Bulan: Februari 2021

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi menengok lokasi bencana banjir di daerah pemilihannya, Subang. Banjir menerjang sejumlah lokasi di Subang, termasuk Kampung Cengkong, Desa/Kecamatan Sukasari dan Kampung Poponcol, Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan pada Senin (8/2/2021).

Untuk menjangkau para korban banjir, Dedi mengaku langsung menerabas banjir dengan kendaraannya. “Saya tembus ke sana. Orang nggak berani ke sana. Saya hanya punya dua pilihan, bisa kembali atau celaka. Itu risiko,” katanya kepada wartawan melalui telepon, Selasa (9/2/2021).

Dedi mengatakan, banjir tersebut terbilang cukup parah, terutama di daerah Pamanukan. Dedi mengatakan, pihaknya menyiapkan nasi hangat dan air untuk korban banjir.

Bantuan makanan langsung santap itu penting karena korban bisa langsung mengonsumsinya tanpa ribet harus memasaknya. Dedi mengakui, warga kini sudah mulai paham dan memiliki kecakapan. Cekatan dalam menangani banjir.

“Mereka berani terjun tanpa alas kaki, tanpa pengaman di daerah rawan. Kekuatan warga itu sebenarnya yang utama,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV jelaskan penyebab banjir, yang menerjang sebagian wilayah di Subang disebabkan pembangunan properti yang tak terkendali. Menurut Dedi, semua kawasan penyerapan air seperti rawa, sawah, hutan, dibabat untuk pembangunan kawasan perumahan dan pabrik.

Padahal, kata Dedi, sebelumnya di daerah itu tak pernah terjadi banjir. “Kata warga di situ, dulu nggak pernah banjir. Penyebabnya pembangunan, properti. Sawah dihantam, rawa diuruk untuk properti. Nggak ada serapan,” kata Dedi kepada media melalui sambungan telepon, Selasa (9/2/2021).

Dedi melanjutkan, sungai-sungai di Subang, yakni Citarum dan aliran-liran sungai kecil mengalami pendangkalan dan penyempitan. Penyebabnya karena dari hulu air bercampur lumpur mengalir. Hal itu terjadi karena lahan di hulu mengalami pegundulan akibat penambangan dan perambahan hutan.

“Saya sudah sampaikan itu ke DPR. Problemnya apa? Kurang diurus. Seluruh DAS (daerah aliran sungai) mana sih yang nggak ditutupi bangunan? Hampir semuanya tertutupi dan selama ini dibiarkan. Tidak ada penindakan terhadap bangunan-bangunan yang berderet di pinggir sungai, semuanya dibiarkan,” tandas Dedi.

Menurut Dedi, seharusnya di sepanjang DAS tak ada bangunan. Sementara kenyataannya banyak. Dedi mengatakan, kian hari Indonesia semakin rawan bencana, mulai longsor dan banjir. Hal itu karena tata ruangnya yang berantakan dan itu harus dibenahi.

“Itu yang saya sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Saya menyebut diperlukan audit lingkungan. Kabupaten jangan dipotret sama kabupaten, harus dari luar. Nggak bisa motret dari dalam,” katanya.

Dedi beralasan, untuk audit lingkungan tidak bisa dilakukan secara internal oleh pemda sendiri karena dipastikan tidak objektif. Pasti ada kepenntingan. Audit lingkungan harus dilakukan oleh auditor lingkungan independen dan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. “Tata ruang harus ditarik ke pusat, dipotret dari udara,” katanya.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro atau di tingkat lokal mulai 9-22 Februari 2021.

Airlangga menuturkan PPKM ini akan diberlakukan hingga tingkat RT, RW, Desa, dan Kelurahan dalam rangka menekan kasus positif serta melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Tentu perlu ada pendekatan yang lebih mikro sesuai dengan arahan bapak presiden yaitu sampai tingkat desa atau pun kelurahan,” katanya dalam konferensi pers daring, dikutip dari salah satu media online, Senin, 8 Februari 2021.

