BERITA

Jaga Pemulihan Ekonomi, Puteri Komarudin Minta KSSK Perkuat Bauran Kebijakan

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Oleh karena itu, KSSK perlu lebih dulu memperhatikan dan mengantisipasi dampak turunan dari ketimpangan pemulihan ini terhadap proses pemulihan ekonomi dalam negeri,” urai Puteri dikutip melalui keterangan pers pada, Rabu (16/05/2021).

Sebagai informasi, KSSK merupakan komite yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Puteri pun meminta KSSK untuk terus memperkuat sinergi bauran kebijakan guna mengantisipasi dinamika proses pemulihan global.

“KSSK perlu mengantisipasi dampak pemulihan ekonomi AS terhadap kestabilan nilai tukar dan yield Surat Berharga Negara (SBN) kita. Termasuk, kemungkinan terjadinya capital outflow pada negara-negara emerging markets, seperti Indonesia, yang dapat kembali meningkat. Pengalaman dari fenomena krisis sebelumnya seperti taper tantrum tentu menjadi pelajaran yang berharga untuk menyiapkan bauran kebijakan yang dapat mengantisipasi dan meredam gejolak di sektor keuangan,“ ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga mendesak KSSK untuk dapat meningkatkan penyaluran dan permintaan kredit di sektor riil. Hal ini lantaran pertumbuhan kredit hingga bulan April 2021 masih tumbuh negatif 2,28 persen (yoy).

“Sektor-sektor yang sensitif terhadap mobilitas masyarakat seperti pariwisata, perdagangan, dan transportasi, cenderung tumbuh lebih lambat. Perbedaan kecepatan pemulihan antar sektor ini berpotensi mempengaruhi perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Di sinilah intervensi KSSK diperlukan untuk mempercepat pemulihan sektor-sektor tersebut,” urai Puteri.

Mukhtarudin Apresiasi Kerja Keras Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Berita Golkar – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Mukhtarudin dari Partai Golkar mengapresiasi kerja jajaran Pemerintah yang telah bekerja keras untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional termasuk dalam konteks penanganan masalah Covid-19.

Dilihat dari parameter secara umum di seluruh kementerian, menurutnya program pemulihan ekonomi nasional sudah on the track dan sesuai dengan harapan.

“Kami melihat parameter umum dari seluruh Menko, secara ekonomi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 kuartal I sudah menunjukkan angka yang cukup bagus, artinya program pemulihan ekonomi nasional ini sudah on the track,” jelasnya dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip melalui keterangan pers Selasa (15/6/2021).

Lebih lanjut, menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, pemulihan ekonomi nasional sangat terkait dengan permasalahan Covid-19.

Sehingga Mukhtar berharap program vaksinasi nasional terus ditingkatkan oleh Pemerintah. Di sisi lain, peran serta dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam mengikuti program vaksinasi tersebut.

“Walaupun akhir-akhir ini juga ada peningkatan (kasus Covid-19, red) mungkin barangkali akibat daripada dampak Idulfitri pada waktu yang lalu. Tapi saya kira Pemerintah dan jajaran sangat konsen dan serius menangani masalah ini dan pemulihan ekonomi nasional bisa baik jika dengan kesehatan rakyat juga sudah baik,” tambah legislator dapil Kalimantan Tengah itu.

Menperin Agus: Indonesia Harus Bertransformasi Jadi Negara Mandiri di Bidang Kesehatan

Berita Golkar – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk turut mewujudkan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan.

Langkah strategis yang dijalankan antara lain adalah pelaksanaan kebijakan substitusi impor 35% pada tahun 2022, yang salah satunya didukung melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kita harus bertransformasi menjadi negara yang mandiri di bidang kesehatan, baik untuk alat kesehatan maupun obat-obatan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Konferensi Pers Virtual tentang P3DN Bidang Alat Kesehatan, Selasa (15/6).

Menperin menegaskan, pihaknya telah mendorong sektor industri farmasi dan alat kesehatan di tanah air untuk meningkatkan produktivitasnya.

Apalagi, kedua sektor ini sudah dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan ke depannya.

“Guna menguatkan stuktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, kami mendorong pengoptimalan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN),” ujarnya.

Kemenperin akan mendukung percepatan upaya tersebut, dengan cara menilai penghitungan TKDN di masing-masing sektor.

