BERITA

Hetifah Sjaifudian Tolak Keras Wacana PPN di Dunia Pendidikan

Berita Golkar – Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tidak terkena atau dikecualikan dari PPN. Artinya, jika revisi UU KUP ini disetujui, maka jasa pendidikan akan menjadi objek pajak dan dikenakan PPN. Bahkan kemungkinan PPN akan ditetapkan sebesar 12 persen.

Hetifah Sjaifudian selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar menolak keras wacana tersebut.

“Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin dalam konstitusi kita. Jika Jasa Pendidikan dikenakan pajak, hal ini akan bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Menurut Hetifah, saat ini saja, tanpa pajak, banyak sekolah yang sudah kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. Jika ditambah PPN maka banyak sekolah semakin terbebani.

“Di banyak sekolah, dana BOS masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutan pun dibebankan pada orangtua siswa,” paparnya.

Hetifah menambahkan juga, jika PPN diterapkan, akan memperparah kondisi tersebut.

Hetifah yang merupakan wakil rakyat asal Dapil Kaltim ini menyadari, pada masa pandemi ini Pemerintah memang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan.

“Kemarin saya baru saja mengikuti konsinyering dengan Kemendikbudristek. Banyak anggaran yang dipangkas untuk penanganan pandemi. Selain itu, penerimaan negara juga lebih sedikit,” jelasnya.

Namun demikian, hal itu menurut Hetifah bukan menjadi alasan untuk memungut pajak dari sektor pendidikan.

“Pajak merupakan sarana dari redistribution of wealth. Untuk terciptanya pemerataan, justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah. Bukan sebaliknya Pemerintah mengambil dari sektor pendidikan,” ungkapnya.

Ia menganggap, sumber pendanaan bisa digali dari sektor-sektor lainnya, misalnya dengan menerapkan pajak progresif.

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kesra ini juga beranggapan, hal itu bertentangan dengan visi misi pemerintahan saat ini.

“Visi dan Misi pemerintahan saat ini salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui reformasi Pendidikan yang dapat terjangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Jika PPN pendidikan ini diterapkan, maka akan sangat kontradiktif dan menghambat tercapainya visi misi tersebut. Harus kita kawal agar jangan sampai terjadi,” pungkasnya.

Adies Kadir Minta Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Kaltim agar Tidak Ada Kebocoran SDA Lagi

Berita Golkar – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di mana salah satu yang dibicarakan adalah hal kebocoran pendapatan negara dari sektor pertambangan.

“Jadi kami tidak ingin lagi ada kebocoran (pendapatan negara) dari sumber daya alam di Kalimantan Timur,” kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir di Balikpapan, dikutip melalui pemberitaan salah satu media online, Jumat (11/06/2021).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Golkar ini, satu sumber kebocoran itu adalah tambang-tambang batu bara ilegal atau disebut juga tambang liar karena tidak mengantongi berbagai izin yang diperlukan untuk menambang.

Dipastikan pengelola tambang liar tidak membayar apapun bentuk kewajiban keuangan kepada negara, apakah retribusi maupun pajak.

“Jadi itu tadi yang kami bahas dengan jajaran Polda dan Kejaksaan Tinggi Kaltim,” ucap Adies.

Ia menambahkan Komisi III juga menunggu data kasus tambang liar yang ada di Polda Kaltim. Data itu akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di Komisi III.

Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, di antaranya batu bara, Kalimantan Timur diketahui juga ramai dengan praktik pertambangan ilegal.

Di awal tahun 2020, misalnya, tak jauh dari lokasi ibu kota baru negara di Kecamatan Samboja, penambangan batu bara ilegal beraksi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

“Mereka (penambang liar) memanfaatkan kesempatan saat Covid-19 ini membuat kita membatasi aktivitas patroli ke lapangan,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tahura Bukit Soeharo Rusmadi di kesempatan terpisah.

Lokasi penambangan yang juga dekat dengan Desa Karya Jaya di bagian timurnya. Dugaan aktivitas pertambangan mencemari air Waduk Samboja yang menjadi air baku bagi PDAM Samboja, membuat warga desa mendatangi lokasi tambang dan membakar satu alat berat penambang.