Ia menjelaskan agar skenario pengendalian terkontrol dengan baik, maka perlu dibentuk posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan empat fungsi yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan Covid-19.

Ia merinci untuk fungsi penanganan meliputi 3T yaitu tracing, testing, dan treatment. Sementara, fungsi pencegahan meliputi sosialisasi penerapan 3M dan pembatasan mobilitas.

Kemudian, fungsi pembinaan meliputi penegakan disiplin, pemberian sanksi, persuasi pembatasan kerumunan, dan memperkuat solidaritas warga. Sedangkan, fungsi pendukung meliputi data, logistik, komunikasi, dan administrasi.

Ia melanjutkan untuk skenario pengendalian dalam pos jaga terdiri dari empat yakni memaksimalkan 3T, isolasi pasien positif dan kontak erat, pembatasan mobilitas dan pergerakan, serta penyediaan kebutuhan pokok seperti beras dan masker.

“Pembentukan pos komando di tingkat desa dan kelurahan yang dikepalai oleh Kepala Desa dan Lurah,” ujarnya.

Tak hanya itu, terdapat juga peningkatan 3T dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu untuk testing akan dilakukan swab test antigen gratis bagi masyarakat di Desa dan Kelurahan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing.

Untuk, tracing dilakukan penelusuran dan pelacakan lebih intensif di desa hingga kelurahan dengan menggunakan tracer dari Babinsa atau Bhabinkamtibmas yang telah dididik sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara, untuk treatment yaitu pelaksanaan isolasi mandiri dan terpusat perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa atau kelurahan.

Adapun, untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pemberian beras akan dilakukan bagi masyarakat yang berada di zona merah. Sedangkan, bantuan masker kain diberikan kepada seluruh masyarakat desa.

“Pengaturan pemberlakuan pembatasan berbagai kegiatan masyarakat yang pada level kabupaten dan kota yang diterapkan oleh Gubernur menjadi prioritas wilayah yang menetapkan PPKM mikro,” jelasnya.

Berita Golkar – Industri manufaktur di Tanah Air masih mencatatkan performa positif pada beberapa subsektornya meski di tengah kondisi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pada kuartal IV tahun 2020, terdapat beberapa subsektor yang tetap konsisten berkontribusi serta menjadi penopang angka pertumbuhan industri pengolahan.

“Memang secara tahunan industri pengolahan nonmigas terkontraksi sebesar 2,22 persen. Namun bila kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya (q-to-q), saya melihat sudah ada tren positif dan pertumbuhan industri sudah mengalami rebound,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Senin (08/02/2021).

Pada kuartal IV tahun 2020, industri logam dasar tumbuh 11,46 persen dengan meningkatnya permintaan luar negeri.

Kemudian industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 8,45 persen, terutama didukung peningkatan permintaan domestik terhadap sabun, hand sanitizer, dan disinfektan serta peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin, dan suplemen makanan.

“Dari banyaknya sektor industri yang terimbas pandemi COVID-19, sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tetap memiliki demand tinggi sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian,” sebut Menperin.

Selanjutnya, industri makanan dan minuman tumbuh 1,66 persen pada kuartal IV-2020. Menurut Agus, sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang memiliki permintaan tinggi ketika pandemi COVID-19.

Sebab, masyarakat perlu mengonsumsi asupan yang berkualitas untuk menjaga kesehatan.

“Industri makanan dan minuman merupakan sektor yang sangat potensial untuk terus dipacu, sektor ini kami proyeksikan agar mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.

Selain itu, subsektor manufaktur yang juga memberikan kontribusi positif pada kuartal IV-2020 meliputi industri otomotif dan industri semen.

Pada periode tersebut, produksi mobil mencapai 206.937 unit atau naik sebesar 82,21 persen dari kuartal sebelumnya. Sedangkan, penjualan mobil secara wholesale atau penjualan sampai tingkat diler mencapai 159.981 unit, atau naik sebesar 43,98 persen (q-to-q).

Agus menuturkan, berbagai kebijakan dan stimulus telah dirancang Pemerintah guna membangkitkan gairah usaha para produsen kendaraan bermotor.

