BERITA

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan).

Berita Golkar – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menginginkan politik “No Bully, No Money”.

Hal itu diungkapkannya seusai pengundian nomor urut di Kantor KPU Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Menurut Ridwan Kamil, perilaku itu haram hukumnya dilakukan oleh calon pemimpin.

Sebaliknya, pasangan Suswono itu menginginkan Pilkada Jakarta 2024 lebih berkelas dan berkualitas.

“Tidak boleh bully mem-bully, menjelekkan pasangan calon yang lain, apalagi money politics, haram hukumnya.”

“Ya pokoknya enggak boleh ada (politik uang). Kami ingin Pilkada Jakarta berkelas, berkualitas, dan jadi teladan, jadi pertaruhan,” ujar Ridwan Kamil dikutip dari wartawan.

Pilkada Jakarta, kata Ridwan Kamil, harus menjadi contoh nasional sebagai pilkada yang teladan.

“Mari berkonsestasi dengan cara-cara yang damai, mari berkontestasi dengan cara-cara penuh dengan keceriaan,” pinta Ridwan Kamil.

Untuk itu, pihaknya pun tak ingin berkampanye dengan konten-konten yang merendahkan pasangan nomor urut lainnya.

Ridwan Kamil meyakini, warga Jakarta cerdas sehingga dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk memimpin ibu kota.

Tentang Nomor Urut 1
Diketahui, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan undian nomor urut satu dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

Nomor urut 1 ini, kata Ridwan Kamil, sesuai dengan harapannya, yakni menang satu kali putaran.

Hal ini disampaikan Ridwan Kamil usai dirinya dan Suswono mendapat nomor urut 1 dalam undian di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin (23/9/2024) malam.

“Jadi sesuai harapan karena kampanye kita ingin menang 1 putaran.”

“Sebelum malam ini slogan kita tuh gini. Menang, menang, menang, sekali putaran, takut nomornya bukan satu,” kata Ridwan Kamil.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini melihat angka 1 bak pertanda kemenangan.

“Nah sekarang nomor 1, slogannya lebih mantap. Menang, menang, menang, satu putaran. Logonya Monas, Monas juga kan angkanya satu,” lanjut Ridwan Kamil.

Harapan ini berpijak pada kontestasi Pilkada Jawa Barat sebelumnya yang ia menangkan.

“Waktu Pilgub Jabar juga saya nomor urut 1, menang juga, alhamdulilah. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan,” kata Ridwan Kamil.

Diketahui dalam pengundian nomor urut Pilgub Jakarta 2024 Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan nomor urut 1, kemudian Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno mendapat nomor urut 3.

Adapun partai pengusung Ridwan Kamil-Suswono yakni Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PSI, PKB, NasDem, PPP, Garuda, PBB, Gelora, dan PKN.

Sementara, Pramono-Rano Karno diusung PDIP dan Partai Hanura.

Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana maju dari jalur independen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Indonesia secara resmi telah berkomitmen mengurangi emisi melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).

Komitmen ENDC Indonesia terbagi dalam lima sektor yaitu limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan serta penggunaan bahan lainnya, dan sektor energi yang juga mencakup sektor transportasi.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari komitmen tersebut juga telah berhasil menurunkan emisi karbon dari tahun ke tahun.

“Indonesia merencanakan berbagai mitigasi, termasuk perubahan RON ke RON yang lebih tinggi. Alhamdulillah RON 88 sudah tidak ada dan kita juga mendorong program berbasis baterai listrik. Indonesia juga satu-satunya negara yang mendorong mandatory diesel dan ini sudah kita laksanakan B35 dan akan dinaikkan menjadi B40 di tahun 2025. Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan mengurangi impor solar. Devisa yang diselamatkan sebesar Rp404,32 triliun,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Selasa (24/09).

Sejak tahun 2020, Indonesia telah mencatatkan penurunan emisi karbon yang signifikan yakni sebesar 945 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2020, 890 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2021, dan 884 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2022.

Capaian penurunan emisi karbon tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan mengingat tantangan dan dinamika global saat ini dan ke depan akan lebih dinamis dan fluktuatif.

Lebih lanjut, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang terdapat di beberapa wilayah Indonesia yakni di Arun, Teluk Bintuni, dan Bojonegoro.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa CCUS tersebut ekuivalen dengan gudang di bawah tanah yang biasanya akibat ekstraksi dari gas dan minyak.