Partai Golkar – United Russia Party MoU Kerjasama Kebangsaan

Berita Golkar – Partai Golkar melaksanakan perjanjian kerjasama (MoU) dengan United Russia Party (Partai Rusia Bersatu), di Kantor DPP Golkar Jakarta, Jumat (11/6).

Dari pihak Golkar, perjanjian kerjasama akan diwakili oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sementara, dari pihak United Russia Party diwakili oleh Deputy Secretary of The General Council of The United Russia Party, Mr Klimov Andrey Arkadievich.

Acara ini diselenggarakan secara virtual zoom, di mana Airlangga melakukan perjanjian dari Kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Selepas acara, Airlangga mengungkap United Russia Party adalah partai dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Tadi baru ditandatangani kerjasama antara Partai Golkar dan United Russia Party, di mana United Russia Party itu dipimpin oleh Dmitry Medvedev, dan ini merupakan partainya Presiden Putin,” ujar Airlangga, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Airlangga mengatakan dalam penandatanganan kedua belah pihak ada rencana kolaborasi dalam berbagai bidang.

Satu di antaranya adalah mendorong kerjasama politik, ekonomi dan pendidikan.

Selain itu, kata Menko Perekonomian tersebut, juga akan ada pertemuan lanjutan tanggal 29 Juni 2021, di mana akan ada meeting secara video conference antar partai se-ASEAN dan Rusia.

“Dan dalam rapat tersebut Partai Golkar akan hadir dan itu nanti akan bersama-sama dengan Ketua Umum United Russia Party Medvedev dan 5 partai utama di ASEAN,” kata Airlangga.

“Tinggal ini kolaborasi akan terus didorong dan tentu di berbagai segi kerja sama sangat strategis, karena Rusia sedang mengembangkan blok ekonomi negara-negara di Rusia,” tandas Airlangga Hartarto.

Nusron Wahid Minta Peningkatan Sistem Pelayanan dan Kapasitas SDM di Kementerian Investasi

Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mendorong agar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal meningkatkan sistem pelayanan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Nusron mengungkapkan, secara kelembagaan saat ini Kementerian Investasi levelnya sudah naik, setara dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka sudah selayaknya ada peningkatan anggaran untuk dukungan manajemen organisasi.

“Bisnisnya BKPM itu hanya dua, pertama membuat sistem. Bisnis layanan itu hanya dua, dua S, yang pertama sistem, yang kedua sinten. Sinten itu adalah SDM, orang. Sistem itu berarti menyangkut IT dan SOP. BKPM itu bisnisnya layanan, ada program penguatan SDM-nya, dengan cara mengirimkan SDM terbaiknya sekolah ke luar negeri,” jelas Nusron saat rapat kerja bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di ruang rapat Komisi VI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip melalui keterangan pers, Kamis (10/6/2021).

Karena Kementerian Investasi merupakan lembaga yang dominan pada pelayanan, maka politisi Partai Golkar itu beranggapan, lembaga ini berpotensi rawan penyelewengan.

Menurut Nusron salah satu cara untuk menghilangkan potensi buruk tersebut dia mengusulkan agar tukin bagi pegawainya dinaikkan serta mendidik SDM unggul guna peningkatan sistem kelembagaan di Kementerian Investasi.

“Karena itu saya mendorong dua hal, setuju tukin (tunjangan kinerja) dinaikkan. Karena kalau tukin tidak dinaikan potensi fouth, potensi korupsi tinggi. Karena bapak layanan, terutama di tiga tempat. Yang pertama dispute potensi korupsi di perencanaan investasi. Mana daerah yang dimasukan di situ sudah lubang permainan. Yang kedua dispute potensi dilayanan investasi diizin-izin, naik turun tahan, dan kapan. Yang ketiga pengendalian investasi,” jelas Nusron.

Menperin Agus: Industri Komponen Elektronik Indonesia Tembus Pasar Global

Berita Golkar – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan tekadnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja industri manufaktur dalam negeri.