“Terlebih industri otomotif merupakan satu dari sektor-sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” jelasnya.

Sedangkan, industri semen pada kuartal IV 2020 mencatatkan produksi semen sebesar 18,53 juta ton atau naik 2,91 persen (q-to-q). Pengadaan semen dalam negeri pada periode tersebut meningkat sebesar 18,06 juta ton atau 3,11 persen (q-to-q).

Agus mengatakan, sebagai upaya terus mendorong daya saing sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Kemenperin terus mendorong penerapan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Salah satu langkah yang dilakukan terkait program ini adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Farmasi.

Melalui aturan tersebut, tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode cost based, tetapi dengan metode processed based.

“Peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi, khususnya dalam hal produksi bahan baku obat. Dengan penghitungan TKDN melalui processed based, berarti ada penghargaan atas upaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi,” paparnya.

Kinerja positif dari beberapa subsektor manufaktur tersebut, menurut Agus, menandakan sektor nonmigas di Tanah Air terus mengalami perbaikan, meski masih berada dalam tekanan pandemi.

“Melihat data yang menunjukkan performa tersebut, sektor usaha optimistis menuju ke masa pemulihan,” tuturnya.

Dalam upaya mendorong produktivitas industri di masa pandemi, Kemenperin juga terus mengoptimalkan implementasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang diberikan kepada perusahaan industri serta perusahaan kawasan industri.

Yang menjadi catatan penting, perusahaan industri yang mendapatkan IOMKI wajib menjalankan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya.

“Melalui instrumen tersebut, Kemenperin terus berupaya menjaga keberlangsungan operasi dan mobilitas kegiatan industri dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan,” sebut Menperin.

Hingga saat ini, Kemenperin telah menerbitkan 18.651 IOMKI dan mencabut 342 IOMKI dari perusahaan tidak patuh pada aturan yang ditetapkan. Penerbitan sejumlah IOMKI tersebut meliputi sekitar 5,1 juta tenaga kerja yang masih dapat bekerja hingga saat ini.

Berita Golkar – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar subsidi tidak dikurangi, mengingat subsidi adalah amanat konstitusi yang berupaya untuk menyejahterakan rakyat.

Kehadiran negara dalam bentuk subsidi energi terutama listrik, BBM, dan LPG rumah tangga dalam situasi pandemi Covid-19 sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia.

“Gas, listrik, dan BBM ini kan public goods. Penguasaannya oleh negara. Oleh karena itu, negara harus hadir dan mengelola sumber daya ini dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran semua rakyat Indonesia,” terang Misbakhun dalam Rapat Kerja Penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berkaitan Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan 2 dijelaskan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Berangkat dari dasar hukum ini, Misbakhun tidak sepakat dengan pengurangan subsidi. Baginya, secara langsung atau tidak, pengurangan subsidi turut mengurangi peran negara untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Dalam rapat kerja yang turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN itu, Misbakhun kecewa dengan sistem dan aplikasi terapan subsidi energi di Indonesia yang longgar dan tidak tepat sasaran, sehingga memungkinkan terbukanya peluang penyelewengan penyaluran subsidi. Padahal, rakyat Indonesia membutuhkan subsidi energi yang kian tahun makin sulit diperoleh.

“Tadi telah disampaikan mengenai bagaimana sistem subsidi ini berjalan. Sistem subsidi di Indonesia ini kan sangat longgar. Karena apa? Karena subsidi ini dipegang oleh rekening pemerintah. Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara menggunakan rekening 99 dan itu sangat fleksibel. Sehingga, rekomendasi BPK, kebetulan saya juga akuntan negara, jadi mengetahui dari sisi policy, program subsidi ini sering tidak ter-planning,” jelas Misbakhun.

Dirinya menerangkan hambatan subsidi juga bisa muncul karena sulitnya menemukan titik ekuilibrium antara mekanisme pasar dan barang publik.