“Potensi warehouse atau gudang bawah tanah di Indonesia ini salah satu yang terbesar. Market-nya sekarang sekitar 25 sampai 30 dolar per ton dan kita perlu mendorong regulasinya. Berapa yang kita bisa serap dari market internasional dan berapa domestic market obligation-nya. Kalau kita bisa lakukan ini maka kita bisa tarik dari PLTU. Persoalan PLTU kan bukan tidak boleh daripada pembangkitnya tetapi yang penting net zero emission-nya. Kemudian net zero emission-nya bisa kita tarik dengan pembakaran yang dicampur dengan blue ammonia, kemudian juga bisa karbonnya di likuifikasi, ditransportasikan, dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. Dengan itu Indonesia bisa menyelesaikan net zero emission,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan bermotor listrik.

Selain itu, digitalisasi dan penerapan transportasi hijau juga merupakan hal penting, terutama transportasi publik.

Dalam sesi doorstop dengan awak media, Menko Airlangga mengatakan bahwa terkait transportasi publik dengan green energy di Jakarta lebih progresif dibandingkan daerah lain.

Harapannya daerah lain juga bisa segera mengikuti agar penggunaan transportasi publik juga menggunakan berbasis listrik.

Pemerintah Pusat juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar bersama-sama menerapkan transportasi publik menggunakan green energy.

Dalam mengupayakan green energy itu sendiri, Indonesia juga terlibat aktif dalam inisiatif-inisiatif green energy di tingkat global yakni ASEAN Zero Emission Community, Just Energy Transition Partnership Program, hingga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menjelaskan tentang pertemuannya dalam forum IPEF yang tengah membahas green economy yang berkaitan dengan green energy.

“Green economy ini juga ada pendanaan yang disediakan oleh U.S. dan investment banking. Sehingga dengan demikian berbagai inisiatif disiapkan dan Indonesia sudah mendorong beberapa pipeline antara lain yang mereka sangat minat adalah geothermal  energy dan waste to energy,” kata Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan berbagai perkembangan terkait pembangunan dan peluang green energy lainnya di Indonesia.

Seiring dengan Pemerintah yang terus mendorong potensi-potensi green energy di Indonesia, Menko Airlangga mengatakan bahwa peran media sangat penting dalam menyosialisasikan potensi-potensi tersebut agar tidak diambil oleh negara lain.

“Upaya pencapaian penurunan emisi karbon dan penerapan transportasi hijau akan lebih mudah tercapai dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari media. Media memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi rendah emisi,” pungkas Menko Airlangga.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno menyoroti sejumlah isu penting terkait keamanan data.

Ia menyampaikan keprihatinannya terkait kejadian kebocoran data yang terus berulang, termasuk insiden yang melibatkan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa bulan belakangan.

Menurut Dave, meskipun pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanan, kebocoran data masih sering terjadi.

“Kita masih membahas hal yang sama. Waktu PDNS jebol, itu sudah cukup memalukan bagi kita. Seharusnya ini menjadi program mercusuar Presiden Jokowi. Namun sayangnya, kebocoran data masih terus terjadi,” ujar Dave dalam Rapat Kerja Komisi I, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024)

Komisi I DPR RI pada Senin (23/9/2024) menggelar rapat kerja bersama Menko Polhukam, perwakilan menteri terkait, jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rapat itu dilaksanakan guna membahas langkah-langkah pencegahan serangan siber di masa depan, khususnya terkait PDNS.

Lebih lanjut, Dave juga menyinggung masalah anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk pengaman data.

Meski terdapat penurunan anggaran untuk 2024, anggaran untuk Kominfo dan BSSN sejak tahun 2019 hingga 2024 yang meningkat secara signifikan dengan total mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Namun, fluktuasi anggaran yang dialami BSSN dan belum rampungnya sejumlah regulasi seperti pembentukan komisi untuk Perlindungan data Pribadi (PDP) turut menjadi perhatian.

Lebih lanjut, Dave menekankan pentingnya tindak lanjut teknis yang konkret dalam menghadapi kebocoran data, termasuk upaya pemerintah dalam mencetak ahli keamanan siber dan memperkuat firewall.