Sehingga industri bisa semakin berekspansi dan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Momentum ekspansi industri manufaktur Indonesia ditunjukkan dengan kepercayaan diri para investor dalam melakukan penambahan terhadap penanaman modal di Indonesia,” kata Menperin Agus Gumiwang, seperti dikutip melalui berita pada salah satu media online, Kamis (10/6/2021).

Menperin menyebut investor di industri komponen elektronik seperti PT Haeng Sung Raya Indonesia (Haeng Sung) yang memproduksi Printed Circuit Board Assembly (PCBA) dan harness, memperkuat posisi dengan kembali menambah investasinya di Cibitung sebesar USD10 juta.

“Pemerintah akan mendorong pengembangan industri komponen elektronika, dengan memperkuat struktur manufakturnya melalui peningkatan investasi dan menjalankan kebijakan substitusi impor,” ucap Agus Gumiwang.

Di masa pandemi terjadi gangguan rantai pasok global yang menyebabkan terhambatnya pengiriman komponen sehingga menghambat proses produksi.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya kemandirian industri di dalam negeri yang juga mirip dengan program substitusi impor 35% pada tahun 2022,” jelas Menperin.

Haeng Sung, menurut data Kemenperin, saat ini pengalaman sebanyak 800 orang, memiliki kapasitas produksi PCBA sebesar 120 juta unit dan harness hingga 12 juta unit.

Komponen elektronika tersebut digunakan oleh perusahaan pembuatan produk hilir seperti televisi, audio video, kulkas, dan mesin cuci.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya kesiapan komponen industri dalam negeri, guna meningkatkan daya saing industri turunannya baik di pasar dalam maupun luar negeri.

“Untuk mendukung ketersediaan komponen industri, Pemerintah terus berupaya dengan menerapkan kebijakan-kebijakan seperti pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ataupun insentif-insentif penanaman modal seperti tax holiday dan tax allowance,” papar Taufiek.

Pada tahun 2020, dalam masa pandemi, Haeng Sung berhasil mencatat nilai ekspor hingga USD21 juta dan nilai ini diperkirakan meningkat pada tahun 2021, di mana hingga bulan Mei sudah mencapai USD13 juta.

Komponen yang diproduksi di dalam negeri ini sudah berhasil tembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti India, Turki, Polandia, Rusia, Mexico, Korea Selatan, dan Vietnam.

Karakteristik industri komponen elektronika yang membutuhkan jumlah produksi yang tinggi untuk mencapai skala ekonomi, mengharuskan komponen industri untuk menyasar pasar ekspor.

Menperin menyebut industri komponen elektronik lannya yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di kawasan Asia Tenggara dan kemudian mengekspor hasil produksinya ke berbagai negara.

Contohnya, PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia yang kembali melakukan ekspor sebanyak 40.400 unit set top box ke Brasil atau setara dengan nilai USD590,800 pada April 2021 lalu.

Produsen set top box yang berlokasi di Cikarang tersebut berhasil memasarkan produk ke berbagai negara di Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika.

Total ekspor dari seluruh produk PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia pada periode menembus USD3,15 juta pada periode Januari-Mei 2021.

Misbakhun Minta Kemenkeu Reformasi Sistem Perpajakan jadi Berbasis Teknologi

Berita Golkar – Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kemenkeu melakukan reformasi perpajakan dengan memantapkan sistem pemungutan berbasis teknologi.

Hal ini menurut anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun lebih tepat dilakukan ketimbang harus menaikan tarif pajak kepada masyarakat.

“Jadi, untuk meningkatkan pendapatan pajak, dengan membangun sistem berbasis teknologi informasi yang lebih mumpuni,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (10/6/2021).

Diketahui, Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga perubahan pajak penghasilan (Pph) kepada DPR.

Menurut Misbakhun yang juga mantan pegawai Ditjen Perpajakan RI itu, reformasi untuk perbaikan sistem berbasis IT ini pernah dimulai, namun tak dilanjutkan dengan baik.

Dia tidak mau menuduh terjadi kegagalan, namun hal itu sebaiknya dipastikan berjalan terlebih dahulu sebelum mengusulkan solusi semacam kenaikan PPN.

“Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan harus melakukan reformasi perpajakan dengan membangun sistem berbasis teknologi informasi yang jauh lebih sederhana dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban-nya,” tutur anggota Komisi XI DPR ini.

Menurut dia, Kemenkeu tidak bisa mengklaim jika tujuan kebijakan kenaikan tarif pajak adalah peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

“Hal ini disebabkan kebijakan tersebut cenderung menunjukkan perluasan basis Wajib Pajak, bukan untuk peningkatan kepatuhannya,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini memandang tarif pajak yang naik akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk melakukan konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jika tarif dinaikkan, skala ekonomi bisa menurun. Dengan transaksi yang menurun, maka pemasukan pajak juga akan menurun,” ucap Misbakhun.

Apalagi, tambah dia, kondisi perekonomian saat ini belum sepenuhnya pulih, sehingga pada akhirnya berpotensi menyebabkan kontraksi berkepanjangan.

Oleh karena itu, jauh lebih strategis jika pembangunan sistem perpajakan berbasis Teknologi Informasi yang harus dipikirkan dengan sangat serius dan sungguh-sungguh sebagai solusi komprehensif.

Di mana, bukan hanya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi juga memperluas basis Wajib Pajak.

Selain itu, Misbakhun mendorong pembangunan sistem perpajakan yang lebih sederhana. Sehingga akan memudahkan masyarakat, yang mengurangi potensi timbulnya kesalahan administrasi perpajakan.

Selama ini, menurut dia, masyarakat tidak hanya terbebani oleh PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), tetapi juga mendapatkan masalah administratif dalam praktiknya di lapangan.

Beberapa permasalahan perpajakan, antara lain kesalahan dalam memungut, kesalahan mengadministrasikan, kesalahan membayar, terlambat mengadministrasikan, terlambat membayar.

“Itu semuanya menjadi beban bagi wajib pajak,” katanya.

Di sisi lain, amanat dalam pemungutan pajak itu menjadi tugas negara. Setiap tahunnya, banyak masyarakat yang terkena sanksi administrasi, akibat kesalahan-kesalahan hanya dengan satu varian yaitu tarif tunggal.

Kesalahan-kesalahan administrasi tersebut akhirnya berujung kepada sengketa perpajakan yang sebenarnya adalah tugas negara dalam pemungutan pajak.

“Rencana Pemerintah dalam kenaikan tarif pajak harus menjadi menjadi studi yang mendalam dan serius. Apalagi Pemerintah akan memberikan kombinasi kebijakan terhadap beberapa tarif perpajakan yang akan butuh penyesuaian dan memiliki potensi permasalahan yang lebih kompleks,” tutup Misbakhun.

Dito Ganinduto Ungkap Perekonomian Indonesia Konsisten Menuju Arah Pemulihan

Berita Golkar – Memasuki Triwulan-II 2021, tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah pemulihan yang konsisten.

Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mengungkap, titik balik perekonomian mulai terlihat dari meningkatnya sejumlah indikator seperti ekspektasi konsumen, penjualan eceran, PMI manufaktur, hingga realisasi ekspor impor yang mengalami kenaikan.

Meski pandemi masih berlangsung, pihaknya terus mengingatkan semua pihak untuk terus bergotong-royong dan bahu-membahu untuk membawa bangsa Indonesia terbebas dari dampak pandemi Covid-19.

“Perlu diingat, bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak multidimensi pada sisi kesehatan, sosial, perekonomian, dan sektor keuangan. Dengan demikian, berbagai kebijakan extraordinary dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Meskipun pembiayaan dan defisit APBN saat ini harus dilakukan namun masih dalam kondisi yang terukur dan tetap dijaga keberlanjutannya”, kata Dito, dikutip melalui salah satu berita pada media online, Kamis (10/6/2021).

Adanya pendapat yang menyatakan tentang pembangunan yang tidak maju dan meningkatnya besaran utang Pemerintah sempat menjadi perbincangan di media massa.

