Bulan: Februari 2021

Ketua Komisi I DPR RI F-Golkar Apresiasi Kinerja Kodam II dan Korem 043 di Lampung

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Meutya Viada Hafid mengapresiasi penanganan pandemi Covid-19 dan pengawalan program vaksinasi di Provinsi Lampung oleh Kodam II/Sriwijaya dan Korem 043/Garuda Hitam (Gatam).

Meutya mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa kini sudah tidak ada lagi zona merah di Lampung. Untuk itu, Komisi I DPR RI mendorong jajaran TNI untuk terus mengawal penanggulangan Covid-19, agar pandemi mereda.

“Dengan pembatasan skala mikro di tingkat desa, kita juga harapkan teman-teman TNI termasuk kepala desa berperan aktif dalam rangka menanggulangi Covid hingga tingkat desa. Saat ini apresiasi dari masyarakat sangat baik terhadap TNI dalam rangka penanganan Covid 19 dan Komisi I menitipkan agar perang-perang (kepada pandemi) ini terus dijalankan, sehingga, TNI juga bisa berperan aktif pada masyarakat, khususnya dalam masalah penanggulangan Covid-19,” jelas Meutya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Korem Lampung, di Bandar Lampung, Rabu lalu dan dikutip dari media online pada Senin (22/2/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah pusat, hampir tidak ada kebijakan-kebijakan penanggulangan Covid-19 yang tidak melibatkan TNI.

Dalam hal ini negara bergantung besar terhadap keberhasilan para prajurit dalam menangani pandemi, sehingga perlu dipikirkan langkah-langkah strategis oleh prajurit-prajurit di daerah.

Sementara terkait vaksinasi, di mana vaksin didistribusikan hingga tingkat desa, Meutya meminta TNI juga bisa ikut mengawasi dalam proses pemberian vaksin ini.

“Saya harapkan TNI juga bisa dapat mengawasi dalam rangka deteksi tracing dan lain-lain. Dalam skala kecil, kita harapkan karena TNI memiliki infrastruktur ke tingkat desa dengan adanya Babinsa, TNI juga perlu berperan besar dalam penugasan terbarunya, tugas operasi militer selain perang juga untuk menanggulangi Covid 19 ini,” pesan legislator dapil Sumatera Utara I itu.

Sebelumnya, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi memastikan sudah tidak ada lagi zona merah Covid-19 di Lampung.

“Kami di lapangan sudah menyiapkan kesiapan prajurit apabila memang kebijakan penanganan secara mikro ini dilakukan. Tetapi dari pemetaan kami, bahwa Lampung untuk daerah merah sudah tidak ada, kemungkinan PPKM mikro ini tidak dilaksanakan. Tetapi kalau dilaksanakan kami sudah siap, untuk melaksanakan kegiatan demikian,” komitmen Pangdam II/Sriwijaya.

Puteri Komarudin Tanggapi Pembiayaan Investasi pada APBN TA 2021

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengimbau Pemerintah untuk mengoptimalkan peran pembiayaan investasi pada APBN TA 2021 guna menciptakan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebab, Pemerintah mencatat realisasi atas serapan anggaran pembiayaan investasi pada APBN TA 2020 masih di bawah target yaitu 40,7 persen dari pagu sebesar Rp257,1 triliun sebagaimana dirinci dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Alokasi investasi tersebut di antaranya mencakup Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, BLU, serta lembaga/badan lainnya.

“Di tengah kondisi penerimaan negara yang masih tertekan dan pelebaran defisit anggaran yang juga masih terjadi, maka kebijakan pembiayaan investasi Pemerintah harus diprioritaskan untuk kepentingan yang mampu memberikan manfaat berlipat. Seperti peningkatan daya saing sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekspor, hingga penguatan akses pembiayaan bagi ultra mikro. Untuk itu, ketika alokasi investasi sudah dianggarkan, maka harus dipastikan dapat terserap secara maksimal sesuai peruntukannya,” ujar Puteri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (18/2/2021).

Sebagai informasi, pembiayaan investasi Pemerintah merupakan penempatan dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan dapat memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang. Baik dalam bentuk pengembalian nilai pokok, maupun efek berganda terhadap perekonomian dan sosial.

