Bulan: Januari 2021

Sejarah Keluarga Airlangga Hartarto Penuh Prestasi dan Pengabdian pada Republik Indonesia

Berita Golkar – Masyarakat luas sudah lama mengetahui jika Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN, adalah keturunan Kiai Ageng Gribig yang menurunkan raja-raja Mataram. Itu tertuang dalam catatan sejarah.

Sejarah juga mencatat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, adalah juga keturunan dari keluarga pejuang dan sekaligus wartawan. Silsilah ini diketahui dari penelusuran terkait keluarga R.H. Didi Sukardi, seorang pejabat dan pejuang di masa perang kemerdekaan RI.

Masyarakat di Sukabumi sudah lama mengetahui jika keluarga besar Didi Sukardi dikenal sebagai keluarga pejabat. Didi Sukardi sendiri adalah Menteri Negara Federal Pasundan. Ia dikenal cukup dekat dengan IR Soekarno, Presiden RI pertama.

Jasa Didi Sukardi sebagai pahlawan kini diabadikan menjadi nama jalan di Kecamatan Citamiang Sukabumi. Ini adalah penghargaan yang umum diberikan masyarakat untuk para pahlawan.

Selain itu, menantu beliau, Ir. Hartarto Sastrosoenarto, merupakan menteri tiga periode pada zaman Orde Baru (Orba), pembantu utama Soeharto. Ia juga menteri utama pada awal-awal reformasi.

Dua cucu Didi Sukardi juga menteri. Yakni, Laksanana Sukardi, menjadi menteri BUMN era Presiden Megawati. Airlangga Hartarto, putra Ir. Hartarto Sastrosoenarto dan Hartini Sukardi, menjadi Menteri Perindustrian, tempat ayahnya dulu mengabdi. Kini Airlangga Hartarto, yang menjadi Menko Perekonomian juga dikenal sebagai salah satu menteri kepercayaan Presiden Joko Widodo.

Apa yang dicapai oleh Hartarto Sastrosoenarto dahulu, dan putranya sekarang ini, Airlangga Hartarto, tentu bukan sekadar kebetulan. Kepintaran, kecerdasan, sisi-sisi lain dari kemampuan pribadi, tentu tak bisa diabaikan sebagai pendukung utama.

Presiden Jokowi secara terbuka juga memberikan dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar. Belakangan Presiden Jokowi juga mengamanahkan Airlangga Hartarto jabatan penting dan strategis pada masa Pandemi Covid-19 saat ini. Yakni sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Kembali kepada keluarga Didi Sukardi, publik juga mengetahui bahwa keluarga ini juga masih bersaudara dengan keluarga Umar Wirahadikusumah, wakil presiden 1983-1988. Bersaudara dari pihak istri mendiang Umar Wirahadikusumah.

Putra Didi Sukardi, yakni Eddy Sukardi, merupakan salah seorang komando dalam Perang Kokosan yang terkenal, khususnya di Jabar. Eddy Sukardi dikenal sebagai salah satu tokoh militer asal Jabar, sehingga dianggap sesepuh Siliwangi.

Masyarakat luas juga mengenal Didi Sukardi sebagai wartawan. Didi Sukardi yang terhitung kakek dari Airlangga Hartarto ini merupakan salah satu perintis kemerdekaan pers Indonesia.

Didi Sukardi antara lain tercatat sebagai salah satu pendiri surat kabar “Oetoesan Indonesia”, yang waktu itu pimpinan perusahaannya dijabat oleh proklamator kita, Mohamad Hatta.

Profesi wartawan kemudian dilanjutkan oleh anak dan cucu Didi Sukardi. Anaknya, Gandhi Sukardi, yang memiliki kemampuan mahir delapan bahasa asing, antara lain menjadi wartawan di LKBN Antara. Setelah itu, cucu beliau yakni Wina Armada Sukardi, juga menjadi wartawan, di mana salah satu tempatnya bekerja sempat dibreidel sampai empat kali.

Wina Armada Sukardi, putra dari Gandhi Sukardi, juga pernah menjadi anggota Dewan Pers, dan kini banyak menulis buku hukum dan etika pers.

Wina Armada Sukardi menjelang akhir tahun lalu menjadi ketua dewan juri Lomba Baca Puisi untuk jurnalis dalam rangka HUT ke-56 Partai Golkar. Dalam lomba yang diketuai oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin itu, Wina Armada Sukardi menjadi juri bersama penyair senior Sutardji Calzoum Bachri dan Benny Benke.

