BERITA

Menko Airlangga: Transformasi Perekonomian Perlu Dukungan dari Seluruh Jajaran Polri

Berita Golkar – Salah satu isu strategis keamanan dalam negeri saat ini mencakup pengamanan keberlanjutan program pembangunan nasional dalam melewati masa pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejalan dengan tantangan ini, Polri menerapkan transformasi Polri yang presisi yang merupakan abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transformasi berkeadilan. Konsep ini merupakan fase lanjutan dari Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter).

Untuk melakukan analisa dan evaluasi tujuan strategis fungsi penegakan hukum yang diemban oleh Bareskrim Polri dan jajaran agar mampu mendukung program Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, maka diadakan Rakernis Bareskrim Polri T.A. 2021 dengan tema “Transformasi Penegakan Hukum Polri yang Presisi guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidatonya yang berjudul “Kebijakan Kemenko Perekonomian dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional” pada acara Rakernis Bareskrim Polri T.A. 2021 di Jakarta pada Selasa (06/04) menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri dan TNI yang berhasil mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Hasilnya terlihat nyata pada data per 4 April 2021 yang menunjukkan tren persentase kasus aktif Covid-19 di Indonesia (7,61%) yang lebih rendah dibandingkan global (17,29%) dan persentase kesembuhan di Indonesia (89,68%) yang dapat melampaui global (80,53%).

Selain itu, Indonesia telah melaksanakan vaksinasi sebanyak 12,6 juta dosis vaksin Covid-19 yang membuat Indonesia berhasil menempati peringkat kedelapan secara global.

Airlangga memaparkan kondisi berbagai indikator perekonomian di Indonesia saat ini kurvanya menyerupai v-shape yang berarti pemulihan terus terjadi.

Indikator yang dimaksud di antaranya angka Purchase Managers’ Index (PMI) Markit Indonesia, dan penjualan kendaraan bermotor.

Pemulihan ekonomi nasional ini didorong oleh kelanjutan program PEN yang ditingkatkan anggarannya sebesar 21%, penerapan UU Cipta Kerja melalui penyelesaian 51 aturan pelaksanaan, percepatan vaksinasi dan perluasan PPKM Mikro.

Upaya lain dari Pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan sinergi kebijakan stimulus sektor properti dan otomotif, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyangga UMKM, program Kartu Prakerja Nasional, penurunan tarif PPh Badan, dan pembentukan Indonesia Investment Authority.

Airlangga mengatakan bahwa, “Jalur perekonomian kedepan basisnya adalah transformasi atau reform struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum periode Presiden Bapak Jokowi, Indonesia terlalu nyaman dengan harga komoditas yang tinggi sehingga seolah-olah Indonesia berhenti berjalan dan tidak membangun infrastruktur baru. Baru di periode Pak Jokowi dibangun infrastruktur yang luar biasa.”

Airlangga juga menyampaikan mengenai cara membangun dengan UU Cipta Kerja, yang analoginya sama dengan jalan tol di bidang perijinan. Sehingga harapannya terjadi percepatan investasi, dan kendaraannya pun kendaraan baru dari UU Cipta Kerja yaitu Sovereign Wealth Fund.

Beliau juga menyampaikan harapan dari Bapak Presiden, dengan Sovereign Wealth Fund bisa menarik investasi lebih cepat. Dana investor akan diparkir selama 5 sampai 10 tahun ke depan dan diharapkan turut membangun urban development, termasuk di dalamnya untuk membangun Ibu Kota Baru.

Di sisi lain, Airlangga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan PPKM Mikro, dan program vaksinasi agar tercapai herd immunity di masyarakat pada akhir tahun. Sehingga, kita dapat merdeka dari Covid-19 dan pembangunan urban development termasuk Ibu Kota Baru dapat kita restart kembali.

Industry 4.0, bansos 4.0, dan smart city akan menjadi penting. Inilah yang direncanakan, transformasi di bidang perekonomian yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran Polri.” tutup Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto: Duka Mendalam untuk Bencana di NTT dan NTB

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengucapkan duka mendalam atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat, hingga Selasa (6/4) pagi, jumlah korban meninggal sudah mencapai 86 jiwa di NTT dan dua di NTB.

Sementara, lebih dari 8.000 warga mengungsi akibat banjir bandang. “Musibah ini adalah bencana besar. Meskipun melanda saudara kita di NTT dan NTB, tetapi penderitaannya juga bisa kita rasakan di seluruh negeri,” tutur Airlangga, Selasa (6/4).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berharap, Pemerintah Daerah terus memutakhirkan data warga terdampak bencana banjir yang disebabkan siklon tropis Seroja di NTT dan NTB.