“Misalnya di sektor farmasi, cara menghitung nilai TKDN yang awalnya menggunakan metode cost based, saat ini sudah diubah menjadi processed based. Setelah adanya perubahan tersebut, ternyata ada kenaikan nilai TKDN rata-rata sekitar 15%,” ungkap Agus.

Sedangkan, untuk produk-produk alat kesehatan, Kemenperin juga akan sesuaikan cara menghitung nilai TKDN-nya.

“Saat ini penghitungan nilai TKDN-nya masih cost based (daftarnya meliputi alat kerja, modal kerja dan tenaga kerja). Nantinya akan kami sesuaikan dengan yang disebut full costing, yaitu kombinasi antara cost based dengan desain, logistik, serta R&D,” imbuhnya.

Seiring upaya tersebut, nilai TKDN rata-rata akan ditargetkan lebih dari 43% pada tahun 2021, dan naik menjadi 50% pada 2024. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

“Selanjutnya, jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya ditargetkan sebanyak 7.000 produk pada tahun 2021, dan akan meningkat menjadi 8.400 produk pada 2024,” sebut Agus.

Sementara itu, dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, nilai TKDN rata-rata pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 53% dari baseline tahun 2020 yang berada di angka 49%. Artinya, kenaikan ditargetkan sekitar 2% per tahun.

Menperin menambahkan, terdapat 79 produk prioritas alat kesehatan dalam negeri yang diupayakan dapat dimanfaatkan dalam belanja APBN di bidang kesehatan.

“Beberapa produk tersebut telah memiliki nilai TKDN di atas 40%, yang artinya produk-produk dalam negeri ini wajib dibeli dan produk impor dilarang untuk dibeli,” tegasnya.

Adapun produk-produk itu antara lain adalah nasal oxygen cannula, lampu periksa, alat suntik, trolley emergency, meja dan kursi medis, microbiological specimen collection, hypodermic single lumen needle, patient examination glove, surgical apparel, infusion set, sharp container, blood storage ref/freezer, alcohol swab, hospital bed electric, kasa hidrofil, wheeled stretcher, patient transfer powered, meja operasi, implan ortopedi, instrumen bedah, kantung urin, serta disinfektan general purpose.

“Sebanyak 79 produk-produk prioritas ini baru tahap awal, selanjutnya dapat ditambah secara bertahap sampai maksimal sesuai kebutuhan pengguna produk dalam negeri,” tutur Menperin.

Tahun ini, Kemenperin akan memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis untuk sekurang-kurangnya 9.000 produk.

“Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh produsen dalam negeri,” tandasnya.

Sesuai Arahan Presiden, Menko Airlangga Dorong Vaksinasi Covid-19 Perhari Capai 1 Juta Dosis

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan sebanyak 31 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia hingga saat ini dan ditargetkan untuk terus diakselerasi dan dipercepat.

“Yang harus kita lakukan adalah akselerasi dari vaksinasi di mana kita sudah melakukan 31 juta dosis,” kata Menko Airlangga dalam Webinar BPK RI Seri II di Jakarta, Selasa (15/6).

Tak hanya itu, Menko Airlangga juga mendorong pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 dapat mencapai 1 juta dosis per hari pada Juli 2021 sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita berharap pada Juli nanti angka 1 juta per hari bisa dilakukan karena memang tidak ada lain untuk penanganan COVID-19 ini yaitu adalah percepatan vaksinasi,” ujar Menko Airlangga.

Target 1 juta dosis vaksin COVID-19 per hari tersebut akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 600 ribu dosis serta 400 dosis oleh TNI dan Polri.

Ia mengatakan kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini secara keseluruhan telah mengalami penurunan di angka enam persen dan lebih baik dari global yang sebesar 6,9 persen.

Sementara untuk tingkat kesembuhan, kata dia, Indonesia juga sudah berada di angka 91,2 persen sedangkan global di level 91 persen.

Meski demikian Menko Airlangga memastikan Pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus COVID-19 mengingat sudah terdapat varian delta yang agresif di Bangkalan dan Kudus.

Lebih lanjut, ia menyatakan pengendalian COVID-19 juga akan dilakukan dengan memperpanjang implementasi PPKM Mikro hingga 28 Juni 2021 yang berlaku untuk 34 provinsi.