Melihat ke belakang sejarah panjang keluarga Airlangga Hartarto yang penuh dengan prestasi dan pengabdian pada negara Republik Indonesia, tak salah jika masyarakat masih berharap tradisi itu terus dilanjutkan pada masa mendatang.

Adies Kadir Minta Optimalkan Digitalisasi di Kejagung

Berita Golkar – Upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan digitalisasi kinerja termasuk berkas perkara, mendapat dukungan dari Komisi III DPR RI. Jaksa Agung diminta mengoptimalkan program ini dengan pengawasan yang transparan.

Demikian, dalam butir kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat ini menyatakan, upaya digitalisasi tersebut memudahkan fungsi dan tugas Kejagung.

“Komisi III DPR RI mendukung upaya digitalisasi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan dan mendukung Jaksa Agung untuk mengoptimalkan pelaksanaannya dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan,” jelas Adies.

Memasuki tahun 2021 ini, Komisi III DPR RI mendesak Kejagung agar mengoptimalkan kinerja, karena anggarannya sudah disetujui. Ini, kata Adies, penting diingatkan kembali kepada jajaran Kejakgung. Dalam butir kesimpulannya, hal ini tertuang dengan jelas.

“Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengoptimalkan kinerja di tahun 2021 melalui pengalokasian anggaran yang lebih proporsional dalam rangka penguatan kewenangan institusi Kejaksaan termasuk Kejaksaan di daerah,” urai politisi Partai Golkar ini, membacakan salah satu butir kesimpulan rapat.

Bamsoet Yakin Kapolri Listyo Sigit Prabowo Mampu Jadikan Polri Presisi

Berita Golkar – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yakin Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mampu mewujudkan Polri Presisi yaitu Prediktif, Reponsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, serta melakukan banyak lompatan besar bagi institusi tersebut.

Menurut dia, lompatan besar tersebut khususnya dalam hal penegakan hukum tanpa pandang bulu, penerapan keadilan restoratif dalam mendukung terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban, peningkatan pelayanan publik, hingga penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Polri.

“Sebagaimana konsepsi Presisi yang ditawarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni menjadikan Polri sebagai institusi penegak hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Menyempurnakan konsepsi Polri, Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya), yang digagas Jenderal Tito Karnavian saat menjadi Kapolri,” kata Bamsoet usai pelantikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, di Jakarta, Rabu.

Bamsoet menilai langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang akan menjadikan Polsek sebagai sentra resolusi dan penyelesaian persoalan dengan keadilan restoratif patut segera diimplementasikan.

Menurut dia, hal tersebut membuat tidak seluruh kasus hukum ditindaklanjuti ke pengadilan namun bisa diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif.

“Penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan, selama aspek keadilan terhadap korban maupun pelaku terpenuhi, akan menjadi terobosan besar bagi Polri sekaligus mencegah moral hazard bagi para aparat kepolisian. Di sisi lain juga bisa menjadikan Polsek sebagai gerbang terdepan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menyoroti hasil survei tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada Januari 2021 di 34 provinsi, yang menunjukkan citra Polri diapresiasi 71 persen responden. Menurut dia, penilaian tersebut cukup stabil dibandingkan dengan survei periode sebelumnya pada Agustus 2020 yaitu 71,9 persen.

“Walaupun hasil surveinya sudah cukup baik, bukan berarti tugas berat menjadikan Polri lebih humanis sudah terhenti,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit masih harus melakukan banyak pembenahan untuk menyempurnakan Polri sebagai “civilian police” yang menghormati “civic culture” dan “civility” sehingga bisa semakin dekat dengan masyarakat.

Nurul Arifin Dukung Program Petani Digital di Jabar

Berita Golkar – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nurul Arifin mendukung program swasembada pangan yang sedang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Nurul pemaparan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil sangat inovatif, bahkan programnya bisa disesuaikan dengan situasi pandemi.

Dimana, masa pandemi telah menuntut para pemangku kebijakan dan pelaku industri pangan berinovasi dengan memanfaatkan digitalisasi dalam segala aspek, termasuk melibatkan kalangan milenial dalam kegiatan pertanian.

“Beliau punya program petani digital, dan targetnya anak-anak muda, saya kira ini patut didukung, diangkat menjadi program nasional, lahan nganggur yang tidak digunakan dan sebenarnya subur bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Sehingga kita bisa swasembada pangan di tingkat nasional, sesuai dengan program presiden,” papar Nurul saat pertemuan tim kunjungan kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat beserta jajaran, di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pertanian dan pangan merupakan salah satu sektor yang bertahan bahkan tumbuh di masa pandemi global Covid-19. Bersamaan dengan meningkatnya adaptasi digital karena pandemi. Pemda Provinsi Jabar pun fokus mendorong inovasi dalam penerapan Pertanian 4.0 di Jabar.