Airlangga mengimbau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa bergandengan tangan dengan Pemerintah membantu percepatan pemulihan pascabencana di NTT dan NTB.

Sebab, selain tengah menghadapi bencana banjir bandang, warga di sejumlah kabupaten di dua provinsi itu juga masih terhimpit dampak pandemi Covid-19.

“Semangat gotong-royong sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang serba tidak menyenangkan seperti ini agar penderitaan lekas berakhir. Saling menolong, tunjukkan empati, agar kondisi saudara kita di NTT dan NTB lekas pulih,” ujarnya.

Secara khusus, Airlangga menginstruksikan seluruh kader Golkar ikut mengambil peran percepatan pemulihan kondisi di NTT.

Mereka yang jadi pejabat publik bisa mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya, begitu juga kader-kader yang duduk di kursi legislatif.

Kader Golkar di NTT dan NTB diimbau menjadi garda terdepan membantu pemerintah memulihkan kondisi di wilayahnya.

Bagi Golkar, kata Airlangga, NTT dan NTB bukan hanya lumbung suara, tetapi saudara seperjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Ada sekitar 365.266 pemilih Golkar di wilayah NTT, sementara di NTB sebanyak 334.570 suara.

“Kader Golkar di NTT dan NTB diharapkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan pascabencana di sana,” ujar Airlangga.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini juga mengingatkan agar seluruh masyarakat tetap menjaga disiplin protokol kesehatan.

Kader Golkar harus berani memastikan penegakan disiplin protokol kesehatan di wilayahnya agar beban derita masyarakat terdampak tidak bertambah dengan kasus Covid-19.

“Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, pakai masker, jangan lengah, Covid-19 belum berakhir meskipun kondisi saudara di sana masih terpuruk,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diterimanya, ada sejumlah tempat pengungsian yang membutuhkan uluran tangan masyarakat Indonesia.

Yakni, di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 7.212 jiwa pengungsi, Lembata 958 jiwa, Rote Ndao ada 672 jiwa, Sumba Barat sebanyak 284 jiwa, dan Flores Timur sebanyak 256 jiwa.

Sedangkan, jumlah orang yang diduga masih hilang sebanyak 72 orang. Di NTB, banjir menggenangi tujuh kecamatan dan 34 desa. Banjir membuat 27.808 jiwa terdampak dengan 23.759 jiwa mengungsi ke tempat lebih tinggi.

Bambang Hermanto Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Keselamatan Nelayan

Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Bambang Hermanto, SE. mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan nasib para nelayan yang menjadi korban kecelakaan di laut. Meskipun mereka tidak menjadi peserta asuransi nelayan.

Persoalan asuransi nelayan memang menjadi salah satu sorotan legislator dari Fraksi Golkar itu. Diapun mengaku telah menggali berbagai persoalan dari para pihak yang terkait program asuransi nelayan. Terkuak, masih banyak nelayan yang belum tercatat mendapat perlindungan asuransi.

“Walaupun begitu, negara harus hadir melindungi hak setiap warganya. Termasuk nelayan. Kita akan dorong supaya nelayan yang menjadi korban kecelakaan ini mendapatkan bantuan dari Pemerintah,” ujar Bambang saat kunjungan kerja ke Posko Basarnas di area Pelabuhan Perikanan Eretan di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Senin kemarin, dikutip Selasa (6/4/2021).

Baher sapaan akrab Bambang Hermanto mengaku prihatin dengan musibah yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) MV Barokah Jaya. Sampai 3 hari pasca kejadian tabrakan di laut, hingga saat ini belum mendapat bantuan maupun santunan dari Pemerintah.

“Makanya kita dorong supaya Pemerintah memberikan bantuan. Karena sudah kewajiban negara menjamin hak setiap warganya,” tegas Baher.

Kedepannya pula, Baher akan mendorong supaya setiap nelayan dapat menjadi peserta program asuransi secara otomatis. Ditanggung oleh setiap pemilik kapal yang melakukan pengurusan surat atau dokumen. Asuransi kapal maupun ABKnya sudah ter-cover didalamnya.

“Sama seperti angkutan darat. Mobil motor. Setiap kali BBN, sudah termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi setiap terjadi resiko kecelakaan, secara otomatis sudah ter-cover Jasa Raharja. Dan ini kalau memang belum ada, nanti akan kita dorong asuransi nelayan seperti itu. Sehingga, setiap nelayan yang beraktivitas di laut sudah dilindungi oleh asuransi,” terangnya.