Ia menuturkan beberapa aspek semakin diperketat seperti pendidikan di daerah dengan zona merah tetap berlangsung secara daring, serta kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing.

Dito Ganinduto Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Terus Membaik

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto optimis perekonomian di Triwulan I-2021 terus membaik.

Berbagai intervensi ekonomi telah dilakukan melalui perbaikan berbagai kebijakan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan.

Leading indicator menunjukkan perbaikan di bulan Maret 2021 sesuai ekspektasi sebagai efek dari penerapan PSBB di awal pandemi, antara lain terlihat pada Indeks Penjualan Ritel (RSI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Penjualan Mobil, Konsumsi Listrik, Google Mobility, PMI, serta ekspor impor.

“Sinyal pemulihan ekonomi juga terus berlanjut seiring perluasan pemberian vaksin dan kebijakan PPKM yang terkendali. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2021 menguat, terealisasi sebesar 93,4, dan merupakan yang tertinggi sejak Desember 2020,” kata Dito dalam rapat kerja membahas mengenai Evaluasi Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan I Tahun 2021 di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip melalui keterangan pers Selasa (15/06/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, aktivitas konsumsi masyarakat juga menunjukkan perbaikan, dan diperkirakan akan terus menguat pada Triwulan II Tahun 2021, terutama konsumsi makanan dan minuman, informasi dan transportasi, pakaian, serta perlengkapan rumah tangga dan rekreasi.

Data BPS menunjukkan, perekonomian Indonesia dalam proses menuju pemulihan dengan tumbuh – 0,74 persen di Kuartal I-2021.

Perbaikan ini, kata Dito, merupakan hasil dari pelaksanaan APBN 2021. Hal itu terlihat dari konsumsi Pemerintah dan rumah tangga yang terus menguat, serta ekspor impor yang tumbuh positif.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga telah melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi kebijakan moneter, BI mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) di level 3,50 persen.

“BI juga perlu untuk terus melakukan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Selanjutnya, di tengah pandemi yang masih berlanjut, rasio prudensial sektor keuangan yang berperan penting terhadap stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dengan baik,” jelas Dito.

Sampai bulan Maret 2021, perbankan masih menunjukkan kondisi permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level 24,18 persen. Kemudian, gearing ratio industri pembiayaan juga berada di level 2,03 kali, serta Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing jauh di atas threshold.

Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, LPS juga telah menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Per Maret 2021, penjaminan LPS mencakup 99,92% dari total rekening atau 50,15 persen dari total nominal simpanan.

“Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penurunan biaya dana (cost of fund) perbankan agar suku bunga kredit menjadi turun untuk mendorong pertumbuhan kredit,” pungkasnya.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Wimboh Santoso, dan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah mewaspadai, lonjakan kasus Covid-19 akan berdampak pada stabilitas ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2021.

Menko Airlangga: Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Tempat Tidur di RS Kota/Kabupaten Zona Merah Hingga 40%

Berita Golkar – Menghadapi tren peningkatan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran tahun 2021, Pemerintah terus mengakselarasi dan mengintensifkan upaya penanganan yang dilakukan.

Pemerintah akan segera meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 di Rumah Sakit (RS) hingga mencapai 40 persen, terutama di kabupaten/kota zona merah dan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (14/06/2021).

“Menyikapi kenaikan [kasus] di beberapa tempat (Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah, dan DKI Jakarta), ini beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah. Untuk fasilitas rumah sakit ini ditingkatkan menjadi 40 persen, terutama di daerah kabupaten/kota dengan zonasi merah atau BOR di atas 60 persen,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 juga akan ditingkatkan di Rumah Sakit rujukan di kota terdekat atau di ibu kota provinsi

“Terhadap kota-kota yang [zona] merah disediakan rumah sakit rujukan di kota terdekat, misalnya kalau Kudus antara lain ke Semarang, kalau Bangkalan ke Ibu Kota Provinsi, ke Surabaya,” ujarnya.

Khusus untuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet di Kemayoran, ungkap Ketua KPCPEN, Pemerintah juga telah melakukan penambahan tempat tidur.