Jika terus menerus mengejar mekanisme pasar, rakyat akan tertinggal dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, negara perlu secara serius mengintervensi di antara keduanya lewat kebijakan yang dibuat.

Politisi Fraksi Golkar itu berharap setiap pemangku kebijakan tetap melanjutkan program subsidi energi dengan catatan memperbaiki tata kelola dan skema pelaksanaan sekaligus pengawasan.

Di antaranya, memperbaharui data penerima subsidi, membangun sistem yang saling terintegrasi, dan memperkuat struktur pengawasan pengelolaan subsidi energi.

“Sesulit apapun, jika negara hadir untuk meringankan beban rakyat, maka saat ini negara berperan dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Akan sangat lebih baik jika tata kelola sekaligus pengawasan sistem dan aplikasi terapan subsidi energi diperbaiki,” pungkas wakil rakyat dari Jawa Timur II itu.

Di dalam RDP tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan sejumlah rekomendasi BPK terkait subsidi energi dan kompensasi tahun 2019, seperti menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja atas kebijakan kompensasi BBM dan TTL sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, membuat dukungan analisis dampak capaian target nasional sebelum realisasi pembayaran kewajiban pemerintah

Selanjutnya, menetapkan kebijakan jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dilakukan set-off, dan menyusun alokasi anggaran lebih rinci untuk rencana pembayaran utang kepada pihak ketiga dan utang jangka panjang dalam negeri lainnya di tahun 2020.

Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengaku telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural pada 2021. Salah satunya adalah fokus memulihkan kepercayaan konsumen.

“Caranya dengan menanamkan usaha mikro pada kegiatan masyarakat dan vaksinasi. Vaksinasi akan dimulai dan akan diberikan secara gratis untuk mencapai kekebalan kelompok 182 juta pada akhir tahun ini,” kata dia dalam acara Indonesia Economic Outlook 2021, secara virtual, Senin (8/2).

Kedua, pemerintah telah berkomitmen untuk melanjutkan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di 2021. Adapun alokasi anggaran sekitar Rp619,3 triliun dengan enam prioritas yang sama.

Ketiga, pemerintah akan melaksanakan reformasi struktural melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerapan standar norma prosedur dan kriteria dengan menggunakan asumsi basis risiko dalam undang-undang ini akan mendorong pemerintah lebih efisien, mudah, dan pasti.

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan, insentif, dan pemberian pembiayaan usah mikro. Sebagaimana diketahui UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia dan Indonesia memiliki iklim usaha yang lebih kondusif bagi UMKM.

“Saat ini pemerintah sedang membina pelaksanaan UU Ketenagakerjaan yang terdiri dari 49 RPP dan 5 orang. Semua peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong investasi, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pengaturan investasi yang terbuka untuk semua bisnis yang diajukan kecuali yang tertutup oleh undang-undang.

Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif fiskal dan non fiskal kepada investor untuk menginvestasikan dananya dalam penyelenggaraan kegiatan prioritas melalui Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI). LPI sebagai alternatif dan memberikan kepastian hukum beberapa investor global.

Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini optimistis target Pemerintah atas vaksinasi Covid-19 akan rampung dalam waktu setahun atau paling lambat 15 bulan akan terpenuhi.

Diketahui, Pemerintah menargetkan akan menyelesaikan proses vaksinasi kepada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia dalam jangka waktu 15 bulan. Proses vaksinasi itu sendiri dilakukan secara bertahap, terhitung sejak Januari 2021 hingga Maret 2022.

“Saya optimistis target tersebut bisa dicapai. Kalaupun meleset ya lebih-lebih sedikit. Karena Pemerintah sudah dapat komitmen pembelian vaksin untuk memenuhi kebutuhan sekitar 400 juta lebih vaksin. Pemerintah juga sudah bekerja keras menyiapkan data masyarakat yang akan divaksin,” kata Yahya dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Minggu (7/2/2021).

Untuk mencapai target atau sasaran tersebut, kata Yahya, tergantung pada kecepatan penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.