Dalam kesempatan itu pula, pendiri Baro Meter Center (BMC) ini memberikan apresiasi atas kinerja Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam melakukan pencarian korban musibah tabrakan antara kapal nelayan MV Barokah Jaya MV Habco Pioneer.

Terus ditemukannya nelayan yang menjadi korban hilang patut dibanggakan. Adanya kejadian ini, membuktikan Basarnas bisa melakukan koordinasi dengan baik dengan instansi lainnya dalam melakukan upaya-upaya pencarian.

“Basarnas membuktikan bisa menjadi leading sektor dalam search dan rescue. Terlepas dari berbagai kekurang yang ada, Basarnas mampu berbuat maksimal dalam melakukan evakuasi jasad yang menjadi korban. Kinerja teman-teman Basarnas sangat memuaskan,” katanya.

Dia berharap, kejadian ini tidak terulang kembali di masa depan. Insiden ini dapat menjadi momentum semua pihak untuk bisa melakukan perubahan dari mulai manajemen hingga operasional kapal nelayan yang memprioritaskan keselamatan.

Di sisi lain, Baher juga meminta masyarakat dapat memberikan waktu kepada instansi Pemerintah terkait untuk melakukan proses investigasi pangkal masalah penyebab terjadinya kecelakaan.

Airlangga Hartarto: Berdasarkan Perhitungan, PPKM Mikro diperluas jadi 20 Provinsi

Berita Golkar – Pemerintah kembali memperpanjang masa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), mulai tanggal 6 hingga 19 April 2021.

Dalam PPKM Mikro Tahap V ini wilayah pemberlakuan diperluas, dengan tambahan 5 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua.

Tambahan ini melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada tanggal 5 April 2021.

Pada periode sebelumnya, PPKM Mikro telah dilaksanakan di 15 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana tertuang dalam Inmendagri dengan tambahan 5 provinsi, maka sebanyak 20 provinsi dapat menetapkan dan menambah prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing Kabupaten/Kotanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan, penambahan 5 daerah tersebut dilakukan berdasarkan parameter yang ada sebelumnya.

Pemerintah memperbesar provinsi yang ikut PPKM [Mikro], yaitu dengan data yang ada baik itu terkait dengan kasus sembuh, meninggal, aktif.

“Kemudian total kumulatif kasus maka Pemerintah menambahkan 5 daerah lagi yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Riau, dan Papua. Sehingga, secara keseluruhan yang ikut PPKM ada 20 provinsi,” ujarnya seperti dilansir dari siaran pers, Selasa (6/4/2021).

Sama halnya dengan perpanjangan sebelumnya, berdasarkan Inmendagri, PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT.

Sementara, bagi wilayah di luar 20 daerah tersebut, diminta untuk tetap memperkuat, meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Airlangga memaparkan, berbeda dengan periode sebelumnya, pada PPKM Mikro periode kelima ini Pemerintah memperkecil kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT.

Berdasarkan kriteria tersebut maka Zona Merah ditetapkan jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT, Zona Oranye 3-5 rumah, Zona Kuning 1-2 rumah, sementara Zona Hijau jika tidak ada kasus konfirmasi positif dalam satu RT.

“Kriteria ini diperbaiki karena kita ingin melihat bahwa yang terkait dengan penularan Covid-19 lebih dicegah lagi,” ujarnya.

Menperin Agus Gumiwang akan Rangkul Perempuan Perkuat Sektor IKM Nasional

Berita Golkar – Perempuan memiliki peran strategis dalam melaksanakan segenap aspek pembangunan bangsa, termasuk mendorong kemajuan industri nasional, di antaranya pada sektor Industri Kecil Menengah (IKM) di tanah air.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah signifikan pengusaha perempuan pada sektor IKM yang turut andil dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat.

“Dari total pengusaha sektor IKM yang jumlahnya 4,4 juta, 47,64% di antaranya merupakan pengusaha perempuan. Pada sisi penyerapan tenaga kerja IKM yang mencapai 10,3 juta orang, sebesar 48,2% merupakan tenaga kerja perempuan,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (6/4).

Menperin menuturkan, sektor IKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri secara keseluruhan, karena itu dibutukan peran semua pihak, termasuk perempuan untuk lebih meningkatkan kontribusi IKM terhadap industri nasional, agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Tentunya perlu kolaborasi seluruh pihak termasuk Himpunan Wanita Karya, sehingga ke depan IKM dapat semakin maju,” tuturnya.