Pada APBN TA 2021, total pembiayaan investasi Pemerintah tercatat sebesar Rp184,46 triliun. Khusus pembiayaan investasi melalui instrumen PMN tunai, Pemerintah menganggarkan sebesar Rp42,38 triliun.

Tetapi, jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring rencana Pemerintah untuk menggunakan alokasi cadangan investasi untuk suntikan PMN kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebesar Rp15 triliun, dan tambahan PMN bagi PT Hutama Karya sebesar Rp18 triliun.

“Pemberian PMN ini harus dilandasi dengan kajian yang komprehensif. Penilaian terhadap usulan dan rencana penggunaan PMN pun perlu didasari kriteria yang jelas, terukur, dan kredibel. Termasuk, evaluasi atas kinerja dan rekam jejak dari entitas calon penerima juga wajib diperhatikan. Tentu akan lebih baik lagi apabila Pemerintah juga dapat mengembangkan suatu peta jalan atas prioritas penggunaan dana PMN dalam jangka panjang. Sehingga, dapat menjadi acuan bagi calon entitas penerima PMN tersebut,” tegas politisi F-PG itu.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan mencatat selama periode 2010-2019, total nilai investasi permanen mencapai Rp2.397,25 triliun, dimana paling besar ditujukan untuk BUMN yang secara total mencapai Rp2.347,04 triliun.

Nilai investasi tersebut tidak hanya berasal dari PMN, melainkan juga dari akumulasi laba dan revaluasi. Puteri pun mendorong agar investasi PMN yang diberikan kepada entitas BUMN dapat terus berkontribusi positif bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.

“Sepanjang periode tersebut, BUMN yang menerima PMN telah berkontribusi terhadap setoran pajak sebesar Rp1.518,7 triliun dan setoran dividen mencapai Rp377,8 triliun. Selain itu, kita juga berharap manfaat beserta nilai tambah yang nyata atas leverage PMN tersebut bagi masyarakat, terutama dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi. Oleh karena itu, aspek monitoring dan evaluasi harus diperhatikan dengan baik untuk memastikan investasi ini sesuai dengan tujuan yang direncanakan,” tutup Puteri.

Airlangga Hartarto Beri 3 Solusi dorong Pembangunan Sektor Energi

Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Pemerintah pada pembangunan berkelanjutan sejalan dengan sektor energi.

Dalam kegiatan virtual yang digelar International Institute for Sustainable Development (IISD), Airlangga memberikan beberapa masukan.

“Izinkan saya memberikan masukan yang akan mendorong pembangunan berkelanjutan sejalan dengan promosi sektor energi,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato kuncinya pada Feasibility of Green Recovery in Indonesia, di Jakarta (18/2/2021).

Pertama, mewujudkan ketahanan energi yang mengarah pada ketersediaan akses energi secara modern bagi setiap warga negara, dengan kesetaraan harga di seluruh wilayah.

Kedua, mempercepat penerapan energi terbarukan yang mengarah pada energi bersih. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kendaraan listrik, bahan bakar nabati, dan penggunaan bahan bakar gas untuk transportasi, kelistrikan, dan industri.

Ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur energi dan teknologi yang mengarah pada pemanfaatan energi hijau agar sejalan dengan tujuan sustainable green development. Misalnya berupa panas bumi, hidro, tenaga surya, dan biomassa.

“Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, dukungan yang diperlukan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan lingkungan yang kondusif,” pungkas Airlangga.

Menurutnya, terdapat empat faktor yang mendukung ketahanan energi, yaitu availability, accessibility, affordability, dan acceptability.

Availability tercermin dari ketersediaan energi yang terjamin ketersediaannya di dalam negeri.

Accessibility diupayakan untuk membangun infrastruktur energi, terutama untuk daerah tertinggal, sehingga dapat mengurangi disparitas antardaerah.

Affordability merupakan kunci. Menurutnya, selama pandemi Covid-19 faktor ini menjadi semakin penting, pasalnya berkaitan dengan akses terhadap orang-orang yang tidak mampu atau yang tinggal di daerah terpencil.

Adapun, acceptability diarahkan mendukung kelestarian lingkungan.

“Faktor-faktor yang mendukung ketahanan energi tersebut mengacu pada 3 pilar konsep pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan,” terang Airlangga.