“Itu sudah ditambahkan fasilitas, sebelumnya tambahan 700 tempat tidur dan siang ini ditambah kembali sehingga kapasitasnya bertambah. Jumlah tempat tidur pasien ada 7.937, ditambah 2.000 unit. Jumlah [pasien] yang diisolasi 5.028, jadi masih ada sisa 2.909 tempat tidur, sehingga BOR-nya bisa 63,34 persen,” ujarnya.

Selain itu, papar Airlangga, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah hotel untuk isolasi. “Tentunya ini akan terus dilaksanakan dan ini juga terutama untuk di daerah seperti Jakarta,” imbuhnya.

Langkah lainnya, ujar Ketua KPCPEN, Presiden Jokowi menginstruksikan adanya percepatan dalam pelaksanaan vaksinasi. Upaya ini akan dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri.

Selain itu, Pemerintah juga akan mengakselerasi pelaksanaan genome-sequencing untuk melacak genome (rangkaian DNA/RNA), terutama terkait dengan potensi penularan virus Corona varian baru.

“Dan juga Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan pengecekan genome sequencing, yang selama ini dua minggu akan ditekan menjadi satu minggu,” ujarnya.

Dalam keterangan persnya, Airlangga juga memaparkan mengenai perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di Tanah Air yang masih menunjukkan tren peningkatan. Tingkat kasus aktif nasional per 13 Juni adalah 5,9 persen dan tingkat kesembuhan 91,3 persen.

Bobby Adhityo Rizaldi Apresiasi PT Telkom Soal Langkah Cepat Pemulihan Jaringan Telekomunikasi di Papua

Berita Golkar – Anggota Komisi I Fraksi Golkar DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi langkah cepat untuk memulihkan jaringan telekomunikasi di Papua yang dilakukan Kominfo bersama dengan PT. Telkom.

Perbaikan kabel serat optik Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak-Jayapura tengah dikebut oleh PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom). Telkom sudah menyiapkan backup link dengan kapasitas 4,7 Gbps.

Adapun dari jumlah tersebut, 2.662 Mbps ditunjang dari pemanfaatan link satelit. Backup link sebesar 500 Mbps juga didapat dari radio long haul, dari Palapa Ring Timur sebesar 500 Mbps serta dari radio long haul Sarmi-Biak sebesar 1,6 Mbps.

“Kami harap Telkom bisa segera menyelesaikan dan memulihkan jaringan kabel laut di Papua, dan Kominfo bisa memberikan kebijakan-kebijakan untuk bisa memastikan jaringan internet dan telekomunikasi beroperasi walaupun belum optimal,” terang Bobby dalam keterangan tertulis, Senin (14/6/2021).

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan pegunungan, Bobby melihat peran satelit telekomunikasi pada frekuensi 3,5 GHz di Indonesia masih sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat.

Lanjut Bobby, sudah saatnya Pemerintah mulai memperhatikan keberadaan satelit telekomunikasi Indonesia.

“Tujuannya selain untuk menjangkau dan memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, adanya satelit telekomunikasi Indonesia yang andal juga diperlukan sebagai dukungan pada saat terjadi gangguan seperti yang dialami di Papua. Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada kabel optik,” ungkap Bobby.

 

Menko Airlangga: Pemerintah Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah lewat Penguatan Halal Value Chain

Berita Golkar – Posisi Indonesia pada bidang ekonomi dan keuangan syariah global berada pada posisi membanggakan. Seperti yang tercantum dalam The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 73 negara.

Pencapaian ini telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2018 lalu yang menempati peringkat ke-10.

The State of the Global Islamic Economy Report sendiri merupakan laporan yang mendefinisikan dan memberikan pandangan menyeluruh tentang ekonomi Islam serta potensi masa depannya, untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan industri.

Ini adalah barometer tahunan kesehatan dan perkembangan industri ekonomi Islam di seluruh dunia. Laporan tahunan tersebut bekerja sama dengan jaringan media dunia Thomson Reuters.

Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar US$99,2 miliar, atau sekitar 3,44% dari total aset keuangan syariah global.

Sejalan dengan itu, kinerja sektor halal juga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa Covid-19.

Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain (HVC) hanya mengalami kontraksi sebesar -1,72%, lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -2,07%.

“Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi bagian dari Global Halal Value Chain yang akan mempelopori penerapan Halal Traceability dan Halal Assurance System yang terpercaya. Dukungan Pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu dengan penguatan Halal Value Chain yang berfokus pada 6 klaster atau sektor industri potensial, antara lain makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi halal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip melalui siaran pers pada Senin (14/06/2021).