“Digital mempercepat visi-misi UU ketahanan pangan ini. Pangan ini akhirnya menjadi orientasi kami untuk memastikan Jabar menjadi sebuah provinsi swasembada. Revolusi digital ini kami praktikkan ke seluruh urusan pangan, misalnya memberi makan (ternak) pakai HP,” ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Indramayu, memberi makan lele sudah menggunakan HP melalui aplikasi E-Fishery. Dari aplikasi di HP, sensor akan menggerakkan mesin yang mengeluarkan makanan. Selain itu, ada juga teknologi Fish Finder di Kabupaten Sukabumi. Aplikasi dengan memanfaatkan satelit ini akan mencari titik lokasi berkumpulnya ikan.

Yang paling canggih, menurut Kang Emil, adalah Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan). Si Perut Laper pun termasuk satu dari delapan inovasi Jabar dalam Innovative Government Award 2020.

“Aplikasi itu canggih, klik koordinat, akan jelaskan (lahan) ini cocoknya untuk ditanam apa. Dengan begitu, produktivitas dan pendapatan naik. Ini best practice yang layak dinasionalkan, terutama bagi petani yang tidak tahu menanam apa,” ungkap Kang Emil.

Partai Golkar Sulut Copot Ketua Harian James AK

Berita Golkar – Sanksi organisasi diberikan DPD Partai Golkar Sulawesi Utara kepada James Arthur Kojongian (JAK) ketua harian Partai Golkar Sulut.

James dicopot ditenggarai peristiwa yang sedang viral di media sosial diduga terjadi permasalahan dengan istrinya karena dipergoki sedang berada bersama perempuan lain.

Menyikapi hal tersebut DPD I Partai Golkar menggelar konferensi pers dipimpin langsung Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulut Feryando Lamaluta didampingi Sekretaris Raski Mokodompit yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Kantor DPRD Sulut, Rabu (27/1).

DPD I Golkar Sulut menyampaikan hasil keputusan rapat internal telah diputuskan untuk mencopot jabatan ketua harian yang selama ini disandang JAK.

“Dengan arif dan bijaksana kami mengambil sikap menonaktifkan jabatan ketua harian Partai Golkar Sulut periode 2020-2025 yang bersangkutan. Hal ini kami lakukan untuk menjaga marwah dan wibawa Golkar,” tandas Lamaluta.

Putusan ini menurut Lamaluta diambil berdasarkan rapat harian terbatas yang dipimpin langsung Ketua DPD I Partai Golkar Christiany E Paruntu (CEP).

Wakil Ketua DPR RI: DPR RI Resap Aspirasi Rakyat Lewat Sosialisasi Prolegnas Tahun 2021

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengatakan DPR RI melakukan sosialisasi terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 khususnya berkaitan dengan RUU Pemilu.

“Sosialisasi ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat,” kata Azis Syamsuddin usai membuka Sosialisasi RUU Pemilu dan UU Cipta Kerja di Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/1/2021).

Menurut Azis, fraksi-fraksi di DPR sudah bersepakat untuk membahas RUU Pemilu. Untuk itu, dirinya melakukan sosialisasi RUU Pemilu guna mendengarkan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, Azis menyatakan RUU Pemilu akan menjadi dasar, kapan pelaksanaan proses Pilkada yang akan datang.

“Apakah akan dilaksanakan pada tahun 2022, 2023 atau 2024, kita tunggu saja nanti setelah RUU ini dibahas,” tegas Azis yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Untuk diketahui, Sosialisasi ini dihadiri oleh Pengurus DPD Partai Golkar se-Provinsi Jawa Barat. Tampak juga hadir sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, di antaranya Mukhamad Misbakhun, Dedi Mulyadi, Dewi Asmara, Hetifah Sjaifudian, dan Ace Hasan Syadzily. Lebih lanjut, Azis meminta peserta agar memberikan masukan terhadap draf RUU Pemilu.

Adapun materi RUU Pemilu yang menjadi perhatian publik saat ini antara lain berkaitan dengan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan presidential threshold. Isu lainnya menyangkut jumlah kursi di setiap daerah pemilihan serta berkaitan dengan konversi suara.

Ketua Komisi II DPR RI F-Golkar Dukung Adanya Otonomi Daerah

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Komisi II DPR RI sudah banyak sekali menerima aspirasi dan keinginan dari daerah yang ingin membentuk daerah otonom yang baru.