Sebagai penutup, Airlangga mengajak kepada para stakeholder terkait untuk bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Mewujudkan pembangunan berkelanjutan memang merupakan tantangan, namun dengan kerjasama yang baik dan kesadaran akan pentingnya diharapkan dapat memajukan suatu daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Menpora Persiapkan Kompetisi Sepak Bola Indonesia dengan Protokol Kesehatan Ketat

Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo punya perhatian besar terhadap perkembangan sepakbola Indonesia.

Bahkan, Menpora menyebut orang nomor satu di Indonesia itu berharap kompetisi sepakbola bisa kembali bergulir di tengah pandemi Covid-19 yang tentunya dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

“Pak Presiden memantau langsung, ada pesan dari beliau supaya kompetisi dilakukan tapi dengan protokol kesehatan,” kata Menpora dikutip dari media online, Jumat (19/2/201).

“Beliau menanyakan persiapan seperti apa, saya sudah jelaskan kemarin (Selasa 16/2/2021). Jadi Pak Presiden minta untuk kompetisi dijalankan dengan protokol kesehatan ketat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Menpora menyebut Presiden sempat menanyakan kendala apa yang masih terjadi sehingga kompetisi belum bisa bergulir juga.

Menpora pun menjelaskan bahwa sekarang ini persiapan sudah berjalan. Kemenpora, PSSI, PT LIB dan pihak Kepolisian sebagai pemberi izin akan menggelar turnamen pramusim lebih dulu.

“Jadi Pak Presiden konsen betul terhadap sepakbola. Sampai beliau menyampaikan arahan kepada saya, apalagi masalahnya. Saya bilang tidak ada pak, tinggal persiapan di PT LIB dan PSSI. Kita sudah rapat koordinasi saya pimpin langsung, pihak kepolisian tinggal melengkapi saja,” kata Menpora.

Seperti diketahui, rencana turnamen pramusim yang akan diadakan pada 20 Maret mendatang kemungkinan besar akan segera terealisasi.

Pasalnya, sejumlah agenda untuk menyambut turnamen tersebut dikebut hari ini, Kamis (18/2/2021).

Pertama, Menpora beserta PSSI dan PT LIB bakal mengadakan pertemuan secara daring dengan para pemilik klub Liga 1, Liga 2 dan perwakilan suporter.

Dalam pertemuan tersebut, Menpora bakal meminta komitmen dari seluruh klub dan suporter untuk benar-benar menaati protokol kesehatan.

Kemudian sore ini, Menpora akan menggelar konferensi pers bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Diprediksi konferensi pers itu akan membahas terkait izin turnamen pramusim dan pemberian nama turnamen pramusim.

Dan yang jadi catatan penting, turnamen pramusim tetap akan jadi bahan evaluasi pihak Kepolisian.

Apabila turnamen tak berjalan sesuai rencana – penerapan protokol kesehatan ketat, maka bisa saja pihak Kepolisian tak mengizinkan kompetisi Liga 1 dan Liga bergulir pada Juni mendatang.

Legislator Golkar Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi, Jangan Sampai Salah Sasaran

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry menginginkan pendistribusian pupuk bersubsidi harus diatur secara baik.

Dengan demikian, pendistribusian bisa tepat sasaran jangan sampai petani ‘berdasi’ mendapatkan pupuk bersubdisi, sedangkan petani miskinnya malah tidak mendapatkan pupuk.

“Untuk itu saya dan Tim Kunker hadir langsung melihat sejauh mana pendistribusian pupuk, serta ingin mendengarkan aspirasi ataupun keluhan para petani dan pedagang pupuk,” kata Salim saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kios Saprodi di Aceh, dikutip dari halaman situs web pada Jumat (19/2/2021).

Turut mendampingi Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Sarwo Edy, Kepala Dinas Pertanian Pangan Provinsi Kota Banda Aceh, dan Kepala Dinas Pertanian Pangan Kota Banda Aceh.

Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI berkesempatan mendengarkan secara langsung keinginan para petani dan pedagang pupuk, di mana mereka menginginkan pendistribusian kembali ke skema awal, yakni disalurkan kepada kelompok tani.

Tidak seperti saat ini dengan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Menurut petani, hal tersebut tidak efesien.