Ia menyoroti kurangnya kepastian dari pemerintah terkait siapa saja yang terlibat dalam langkah-langkah tersebut serta program yang dijalankan untuk memperbaiki sistem pengaman data.

“Kita harus bicara dengan masyarakat melalui media, menyatakan bahwa kita telah melakukan langkah-langkah ABCDEF. Jangan hanya mengatakan sudah ada tindakan dan pengamanan, namun kenyataannya minggu depan ada lagi kebocoran data,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tegas dan strategis dalam melindungi data publik, khususnya menjelang transisi pemerintahan mendatang.

Komisi I DPR RI menginginkan agar anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keamanan data dan memastikan digitalisasi Indonesia berjalan sesuai rencana.

Rapat kerja menjadi momentum penting untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber di Indonesia, yang semakin dibutuhkan dalam era digitalisasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Pemerintah Indonesia selaku koordinator nasional Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), turut hadir bersama 13 menteri yang menjadi perwakilan negara anggota IPEF dalam pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik implementasi IPEF untuk mewujudkan rantai pasok domestik yang tangguh, memulai transisi ekonomi bersih di wilayah Indo-Pasifik, serta mewujudkan praktik ekonomi yang adil dan transparan.

Selain itu, Indonesia berfokus untuk mewujudkan kemudahan investasi dengan fasilitas 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh nusantara.

“Indonesia sedang membangun infrastruktur industri yang ditargetkan ramah lingkungan dan resilien. Sehingga, Indonesia tertarik untuk terus menjalin hubungan ekonomi yang baik antar negara Indo Pasifik di bawah kerangka IPEF,” ucap Menko Airlangga, dalam PTM IPEF secara virtual di Jakarta, Selasa (24/09).

Di sisi lain, US Secretary of Commerce Gina Raimondo memaparkan beberapa kemajuan signifikan yang telah dicapai mitra IPEF sejak PTM IPEF di Singapura pada Juni 2024 lalu.

Secretary Raimondo menitikberatkan terobosan kolaborasi serta langkah konkret yang telah dilakukan mitra-mitra IPEF untuk mewujudkan rantai pasok global yang tangguh, memfasilitasi transisi terhadap sektor ekonomi bersih, dan mewujudkan kemudahan investasi di kawasan Indo-Pasifik.

Secretary Raimondo juga menyambut entry-into-force terhadap Pilar II (Rantai Pasok), Pilar III (Ekonomi Bersih), dan Pilar IV (Ekonomi Adil) yang akan dimulai pada 11-12 Oktober 2024 mendatang.

“Dengan mulai diadopsinya ketiga pilar IPEF ini, maka kesempatan untuk mempererat kerja sama mitra IPEF pada sektor ekonomi dapat diwujudkan beserta dengan perwujudan manfaat nyata melalui kolaborasi berkelanjutan,” ujar Secretary Raimondo.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan dalam sektor Carbon Capture Storage (CCS), Semikonduktor, Green Hydrogen, dan Small-Modular Reactors (SMRs).

Negara mitra IPEF setuju untuk secara berkesinambungan memonitor pelaksanaan dari Supply Chain Agreement, Clean Economy Agreement, Fair Economy Agreement, dan akan mempersiapkan pertemuan pertama untuk PTM IPEF Council dan IPEF Joint Commission.

Selain itu, negara mitra IPEF juga saling mendukung untuk melaksanakan ratifikasi pilar-pilar IPEF secara domestik.

Pada pembahasan mengenai Pilar II (Rantai Pasok), negara-negara mitra IPEF setuju bahwa Supply Chain Agreement akan dioperasionalkan sebagai wadah membangun rantai pasok global yang tangguh, membangun iklim jual-beli yang kompetitif, serta mempersiapkan atau mencegah disrupsi terhadap rantai pasok global.

Supply Chain Agreement juga akan dimanfaatkan sebagai wadah mendorong hak-hak pekerja yang sesuai standar ILO.

Perjanjian IPEF Pilar III (Ekonomi Bersih) telah berhasil melanjutkan program turunan dari kegiatan Clean Economy Investor Forum yang dilaksanakan pada Juni 2024, yaitu Cooperative Work Programs (CWP).

Beberapa CWP yang sudah berjalan meliputi Hydrogen Supply Chain, Sustainable Aviation Fuel, Clean Electricity, dan Small Modular Reactors.

