Bulan: September 2020

Berita Golkar –  Tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah (cakada) yang diusung Partai Golkar untuk wilayah Sumatera telah rampung. Sebanyak 53 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah ditetapkan.

Ketua Pemenangan Pemilu (PP) Sumatera 1 DPP Partai Golkar, Idris Laena mengatakan, 53 bakal calon kepala daerah itu akan diusung untuk Pilkada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

“Baik calon gubernur, wali kota atau wakil walikota serta bupati atau wakil bupati,” kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2020).

Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu menyebut, proses penetapan bakal calon kepala daerah yang diusung oleh Golkar memang cukup panjang, mulai dari penjaringan kader-kader di tingkat daerah hingga proses seleksi di tingkat pusat.

“Kemudian mengerucut menjadi maksimal tiga nama untuk diteruskan kepada DPP Partai Golkar. Alhamdulillah pada tahap seleksi dengan dibantu oleh lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar maka calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Golkar akhirnya dapat ditetapkan,” ujar Idris.

Dia mengapresiasi kerja sama dan koordinasi yang dilakukan oleh pengurus DPD dan kader-kader Golkar lainnya, sehingga proses seleksi hingga penetapan calon kepala daerah ini bisa diselesaikan tepat waktu.

“Saya bersama pengurus sangat mengapresiasi kerja sama dari kawan-kawan mulai dari DPD hingga DPP terkhusus kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto yang telah memberikan arahan,” ujarnya.

Tanpa Mahar

Semua pasangan calon yang telah mendapatakan surat keputuan (SK) dari Golkar selanjutnya diminta segera mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang dibuka mulai 4-6 September 2020 dan mengikuti proses berikutnya.

Idris menegaskan, dalam proses pengusungan pasangan calon yang berjalan hampir setahun ini, Golkar lebih memperioritaskan kader partainya sendiri.

“Dan yang paling penting, calon kepala daerah dari Partai Golkar tidak boleh ada mahar. Tugas berikutnya adalah bagaimana berjuang keras agar calon yang diusung bisa menang,” katanya memungkasi.

Sumber

Berita Golkar  –  Golkar memberikan rekomendasi kepada Rezyta Meylani, istri Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto, maju dalam Pilkada 2020. Penetapan ini disebut sudah melewati mekanisme internal di Golkar.

“DPP Golkar memberikan dukungan pada ibu Rezyta untuk Pilkada di Inhu. Penetapan ini tentunya sudah melalui mekanisme di internal partai Golkar. Awalnya ada tiga atau empat, saya lupa, yang ikut dalam penjaringan. Namun akhirnya diputuskan ke Rezyta,” kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Riau, Ikhsan, kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Ikhsan menyebut pertimbangan Golkar memilih Rezyta adalah dukungan dari para tokoh masyarakat di Inhu. Selain itu hasil survei yang dilakukan internal partai Golkar, katanya, menunjukkan Rezyta mendapat respons yang baik dari masyarakat.

“Untuk di Inhu kita berkoalisi dengan NasDem, di mana Golkar ada 6 kuris NasDem 3. Ini sudah cukup 20 persen dari jumlah yang ditentukan. Rezyta selama ini kader Golkar yang merupakan ketua ormas istri kader Golkar di Inhu,” ujarnya.

Dia mengatakan dukungan ke istri petahana bukan bentuk dinasti. Menurutnya, dukungan dari Golkar ke Rezyta telah melewati proses penjaringan.

“Ini bukan dinasti, tapi ini memang sudah melalui tahapan penjaringan. Kan sah-sah saja maju (Rezyta), tidak ada peraturan yang melarangnya,” kata Ikhsan

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Dr Rawa El Amady, menilai sebenarnya tak ada masalah secara aturan soal dukungan terhadap Rezyta. Namun, dia menilai ada nuansa politik dinasti yang kental mengingat Yopi yang merupakan suami Rezyta tak bisa maju lagi.

“Kalau penjaringannya terbuka, ya silakan saja. Tetapi dalam hal ini saya melihat nuansa dinasti kekuasaannya sangat terasa. Di saat suaminya tidak lagi bisa mencalon, maka istrinya yang dimajukan kembali,” kata Rawa.

Sumber

Berita Golkar –  Resesi ekonomi yang terus menerus bisa membawa sebuah negara masuk ke situasi krisis ekonomi.

Negeri ini pernah mengalami krisis ekonomi pada 1998 yang membuat pemerintah Orde Baru dan
Presiden Soeharto lengser dari kekuasannya.

“Terjadi krisis ekonomi manakala dalam setahun pertumbuhan ekonomi terus menerus dalam kondisi
minus. Pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan tren membaik, selain itu kondisi saat ini berbeda
dengan pada 1998 lalu,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KP-PEN), Airlangga Hartarto dalam wawancara eksklusif
dengan Tribun Network, di Jakarta, Selasa (1/8).

Berikut lanjutan petikan wawancara dengan Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar
tersebut.

Ada kekhawatiran Indonesia akan mengalami krisis ekonomi, bagaimana menurut Anda?

Kondisi saat ini beda dengan krisis 1998. Pada saat itu namanya krisis Asia Timur tapi di tingkat global
tidak. Saat itu sektor UMKM tidak kena, tapi sektor korporasi terkena.