Ia menegaskan, secara prinsip Komisi II mendukung adanya otonomi daerah jika memang ada kebijakan pemerintah untuk melakukan pemekaran.

“Sikap kami, Komisi II akan mendukung apabila ada kebijakan yang diambil pemerintah terkait pemekaran atau otonomi ini. Artinya kalau memang ada pencabutan moratorium maka kami akan mendukung,” ucap Doli dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim Pemekaran Papua se-tanah Tani dan Saireri, serta Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2021).

Tetapi memang ada satu hal kendala. Kalau kita membaca risalah pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah, ada perintah undang-undang pada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah tentang desain besar penataan otonomi daerah yang sampai saat ini belum selesai dilakukan.

“Kami sudah berdiskusi, revisi atau penyempurnaan UU tentang Pemerintahan Daerah akan kita masukkan dalam daftar Prolegnas kita. Saya tahu persis kebutuhan beberapa daerah, termasuk di Kepulauan Nias ini. Saya juga merasakan betapa pentingnya Pulau Nias itu untuk bisa dijadikan provinsi. Sama juga dengan beberapa daerah yang lain tentunya,” ungkap Doli.

Menperin: Investasi Sektor Industri Mampu Tumbuh Double Digit

Berita Golkar – Sektor industri masih konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui realisasi penanaman modal. Sepanjang tahun 2020, investasi manufaktur mampu menunjukkan geliat positif, meskipun di tengah terpaan yang cukup berat akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-Desember 2020, sektor industri menggelontorkan dananya sebesar Rp272,9 triliun atau menyumbang 33 persen dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp826,3 triliun. Hasilnya, realisasi investasi secara nasional pada tahun lalu melampaui target yang dipatok sebesar Rp817,2 triliun atau menembus 101,1 persen.

“Ini capaian yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi. Bahkan, investasi sektor industri mampu tumbuh double digit,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/01/2021).

Menperin mengungkapkan, realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air tumbuh 26 persen, dari tahun 2019 yang mencapai Rp216 triliun menjadi Rp272,9 triliun pada 2020.

“Kami memberikan apresiasi kepada pelaku industri atas komitmennya merealisasikan investasinya di Indonesia,” ujarnya.

Kepercayaan diri pelaku industri nasional untuk terus berekspansi, tercermin dari capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp82,8 triliun atau tumbuh 14 persen dibandingkan tahun 2019 yang menembus Rp72,7 triliun.

Realisasi dari investasi industri lokal tersebut berkontribusi hingga 20 persen dari total nilai PMDN sebesar Rp413,5 triliun pada tahun 2020.

Di samping itu, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri global. Hal ini terlihat dari capaian penanaman modal asing (PMA) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp190,1 triliun atau tumbuh 33 persen dibanding capaian tahun 2019 yang menyentuh Rp143,3 triliun.

Realisasi investasi industri global tersebut berkontribusi hingga 46,1 persen dari total nilai PMA sebesar Rp412,8 triliun pada tahun 2020.

Agus menegaskan, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air melalui implementasi berbagai kebijakan strategis, seperti memberikan insentif dan kemudahan izin usaha bagi para pelaku industri.

Apalagi, investasi di sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya berdampak pada peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan devisa dari ekspor.

“Kami akan all out agar kinerja sektor industri manufaktur bisa bangkit kembali di tengah masa pandemi saat ini. Capaian angka investasi ini membuat kami optimistis bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun loncatan bagi upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

Agus menyampaikan, pihaknya menargetkan realisasi penanaman modal di sektor industri manufaktur pada tahun 2021 bisa naik mencapai Rp323,56 triliun. Optimisme ini didukung dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan membaiknya perekonomian dunia pasca-vaksinasi.

Menperin menyebutkan, beberapa sektor yang masih jadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya pada tahun ini, antara lain industri makanan dan minuman, logam dasar, otomotif, serta elektronik.

“Kami juga akan dorong, antara lain pengembangan investasi di industri farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya. Sektor-sektor tersebut merupakan prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

Berdasarkan data BKPM, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi nilai investasi pada tahun 2020, dengan menggelontorkan dananya sebesar Rp94,8 triliun atau menyumbang hingga 11,5 persen.

“Secara khusus, meningkatnya investasi di sektor industri logam sejalan dengan keinginan Pemerintah memperkuat hilirisasi industri, dan pembatasan ekspor mineral justru mendorong peningkatan investasi di sektor tersebut,” pungkas Agus.

Ketua KPC-PEN Bangga UGM Banyak Temukan Alat-Alat Kesehatan Atasi Pandemi Covid-19

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kontribusi para civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), karena telah menghasilkan banyaknya penemuan alat-alat kesehatan yang bermanfaat bagi rakyat banyak.

