Bulan: Maret 2023

Perempuan Golkar Balikpapan Gelar Program Baksos Ramadan.

Berita Golkar – Momen bulan Ramadan 1444 Hijriyah Perempuan Golkar Balikpapan ikut berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

Program Baksos Ramadan berupa pemberian bingkisan sembako kepada warga yang kurang mampu di Kecamatan Balikpapan Timur, Minggu (26/3/2023).

Di Kecamatan Timur, Perempuan Karya memberikan bantuan kepada warga di jalan Pemuda pasar sore RT 69 Kelurahan Manggar, kemudian ke gang PJHI RT 15 no 83 Kelurahan Manggar, dan warga di Manggar Baru serta Lamaru dan Teritip.

Ketua Perempuan Karya Balikpapan, Hj. Nurlena Rahmad Mas’ud mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan oleh Perempuan Golkar Balikpapan yang terdiri dari KPPG, IIPG, HWK, dan Al Hidayah.

“Setiap kecamatan kami siapkan 20 paket sehingga total ada 120 paket untuk enam kecamatan di Kota Balikpapan,” ujar Nurlena kepada media, Minggu (26/3/2023).

Pihaknya juga mengimbau kepada Perempuan Golkar Balikpapan yang mampu, untuk ikut berbagi dan bergotong royong bersama-sama membantu masyarakat yang tidak mampu.

“Kami juga sudah punya data warga tidak mampu, ke depan akan diberikan pembelajaran untuk menggali kemampuan diri,” akunya.

Sehingga mereka yang punya kemampuan misal membuat kue, menjahit untuk diberdayagunakan agar bisa meningkatkan perekonomian keluarga.

“Termasuk menggandeng para tokoh agama, pemuda, masyarakat untuk peduli kepada warga yang kurang mampu,” kata Nurlena.

Adapun target yang ingin dicapai yakni agar semua masyarakat Kota Balikpapan merasakan indahnya berkah di bulan suci Ramadan.

“Bisa merasakan makan yang nyaman bagi yang tidak mampu, yang mana rezeki mereka sudah dititipkan ke kita, khususnya pengurus partai Golkar,” pungkasnya.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dan Parlemen Tiongkok, Puteri Komarudin

Berita Golkar – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dan Parlemen Tiongkok, Puteri Komarudin menghadiri Forum Pemimpin Muda Asia atau Asia Youth Leaders Forum (AYLF) di Guangzhou, Tiongkok, pada 25-26 Maret 2023.

Forum tersebut merupakan wadah bagi pemuda dan komunitas pemuda di Asia yang bergerak di berbagai sektor, seperti inovasi teknologi, seni dan kebudayaan, hingga kesejahteraan sosial.

Hadir sebagai perwakilan pemimpin muda Indonesia, Puteri memaparkan peran pemuda dalam pembangunan nasional.

“Indonesia tengah bekerja keras untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara yang makmur dan maju, sebagai ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Di mana, salah satu pilarnya adalah membangun sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, dan terampil. Yang tentu kuncinya ada pada pembangunan pemuda Indonesia. Karena nanti 70 persen populasi kami didominasi oleh golongan pemuda dan usia produktif,” ungkap Puteri dikutip, Senin (27/3/2023).

Puteri yang juga menjabat sebagai Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI), yang mewadahi anggota DPR RI berusia di bawah 40 tahun, juga menuturkan upaya yang dilakukan untuk mendorong representasi pemuda dalam pengambilan kebijakan.

“Di KPPI, kami terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemuda dengan membuka ruang komunikasi dan serap aspirasi dengan kelompok-kelompok pemuda di tingkat nasional dan daerah. Kami juga bekerja sama dengan lembaga internasional, seperti UNDP, untuk mengadakan pelatihan kebijakan publik. Tak hanya itu di daerah pemilihan, saya juga terus menyalurkan akses pembiayaan formal bagi pemuda pelaku UMKM, memberikan bantuan sarana dan prasarana kewirausahaan, hingga mengadakan pelatihan manajemen dan edukasi keuangan digital,” ungkap Puteri.

Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Golkar ini juga mendorong dibangunnya kerja sama dan hubungan baik antar politisi muda di negara Asia bagi kemajuan kawasan.

“Politisi muda perlu kesempatan untuk tumbuh sebagai pemimpin, termasuk untuk memahami dan menguasai ranah perpolitikan di kawasan Asia. Strateginya adalah dengan memperluas komunikasi, pertukaran budaya, dan pengetahuan. Semakin baik kita membandingkan dan menemukan kesamaan antara satu sama lain, maka semakin mudah pula untuk membangun jejaring pemimpin muda yang berlandaskan rasa hormat dan persahabatan di tengah berbagai perbedaan budaya dan sistem perpolitikan,” tutup Puteri.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady.

Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady meminta seluruh stakeholder mulai dari kepolisian, Kementerian Perhubungan, hingga PU harus siaga memonitor pelaksanaan mudik libur lebaran tahun ini.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pemudik mencapai 123 juta orang atau naik sebesar 47 persen secara nasional pada libur Idulfitri tahun 2023 ini.

“Saya minta seluruh perangkat terkait untuk berkoordinasi bagaimana mengatur mudik kali ini yang begitu signifikan peningkatan. Kita tahu, masyarakat tahun ini dari segi ekonomi pasca pandemi sudah berangsur baik. Makanya semua bersemangat pulang kampung,” ujar Hamka B Kady di Jakarta, Minggu, (26/3/23).

Beberapa hal yang menjadi sorotan Legislator Golkar asal Sulawesi Selatan ini adalah terkait sarana dan prasarana transportasi.

Ada pergeseran sekian juta orang menggunakan angkutan darat, ada lewat udara maupun transportasi laut.

Ia menghimbau pemerintah memastikan sarana dan prasarana transportasi dalam kondisi baik untuk digunakan masyarakat. Faktor keamanan dan keselamatan harus jadi prioritas utama.

“Juga memastikan setiap penumpang transportasi baik darat, laut dan udara mendapatkan kenyamanan serta keamanan pada saat perjalanan mudik Lebaran tahun 2022 ini. Mengingat, jumlah pemudik tahun ini akan mengalami lonjakan pesat,” papar Hamka.

Ia menambahkan, dari sisi angkutan darat, diperkirakan pemudik yang menggunakan sepeda motor akan meningkat.

Utamanya di Pulau Jawa. Hal ini merujuk pada data dari Polri dan Korlantas bahwa tingkat kecelakaan paling tinggi adalah menggunakan kendaraan bermotor.

Sehingga perlu adanya terobosan dari pemerintah pusat maupun daerah serta pihak swasta untuk menambah program mudik gratis dengan moda bus, kapal laut dan juga kereta api.

“Saya harapkan pemerintah dan swasta menambah kuota program mudik gratis untuk meminimalisir kecelakaan serta memudahkan masyarakat menuju kampung halaman dengan aman dan selamat,” jelas Hamka.

Hamka B Kady juga mengapresiasi program Kemenhub yakni pengiriman angkutan sepeda motor gratis (motis) pada periode mudik Lebaran 2023 untuk mengurangi angka kecelakaan.

Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), H. Muhammad Arsyad Aryadi, S. Pd, menyerahkan sembako untuk warga korban terdampak banjir.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), H. Muhammad Arsyad Aryadi, S. Pd, menyerahkan sembako untuk warga korban terdampak banjir.

Penyerahan bantuan sembako tersebut, dilaksanakan di rumah anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar setempat, Desa Rantau Karau, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten HSU, Minggu (26/3).

HM Arsyad Aryadi, yang juga sebagai Ketua PK Partai Golkar Babirik, mengatakan, ratusan sembako yang kami serahkan ini, sebagai bentuk empati dan kepedulian kami kepada warga yang mana pada banjir, rumah mereka terendam air.

“Dengan adanya bantuan sembako ini, setidaknya dapat meringankan beban warga untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan menilai harga sembako yang kami berikan, namun bantuan ini sebagai bentuk empati dan kepedulian serta keprihatinan kami kepada warga yang merasakan sekali terdampak banjir.” tuturnya.

Sementara salah seorang warga menerima bantuan sembako tersebut, Abdul Halim, dari Desa Banyu Tajun Dalam, mengatakan, dia mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD dari dapil HSU III, atas bantuan nya ini

“Adanya bantuan sembako dari anggota dewan ini, setidaknya bantuan ini dapat meringankan beban kami dalam memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadan. Kita patut memberi acungkan jempol pada Arsyad ini,” ucapnya.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Komarudin

Berita Golkar – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Komarudin tekankan upaya Indonesia untuk melindungi perempuan dari kejahatan dan kekerasan siber.

Menurut Puteri, perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan siber. Di Indonesia, satu dari sepuluh perempuan bahkan telah mengalami salah satu bentuk kekerasan siber sejak usia 15 tahun.

“Dari tahun 2020-2021, misalnya, Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah aduan kekerasan siber hingga 83 persen. Angka ini bahkan belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan maupun masuk proses peradilan. Artinya, jumlahnya bisa lebih besar lagi,” ungkap Puteri, dikutip Jumat,(24/3/23).

Organisasi parlemen dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) telah menyelenggarakan Sidang ke-146 di Manama, Bahrain, pada 11-15 Maret 2023.