Berkaitan dengan vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang sedikit terlambat, Yahya menjelaskan hal disebabkan karena data tenaga kesehatan yang bersumber dari Kementerian Kesehatan tidak valid sehingga pendaftaran secara online tidak berjalan lancar.

“Tapi sudah diatasi dengan cara manual. Sekarang pergerakannya sudah lumayan lancar. Sampai sekarang sudah sekitar 650 ribu tenaga kesehatan yang divaksin dengan rata-rata harian sekitar 50 ribu orang. Yang divaksin dua kali sudah 71 ribu orang dengan rata-rata harian 19 ribu orang,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Yahya mengatakan, kalau vaksinasi berjalan lancar dan sesuai target maka akan terjadi herd immunity sehingga tahun 2022 secara berangsur Covid-19 akan berakhir.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak bekerja keras dan optimistis. Dia menambahkan, kunci percepatan vaksinasi untuk mencapai target bebas Covid-19 adalah pada pendataan, sebab kalau data valid maka pelaksanaannya akan lebih cepat.

“Kita selama ini sudah punya pengalaman dengan imunisasi dan cukup berhasil. Kemudian, yang perlu diperhatikan dan dapat jaminan adalah mutu vaksin tetap aman mulai dari produksi, distribusi, penyimpanan sampai digunakan untuk masyarakat,” kata legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto menyampaikan optimistis atas pencapaian target vaksinasi Covid-19 dari Pemerintah.

“Kita semua optimistis. Kementerian Kesehatan, Bio Farma, semua optimistis. Sudah ditargetkan oleh Pak Presiden satu tahun,” kata Bambang.

Ia menjelaskan bahwa tugas Bio Farma adalah menyiapkan kebutuhan vaksin dari Kemenkes, dan sejauh ini Bio Farma dalam posisi siap menyediakan vaksin. “Untuk setahun ini target kita ada 429 juta dosis, ya Bio Farma nanti siapkan, dalam rangka supaya cepat mengatasi COVID-19,” kata Bambang.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mampu meredam informasi sumir terkait sertifikat elektronik yang akan diberlakukan pada tahun ini.

Azis meminta, Kementerian terkait, segera bergerak melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) maupun elemen masyarakat. Jangan sampai gagasan dan implementasi sertifikat elektronik terkesan dipaksakan, hingga akhirnya menimbulkan persoalan baru.

“Saya minta masyarakat diberikan edukasi informasi dan sosialisasi terkait sertifikat elektronik ini. Jangan hanya kalangan tertentu yang memahami. Objek kita adalah masyarakat. Sosialisasi harus diperluas hingga pelosok desa,” terang Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Senin (8/2/2021).

Informasi sumir yang didapat, bahwa Kementerian ATR/BPN akan menarik akan ditarik oleh Kantor Pertanahan.

“Kalau pun ini tidak benar, harus dijawab secara terang-benerang, agar tidak menimbulkan kegelisahan,” jelas Azis Syamsuddin.

Ditambahkan Azis, dalam Pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, Kepala Kantor Pertanahan tidak akan menarik sertifikat di masyarakat.

Tetapi, apabila masyarakat datang ke kantor pertanahan dan ingin mengelektronikan sertifikat analognya menjadi sertifikat elektronik maka sertifikat analognya akan ditarik dan disimpan di kantor pertanahan.

Dengan kata lain, sertifikat analog itu ditukar menjadi sertifikat elektronik dan sertifikat analognya tidak dikembalikan lagi ke pada pemiliknya.

“ATR/BPN sendiri sudah menyampaikan lewat keterangan resminya. Kembali saya ingatkan ini harus terus diperluas sosialisasinya. Agar tidak ada celah untuk menyalahgunakan. Sekali lagi ini penting!” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Azis mengakui, perlunya sertifikat dirubah menjadi sertifikat elektronik. Karena ini bagian dari transformasi guna memberi layanan lebih baik, aman, cepat dan efisien.

Meski demikian, masyarakat juga membutuhkan berkas salinan sertifikat yang sah untuk kepentingan tertentu. Minimal memberikan kenyamanan.