Hal tersebut disampaikan Airlangga Hartarto saat acara diskusi bersama keluarga besar Universitas Gadjah Mada dan para alumni dengan tema mengenai ‘Sumbangsih UGM dalam Penanggulangan Covid-19 melalui Penemuan Alat-Alat Kesehatan’, Minggu (24/1/2021).

“Saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi dan penghargaan kepada civitas akademika UGM atas penemuan alat-alat baru yang melengkapi karya anak bangsa dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19,” kata Airlangga Hartarto.

Salah satu kontribusi UGM dalam membantu penanggulangan Covid-19 adalah produk inovasi GeNose yang dapat mendeteksi infeksi Covid-19 melalui hembusan nafas.

“Produk ini telah teruji memberikan hasil lebih cepat dan reliabilitas tinggi dengan biaya terjangkau dan telah diberikan izin edar Kementerian Kesehatan,” jelas Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.

Selain itu, UGM telah menciptakan sejumlah peralatan kesehatan lainnya, seperti face shield dan bilik swab yang dilengkapi HEPA filter, alat pengukur suhu tubuh dengan pemindai wajah, serta sejumlah produk inovatif lainnya.

“Dalam kondisi pandemi yang berat ini, saya yakin, kita semua tetap bisa memanfaatkan peluang, seperti mengembangkan sektor industri kesehatan. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Sebagaimana yang dilakukan oleh tim UGM dan kampus lainnya,” ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

Dia mengatakan pemerintah menyambut baik dan mendukung pengembangan produk riset dan inovasi di bidang kesehatan dan farmasi, termasuk memfasilitasi kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, BUMN maupun pihak swasta demi percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 dan kemajuan industri kesehatan dalam negeri.

“Saya harap penemuan produk-produk riset dan inovasi di bidang kesehatan di Indonesia dapat terus kita dukung, berkembang, dan bermanfaat bagi penanganan pandemi di masyarakat luas,” kata Airlangga.

Airlangga Hartarto: Vaksin Mandiri Tetap Gratis

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tak ada komersialisasi vaksin Covid-19. Termasuk vaksin mandiri untuk karyawan perusahaan di seluruh Indonesia. Menurut Airlangga, baik vaksin dari pemerintah maupun mandiri, disediakan gratis untuk masyarakat.

“Tidak ada komersialisasi pada vaksin mandiri. Baik mandiri maupun dari pemerintah, semua gratis. Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, dan itu tidak boleh potong gaji karyawan,” tegas Airlangga dalam keterangan, Senin (25/1).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu prioritas. Saat ini, pemerintah masih pada tahap pemberian vaksin pada pihak yang masuk dalam prioritas vaksinasi. Yakni, vaksinasi untuk tenaga kesehatan.

Airlangga mengimbau masyarakat untuk bersedia melaporkan jika ada pelanggaran terhadap program vaksinasi Covid-19 ini. “Silakan lapor ke pihak berwenang jika diminta membayar. Siapapun masyarakatnya, vaksin Covid-19 tetap gratis,” tuturnya.

Pemerintah juga masih belum mengetahui kapan vaksinasi mandiri dimulai. Menurutnya, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih menyusun regulasi vaksinasi ini.

Yang pasti, pemerintah menegaskan, merek vaksin antara program vaksin gratis pemerintah dengan vaksin mandiri harus berbeda. Namun, pemerintah masih belum memutuskan merek vaksin apa yang yang akan digunakan untuk vaksin mandiri.

Sementara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani mengaku pihak industri siap berpartisipasi menyukseskan vaksinasi di Indonesia.

Rosan mengaku pihaknya sudah mengusulkan vaksinasi mandiri melalui pihak swasta bisa mengurangi beban negara. Vaksinasi mandiri ini diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja, serta keluarga karyawan.

“Swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam daftar Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat,” tutur Rosan.

Ia menambahkan, dibukanya akses vaksin kepada swasta bukan hanya mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga mempercepat vaksinasi untuk masyarakat. Rosan mengaku vaksinasi mandiri kepada karyawan lebih efektif bagi perusahaan dibandingkan jika terjadi penularan virus di lingkungan perusahaan.

Menurutnya, jika ada karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19, dibutuhkan biaya perawatan serta berdampak pada kinerja perusahaan untuk mencegah penularan yang lebih luar di internal perusahaan. “Inilah yang kita butuhkan ke depannya, agar sektor kesehatan dan ekonomi yang terdampak bisa terkendali dan tumbuh,” tegasnya.

Scroll to top