“Saya menilai keinginan para petani sangatlah positif. Pasalnya dengan sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dikembalikan ke kelompok tani diharapkan tidak terjadi manipulasi data kelompok, karena kelompok yang bertanggung jawab, di mana sudah memiliki aturan sendiri seperti data KTP, kartu keluarga ataupun data lainnya,” analisa Salim.

Politisi dapil Aceh I menambahkan, hendaknya ke depan apa yang diinginkan petani menjadi satu bukti bahwasanya pendistribusian pupuk memang perlu adanya pembenahan dalam penyaluran.

Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong para petani yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi secara merata.

“Saya meminta kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Sarwo Edy, agar dapat mendengar aspirasi para petani. yang nantinya akan diperbincangkan dan kita formulasikan bagaimana sistem yang baik agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi,” pungkas politisi Partai Golkar itu.

Menko Airlangga Hartarto Berharap IIMS Dorong Kebangkitan Industri Otomotif

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, momentum pemulihan ekonomi nasional harus tetap berlanjut.

Menurutnya, menjaga momentum pemulihan ekonomi saat pandemi membuat daya dorong percepatan bangkitnya perekonomian nasional pascapandemi mendatang.

Salah satu momentum pemulihan itu harus didukung kembali bergairahnya konsumsi masyarakat. Termasuk untuk pembelian kendaraan bermotor. Airlangga mengaku, pembukaan Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2021 menjadi salah satu daya pengungkit kebangkitan industri otomotif.

Pameran otomotif terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali meningkatkan konsumsinya, khususnya pada sektor industri otomotif.

“Saya berharap IIMS dapat menjadi wadah untuk mendukung industri otomotif segera bangkit dan memberi semangat pemulihan ekonomi nasional,” tutur Airlangga saat pembukaan IIMS 2021 secara daring, Kamis (18/2).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, industri otomotif menjadi salah satu industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tercatat, ada sekitar 1,5 juta orang yang bekerja di industri otomotif beserta rantai turunannya di Indonesia. Bahkan, Airlangga menyebut industri pendukung otomotif ini mampu menyumbang sekitar Rp 700 triliun pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, menciptakan pengungkit untuk industri otomotif bukan hanya dari sektor swasta melalui pameran otomotif.

Pemerintah juga ikut membantu menciptakan daya dorong kebangkitan industri otomotif agar berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga mengatakan, ada sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai stimulus untuk meningkatkan konsumsi produk kendaraan bermotor. Antara lain, insentif PPNBM yang akan diterapkan dalam tiga tahap selama sembilan bulan ke depan.

Selain itu juga pemerintah mendorong OJK mengeluarkan revisi kredit agar DP nol persen untuk pembelian kendaraan bermotor.

“Pemerintah juga mempercepat pembangunan Pelabuhan Patimban, yang diharapkan (cost) logistik bisa bersaing agar eksport meningkat,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga membuat peta jalan industri otomotif nasional. Salah satunya kebijakan besaran PPNBM berbasis emisi gas CO2 dari kendaraan bermotor.

“Bahkan, kendaraan berbasis baterai tidak akan dikenakan PPNBM atau nol persen,” tegas Airlangga.

Airlangga Hartarto dukung Dave Laksono Pimpin Kosgoro 1957

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir Airlangga Hartarto mendukung penuh Dave Akbarshah Fikarno ikut kontestasi pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 pada Musyawarah Besar (Mubes) yang rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dave Laksono sebutan akrab anggota DPR RI, saat ini sudah menjabat Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 1957.

Didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang, Rabu (17/2) malam, Airlangga menerima kunjungan Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 yang menyampaikan rencana pelaksanaan Mubes Kosgoro 1957.

Sekjen PPK Kosgoro 1957 Sabil Rachman yang ikut hadir dalam pertemuan di rumah dinas pejabat tinggi di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan menyatakan, Ketua Umum Partai Golkar menyambut baik rencana Mubes Kosgoro 1957.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPK Kosgoro 1957 DR Sabil Rachman di Jakarta, Kamis (18/2), pernyataan dukungan tersebut disampaikan Airlangga Hartarto di hadapan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HR Agung Laksono dan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Syamsul Bachri.