“Perpindahan itu sebuah proses yang wajar, ada ketidaknyamanan, ada pro dan kontra. Apa pun bentuknya, kita harus confidence. Era digital dan transformasi yang dilakukan tidak bisa ditolak. Memang membutuhkan waktu, kesabaran. Agar pemahaman ini sampai ke masyarakat luas,” papar Wakil Rakyat dari Dapil Lampung II tersebut.

Azis juga meminta, ATR-BPN tak berhenti pada sosialisasi sertifikat elektronik.

“Ajari masyarakat, beri edukasi. Bagaimana mendapatkan sertifikat elektronik. Permudah, jangan dipersulit. Jika memang niatnya untuk kepentingan dan melindungi pemegang hak,” tegas Azis.

Pasalnya, sambung Azis, ada banyak kegunaan dari pemegang sertifikat analog. Salah satunya dapat memberikan hak tanggungan untuk meminjam uang ke bank.

“Bagi masyarakat yang tidak tahu bagimana melakukan verifikasi datanya, ini yang berbahaya. Sekali lagi, tolong diselaraskan,” pinta Azis.

Begitu pula dengan keamanan data server untuk sertifikat elektronik. Dituntut untuk memenuhi standar yang berlaku, apalagi ini menyangkut hak masyarakat luas.

“Konsepnya harus bisa memberikan jaminan dan rasa aman. Jika disebut digital lebih aman dari pada yang manual atau analog. Karena saya yakini, masih banyak masyarakat yang belum memahami hal ini,” tandas Azis.

Meyakinkan publik dengan memberikan rasa aman dan nyaman sudah menjadi kewajiban Pemerintah khususnya kementerian atau lembaga yang menaungi.

“Jelaskan pula sisi keamanannya. Baik yang menyangkut QR Code, Hashcode dan tanda tangan elektronik, yang dimaksud. Agar maksud dan tujuannya sampai,” pungkas Azis Syamsuddin.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasalnya, sepanjang tahun 2020 saja, laporan keuangan PNBP diketahui tidak lebih daripada Rp50 triliun untuk seluruh kegiatan minerba secara nasional.

“Saya ingin menyampaikan masukan kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati, bukan pada proses yang menyebabkan kerusakan, tetapi lebih kepada apa yang dihasilkan daripada proses penambangan yang sangat masif ini. Hal ini untuk mengingatkan saja terkait kebocoran PNBP di minerba, mungkin terlupakan tapi perlu keseriusan untuk ditanggapi. Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah berkaitan dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” ungkap Rudy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Kalsel di Banjarmasin, Jumat (5/2/2021).

Legislator dapil Kalimantan Timur ini mencontohkan, kejadian di Teluk Balikpapan, padahal kapal kargo tersebut kapasitasnya sekitar 90.000 ton, tetapi data manifest kargo tertulis hanya 13.000 ton. Bisa dibayangkan ini bertahun-tahun terjadi, Rudy menilai tidak menutup kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim saja.

“Saya meyakini hal seperti ini bisa terjadi di daerah-daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan pengangkutan minerba. Ini tolong menjadi catatan yang serius, jangan sampai kebocoran seperti ini menyebabkan kecilnya sumbangsih yang diberikan untuk PNBP. Sebagai perbandingan, untuk Kaltim saja, terutama pada perairan Sungai Mahakam, kapal tongkang pengangkut batu bara bisa mencapai 7 juta ton setiap bulan, apalagi Kalsel mungkin bisa lebih besar lagi,” imbuh Harum, sapaan akrabnya.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta kepada Pimpinan Komisi III DPR RI untuk memperhatikan anggaran untuk pemulihan para mitra kerja yang juga terdampak akibat banjir ini. Contohnya kendaraan dinas yang tenggelam, asrama dan kantor.

“Bagaimana teman-teman kita di lapangan bisa menjalani tugas dan fungsinya, maka perlu juga diperhatikan segera untuk pembenahan teman-teman kita di lapangan, agar mereka bisa bekerja secara optimal,” tutup Rudy.