Sebagai delegasi DPR RI yang hadir pada forum ini, Srikandi Milenial Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mengungkapkan upaya Indonesia untuk melindungi perempuan dari kejahatan dan kekerasan siber.

Puteri mengingatkan kepada anggota parlemen negara sahabat bahwa legislator berperan penting untuk memastikan diadopsinya kerangka hukum yang komprehensif dan holistik, utuh atau tidak terpisah-pisah.

Peraturan yang diterbitkan harus memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, yang dimulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bagi korban.

“Contohnya, di Indonesia kami sudah mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengkriminalkan berbagai bentuk kekerasan siber sebagai kekerasan seksual yang disebut Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi. Serta mengatur pula “pasal jembatan” yang menghubungkan kekerasan seksual dalam UU lain, seperti KUHP, UU Pornografi, sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga, dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi korban,” tutur Puteri yang juga menjabat sebagai Anggota Biro Perempuan Parlemen IPU mewakili Grup Asia Pasifik.

Putri sulung Ketua DPR RI ke 17, Ade Komarudin ini juga membeberkan keistimewaan UU TPKS yang memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat untuk menghapus atau memutus akses konten kekerasan seksual.

“Kita tahu kekerasan siber itu sifatnya mudah menyebar secara cepat melalui internet. Bahkan, dapat meninggalkan jejak digital yang dapat mengganggu proses pemulihan bagi korban. Sehingga, melalui kewenangan ini, kita dapat menjaga kepentingan korban untuk menghentikan jejak digital tapi tetap menjaga akses untuk proses hukum. Karena itu, kita dorong parlemen sahabat untuk juga segera membentuk undang-undang terkait kekerasan siber terhadap perempuan dan segera evaluasi kerangka hukum masing-masing,” pungkas Puteri yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini.

Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, H. M. Khemal Nasery.

Berita Golkar – Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, H. M. Khemal Nasery meminta kepada pemerintah kota (Pemko) untuk menjaga stabilitas pangan selama bulan Ramadan.

Menjaga stabilitas pangan menurutnya adalah, memastikan atas stok kebutuhan pokok aman selama bulan Ramadan, sehingga masyarakat bisa nyaman dalam membeli kebutuhan pokok untuk sahur dan berbuka.

Selain stok, Pemko Palangka Raya tentunya juga harus berupaya meredam agar harga kebutuhan pokok di pasaran tidak melonjak tinggi, terlebih di bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri biasa harga kebutuhan pokok melonjak.

“Saya minta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bisa menyiapkan strategi dan terobosan – terobosan agar stabilitas stok dan harga pangan di Kota Palangka Raya bisa aman,” katanya, Kamis, (23/03/2023).

Lebih lanjut legislator asal Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengungkapkan, stabilitas harga dan stok tentunya terus di perhatikan, agar saat perayaan hari raya Idul Fitri masyarakat bisa merayakannya dengan baik.

“Untuk mencegah terjadinya kenaikan harga dan stok kosong di pasaran, saya juga meminta partisipasi dari masyarakat Kota Palangka Raya agar tidak melakukan panic buying selama bulan ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri,” pungkasnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan.

Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan menghimbau agar masyarakat Pohuwato selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu.

Himbauan tersebut disampaikan Akbar buntut dari ditangkapnya salah satu masyarakat Pohuwato yang diduga mengedarkan uang palsu pecarahan Rp 50.000.

Apalagi kata Akbar, di bulan suci ramadan ini perputaran uang cukup meningkat sehingga, akan menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pengedar uang palsu.

“Saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pohuwato untuk lebih waspada peredaran uang palsu. Masyarakat harus lebih waspada dan teliti dalam memeriksa keaslian uang sebelum melakukan transaksi,” ujar Akbar, dikutip Jumat (24/03/2023).

Terakhir anggota DPRD dari Fraksi Golkar itu menyampaikan agar, masyarakat sejatinya sudah harus mengenali ciri-ciri uang palsu.

Bahkan kata Akbar, jika kemudian masyarakat menemukan adanya peredaran uang, untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib.

“Terakhir saya mempaikan kepada masyarakat, apabila mendapati uang palsu, jangan ragu melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang agar, dapat ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Ketua KPPI Kota Serang yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana.

Berita Golkar – Ketua KPPI Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengatakan bahwa kegiatan yang pihaknya lakukan bersama dengan DP3AKB Kota Serang itu, sangat penting untuk dilakukan guna memastikan pembangunan di Kota Serang benar-benar berperspektif gender.

Ria menuturkan, salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik.

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya penguatan hak politik dan pendidikan politik bagi perempuan diutamakan.

“Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki kekuatan dan penyadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan, atas marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya,” ujarnya.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang itu, garis besar tujuan keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik adalah ikut menentukan arah perkembangan dan pembangunan.

Namun, tujuan itu sekilas terhalang oleh dogma yang acapkali didengar saat ini.

“Dogma itu bahwa politik adalah mainstream-nya laki-laki, politik sarat dengan kekerasan, politik menghabiskan biaya, atau politik itu kejam. Dogma semacam ini berkontribusi pada rendahnya minat perempuan terjun dalam dunia politik,” tegasnya.

Menurut Ria, hakikat dari politik adalah menghadirkan kebajikan, keadilan, kesejahteraan dan keamanan bersama melalui kekuasaan.

Apabila perempuan dapat melihat dan memahami dunia politik secara benar, Ria menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan akan meningkat.

“Perempuan akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga dapat berperan dan berkontribusi dalam memperjuangkan nasib perempuan Indonesia melalui berbagai kebijakan, baik di parpol maupun melalui politik anggaran di parlemen,” tuturnya.

Melalui pendidikan politik pun menurut Ria, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan indeks pemberdayaan gender. Salah satunya ialah meningkatkan keterwakilan perempuan politik.

“Dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan bidang politik, maka kita perlu meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pendidikan politik bagi perempuan potensial. Hal ini sangat diperlukan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran politik perempuan,” ungkapnya.

Melalui Bimtek yang pihaknya lakukan, diharapkan para perempuan yang menjadi peserta, akan memperoleh informasi yang tepat dari sumber-sumber yang kompeten, berkaitan dengan dunia politik. Sehingga, perempuan tidak lagi alergi untuk terjun ke dunia politik.

“Untuk itu perempuan harus didorong baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, agar kelak yang bersangkutan mempunyai posisi tawar yang tinggi. Karena itu penting dilakukan kaum perempuan, mengingat dunia politik erat kaitannya dengan pembangunan,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong agar TNI-Polri tak segan menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera Pilot Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY, Kapten Philips Max Mehrtens.

Pasukan di bawah komando Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bahkan diminta menyerang kelompok perusuh pimpinan Egianus Kogoya dengan kekuatan penuh. Apalagi, KKB Papua tidak sungkan membunuh warga sipil.

“Kepada mereka yang melakukan penyerangan dan pembunuhan wajib diserang dengan kekuatan full,” kata Dave kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/3).

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar ini menyesalkan gerak pemerintah khususnya TNI-Polri yang lamban membebaskan Kapten Philips.

Penyanderaan Pilot Susi Air itu bahkan masih berlangsung hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginjakkan kakinya ke Bumi Cenderawasih kemarin.

“Memang ini sudah berlarut cukup panjang. Bahkan Presiden sudah hadir kembali ke Tanah Papua,” kata dia.

Kendati begitu, Dave mengaku masih optimistis jika TNI mampu menyelesaikan persoalan ini.

Militer di bawah kepemimpinan Yudo diyakini akan menggunakan seluruh peralatan dan personel yang ada untuk membebaskan Kapten Philips.

“Saya masih yakin TNI mampu membebaskan Kapten Phillips dengan peralatan dan personel yang ada. Persuasif tetap dikedepankan, karena kelompok teroris ini bersembunyi di belakang warga sipil,” tegas dia.

Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru bernama Kapten Philips Max Mehrtens menjadi korban penyanderaan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Penyanderaan itu setelah pesawat yang dikemudinya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua, pada 7 Februari 2023.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Berita Golkar – Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional yang diwakili oleh Ketua Majelis Kehormatan DJSN dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Senin (20/3/2023) di Senayan, Jakarta.

Sejumlah keputusan penting dihasilkan dalam rapat tersebut di antaranya, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJNS) agar memperbaiki peta jalan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN berdasarkan hasil evaluasi yang menyeluruh atas piloting implementasi KRIS.

“Perbaikan tersebut dengan tetap memperhatikan kesiapan Rumah Sakit, pembiayaan Rumah Sakit, iuran peserta dan dampak terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan,” sebut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Melki Laka Lena menyebut, desakan Komisi IX DPR itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan seiring dengan implementasi KRIS.

“Khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Kami di Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan usulan penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2023,” katanya.

Ketua DPD I Partai Golkar NTT itu menambahkan, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan pemetaan kesiapan Rumah Sakit secara riil dan objektif dengan melibatkan berbagai asosiasi Rumah Sakit.

“Kami juga mendesak DJSN sebagai leading sector dalam penyusunan kebijakan KRIS, mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan perbaikan yang masif atas pelayanan obat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendukung penuh penambahan manfaat promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan JKN berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), khususnya layanan skrining 14 penyakit secara bertahap,” jelas Melki Laka Lena.