Bulan: Februari 2021

DPR Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Kepastian Keberangkatan Haji

Berita GolkarAnggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian keberangkatan ibadah Haji tahun 2021, sebab saat ini pihak Kerajaan Arab Saudi belum memberikan perkembangan lebih lanjut. Ia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan berusaha mengupayakan agar ibadah haji 2021 dapat segera terlaksana.

“Jadi, saat ini kita masih menunggu apakah ada keberangkatan haji tahun 2021 ini atau tidaknya,” sebut John

Meski belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah Indonesia bersama dengan Komisi VIII DPR RI tetap melakukan persiapan-persiapan atas hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2021.

“Kita sedang menunggu, tetapi Pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR akan tetap melakukan persiapan-persiapan atas hal yang diperlukan, beberapa hari lalu kami juga sudah membahas hal ini dengan Kementerian Agama,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut.

Komisi VIII DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) untuk keberangkatan tahun 2021.

Menurut John ada tiga kemungkinan yang akan terjadi pertama, akan berangkat sesuai dengan kuota Haji Indonesia yakni sebanyak 221 ribu orang.

“Kemungkinan pertama itu yang akan berangkat sebanyak 221 ribu orang sesuai dengan kuota jemaah Haji Indonesia, lalu yang kedua bisa saja pengurangan kuota sebanyak 50 persen, dan ketiga bisa saja seperti tahun 2020 yaitu tidak ada,” urai legislator dapil Sumatera Barat II itu.

John berharap tahun 2021 jemaah asal Indonesia dapat berangkat untuk menunaikan ibadah Haji. Komisi VIII DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin dengan gencar lakukan sosialisasi kepada setiap daerah-daerah, agar tetap semangat dan berdoa.

“Kami dari Komisi VIII gencar lakukan sosialisasi kepada setiap daerah-daerah agar mereka tetap semangat tentu harus ditambah dengan doa supaya ibadah Haji tahun ini dapat terlaksana,” sebut John.

Menko Klaim Perekonomian Indoneisa Mulai Berangsur Pulih

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bersyukur atas kondisi perekonomian nasional yang terus menunjukan tren pemulihan usai dihantam pandemi virus corona atau Covid-19.

“Aktivitas manufaktur yang masuk pada level ekspansif di 52,2 persen. Kemudian tren perbaikan indeks kepercayaan konsumen bulan Januari juga pada 84,8 persen,” kata Airlangga

Tak hanya itu, dari sisi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) juga sudah mulai menunjukan peningkatan.

“Begitu juga peningkatan kredit usaha rakyat yang realisasinya sebesar Rp 196,4 triliun di 2020, dan akan dinaikan pada 2021 menjadi Rp 253 triliun,” paparnya.

Indikator lainya Indeks Harga Saham Gabungan dan nilai tukar Rupiah yang mengalami perbaikan hingga menyentuh pada level sebelum pandemi Covid-19. Begitu juga dengan harga sejumlah komoditas yang mulai membaik.

“Harga komoditas mulai membaik mencerminkan peningkatan pada waktunya pada penerimaan negara,” tuturnya.

Seluruh indikator pemulihan ekonomi ini diharapkan terus berlanjut di tahun ini, dirinya berharap program vaksinasi yang sudah dimulai bakal menjadi pemilu utama bangkitnya perekonomian nasional.

Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah merasa pesimistis ekonomi quartal 1 (Q1) 2021 bakal bisa tumbuh positif, mengingat kontraksi ekonomi yang masih dirasakan hingga saat ini.

 

Menko Airlangga bekerjasama dengan Menperin Agus Bagikan 35 juta Masker

Berita Golkar – Dalam mendukung pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro yang telah diperpanjang Pemerintah hingga 8 Maret di tujuh provinsi di Pulau Jawa. Pemerintah mulai membagikan masker kepada masyarakat sebanyak 35 juta masker.