Indonesia berperan aktif sebagai co-Lead pada CWP Small Modular Reactors, serta akan membentuk Satuan Kerja Publik-Swasta untuk CWP Sustainable Aviation Fuel yang bekerja sama dengan Singapura.

Negara mitra IPEF juga menyambut dimulainya rangkaian inisiatif di bawah Pilar IV (Ekonomi Adil), yaitu Technical Assistance and Capacity Building (TACB) yang bertujuan memperkuat usaha anti-korupsi dan meningkatkan efisiensi dari administrasi perpajakan.

Di bawah inisiatif ini, negara mitra IPEF juga menunjukkan komitmen meningkatkan transparansi dan prediktabilitas dari hubungan dagang antar negara di kawasan Indo Pasifik.

Dalam penutupannya, Secretary Raimondo menyampaikan tindak lanjut IPEF untuk tahun 2025 yang meliputi pelaksanaan Clean Economy Investor Forum ke-2 serta PTM pertama untuk IPEF Council and Joint Commission.

Indonesia akan mendukung rangkaian agenda ini untuk mewujudkan kondisi perekonomian global yang resilien, ramah lingkungan, dan transparan dalam praktiknya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo.

Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menyampaikan permintaan maaf atas kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.

“Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kami memohon maaf sebesar besarnya, kepada seluruh insan olahraga atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan selama pelaksanaan PON XXI,” ujar Menpora Dito di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang, Jumat (20/9).

Menpora Dito memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai pesta olahraga nasional tahun ini.

Diakui, pelaksanaan PON Aceh-Sumut menjadi pengalaman pertama dimana dua provinsi menjadi tuan rumah secara bersamaan.

Penyelenggaraan PON ini, kata Menpora Dito adalah pencapaian besar yang melibatkan banyak pihak.

Setiap proses besar tentu ada tantangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan,

“Semua ini menjadi pembelajaran berharga untuk penyelenggaraan PON yang lebih baik di masa mendatang,” jelas Menpora Dito.

“Saya pastikan, akan melakukan evaluasi secara total dan komprehensif, demi penyelenggaraan PON kedepan yang lebih baik. Kedepan mari kita terus menjaga semangat ini dan melangkah menuju prestasi yang lebih tinggi,” pungkas Menpora Dito.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman saat bertukar cenderamata usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Pontianak, Kalimantan Tengah, Jumat (20/09/2024).

Berita Golkar – Komisi VII DPR RI mengapresiasi target pemerintah terpilih ke depan untuk mengembangkan biodiesel B50.

Diketahui, B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit B50. Jadi, kandungan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar tersebut bisa mencapai 50 persen.

Untuk menyongsong hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan produktivitas kelapa sawit. Salah satu mekanisme yang didorong adalah replanting (peremajaan) sawit.

“Salah satu visi besar dan misi besar Pak Prabowo pada saat beliau nanti menjadi presiden, dilantik pasca tanggal 20 Oktober yaitu menaikkan dari B30 menjadi B40 dan B50. Salah satu solusinya adalah penanaman ulang (replanting). Karena kita nggak akan mungkin menuju ke B40 (atau) B50, (kalau) kita (tidak) mau mengubah ini menjadi produk turunan ini, kalau (kebijakan) di hulunya susah,” ungkap Maman Abdurrahman kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Pontianak, Kalimantan Tengah, Jumat (20/09/2024).

Wakil Ketua Komisi VII tersebut juga menekankan bahwa melalui replanting kebun kelapa sawit juga dapat menghindarkan Indonesia dari kelangkaan.

“Nah kita menjaga ini kelapa sawit. Indonesia adalah produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia, tapi jangan sampai gara-gara kita salah tata kelola, kita menjadi importir kelapa sawit juga. Jadi ini kita jaga nih mumpung belum kejadian, kita cegah dari sekarang. Kita antisipasi bagaimana caranya agar tanam ulang ini bisa segera di lanjutin,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain replanting, kata Maman, penggunaan teknologi ramah lingkungan juga perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan biodiesel 50.