Memperhatikan berbagai isu yang berkembang tersebut, Dito Ganinduto menyatakan bahwa itu tidak betul. Kita perlu melihat secara terukur kompleksitas dari kondisi yang ada dikaitkan dengan hal tersebut.

Di tahun 2020, pelebaran defisit dilakukan tujuannya adalah untuk merespon dampak Covid-19, baik melalui belanja Pemerintah dan Program PEN yang terealisasi sebesar Rp571,88 T dan Presiden Bapak Joko Widodo melanjutkan kembali di tahun 2021, program PEN sebesar Rp699,43 T.

Di mana manfaat dari kebijakan ini dapat langsung memberikan dampak kepada masyarakat dan sektor usaha di masa pandemi.

“Presiden Joko Widodo sangat responsif dalam menghadapi pandemi. Hal ini dibuktikan melalui kebijakan seperti intervensi di bidang kesehatan untuk program vaksinasi, Program Perlindungan sosial yang membantu daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi, kebijakan kluster dukungan UMKM dan korporasi membuat mayoritas penerima kebijakan bertahan selama pandemi, dan dukungan lainnya,” tegas Dito

Terkait isu meningkatnya utang negara, Dito menegaskan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi dan program PEN yang telah dan masih dilakukan saat ini terbukti dapat mendorong perbaikan kesejahteraan di masyarakat pada masa pandemi.

Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2020 7,07% dan Februari 2021 mampu turun ke level 6,26%.

Pemulihan ekonomi juga telah berhasil menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru dalam kurun waktu September 2020 hingga Februari 2021.

Menutup pernyataannya, Ketua Komisi XI DPR RI tersebut mengingatkan di masa pandemi ini, untuk senantiasa fokus bekerja bersama-sama menyukseskan pengentasan pandemi Covid-19 melalui berbagai upaya. Selain program vaksinasi, optimisme juga perlu untuk segera dibangun.

“Kita rumuskan dan diskusikan kebijakan-kebijakan apa ke depan untuk menjaga target-target perekonomian dan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Dito.

Puteri Komarudin Menilai Pentingnya Dukungan Anggaran untuk BPK dan BPKP

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai peran penting dukungan anggaran kepada BPK dan BPKP untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan guna menunjang percepatan pemulihan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Puteri saat Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas pagu indikatif tahun anggaran 2022, pada Senin (7/6/2021).

“Saya mengapresiasi keterlibatan BPKP yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di daerah pemilihan saya. Banyak sekali permasalahan yang ditemukan dari monev ini, terutama berkaitan dengan akurasi data penerima bantuan. Saya harap ke depan sinergi ini bisa terus dilanjutkan karena dengan adanya pendampingan dari BPKP, tentu Pemerintah Desa dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa dengan lebih baik lagi,” ungkap Puteri melalui keterangan tertulisnya yang dikutip, Rabu (9/6/2021).

Sebagai informasi, pagu indikatif BPKP tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp1,725 triliun.

Namun, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh meminta dukungan Komisi XI DPR RI untuk menyetujui tambahan anggaran senilai Rp226,2 miliar yang akan digunakan untuk teknis kegiatan pengawasan.

Terkait hal ini, Puteri menilai tambahan anggaran tersebut dapat mendukung peran pengawasan yang diemban BPKP.

“Dengan kontribusi BPKP yang sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas pembangunan nasional, ketersediaan dukungan anggaran menjadi sangat penting. Jika tahun sebelumnya tambahan anggaran ini diakomodir melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada tengah tahun, maka sebaiknya untuk tahun ini dapat dipenuhi sejak awal ketika tahapan pembahasan pagu indikatif. Dengan begitu, BPKP bisa lebih fokus untuk memperkuat kinerja pengawasannya,” urai politisi Fraksi Partai Golkar itu.

BPKP pun menyampaikan telah berhasil melakukan efisiensi pengeluaran negara yang mencapai Rp48,35 triliun, penyelamatan keuangan daerah sebesar Rp12,91 triliun, serta peningkatan penerimaan negara sebesar Rp354,41 miliar pada tahun 2020.