“Siang ini saya bersama Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita (@agusgumiwangK) menyerahkan 35 juta masker yang akan didistribusikan untuk masyarakat melalui TNI dan Polri,” disampaikan melalui isi cuitan akun twitter resmi Menko Perekonomian dan Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto (@airlangga_hrt).

Masker berbahan kain dengan standar kesehatan itu diberikan gratis kepada masyarakat untuk menyukseskan program 3 M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan).

Diharapkan dengan adanya pembagian masker ini masyarakat bisa senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

“Penyerahan 35 juta masker ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian untuk membantu mensukseskan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro,” tambah Airlangga dalam cuitannya, Rabu (24/2/2021) malam.

Selama ini, Pemerintah memang sangat mengharapkan tingkat kedisiplinan masyarakat terus meningkat untuk menerapkan protokol disiplin kesehatan.

Dalam pemaparan penanganan Covid-19 beberapa hari lalu, menyebutkan jika tren kepatuhan protokol kesehatan juga meningkat di seluruh provinsi hingga 87-88 persen.

Dalam program pemberian masker oleh Pemerintah itu sendiri, berlaku untuk masyarakat yang berada di semua zona, baik hijau, kuning, orange dan merah.

Penyaluran masker gratis berbahan kain ini dikoordinasikan melalui aparat TNI/Polri yang ditegaskan untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro.

“Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo @jokowi dimana Pemerintah harus mendorong kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Untuk seluruh masyarakat, mari bersama kita jaga dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam,” pungkas Airlangga Hartarto lewat akun twitternya, @airlangga_hrt.

Lewat program pembagian masker secara gratis ini diharapkan bisa terus meningkatkan kepatuhan disiplin protokol kesehatan dan tentunya bisa menekan angka positif pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Ansar Ahmad dan Marlin Agustina Resmi jadi Gubernur dan Wagub Kepri

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) terpilih yakni Ansar Ahmad dan Marlin Agustina periode tahun 2021-2024.

Pelantikan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/2/2021) dengan protokol kesehatan yang ketat.

Acara pelantikan dimulai dengan prosesi pengambilan petikan surat keputusan Presiden di pintu masuk Istana Merdeka.

Lalu, acara dilanjutkan kirab, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama tiga pasangan Gubernur-Wakil Gubernur yang akan dilantik bersama berjalan dari Istana Merdeka ke Istana Negara.

Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu, dibacakan surat keputusan presiden terkait pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Marlin Agustina

Acara pelantikan juga disaksikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian dan para menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

Sebagai informasi, Gubernur dan Wagub Kepulauan Riau (Kepri) terpilih yakni Ansar Ahmad-Marlin Agustina.

Keduanya ditetapkan sebagai pemenang pilkada setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa hasil pilkada.

Pasangan ini menang dengan perolehan 308.553 suara.

 

Dua Kader Partai Golkar Resmi Dilantik Jadi Gubernur

 Berita Golkar – Dua kader Partai Golkar resmi menjabat sebagai Gubernur setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (25/2).

Keduanya, Rohidin Mersyah dilantik menjadi Gubernur Bengkulu, dan Ansar Ahmad menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Kedua kader partai berlambang pohon beringin tersebut menjadi pemenang pada Pilkada 2020 di provinsinya masing-masing.

Rohidin Mersyah yang berpasangan dengan Rosjonsyah berhasil meraih 41,1 persen suara pada Pilkada Bengkulu.

Sementara, Ansar Ahmad-Marlin Agustina berhasil mengungguli pasangan calon lain dengan meraup 308.553 suara di Pilkada Provinsi Kepulauan Riau.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengucapkan selamat menjalankan amanah yang baru kepada dua kader Golkar tersebut.

Nurul mengatakan, baik Rohidin maupun Ansar Ahmad merupakan kader murni Partai Golkar.