“Saya meyakini itu menjadi kewajiban bagi setiap (pihak) baik itu pengusaha dan juga mungkin teman-teman petani untuk mendorong. Dari yang tadinya metode konvensional menjadi mekanisasi. Jadi ke arah teknologi ramah lingkungan. Alhamdulillah Pak Jokowi mampu mencari solusinya dengan mendorong B30, maka selanjutnya perlu dilanjutkan untuk menuju B50,” tutupnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo saat memberikan hadiah ke salah satu pemenang.

Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo membuka Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) dan Komunitas Fest Kemenpora Tahun 2024 di Lapangan Sepak Bola Dozs Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (22/9) pagi.

Dalam kesempatan ini, Menpora Dito juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atas kolaborasi apik yang telah terlaksana dengan baik.

“Saya ucapkan terima kasih khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang hari ini kita bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan Kemenpora mengadakan Kejuaraan Tarkam Kemenpora dan program Komunitas Fest Tahun 2024,” kata Menpora Dito didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Chaerany Putri.

“Komunitas Fest ini adalah program yang diadakan khusus untuk anak-anak muda untuk menunjukkan potensi kreativitas dan pengembangan dirinya. Jadi, hari ini Kemenpora hadir membawa dua misi utama,” lanjut Menpora Dito yang juga didampingi Asdep Karakter Pemuda Khairil Adha dan Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto.

Menurut Menpora Dito, Program Tarkam Kemenpora ini bertujuan untuk melihat potensi bibit atlet untuk di beberapa cabang olahraga.

Sedangkan, Komunitas Fest bertujuan untuk mencari bakat-bakat kreativitas dari anak-anak muda dan komunitas, khususnya saat ini yang berada di Bojonegoro dan sekitarnya.

“Nantinya semua bakat-bakat ini baik di bidang kepemudaan dan keolahragaan bisa di support dari pemerintah pusat. Jadi, saya harap para peserta untuk menunjukkan kemampuan maksimal,” ujar Menpora Dito.

“Untuk kejuaraan berarti harus siap menang dan juga harus siap kalah. Sekali lagi selamat bertanding tunjukkan sportivitas dan jiwa juang yang tinggi. Saya mewakili Kemenpora sekali lagi mengucapkan terima kasih dan terus semangat,” pungkas Menpora Dito pada acara yang sebelumnya telah ditampilkan Tarian Line Dance, Tari Pencak Silat, Senam SKJ dan Devile Peserta.

Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) Kemenpora Tahun 2024 ini diikuti ratusan peserta dari 28 kecamatan se Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan, Komunitas Fest juga diikuti puluhan komunitas anak muda di Bojonegoro dan sekitarnya seperti Young Entrepreneur, Asosiasi Handicraft, My Kayu dan Pemuda Penggerak UMKM.

Ada pula Komunitas Peduli Lingkungan BSMKH, Zahda Painting, Ridwan Pantomim & Teman Tuli, Batik’e Seto, BKPRMI Bojonegoro, Kelas Inspirasi, Komunitas Lentera Literasi, Komunitas Motor Custom Clasic dan komunitas lainnya di Bojonegoro, Jawa Timur.

Calon Bupati Badung, I Wayan Suyasa.

Berita Golkar – Memperingati Hari Raya Galungan, pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Badung I Wayan Suyasa – Putu Alit Yandinata (Suyadinata) membagikan daging babi, Minggu, 22 September 2024 di kantor DPD Golkar Badung kawasan jalan raya Penarungan, Badung.

Daging babi yang diberikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung ini pun mencapai 20 ton.

Jika nantinya paslon Suyadinata terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung, pembagian daging babi akan diberikan secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) Hindu di Badung.

Sejatinya, pembagian daging babi ini telah secara konsisten dilakukan oleh Wayan Suyasa, sejak menjadi anggota DPRD Badung selama tiga periode.

Calon Bupati Badung I Wayan Suyasa mengatakan, dalam memperingati hari raya Galungan dan Kuningan, pembagian daging babi adalah rutinitas dari Fraksi Golkar DPRD Badung.

Pembagian daging babi ini awalnya dilakukan sesuai kemampuan dirinya bersama anggota Fraksi Golkar.

“Ini juga sebagai rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan,” ujar Suyasa.

Pihaknya memohon maaf, program ini masih banyak yang mempertanyakan. Sebab, masih ada yang belum mendapatkan daging babi.