Capaian tersebut diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp92,3 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif menyampaikan pagu indikatif BPK tahun anggaran 2022 sebesar Rp3,729 triliun.

Namun, jumlah tersebut masih kurang sebesar Rp861,99 miliar dari kebutuhan awal yang ditaksir mencapai Rp4,591 triliun. Puteri pun menyoroti terkait mekanisme perumusan kebutuhan anggaran tersebut.

“Realisasi anggaran tahun 2020 masih di kisaran 95,55 persen atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya di kisaran 98,21 persen. Begitu pun apabila meninjau kinerja, terdapat salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK tahun 2020, dimana hanya tercapai 69,93 persen dari target sebesar 73 persen. Apakah hal tersebut juga menjadi pertimbangan BPK dalam merumuskan kebutuhan anggaran tahun depan. Karena jika realisasinya tidak optimal, tentu hal ini patut menjadi pertimbangan tersendiri dalam mendiskusikan usulan penambahan anggaran yang diajukan,” ujar Puteri.

Menutup keterangannya, Puteri mengimbau BPK dan BPKP untuk berkomitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022.

“APBN tahun 2022 sangat penting untuk keberlanjutan pemulihan ekonomi, dimana pemerintah memiliki sejumlah agenda pembangunan untuk percepatan agenda reformasi struktural. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BPK dan BPKP untuk mengawal agenda tersebut. Dengan begitu, pembangunan yang terlaksana tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga terjamin akuntabilitas dan tata kelolanya untuk menghindari moral hazards,” tutup Puteri.

Menko Airlangga Kunjungi Sentra Vaksinasi Serviam dan Ingatkan untuk Tetap Patuhi Prokes

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto pada Rabu (09/06) melakukan kunjungan ke SVS (Sentra Vaksinasi Serviam) yang bertempat di gedung Sekolah Santa Ursula di Lapangan Banteng Utara, Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Airlangga meninjau proses pelaksanaan vaksinasi dan berbincang dengan masyarakat peserta vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan Pemerintah untuk mengurangi penularan Covid-19, menurunkan angka kasus positif dan kematian, mencapai kekebalan kelompok dan melindungi masyarakat agar tetap produktif.

Diperlukan percepatan vaksinasi yang dalam pelaksanaannya memerlukan lebih banyak sentra vaksin agar penyuntikan dapat mencapai jumlah 700.000 sampai dengan 1.000.000 per hari.

Sejalan dengan tujuan Pemerintah dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, para alumni 3 sekolah yang terdiri dari, Sekolah Santa Theresia, Sekolah Santa Ursula, dan Sekolah Santa Maria menggagas untuk membentuk Sentra Vaksinasi Serviam (SVS).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto juga menyampaikan mengenai kondisi terkini terkait penanganan Covid-19.

“Penangangan Covid-19 sudah semakin baik, sehingga kasus kesembuhan meningkat. Namun memang ada kenaikan di second tier cities karena dampak dari mudik yang sebetulnya sudah diantisipasi oleh Pemerintah dengan melakukan penyekatan dan isolasi.” ujar Menko Airlangga.

“Covid ini perlu diwaspadai, jadi masyarakat jangan kasih kendor. Karena dibeberapa daerah, khususnya di Jawa Barat tingkat kedisiplinan penggunaan masker sudah mulai turun dibawah 60%. Jadi ini yang terus kita dorong, bahwa walaupun sudah divaksin tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.” Lanjut Airlangga.

Mengenai perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, Airlangga menyampaikan bahwa perekonomian mulai pulih.

“Indikator yang dapat dilihat diantaranya melalui dana yang bersirkulasi naik dibandingkan tahun lalu. Selain itu, Purchasing Managers’ Index mencapai angka 55,3, Indeks Keyakinan Konsumen juga meningkat” ujar Airlangga.

Terkait ketersediaan vaksin, Airlangga menyatakan bahwa pengadaan vaksin saat ini sudah mencapai jumlah sekitar 90 juta.