“Pak Rohidin adalah Ketua DPD Provinsi Bengkulu Partai Golkar, sedangkan Pak Ansar Ahmad adalah mantan ketua DPD Provinsi Kepulauan Riau. Keduanya adalah kader murni Golkar,” tutur Nurul Arifin dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Ia menambahkan, kemenangan dua kader Golkar ini sebagai kerja keras seluruh kader untuk memenangkan Pilkada 2020 sesuai instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Bahkan, sinergi dan kerja keras kader ini membuat pencapaian kemenangan partai pada Pilkada 2020 melebihi target yang sudah ditetapkan DPP.

Golkar berhasil meraih 61,11 persen kemenangan dari target awal hanya 60 persen.

“Kemenangan ini di satu sisi sebuah kesuksesan, tapi di sisi lain, ini amanah baru yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Semoga Pak Rohidin dan Pak Ansar amanah dan langsung bisa ikut membantu Pemerintah menghadapi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengaku pihaknya akan langsung tancap gas untuk bekerja memulihkan kondisi ekonomi sosial akibat pandemi Covid-19. Ia mengatakan, dua prioritasnya setelah menjabat sebagai orang nomor satu di Provinsi Kepri adalah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Kami, bersama Wakil Gubernur, dan stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi,” ujarnya.

Hal senada juga diucapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Ia menegaskan, prioritas saat ini bagi Pemerintah daerah adalah menangani Covid-19 beserta dampaknya di masyarakat.

Elektabilitas Partai Golkar diposisi Dua Besar pada Survei Parameter Politik Indonesia

Berita Golkar – Elektablitas Partai Golkar kembali sukses berada di urutan kedua nasional, sekaligus menggeser Partai Gerindra.

Hasil ini didapat dari survey yang dilakukan oleh lembaga survey Parameter Politik Indonesia pada awal Februari 2020 di Tanah Air.

Dalam hasil survei Parameter Politik Indonesia yang terkait dengan partai politik masih menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi dibanding partai politik lainnya, yaitu 25,1 persen.

Di posisi kedua, ditempati Golkar dengan elektablitas mencapai 11,4%. Pencapaian Golkar ini disebut telah menggeser Partai Gerindra yang dalam survey Parameter Politik itu hanya menempati urutan ketiga dengan perolehan elektabilitas sebesar 10,9 persen saja.

“PDI-P sementara masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi 25,1 persen disusul Partai Golkar dengan 11,2 persen dan Partai Gerindra 10,9 persen,” ujar Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dalam rilisnya rilis survei Parameter Politik, Senin (22/2/2021).

Tampilnya Golkar sebagai partai kedua dalam survey ini bukanlah sebuah kejutan. Selama ini, partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto itu konsisten menjadi partai besar di Indonesia. Partai berlambang beringin itu tak pernah terlempar dari posisi tiga besar dalam setiap pemilu di Indonesia.

Ini membuktikan jika Golkar mempunyai kader yang militan. Golkar juga secara tradisional selalu memiliki pendukung yang setia di berbagai daerah. Ini kembali tergambar dalam survey yang dilakukan Parameter Politik dimana Golkar masih memiliki elektabilitas hingga 11,4 persen.

Sebaliknya, Partai Gerindra justru melorot karena berbagai isu politik yang mendera partai tersebut. Termasuk bergabungnya mereka ke pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin.

Selain PDIP, Golkar dan Gerindra, berturut-turut hasil survey Parameter Politik menyebut peroleh partai lain. PKB elektablitas 8,0, disusul Demokrat 6,0, kemudian PKS 5,8, selanjutnya Nasdem 5,4, PAN (5,1) dan PPP (4,3).

Partai yang tak mencapai parliamentary threshold antara lain Perindo (1,9 persen), PSI (1,5 persen), Berkarya (1,4 persen), Partai Hanura (1,2 persen) PBB (0,6 persen) Partai Garuda (0,3 persen), PKPI (0,2 persen). Sementara, responden yang belum memiliki pilihan (undecided voters) sebanyak 11,2 persen.

Survey Parameter Politik Indonesia itu dilakukan pada Desember 2020 dengan mewawancari responden sebanyak 1.200 responden. Pertanyaan yang diajukan antara lain, jika pemilihan umum legislatif dilakukan saat ini, partai politik mana yang akan dipilih.