Agus mengatakan, pada saat pandemi, Kemenperin terus memfasilitasi IKM dengan berbagai strategi untuk mengambil peluang sehingga usahanya dapat terus bertahan dan berkembang.

“Di masa kebiasaan baru ini, pelaku IKM didorong agar dapat memiliki konsep usaha yang baik sehingga mampu bertahan walau di tengah permasalahan yang ada,” katanya.

Program yang telah dijalankan bagi IKM menyentuh lima aspek penting, yaitu akses pembiayaan, akses sumber bahan baku penolong, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, peningkatan kualitas produk, serta keahlian SDM serta peningkatan akses pasar.

“Kami berharap dukungan terhadap lima aspek tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi penguatan daya saing IKM,” sebutnya.

Selain itu, Kemenperin juga mendorong IKM untuk menerapkan penggunaan teknologi industri 4.0 guna memacu produktivitas dan daya saingnya. Hal ini difasilitasi melalui kemitraan dengan startup sebagai penyedia solusi teknologi yang juga dapat dimanfaatkan oleh industri berskala IKM.

“Kemenperin juga memperkuat platform digital untuk pelaku IKM melalui program e-Smart IKM, Smart Sentra, Smart Material Center, Smart Packaging Center, dan Smart IKM,” terangnya.

Agus memaparkan, program e-Smart IKM yang telah dimulai sejak 2017 membangun sistem database IKM yang tersaji dalam profil industri, sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada.

“Dalam program ini, IKM dipacu untuk bisa memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produk mereka, utamanya melalui e-commerce,” paparnya.

Program e-Smart IKM juga disinergikan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang kembali dilaksanakan pada 2021.

“Pada tahun ini, Kemenperin juga turut berkontribusi melaksanakan Gernas BBI dengan tema Festival Joglosemar yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah IKM yang onboarding, menciptakan nilai tambah bagi IKM dan meningkatkan permintaan terhadap produk IKM,” tutupnya.

Airlangga Hartarto Resmikan Program Sekolah Partai Golkar Institute

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto membuka secara resmi program ‘Executive Education Program For Young Political Leaders‘ yang digelar Golkar Institute.

Program pendidikan Golkar Institute merupakan terobosan baru dan wujud nyata dari kesadaran Partai Golkar akan pentingnya pendidikan dan inovasi untuk mendorong perkembangan partai politik.

Airlangga berharap Golkar Institute bisa memberikan pemahaman akademis yang konstruktif dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia bagi para generasi muda khususnya bagi kader-kader Partai Golkar.

Menurutnya, manfaat pendidikan dalam Golkar Institute untuk memberikan pemahaman mengenai situasi, kondisi dan bagaimana menjadi politisi handal dalam mengambil kebijakan publik dan keputusan penting untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Intinya mereka nantinya punya pengetahuan kekinian terhadap kondisi bangsa,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Selasa (6/4/2021).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini juga menilai bahwa pendidikan di Golkar Institute begitu penting karena harus mengikuti perkembangan apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Dia menyebut Pemerintah sedang melakukan transformasi yang akan dilakukan resetting, rebooting dan installing dalam hal penanganan sektor kesehatan dan perekonomian.

“Kita semua berharap ini menjadi energi positif dalam membuat sesuatu yang mendorong perekonomian kita di atas 5%,” jelasnya.

Airlangga juga mengungkapkan saat ini penanganan pandemi Covid-19 sudah cukup baik sehingga diperlukan pemulihan perekonomian dengan langkah-langkah yang tepat.

“Di samping upaya menekan pandemi Covid-19, kita sudah lebih baik dari negara lainnya, perekonomian juga harus kita tingkatkan,” tutur dia.

Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan Golkar Institute merupakan institusi pendidikan partai yang fokus pada bidang pemerintahan dan kebijakan publik dengan menekankan keahlian pada tiga pilar: Politik, Ekonomi dan Kepemimpinan.

Golkar Institute merupakan program sekolah partai di bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Namun, sarana pendidikan ini nantinya tak hanya berlaku khusus kader partai saja, tapi masyarakat umum” ujar Ace.

Dalam acara itu hadir pembicara Mendikbud, Nadiem Makarim; Menpora, Zainudin Amali; dan Pengamat Politik, Burhanudin Muhtadi.

Dari pengurus Partai Golkar hadir, Sekjen DPP Partai Golkar, Lodewijk G Paulus; Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Dito Ganinduto; dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita. Hadir pula Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung dan Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Theo L Sambuaga.