Sebagai bukti kesiapan industri nasional dalam mendukung Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia, lanjut Menko Airlangga yang juga adalah Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), sudah terdapat dua permohonan Kawasan Industri Halal (KIH) yang sudah sampai tahap proses verifikasi di Kementerian Perindustrian, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo (Jawa Timur).

Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia sangat besar. Jumlah ponpes di Indonesia pada Triwulan I-2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang, yang 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi.

Diharapkan semua ponpes akan memiliki potensi ekonomi sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.

“Kolaborasi dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes perlu dilakukan baik antara regulator maupun stakeholders, sehingga ponpes dapat mendorong terjadinya peningkatan keuangan inklusif seiring dengan peningkatan akses keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,” ungkap Menko Airlangga.

Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang dilaksanakan Pemerintah melalui Sekretariat DNKI, antara lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri; pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program Pesantren Go Digital; kemudian implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri; pendampingan pelatihan digital marketing; dan juga pembiayaan syariah/program One Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren.

Untuk program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 adalah Rp21 miliar.

“Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,” pungkas Menko Airlangga.

Masih dalam rangkaian acara Halal Bihalal yang bertema “Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan Pesantren” tersebut, dilakukan juga penandatangan Nota Kesepahaman dan Dukungan Pembiayaan KUR dengan PT Indomobil Prima Energi, PT Bank Syariah Indonesia, dan Koperasi Ponpes Bahrul Ulum.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI F-Golkar Sambut Baik Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih menyambut baik rencana pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara (wisman) pada Juli mendatang.

Mengingat, masyarakat Bali yang selama ini sangat bergantung dari sektor pariwisata mengalami pukulan yang sangat berat. Tercatat, pada triwulan II tahun 2020 perekonomian Bali menurun hingga minus 10,98 persen.

Maka, Demer sapaan akrabnya, dalam siaran pers yang dikutip pada Senin (14/06/2021) mengungkapkan semakin cepat semakin baik untuk diwujudkan pembukaan wisatawan mancanegara Bali pada bulan Juli tersebut. Bali telah mengalami kerugian sekitar Rp9,7 triliun setiap bulan dari sektor pariwisata.

“Semakin cepat, semakin baik untuk diimplementasikan pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara pada bulan Juli. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, per 25 Mei 2020, sebanyak 71.313 tenaga kerja sektor formal di-PHK dan 2.570 orang kehilangan pekerjaan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Namun demikian, imbau Demer, seluruh komponen pariwisata Bali harus tetap beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19.

Jangan sampai, euforia pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara membuat terlena. Sehingga, seluruh pihak harus terus menyadari keadaan saat ini masih di bawah bayang-bayang Covid-19 yang berbeda dengan kondisi normal.

“Untuk itu, saya meminta kepada Pemerintah Daerah Bali agar membuat semacam petunjuk pelaksanaan atau pedoman yang baku bagi industri pariwisata tentang protokol kesehatan Covid-19 semacam SOP (Standar Operasional Prosedur) bagi pelaku pariwisata yang lebih detail. Wisatawan pun akan merasa aman dan nyaman tanpa khawatir terpapar Covid-19,” pungkas legislator dapil Bali itu.

Sebelumnya, kabar baik bagi pelaku pariwisata di Bali datang dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno usai melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster di rumah jabatan Gubernur, Denpasar, baru-baru ini.

Sebagaimana yang dijadwalkan Presiden Joko Widodo, target pembukaan pariwisata Bali untuk wisman akan dilakukan pada bulan Juli 2021.

Target ini beralasan, sebab tidak hanya kasus Covid-19 yang stabil terjaga, namun vaksin terhadap pelaku pariwisata serta masyarakat Bali sudah terdistribusi dengan baik.

Menko Airlangga Sampaikan 3 Rekomendasi Penting untuk Capai Ketahanan Air Nasional di 2021

Berita Golkar – Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan mendorong terciptanya Ketahanan Air Nasional dan menjamin ketersediaan sumber air baku guna memenuhi kebutuhan air nasional, termasuk kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun mendukung mata pencaharian.