Responden dalam survey ini adalah masyarakat atau populasi survei yang telah memiliki hak pilih atau suara seperti diatur dalam peraturan perundangan.

Kerangka sampel dalam survey ini adalah nomor telepon responden yang pernah diwawancarai secara tatap muka oleh Parameter Politik dalam survei nasional yang diselenggarakan pada rentang waktu September 2017 hingga Desember 2020.

Survei ini dilakukan kepada 1.200 responden. Diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara random dari kerangka sampel. Margin of error survei ini sebesar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Rohidin dan Rosjonsyah Resmi jadi Gubernur-Wagub Bengkulu

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Bengkulu periode 2021-2024, Kamis (25/2/2021).

Sebelum mengucapkan sumpah jabatan, keduanya terlebih dahulu menerima surat Keputusan Presiden Nomor 40 P/2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gub Sumatra Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu masa jabatan 2021-2024 di Istana Merdeka.

Pelantikan dihadiri undangan terbatas antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta pejabat terkait lain.

Setelah mengucapkan janji jabatan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan foto bersama dan menerima ucapan selamat dari Jokowi dan Ma’ruf dengan tetap menjaga jarak serta memakai masker.

KPU Bengkulu sebelumnya menetapkan pasangan Mersyah dan Rosjonsyah sebagai pemenang Pilkada Serentak 2020 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan sengketa pilkada pasangan nomor urut 3 Agusrim dan Imron Rosyadi.

Mersyah dan Rosjonsyah (nomor urut 2) memperoleh suara sebesar 418.080 atau 41,20 persen, mengungguli dua pasangan lain, yaitu Helmi Hasan-Muslihan dan Agusrin M Najamudin dan Imron Rosyadi.

 

Wakil Ketua DPR RI FPG dukung Potong Cuti Bersama di Tahun 2021

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin mendukung kebijakan Pemerintah memotong cuti bersama di tahun 2021 dari sebelumnya tujuh hari menjadi dua hari sebagai langkah menekan penyebaran Covid-19.

“Mobilitas masyarakat selalu tinggi hingga memberikan dampak pada lonjakan kasus Covid-19 setiap libur yang cukup berkepanjangan, karena banyak yang ingin melakukan liburan ke destinasi wisata,” kata Azis, Rabu kemarin, dikutip Kamis (25/2/2021).

Dia menilai kebijakan tersebut harus benar-benar dijalankan dan diimplementasikan, khususnya di daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menekan kasus Covid-19.

Karena itu, Azis meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengimbau kepada perusahaan ataupun kalangan industri untuk mengikuti kebijakan tersebut.

“Saya minta Pemerintah mengimbau perusahaan ataupun industri agar mengikuti kebijakan tersebut dengan tidak memberikan cuti bersama bagi karyawannya. Hal itu agar dengan komitmen bersama seluruh pihak maka diharapkan dapat efektif menekan kasus Covid-19,” ujar Azis.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, para pengusaha harus dapat menjalankan anjuran dan kebijakan Pemerintah tersebut demi terciptanya Indonesia sehat dan keinginan seluruh masyarakat untuk pulihnya ekonomi.

Azis juga meminta TNI dan Polri untuk menyusun strategi mengawasi dan mengatur ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dia menilai aparat dan Satgas Covid-19 harus tegas mengawasi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Sebelumnya, Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021, dari yang sebelumnya terdapat tujuh hari menjadi dua hari dengan pertimbangan untuk pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat yang diakibatkan mobilitas warga pada hari libur.

Aturan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

Andi Rio Idris Minta Polri Tindak Tegas 2 Anggota Polisi

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri menindak tegas dua oknum anggota polisi yang diduga menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dia mengecam tindakan oknum anggota polisi yang berasal dari Polresta Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga menjual senjata api dan amunisi kepada KKB di Papua.