Dalam kesempatan itu, Dave Laksono selaku Ketua Penyelenggara melaporkan, Mubes IV Kosgoro 1957 akan dilaksanakan di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Sebagai forum konsolidasi organisasi, diharapkan Mubes dapat mengambil keputusan terbaik demi kepentingan Kosgoro 1957 maupun bagi Golkar dan bangsa.

Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan kesediaan membuka secara resmi Mubes yang dijadwalkan bulan Maret.

Dalam kesempatan yang sama Ketua MPO dan Plt.Ketum menyampaikan, Mubes selain membahas program kerja juga menyusun rekomendasi organisasi menyikapi kondisi bangsa dan negara.

Mubes juga akan memilih Ketua umum. Untuk itu Dave Akbarshah Fikarno Laksono telah mencalonkan diri.

Spontan pada kesempatan pertemuan yang berlangsung akrab, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Dave Laksono tegas menyatakan siap mengemban amanat memimpin Kosgoro 1957 periode 2021-2026.

Atas kesediaan tersebut, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Dewan Kehormatan Kosgoro 1957 langsung memberikan dukungan penuh dan berharap agar dalam memimpin Kosgoro 1957 tetap melakukan agenda-agenda yang sinergis dengan Partai Golkar.

Dave Laksono juga siap melaksanakan arahan tersebut, selain juga menyatakan tekad seluruh simpatisan, kader dan jajaran Fungsionaris Kosgoro 1957 seluruh Indonesia, akan terus bergerak untuk meningkatan popularitas Ketua Umum Partai Golkar.

Menanggapi tekad tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan terima kasih seraya mengharapkan, bahwa kepemimpinan Kosgoro 1957 ke depan agar memilih para pengurus yang mampu bekerja demi kemaslahatan masyarakat dan bangsa.

Ketua Umum Airlangga Hartarto secara khusus juga meminta Dave Laksono tetap didampingi Sabil Rachman sebagai Sekretaris Jenderal, agar senantiasa menjaga dan menjadi jaminan keberlanjutan program-program organisasi, termasuk menciptakan harmoni dan kerjasama antara senior dan junior dalam Kosgoro 1957.

”Harapan Ketua Umum Partai Golkar tidak lain, agar Kosgoro 1957 sebagai salah satu pendiri Golkar dan pilar utama partai politik, semakin kuat dan dicintai masyarakat. Cinta Kosgoro berarti Golkar semakin kuat,” ujar Sabil Rachman.

Zulfikar Arse Sadikin Dukung Sosialisasi Soal Sertifikat Tanah Elektronik

Berita Golkar – Seiring perkembangan zaman, digitalisasi semakin diperlukan, maka dari itu Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendukung rencana Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN terkait penerapan Sertifikat Tanah Elektronik.

Untuk itu, ia mendukung Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Timur untuk mensosialisasikan program ini ke masyarakat.

”Kita sangat dukung sekali Kanwil BPN Prov Jatim untuk mensosialisasikan dan berkomunikasi dengan masyarakat perihal Sertifikat Tanah Elektronik dengan clear dan clean. Sebab hal itu bertujuan agar masyarakat tidak bingung,” jelas Zulfikar usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Kakanwil BPN Jatim dan para Kakanwil BPN Kabupaten/Kota se-Jatim di Kantor BPN Jatim, Surabaya, dikutip dari salah satu media, Kamis (18/2/2021).

Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai kinerja Kanwil BPN Jatim telah mencapai target yang ditetapkan. Namun ke depannya, Komisi II DPR RI tetap meminta Kanwil BPN Jatim untuk memperbaiki pelayanan pertanahan agar dapat sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

“Kami (Komisi II DPR RI) meminta Kanwil BPN Jatim untuk dapat membenahi dan memperbaiki pelayanan pertanahan yang bisa sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan,” pinta legislator dapil Jawa Timur III itu.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad mengatakan, pelayanan yang saat ini lambat dan belum memenuhi Standar Operasional Prosesur (SOP), dengan adanya Sertifikat Tanah Elektronik pelayanan akan semakin bertambah dengan cepat, mudah dan terukur.

“Jika terdapat kendala perihal pelayanan yang lambat dan lain sebagainya ini akan cepat dan dengan mudah diketahui melalui Sertifikat Tanah Elektronik ini,” jelas Gunawan.