Menko Airlangga: Pemerintah akan Tingkatkan Rasio Kredit untuk UMKM

Berita Golkar – Pemerintah akan menaikkan rasio kredit yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong usaha mereka agar naik kelas.

Selama ini, rasio kredit yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM tersebut berkisar di angka 18 hingga 20 persen dari total kredit nasional. Pada 2024 mendatang, rasio tersebut akan diupayakan untuk meningkat hingga lebih dari 30 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memberikan keterangan bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 5 April 2021, selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran terkait.

“Tadi Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan pembiayaan UMKM. Selama ini pendanaan UMKM kita berada di level 18-20 persen dari total kredit di mana Bapak Presiden meminta agar diberikan alokasi yang lebih besar agar ada lompatan sehingga kredit kepada UMKM ini ditargetkan di tahun 2024 adalah lebih dari 30 persen,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bahwa realisasi penyaluran dari kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun lalu mencapai Rp198,53 triliun atau sebesar 104 persen dari target yang ditetapkan.

Porsi terbesar dari jumlah penyaluran tersebut berasal dari nasabah KUR dengan kredit antara Rp10 hingga Rp50 juta yang mencapai Rp128 triliun atau sebesar 65 persen.

Presiden Joko Widodo, dalam arahannya di rapat terbatas itu, juga meminta agar plafon bagi KUR tanpa agunan atau yang berada di bawah Rp50 juta untuk dapat ditingkatkan hingga menjadi Rp100 juta.

Kemudian, mengenai tingkat suku bunga, Presiden juga minta agar suku bunga dari Kredit Usaha Rakyat tersebut juga dapat bersaing di angka kisaran 6 persen.

“Jadi KUR yang tanpa jaminan dari yang Rp50 juta dinaikkan plafonnya menjadi Rp100 juta,” ucap Airlangga.

Menko Perekonomian: Pemerintah Rencanakan Digitalisasi Transaksi Keuangan di Seluruh Pemda

Berita Golkar – Pemerintah berencana untuk memanfaatkan digitalisasi untuk bisa mengakselerasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda), dan saat ini rencana kerja atau action plan lintas sektoral tengah dipersiapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah sudah memiliki payung hukum.

Payung hukum yang dimaksud Airlangga yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Keppres tersebut juga menetapkan bahwa koordinasi percepatan digitalisasi dilakukan di 542 daerah otonom dalam wadah tim P2DD. Saat ini sudah ada 110 dari 542 daerah otonom yang telah menginisiasi pembentukan tim P2DD.

“Satuan tugas percepatan perluasan digitalisasi daerah beranggotakan pimpinan kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun dorongan untuk di daerah,” jelas Airlangga dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) secara virtual, Senin (5/4/2021).

“Satgas akan mendorong pelaksanaan dengan kebijakan berbagai program seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan indeks implementasi dari pada elektronifikasi transaksi pemda,” kata Airlangga melanjutkan.

Airlangga memandang tantangan yang ada saat ini harus dielaborasi dengan memanfaatkan teknologi digital demi mempercepat pemulihan ekonomi.

Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah berharap bisa memperkuat struktur perekonomian agar target menjadi negara maju di 2045 dapat tercapai.

Ekonomi digital juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dan menjadi faktor enabler dalam menciptakan berbagai peluang kerja baru, mendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung peningkatan investasi.

“Kolaborasi yang solid ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan serta nilai tambah dari kapasitas para pemangku kepentingan. Sekali lagi saya berharap agar kita semua dapat bersinergi berdiskusi bekerja sama antar institusi baik di pusat dan daerah,” tuturnya.

Kader Muda DPD I Golkar Lolos Seleksi Ikuti Pendidikan di Golkar Institute

Berita Golkar – Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi Publik Zulham Arief dan Wakil Sekretaris Bidang Kerja Sama Ormas Imran Eka Saputra, merupakan dua kader muda dari DPD I Golkar Sulsel yang berhasil lolos seleksi untuk mengikuti Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Golkar Institute.

Lolosnya dua kader Golkar Sulsel ini patut dibanggakan. Mengingat, seleksi Golkar Institute sangat ketat. Bagaimana tidak, dari ratusan kader Golkar se-Indonesia yang mendaftar, hanya 40 orang yang diterima.

Keduanya akan mengikuti pendidikan Executive Education Program for Young Political Leaders, di Kampus Golkar Institute, selama enam hari, 5 – 10 April 2021.