“Memang sebagian dari persediaan itu adalah bahan baku sehingga kalau di proses di Bio Farma membutuhkan waktu. Namun Pemerintah memastikan vaksin akan terus berdatangan, karena itu Pemerintah Daerah tidak perlu khawatir akan kekurangan stock dan jangan sampai menyimpan stock.” ungkap Airlangga Hartarto.

SVS resmi dibuka pada Sabtu, 30 Maret 2021 dan berlangsung hingga 30 Juni 2021, didirikan oleh keluarga besar alumni 3 sekolah yang masing-masing diketuai oleh Angela Basiroen Alumni Sekolah Santa Ursula, Timotheus Lesmana alumni Sekolah Santa Theresia, dan Gina Sutono alumni Sekolah Santa Maria.

“Kami sangat senang bahwa Bapak Menko sudah memberi perhatian dan menyempatkan berkunjung ke Sentra Vaksinasi Serviam. Bagi kami ini penyemangat karena kami diperhatikan Pemerintah. Harapan kami, kehadiran Bapak membuat kami semakin di kenal dan semakin banyak yang mendaftar untuk vaksin sehingga percepatan vaksinasi segera terealisasi. Dukungan agar Sentra Vaksinasi Serviam dapat tetap bekerja dengan baik tentu juga kami harapkan.” ujar Timotheus Lesmana yang akrab disapa Timo, Ketua alumni Sekolah Santa Theresia.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SVS berlangsung atas kerjasama dengan Pemerintah, di bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan DKI, khususnya pihak Puskesmas Sawah Besar.

Secara khusus, kategori target penerima vaksin Covid-19 di SVS di antaranya Lansia diatas 60 tahun, pendidik, Tokoh Agama, dan kaum difabel.

Dikarenakan target audience nya terbuka untuk umum, maka masyarakat yang memenuhi kategori tersebut dapat mendaftarkan diri di SVS dengan syarat di antaranya, penduduk DKI yang memiliki eKTP DKI atau penduduk dengan eKTP non DKI yang disertai Surat Keterangan Domisili DKI dari RT dan RW bercap basah.

Sampai dengan 2 Juni 2021, SVS sudah melakukan vaksinasi kepada kurang lebih 17.000 akseptor dengan melibatkan jumlah relawan yang terdiri tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 150 orang, dan non nakes sebanyak 450 orang (termasuk guru dan suster). Adapun target jumlah penerima vaksin di SVS adalah sebanyak 30.000 akseptor.

Menko Airlangga: Akselerasi Transformasi Digital Industri Olahraga Perlu Dilakukan

Berita Golkar – Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 telah menekan seluruh industri secara global, termasuk sektor industri olahraga.

Sumber utama pemasukan bisnis industri olahraga global yang mendapat tekanan di antaranya broadcasting atau hak siar, commercial (sponsorship, periklanan) dan matchday revenue (penjualan tiket dan pendukungnya).

Pendapatan industri olahraga global diproyeksikan $73,7 M di tahun 2020 atau hanya 54% dari target pra Covid-19 sebesar $135,3 M.

Penurunan pendapatan ini terjadi seperti pada penundaan Olimpiade Tokyo ke Juli 2021 yang berpotensi merugikan Kota Tokyo hingga 597 Miliar Yen, serta penundaan penyelenggaraan Piala Eropa 2020 yang baru akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2021.

“Di awal pandemi terdapat peningkatan konsumsi media karena kebijakan untuk tetap berada di rumah. Ketiadaan acara live match membuat daya tarik TV menurun, sehingga industri olahraga yang memiliki layanan digital streaming service mengalami lonjakan pelanggan karena jadwalnya yang fleksibel,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Studium General dengan tema “Pengembangan Ekonomi Digital Pada Sektor Industri Olahraga”, di Jakarta, dikutip Rabu (9/6/2021) .

Pertengahan 2020 industri olahraga profesional mulai pulih, di antaranya ditandai dengan penyiaran kembali liga sepakbola dunia di TV.

Olimpiade Jepang diputuskan tetap akan digelar mulai tanggal 23 Juli 2021, demikian pula dengan Piala Eropa 2020 pada 11 Juni 2021.

