMI Ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang patut menjadi perhatian.

“Tahun 2023 jadi momentum baik kita dalam komitmen memberikan pelindungan bagi PMI dan pemberantasan TPPO yang ditandai dengan komitmen langsung Presiden bersama negara-negara Asean atas isu ini saat KTT Asean di Labuan Bajo terakhir,” ungkap Christina saat memberikam catatan akhir tahun 2023 terkait Pekerja Migran Indonesia, Senin,(1/1/2024).

Menurut Christina, pada level pelaksanaan, pemerintah secara perlahan mulai memperbaiki skema pengiriman PMI ke luar negeri yang lebih memastikan perlindungan untuk mereka.

Selaras dengan itu, pemerintah memberi perhatian serius pada sosialisasi ke masyarakat agar menggunakan jalur legal jika ingin berangkat kerja ke luar negeri sehingga tidak terjebak pada tawaran ilegal yang memang masih marak ditemukan.

“Meski masih banyak kasus ditemukan pemberangkatan secara ilegal, namun kita apresiasi ada upaya kuat memerangi praktik sindikat dari hulu hingga hilir. Termasuk kami apresiasi skema G to G BP2MI memberangkatkan PMI ke Korea Selatan, Jepang dan Jerman, maupun skema Private to Private, maupun UKPS semuanya berjalan cukup baik dan transparan,” lanjut Christina.

Diketahui untuk semua skema di tahun 2023, BP2MI telah melakukan penempatan sebanyak 273.747 Pekerja Migran Indonesia, jumlah mana melampaui jumlah penempatan tahun 2022 sebanyak 200.761 orang.

Termasuk lanjut Christina, keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi bagian penting yang perlu diapresiasi.

Aturan yang telah diundangkan pada 11 Desember 2023 tersebut ke depannya akan memberikan kemudahan pengiriman barang milik PMI dari luar negeri.

“Kita paham PMI mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi kita. Maka aktivitas mereka perlu kita dukung,” ucapnya.

Sebagai catatan kata Christina, remitansi PMI tahun 2020 sebesar Rp135 triliun, tahun 2021 mencapai Rp136 triliun, tahun 2022 Rp139 triliun, dan Rp 77,35 triliun pada kuartal II tahun 2023.

Di tengah upaya memaksimalkan perlindungan terhadap PMI, Christina mengingatkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum pada upaya pihak tertentu yang masih memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri yang kerap ditemukan sampai saat ini.

“Hampir setiap bulan kita monitor selalu ada pengungkapan baik oleh Polri maupun TNI yang ketahuan masuk jalur pemberangkatan ilegal. Dan mungkin lebih banyak lagi yang lolos dan tidak terungkap. Ini harus jadi catatan soal pentingnya sosialisasi ke masyarakat agar tidak tergiur berangkat ilegal, sekaligus pada sisi aparat kita untuk meningkatkan pengawasan,” tegasnya.

Sama halnya dengan TPPO, Christina mengaku optimis sejak Satgas TPPO dibentuk Juni 2023 lalu yang terbukti efektif mengungkap banyak kasus, sekurang-kurangnya pada periode 5 Juni – 14 Agustus 2023, polisi mendapatkan ratusan laporan dan berhasil menangkap dan menetapkan 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang.

“Ini kita apresiasi, tetapi masyarakat butuh komitmen dan konsistensi serta tidak tebang pilih dalam pengungkapan. Artinya siapa pun yang terlibat harus diproses, dimulai dari aktor-aktor intelektualnya. Patut diduga masih banyak kasus perdagangan orang yang belum sepenuhnya terungkap. Ini patut menjadi catatan tersendiri,” pungkas Christina.

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya, Norhaini.

Berita Golkar – Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Norhaini, mengajak masyarakat yang menikmati liburan di berbagai objek wisata di Palangka Raya untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan dan keamanan di tempat-tempat wisata.

Legislator asal partai Golongan Karya (Golkar) ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memelihara kebersihan di objek-objek wisata, untuk menciptakan suasana berwisata nyaman dan bersih.

“Ketika menikmati liburan di objek wisata, mari kita jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga perlu menjaga keamanan di sekitar objek wisata agar pengunjung lain dapat menikmati liburan dengan aman,” ujarnya. Senin, 1 Januari 2024.

Selain itu, Norhaini juga menyampaikan bahwa menjaga kebersihan dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah daerah.

Dengan partisipasi aktif masyarakat, lingkungan di sekitar objek wisata dapat tetap terjaga kebersihannya.

Maka dari itu Norhaini gencar mengajak kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan dan kenyamanan di tempat-tempat wisata.

Menurutnya, kebersihan dan keamanan merupakan faktor penting yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Palangka Raya.

“Kesadaran akan menjaga kebersihan dan keamanan menjadi landasan penting untuk menjaga keberlangsungan objek wisata agar bisa tetap asri dan terjaga tentunya,” pungkasnya.

Wakil ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan.

Berita Golkar – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan kuota pupuk bersubsidi telah mendapat persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dengan tambahan pupuk subsidi ini, maka upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dapat dilakukan secara cepat.