“Polri harus bertindak tegas kepada aparat yang diduga terlibat, apalagi jika senjata yang dijual justru digunakan untuk melukai dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua,” papar Andi Rio dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Dia meminta Polri berani menyelidiki secara lebih dalam terkait siapa pemasok senjata api tersebut dan harus ditangkap pemasok utamanya. Andi Rio berharap tidak ada lagi oknum Polri yang terlibat menjual senjata dalam skala menengah atau besar kepada KKB.

Politikus Fraksi Partai Golkar itu meminta Polri dapat melakukan pengawasan terhadap para personel di lapangan secara ketat, usai terbongkarnya kasus tersebut.

“Semoga ini yang terakhir dan Polri harus transparan terhadap pengembangan penyelidikan yang dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, Andi Rio mengharapkan agar konflik yang terjadi di Papua dapat segera menemui solusi sehingga tercipta situasi aman dan damai di Bumi Cenderawasih.

Dia meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik di Papua agar tidak ada lagi korban jiwa.

Sebelumnya, ramai diberitakan dua oknum anggota Polresta Pulau Ambon dan Polres Pulau Lease ditangkap karena diduga menjual senjata api beserta amunisi ilegal kepada KKB Papua.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan penangkapan dua oknum polisi itu berawal dari penangkapan pembelinya di Papua Barat.

“Mulanya Polres Bintuni, Papua Barat, menangkap warga yang membelinya beserta barang bukti berupa senjata api. Lalu (kasus) dikembangkan dan ditangkap (oknum anggota Polri),” kata Roem.

Dalam perkembangannya, Divisi Propam Polri mengirimkan tim khusus untuk membantu Propam Polda Maluku menyelidiki kasus penjualan senjata api kepada KKB Papua yang diduga dilakukan dua oknum polisi di Maluku.

Adde Rosi Khoerunnisa Dorong hadirnya Kantor Imigrasi di Pandeglang dan Lebak

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mendorong hadirnya Kantor Imigrasi di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Menurutnya, luasnya Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang yang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, sehingga perlu adanya terobosan untuk mempermudah akses masyarakat dalam pembuatan paspor.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai, kehadiran Kantor Imigrasi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak tentunya akan mengurangi beban Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang serta mempercepat dan mempermudah pelayanan di bidang keimigrasian kepada masyarakat.

“Selain itu juga untuk memperkuat fungsi pengawasan Keimigrasian di Wilayah Selatan Provinsi Banten,” tandas legislator dapil Banten I ini dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten beserta jajarannya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, di Serang kemarin, dikutip dari media pada Rabu (24/2/2021).

Senada Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa yang memimpin Tim Kunker, mengatakan jika banyak perusahaan/industri yang ada di wilayah Banten mempekerjakan tenaga kerja asing yang tentunya memerlukan pengawasan yang serius.

“Sekian banyak industri, tentunya tidak semua TKA ini masuk ke Indonesia melalui bandar udara saja, tetapi juga dari Pelabuhan, maka tuntutan Kantor Imigrasi bukan hanya sekedar pembuatan paspor, tapi lebih pada pengawasan terhadap keberadaan orang asing khususnya para tenaga kerja asing yang ada di wilayah Banten,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Menjawab hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Agus Toyib menyampaikan jika dirinya akan mengkoordinasikan hal ini dengan Bupati Pandeglang dan Bupati Lebak. Ia mengaku juga memiliki harapan berkaitan dengan hadirnya Kantor Imigrasi di wilayah Pandeglang dan Lebak.

“Kanwil sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Bupati Lebak dan Bupati Pandeglang, tentunya hal ini akan kami sampaikan jika kesempatan itu terealisasi. Dukungan dari pemerintah daerah sangat kami butuhkan, karena jika pemerintah daerah bisa menyediakan bangunan, akan sangat mungkin kami bisa segera membuat Unit Layanan Paspor (ULP)/Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di wilayah Pandeglang dan Lebak,” pungkas.

Scroll to top