Liga Profesional seperti NBA dan UEFA Champions League tetap menyelenggarakan musim dengan menerapkan konsep “bubble format” untuk membuat lingkungan pertandingan yang 100% aman dari Covid-19 yang diakui dan ditiru dunia.

Secara global, industri sporting goods atau perlengkapan olahraga juga tertekan selama pandemi Covid-19.

Perusahaan pakaian olahraga mengalami penurunan pendapatan 29% pada semester I 2020 dibandingkan 2019, tetapi relatif lebih tangguh dibandingkan industri pakaian jadi lainnya yang turun 55%.

Sementara itu, pangsa penjualan online mengalami peningkatan selama pandemi. Aplikasi fitness online, alat olahraga individu seperti sepeda dan peralatan lari, serta e-sport mengalami peningkatan intensitas penggunaan yang signifikan.

Melihat fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digitalisasi yang menuntut penyesuaian model bisnis industri olahraga. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di hampir seluruh jenis industri di dunia.

Industri olahraga nasional harus dengan cepat menyesuaikan kondisi ini. Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar.

Populasi pengguna ponsel 338,2 Juta atau 124% dari populasi. Total pengguna konsumen baru ekonomi digital meningkat 37% selama pandemi dan tetap akan akan memanfaatkan ekonomi digital setelah Covid-19.

Ekonomi digital diprediksikan akan menyumbang $130-150 M dalam pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2025.

Bagi industri olahraga profesional nasional, gambaran dari Global Sport Innovation Center (GSIC) mengenai 5 aspek utama dalam melakukan transformasi digital yang dapat menjadi perhatian.

Yakni, Fan Engagement, Smart Venue, latihan secara mandiri dengan bimbingan pelatihan secara virtual, Business Insight dan produktifitas industri olahraga, dan e-Sport.

Di sisi lain, bagi industri perlengkapan olahraga nasional, terutama UMKM, pemanfaatan e-commerce berpotensi meningkatkan penjualan secara signifikan.

Pemerintah mempunyai Gernas BBI yang telah membuat 11,7 Juta UMKM on boarding. Saat ini, Pemerintah memiliki target capaian yang baru, yaitu sebanyak 30 juta unit UMKM on boarding di tahun 2023.

Mulai 2021 hingga 2023 ditargetkan 6,1 juta UMKM on boarding setiap tahunnya sehingga mencapai 30 juta pada akhir 2023.

“Pemerintah akan terus memberikan dukungan dalam pengembangan ekonomi digital melalui pembangunan infrastruktur digital. Pemerintah akan terus melakukan perluasan wilayah 4G, pengembangan 5G, peluncuran satelit multifungsi SATRIA, serta pembangunan pusat data nasional,” ungkap Menko Airlangga.

Dari sisi regulasi, Pemerintah melalui UU Cipta Kerja juga memberikan dukungan bagi kemudahan perizinan berusaha dan upaya pengembangan infrastruktur digital.

Antara lain dengan mengatur tentang perluasan pembangunan infrastruktur broadband, penetapan batas atas dan/atau bawah dari tarif jasa telekomunikasi untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, serta mendorong kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio.

“Saya yakin bahwa kita semua memiliki semangat yang sama untuk memulihkan industri olahraga di tengah pandemi Covid-19. Industri olahraga perlu melakukan transformasi digital sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika yang terjadi akibat adanya akselerasi digitalisasi,” tuturnya.

Namun, digitalisasi juga perlu diiringi dengan peningkatan prestasi olahraga profesional. Pandemi ini diharapkan tidak menjadi penghalang untuk menurunkan intensitas latihan dan untuk tetap berprestasi di kancah nasional maupun internasional.

Pengembangan ekonomi digital pada sektor industri olahraga nasional tentunya tak terlepas dari prestasi olahraga dan pencapaian atlet Indonesia sehingga diharapkan kecintaan terhadap atlet dan tim nasional bisa terus terbangun.

“Diperlukan kolaborasi lintas stakeholders dan komitmen bersama untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang kondusif serta karir olahraga yang berprestasi sebagai enabler bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengharumkan nama bangsa,” pungkas Airlangga.

Scroll to top