Melkiades Laka Lena Dorong Rumah Sakit di Seluruh Indonesia gunakan GeNose C19

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan GeNose C19 yang merupakan hasil riset dan inovasi karya akademisi Universitas Gadjah Mada yang saat ini banyak digunakan untuk alat deteksi awal Covid-19.

Oleh karena itu, kata Melki, sapaan akrabnya, Komisi IX DPR RI mendorong agar GeNose C19 bisa digunakan di setiap fasilitas kesehatan dan rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Alat kesehatan buatan dalam negeri yang kemampuannya bisa mendeteksi Covid-19 sama seperti swab PCR dan swab antigen dengan harga yang terjangkau untuk setiap kali uji jika dipakai di puskesmas dan sesuai sertifikasi maka kita akan antarkan,” kata Melki usai pertemuan Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI dengan rektor, civitas academica dan para peneliti UGM, di Kampus UGM, DI Yogyakarta, Senin (15/2/2021).

Melki berharap produk alat kesehatan dari UGM bisa digunakan secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan Komisi IX DPR RI akan mengawal dan meyakinkan Pemerintah untuk menggunakan alat tersebut.

“Kami akan pantau sertifikasi GeNose serta memberikan dukungan anggarannya, secara politik kita mendorong produk kesehatan dari hasil rapat Pemerintah yang bersifat mengikat antara DPR RI dan Pemerintah,” komitmen Melki.

Politisi Partai Golkar itu menerangkan, pada tahun lalu GeNose merupakan salah satu alat kesehatan yang dipamerkan oleh UGM di masa pandemi.

Pengembangannya sangat cepat dalam membantu penanggulangan pandemi dan tentunya Komisi IX DPR RI mengapresiasi atas kemajuan dari tim GeNose.

“Selain GeNose juga ada ventilator, seiringnya waktu yang paling cepat merespons covid yaitu GeNose. Saya pikir produk GeNose bisa dijadikan contoh Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri,” ungkap legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu.

Di tempat yang sama, Rektor UGM Panut Mulyono menjelaskan, peneliti UGM merasakan tingginya dukungan Komisi IX DPR RI pada inovasi dan penemuan alat dan obat untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi serta dukungan yang diberikan oleh Komisi IX, yang memotivasi para peneliti UGM dalam menghasilkan produk inovasi yang bermanfaat dan berkontribusi mencari solusi dari persoalan yang dihadapi bangsa agar segera keluar dari krisis kesehatan,” ucap Panut.

Airlangga Hartarto Apresiasi Dukungan TNI dalam Sukseskan PPKM Mikro

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Khususnya, keterlibatan TNI yang sangat sentral dalam menyukseskan program PPKM Mikro.

“Kami mengapresiasi dukungan TNI yang telah memberikan 30.219 pasukan dalam operasi PPKM Mikro di 7 Provinsi prioritas untuk periode 9 s.d. 22 Februari 2021,” ujarnya saat hadir dalam Rapat Pimpinan TNI, Selasa (16/2) di Mabes TNI Cilangkap.

Selain itu, lanjut Airlangga, sebanyak 117 Rumah Sakit TNI di seluruh Indonesia menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dan TNI dalam penanganan Covid-19.

“Sehingga masyarakat yang membutuhkan perawatan dapat tertolong,” tambahnya.

Dalam melaksanakan PPKM Mikro, Pemerintah meminta keterlibatan aktif dan dukungan dari satgas pusat atau satgas daerah, Satpol PP, Bhanbinsar, Bhanbinkamtibmas, Aparat Bintara Pembina Desa, Pembina Potensi Maritim, dan Bintara Pembina Potensi Dirgantara, dan lain-lain.

“Perlu adanya penegakan sosialisasi untuk melaksanakan 3M, 3T, serta membantu distribusi logistik di daerah Zona Merah berupa masker dan bantuan sosial (bansos),” tegasnya.

Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pun menegaskan, Pemerintah akan terus melakukan kerja sama dengan TNI maupun POLRI untuk memastikan penanganan Covid-19 dalam hal politik, hukum, dan keamanan.

Tak lupa, Ia juga menerangkan bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan rebound pada tahun 2021 di kisaran 4,5-5,5%. Hal ini didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

“Proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, OECD, ADB dan IMF,” tutur Airlangga.

Scroll to top