“Seluruh umat Hindu di Badung ada sekitar 130 ribu KK, tentu kami belum mampu. Tapi jika dipercaya oleh seluruh masyarakat Badung, menjadi Bupati dan Wakil Bupati, kami Suyadinata akan memberikan setiap KK bantuan untuk memperingati Hari suci Galungan dan Kuningan,” ungkap Ketua DPD Golkar Badung ini.

Tokoh Desa Penarungan ini berharap, bukan dilihat dari jumlah babi yang diberikan.

Namun, tujuan program pembagian ini adalah untuk menghidupkan roda perekonomian dari peternak babi.

Kemudian, untuk mengedepankan asas gotong royong, melalui proses mepatung yang dilakukan oleh umat Hindu.

“Mepatung ini dilakukan di banjar, tidak berbicara lagi warna politik lagi. Ini murni untuk persatuan saat menyambut upacara Galungan dan Kuningan,” terangnya seraya berterima kasih kepada tokoh lainnya yang juga membagikan daging babi.

Dalam pembagian babi tersebut, Suyasa mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjadi Bupati Badung.

Dirinya berpesan, agar dalam perayaan Galungan dan Kuningan situasi dan kondisi tetap kondusif meski dalam hajatan pilkada.

“Di Hari Raya Suci Galungan ini, mohon yang hadir pada hari ini, krama Badung mohon jaga stabilitas, jaga situasi keamanan daerah kita yang sudah kondusif.

Mari kita merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan hati yang tulus, untuk selalu mendekatkan diri Kepada Yang Maha Pencipta, tentunya untuk memberikan rahmat dan berkahnya kepada krama Badung,” pungkasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni.

Berita Golkar – DPRD Surabaya mengajak warga kota untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan dihelat pada 27 November mendatang.

Disampaikan pimpinan dewan definitif Arif Fathoni, keterlibatan masyarakat sangat penting guna mensukseskan pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan wali kota (pilwali).

Sebab dengan hadirnya masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS), maka hal ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi.

“Saya berharap, meskipun Pilkada Surabaya nanti hanya ada calon tunggal melawan kotak kosong, masyarakat tetap datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Karena kalau kemudian angka partisipasi kita rendah, maka kita menghambur-hamburkan anggaran lebih dari Rp 200 miliar yang diambil dari pajak dan retribusi masyarakat,” kata Fathoni, Minggu, 22 September 2024.

Toni, sapaan karib Arif Fathoni menyampaikan, tingkat partisipasi pilkada jauh lebih rendah daripada pemilu.

Pilkada Serentak 2020 lalu misalnya, partisipasi masyarakat hanya sekitar 60 persen. Sedangkan Pemilu 2024 terbilang sukses. Yakni, di angka sekitar 96 persen.

Berangkat dari sini, Toni mengatakan bahwa menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar memberikan hak pilihnya.

“Soal apakah mau memilih paslon yang ada atau kotak kosong itu kembali ke hati nurani masing-masing, tetapi kita minta jangan sampai golput. Tentu hal ini menjadi PR kita semua, tidak hanya PR jajaran KPU dan bawaslu, namun PR pemerintah kota, baik DPRD maupun eksekutif,” tandas politisi Golkar ini.

Di sisi lain, Toni menjabarkan bahwa nantinya setiap anggota dewan melalui fraksinya masing-masing juga akan melakukan sosialisasi dalam rangka menyukseskan pilkada.

Akan tetapi, tambah Toni, yang tak kalah penting adalah kepedulian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus kampung untuk mendorong partisipasi masyarakat.

“DPRD kan terdiri dari fraksi-fraksi, tentu fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai politik itu akan gemar mensosialisasikan dan mengkampanyekan paslon yang didukung. Hal tersebut secara otomatis meningkatkan partisipasi pemilih,” ujarnya.

“Akan tetapi, untuk meningkatkan partisipasi kan tidak bisa hanya mengandalkan partai politik saja. Namun tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus kampung juga harus terlibat aktif. Sebab bagaimana pun satu suara menentukan nasib Surabaya lima tahun ke depan. Semangat gotong royong ini yang harus terus kita junjung,” sambung Ketua DPD Golkar Surabaya ini.

Berita Golkar – Sepanjang periode 2019-2024, Komisi VIII DPR RI telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam memperjuangkan kesejahteraan berbagai lapisan masyarakat.