“Alhamdulilah saya dan Imran Eka lolos mengikuti Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Golkar Institute. Seleksinya sangat ketat. Mulai wawancara substansi dan wawancara administrasi hingga penulisan esai tentang gagasan politik calon peserta kedepan,” kata Zulham Arief.

Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik Golkar Institute dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Begitupun pemateri yang dihadirkan merupakan tokoh-tokoh mumpuni.

Di antaranya Menpora Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Direktur Binar Academy Alamanda Shantika, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, dan rencana juga dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Selain itu, ada Akbar Tandjung, Effendi Gazali, Dino Patti Djalal, Prof. Kishore Mahbubani, Prof. Ginandjar Kartasasmita, Prof. Eduardo Araral, Prof. Lili Romli, Dr. Doli Kurnia Tandjung, Mulya Amri, Meutya Hafid, Mulya Amri, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, Prof Rhenald Kasali, Airin Rachmi Diani, dan Prof. Hamdi Muluk.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Golkar Institute merupakan sebuah terobosan baru partai beringin.

Menurutnya, Golkar Institute adalah wujud nyata kesadaran partai akan pentingnya pendidikan, inovasi dan ide untuk mendorong perkembangan partai politik dalam dinamika zaman yang terus berubah.

Golkar Institute adalah cermin dari tekad kita untuk memajukan bangsa Indonesia lewat peranan politik yang inovatif, cerdas, kreatif, dan bermartabat,” kata Airlangga.

Melalui Golkar Institute, Airlangga berharap akan lahir semakin banyak lagi politisi beringin yang tangguh, tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan, intuisi dan penciuman politik yang tajam.

Sekaligus memiliki bekal pengetahuan yang luas, kearifan jiwa yang mendalam, pemahaman kebijakan yang canggih, serta kemampuan leadership yang efektif.

Airlangga juga menyampaikan bahwa politik adalah arena percaturan kekuasaan. Menurut Partai Golkar kekuasaan tanpa arah adalah bagaikan kapal yang berjalan tanpa tujuan yang jelas.

Karena itu, bagi Partai Golkar ide-ide mendasar tentang arah dan tujuan politik adalah elemen intelektual yang sangat penting sebagai pedoman dan panduan Golkar.

“Bung Hatta pernah berkata, Indonesia adalah bangsa besar, dan Indonesia akan menjadi lebih besar lagi karena karya dan pengabdian kita yang tanpa henti. Partai Golkar sangat memahami semangat mulia ini,” ujar Airlangga Hartarto.

Legislator Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Alam di NTT jadi Bencana Nasional

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Melkiades Laka Lena meminta Pemerintah Pusat menetapkan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.

“Melihat skala kerusakan dan bisa dipastikan seluruh daerah se-NTT Kabupaten/Kota semua terdampak, kemudian juga dengan korban jiwa dan kerusakan yang sedemikian hebat, kami meminta agar bencana di NTT ini bisa menjadi bencana nasional,” kata Melki, Senin (5/4/2021).

Anggota DPR dari daerah pemilihan NTT II itu menuturkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, kerusakan akibat bencana terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota se-NTT.

Ia mengaku banyak mendapat laporan soal rumah warga yang rubuh, jalan dan jembatan terputus, tiang listrik tumbang, hingga jaringan komunikasi yang sulit diakses.

“Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala Kabupaten atau Provinsi saja dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa yang meninggal maupun yang terdampak,” kata dia.

Politikus Partai Golkar itu berharap, dengan ditetapkannya bencana alam di NTT sebagai bencana nasional, Pemerintah dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga diharapkan membantu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pasca-bencana.

Ia meyakini, dengan adanya status bencana nasional, kerja sama dari Pemerintah Pusat hingga tingkat desa dan kelurahan dalam penanganan bencana ini dapat dilakukan lebih cepat. Seperti diketahui, banjir bandang telah menerjang dua desa di Flores Timur pada Minggu (4/4/2021) pukul 01.00 WITA.

Selain itu, beberapa wilayah lainnya di NTT juga mengalami hal serupa. Berdasarkan laporan BNPB, banjir bandang ini dipicu intensitas hujan tinggi.

Banjir telah menerjang beberapa desa antara lain Desa Nelelamadike di Kecamatan Ile Boleng, Kelurahan Waiwerang dan Desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Desa Oyang Barang dan Pandai di Kecamatan Wotan Ulumado serta Desa Waiwadan dan Duwanur di Kecamatan Adonara Barat.

Scroll to top