Wakil ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan merespon positif upaya Presiden Jokowi dan Mentan Amran yang terus memberikan perhatian di sektor pertanian dengan berbagai upaya demi meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

“Saya mendukung penambahan (kuota) subsidi pupuk ini. Karena memang kebutuhan pupuk bersubsidi ini terus mengalami peningkatan,” kata Budhy, Senin (1/1).

“Saya dan teman-teman di Komisi IV DPR RI juga mendukung kebijakan pencabutan Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) Nomor 10/2020 yang membatasi petani dalam mendapatkan pupuk subsidi,” sambung Budhy.

Kendati demikian, Budhy menilai masih ada beberapa persoalan yang perlu disempurnakan supaya efisien, berkelanjutan serta bermanfaat bagi petani.

Menurut Budhy, Kementan RI harus berjalan secara beriringan dengan PT Pupuk Indonesia dalam mengurai persoalan-persolan pelik yang kerap dihadapi petani.

Budhy mengungkapkan beberapa persoalan yang perlu disempurnakan, diantaranya yakni, pembaharuan data base kelompok tani, penguatan petugas penyuluhan pertanian lapangan (PPL) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pendampingan penyusunan rencana defenitif kebutuhan (TDK) dan rencana defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).

“PPL harus aktif mendatangi kelompok tani agar kelompok tani menjadi aktif dalam mengadakan rapat terkait dengan kebutuhan pupuk,” ujar dia.

Selanjutnya, penambahan kios tani. Setiap desa harus ada kios tani, hal ini diperlukan untuk menekan jarak dan ongkos pengiriman agar sesuai dengan HET.

“Kalau di daerah, itu kan banyak yang satu kecamatan kios tani nya hanya ada 2 kios. Padahal jarak antar desa ke kios tersebut cukup jauh, ini tentu akan mengeluarkan biaya tambahan saat pengambilan. Akhirnya, harga yang diterima petani jadi cukup besar dan diatas HET,” kata Wakil rakyat asal Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur).

“PT Pupuk Indonesia harus memperbanyak kios tani, minimal satu desa satu kios,” sambung Budhy.

Kemudian, pembinaan secara berkelanjutan kepada distributor dan kios tani.

Hal ini diperlukan agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa berjalan dengan baik dan informasi kekinian juga mereka dapatkan.

“PT Pupuk Indonesia cukup membina para distributor. Selanjutnya, distributor-lah yang harus membina kios tani, agar mereka memahami penyaluran pupuk sesuai RDKK dan menetapkan harga sesuai HET. Nah, para pemilik kios pupuk juga harus up date tentang kebijakan terkini. Misalnya (mereka harus tahu bahwa) untuk menebus pupuk subsidi sekarang ini tidak perlu lagi menggunakan kartu tani,” ujar Legislator Partai Golkar tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Berita Golkar – Mulai 1 Januari 2024, Kemenkes menetapkan bahwa vaksinasi Covid-19 akan berlaku gratis untuk kelompok masyarakat tertentu, yaitu kelompok masyarakat berisiko dan lanjut usia, yang masuk dalam Program Imunisasi Nasional.

Sementara masyarakat umum lainnya akan dipungut biaya. Adapun besaran harga vaksin Covid-19 masih belum ditentukan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pasca pencabutan status pandemi Covid-19, sejumlah aturan dalam penanganan Covid-19 telah berubah. Salah satunya tekait aturan pemberian vaksin Covid-19.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, lanjut Melki menjelaskan telah menetapkan imunisasi Covid-19 sebagai imunisasi program dan imunisasi pilihan.

Penerima vaksin untuk pelayanan imunisasi program tidak dipungut biaya atau gratis.

“Skemanya seperti BPJS, ada kelompok yang dibiayai negara artinya gratis (seperti peserta PBI) dan ada kelompok yang bayar secara mandiri, baik perusahaan yang membayar maupun pribadi,” ungkapnya saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Masyarakat diimbau segera menjalani vaksinasi Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan pada momentum liburan tahun baru 2024.

Dijelaskan Melki, kebijakan terkait perubahan pelaksaan dalam pemberian vaksinasi Covid-19 dilakukan sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Covid-19.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 48 Tahun 2023 tentang pengakhiran penanganan pandemi Covid-19.

Dengan adanya aturan tersebut, penanganan pandemi Covid-19 beralih ke masa endemik.

“Status endemik ini bukan berarti Covid-19 telah hilang, melainkan dalam situasi yang terkendali. Muncul varian baru yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus seperti saat ini, itu sebabnya upaya penanggulangan Covid-19 tetap berlaku,” jelasnya.

Karenanya, Politisi Fraksi Golkar itu meminta Kementerian Kesehatan untuk terus mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan vaksinasi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Terlebih, vaksinasi gratis untuk menurunkan risiko infeksi virus Covid-19 masih tersedia hingga 31 Desember.

Masyarakat diimbau segera menjalani vaksinasi Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan pada momentum liburan tahun baru 2024.