Dari penyusunan revisi undang-undang hingga peningkatan layanan haji, Komisi VIII berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama lansia, ibu dan anak, serta jemaah haji.

Salah satu capaian utama Komisi VIII adalah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyoroti pentingnya memperbarui UU ini agar lebih relevan dengan kondisi otonomi daerah saat ini.

Dalam undang-undang sebelumnya, kewenangan pemerintah daerah tidak diatur secara tegas, padahal dengan diberlakukannya otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam menangani kesejahteraan lansia menjadi sangat krusial.

“UU lama dibuat dengan sistem sentralistik, sehingga belum jelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Maka, revisi ini harus memperjelas kewenangan pemda agar sesuai dengan UU Otonomi Daerah yang sudah diperbaharui,” jelas Ace.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, jumlah lansia di Indonesia mencapai 10 persen dari total penduduk, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 16,5 persen pada tahun 2035.

Menanggapi hal ini, Ace menegaskan bahwa UU yang baru harus dapat memastikan keberpihakan pemerintah kepada lansia, termasuk dengan memperkuat jaminan sosial dan akses pelayanan khusus bagi warga berusia lanjut.

Hal ini juga mencakup penyesuaian usia lansia yang dianggap layak mendapatkan pelayanan khusus, mengingat meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia.

Selain memperjuangkan hak lansia, Komisi VIII juga fokus pada peningkatan kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

Ketua Komisi VIII, Ashabul Kahfi, menyatakan bahwa RUU ini diharapkan mampu meminimalkan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.

RUU KIA juga memberikan perhatian khusus pada fase 1.000 hari pertama kehidupan anak, yang sangat menentukan masa depan mereka.

Dalam regulasi tersebut, cuti melahirkan bagi ibu diusulkan menjadi enam bulan, dengan gaji penuh selama empat bulan pertama, dan 75 persen gaji pada dua bulan berikutnya.

RUU ini juga mengatur hak cuti bagi suami selama dua hari untuk mendampingi istri saat melahirkan atau mengalami keguguran.

Ashabul Kahfi menegaskan, “RUU KIA diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, tetapi juga memberikan jaminan nutrisi dan layanan kesehatan yang lebih baik, sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul di masa depan.”

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Komisi VIII juga aktif dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai 241 ribu orang setiap tahun, Komisi VIII melihat potensi besar dalam optimalisasi bahan baku makanan untuk jemaah.

Anggota Komisi VIII, Endang Maria Astuti, mendesak pemerintah agar memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Ia menekankan bahwa bahan baku makanan untuk konsumsi jemaah haji seharusnya bisa diekspor dari Indonesia, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi jemaah, tetapi juga bagi perekonomian dalam negeri.

“Sejak tahun 2016, kami selalu mendorong agar bahan baku makanan jemaah haji dapat diambil dari Indonesia. Dengan begitu, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari sektor ini,” jelas Endang dalam kunjungan kerja Tim Pengawas Haji DPR.

Upaya ini juga diharapkan dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proses pengadaan bahan baku, sehingga manfaat ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji dapat lebih maksimal.

Endang berharap pemerintah dapat melakukan studi banding ke negara-negara yang sudah lebih dulu sukses mengekspor bahan baku makanan ke Arab Saudi, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini di masa depan.

Tidak hanya fokus pada isu haji, Komisi VIII juga mengawal isu-isu sosial lainnya, termasuk peningkatan layanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat.

Di Bali, misalnya, Komisi VIII mendukung penerapan Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap puskesmas dan rumah sakit menyediakan layanan khusus untuk lansia, seperti poli geriatrik.

Langkah ini dipandang sebagai upaya yang tepat dalam memberikan perhatian khusus kepada warga berusia lanjut, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya.

Keseluruhan capaian ini menunjukkan bahwa Komisi VIII DPR RI periode 2019-2024 telah berperan aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat.

Melalui berbagai revisi undang-undang, pengawasan penyelenggaraan ibadah haji, serta dorongan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan sosial, Komisi VIII berupaya memastikan bahwa setiap warga negara, dari lansia hingga anak-anak, mendapatkan hak dan perhatian yang layak.

Capaian ini menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif dan sejahtera di masa depan.