“Ketahanan Air Nasional tersebut tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang kolaboratif, baik antar Kementerian/Lembaga, masyarakat maupun dunia usaha,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, dikutip melalui keterangan pers Jumat (11/6/2021).

Berdasarkan hasil studi dari World Bank dan Kementerian PPN/BAPPENAS (2021) mengenai “Ketahanan Air Indonesia”, diketahui bahwa risiko dan ancaman ketahanan air yang tidak ditanggulangi akan berpotensi menurunkan PDB Indonesia sekitar 7,3% di 2045.

Adapun beberapa risiko ancaman terhadap Ketahanan Air Indonesia di masa depan yaitu kurangnya ketersediaan air, kenaikan air laut dan penurunan muka tanah yang menyebabkan kejadian banjir di pesisir, pengambilan air tanah secara tak terkendali yang juga berkorelasi terhadap potensi penurunan muka tanah, degradasi lahan, dan sebagainya.

“Kami mengingatkan kembali, sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2017, bahwa peran Dewan SDA Nasional dan Dewan SDA Provinsi sangat diperlukan. Utamanya untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan stakeholders dalam sebuah kebijakan nasional atau program Pemerintah untuk meningkatkan Ketahanan Air Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Sidang Pleno kali ini menyepakati beberapa hal, yakni Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021, Rekomendasi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, Rekomendasi Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara, dan Rekomendasi Metodologi Indeks Ketahanan Air Nasional.

“Harapan kita tentunya adalah apa yang telah disepakati dan diputuskan dalam Sidang Pleno ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam penanganan isu strategis di bidang SDA, kemudian dapat segera dilaksanakan oleh seluruh stakeholders sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Menko Airlangga.

Dia juga menyampaikan, salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai Pengelolaan SDA Terpadu adalah sinkronnya pelaksanaan kebijakan semua stakeholders, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai evaluasi outcome yang ditargetkan.

Terkait Rekomendasi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, bahwa hal ini perlu dilakukan secara terpadu di hulu maupun hilir, dengan melibatkan semua stakeholders.

Jadi, dalam pengelolaan sebuah infrastruktur waduk/bendungan tidak bisa dimaknai hanya sebatas kegiatan operasi dan pemeliharaan pada badan waduk saja, tetapi juga mencakup pengendalian erosi dan sedimentasi yang berasal dari sempadan waduk (green belt) dan daerah tangkapan air atau Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Untuk itu, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementan, dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama memusatkan atensinya dalam pengendalian erosi dan sedimentasi untuk menjaga kondisi hulu DAS dan kelangsungan fungsionalitas bendungan yang sudah ada, terutama 61 bendungan baru yang akan dibangun untuk mendukung ketersediaan air, ketahanan pangan (Food Estate), penyediaan listrik melalui renewable energy, dan pengendalian banjir di daerah hilir,” papar Menko Airlangga.

Dalam hal Rekomendasi Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara, supaya hal ini bisa optimal, maka dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah/sanitasi, dan konservasi sumber air, perlu dikelola secara terintegrasi dengan menerapkan sistem smart technology.

Sementara, untuk Rekomendasi Metodologi Indeks Ketahanan Air Nasional, dapat diimplementasikan konsepsi Metodologi Indeks Ketahanan Air dalam mengukur indikator pencapaian Pengelolaan SDA yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah ke depannya.

“Kami selaku Ketua Dewan SDA Nasional juga mengimbau dan mendorong Pemerintah Provinsi dapat mengaktifkan kembali dan/atau membentuk Dewan SDA Provinsi, sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA yang nantinya diharapkan dapat segera menyusun beberapa hal, di antaranya: Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi berserta matriks tidak lanjut pelaksanaannya; dan Indeks Ketahanan Air Provinsi, agar program dan kegiatan pengelolaan SDA di tingkat provinsi dapat dievaluasi secara terukur,” ucap Menko Airlangga.

Pada kesempatan ini juga, Menko Airlangga menyetujui Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021.

Rencana kerja tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Anggota Dewan SDA Nasional. Ia juga berharap Sidang Pleno Dewan SDA Nasional ini dapat dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan.

Turut hadir secara virtual dalam Sidang Pleno hari ini adalah Menteri PUPR selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemenperin, Kemendikbud-Ristek, BMKG, serta para anggota Dewan SDA Nasional.

Scroll to top