Bailout perekonomian di 1998 itu 44 persen dari PDB (product domestic bruto). Saat ini pemerintah
hanya lebarkan defisit 6,4 persen dari PDB. Kedua, saat sekarang itu sektor keuangan sedang baik,
perbankan lagi baik. Memang ada satu dua (perbankan) bermasalah.

Pada krisis 1998 stock market mati surinya agak lama. Sekarang walau situasi krisis tapi stock market
sudah relatif kembali.

Sektor keuangan likuiditasnya penuh. Proyeksi kedepan, 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4-5
persen. Pada awal tahun depan ada recovery ekonomi.

Selain vaksin, harapan untuk mengatasi pandemi Covid-19 adalah obat Covid-19 yang dihasilkan
Universitas Airlangga. Namun muncul kesan terlalu terburu-buru sehingga Badan Pengawas
Obat dan Makanan menolak memberi izin edar. Bagaimana komentar Anda?

Saya kira tidak (terburu-buru) karena BPOM kan bagian dari pemerintah. Memang, obat baru boleh
beredar di pasaran setelah mendapat izin BPOM.

Sebagai Ketua KP-PEN apa pesan Anda kepada masyarakat Indonesia?

Saya rasa pemerintah hadir. Pertama dalam pengadaan peralatan, obat-obatan, APD (alat pelindung
diri), pemerintah hadir. Bicara masker, kita bisa produksi secara nasional.

Kedua terkait jumlah pelayanan kesehatan, rumah sakit cukup. Kondisi rumah sakit, baik itu yang ICU
maupun yang non-ICU, termasuk rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, jumlah tempat tidurnya
jauhlebih banyak daripada jumlah pasien.

Terkait dengan sosial security untuk meningkatkan demand, pemerintah punya banyak program,
terakhir bantuan untuk usaha kecil dan menengah yang besarnya Rp 2,4 juta. Ditambah lagi bantuan
bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta.

Bantuan itu untuk mengungkit daya beli masyarakat. Program bantuan sosial kepada lebih dari 110 juta
penduduk Indonesia, diharapkan roda ekonomi bergerak.

Melompat ke hal lain, sebagai Ketua Umum Partai Golkar , Anda punya kepentingan terkait
Pilkada Serentak 2020. Apa target Anda?

Dalam setiap kali pemilu, targetnya hanya satu, yaitu menang. Soal bagaimana caranya, itu rahasia
dapur. Partai Golkar menargetkan kemenangan minimal 60 persen dari total pemilihan yang
berlangsung pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Di dalam politik itu kita membutuhkan tangan-tangan untuk memenangkan pertempuran. Partai campur
tangan untuk membangun koalisi dengan partai-partai lain. Selain itu para kader yang ikut kontestasi
harus punya jaringan di masyarakat.

Apakah di antara yang dicalonkan Partai Golkar ada mantan narapidana kasus korupsi?

Setahu saya Partai Golkar tidak mencalonkan kandidat seperti itu. Jadi tidak ada mantan narapidana
kasus korupsi.

Sebagai anggota partai koalisi pendukung pemerintah, apakah dalam hal itu menjadi
pertimbangan dalam koalisi di Pilkada Serentak 2020?

Tentu prioritas kepada koalisi pendukung pemerintah. Kedua melihat potensi menang. Ketiga dilihat
yang bakal menang.

Dalam pilkada kali ini sejumlah keluarga pejabat dan elite politik ikut kontestasi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?

Buat Golkar paling penting elektabilitas, melalui pendekatan ilmiah yaitu survei. Jadi kalau surveinya
bagus, kebetulan dia anak presiden, tentu Golkar mendukung, khusus di Solo (Gibran Rakabuming,
putra sulung Presiden Jokowi), kemudian juga yang di Medan (Bobby Nasution, menantu Presiden
Jokowi). Jadi tetap elektabilitas yang jadi ukuran, peluang menangnya ada.

Faktor logistik (uang) dipertimbangkan apa tidak oleh Golkar?

Golkar memastikan tidak pakai mahar politik. Namun para calon harus punya dana untuk beli kaus,
bendera, masker. Alat peraga kampanye kan harus diadakan.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, apa pesan Anda kepada kader yang ikut pilkada?

Pertama tentu dalam situasi Covid-19 cara kampanye tentu beda. Yang dicari masyarakat tentu sosok
yang bisa membawa keluar dari pandemi.

Mereka harus mampu melakukan transformasi, bukan hanya di sektor ekonomi tapi juga di sektor
kesehatan. Para pemimpin Indonesia post-pandemi covidakan berbeda sama sekali dengan masa
sebelumnya. Tokoh transformasi ini yang ditekankan Golkar.

Sumber

Berita Golkar –  Panitia Musyawarah Daerah V DPD II Partai Golkar Aceh Singkil, mulai membuka pendaftaran calon ketua periode 2020-2025, Kamis (3/9/2020).

Pendaftaran dibuka sampai menjelang pelaksanaan Musda pada 5 September 2020 pukul 13.00 WIB.

Steering Committee (SC) Musda Golkar Aceh Singkil, Budi Hendrawan mengatakan, yang berhak mencalon merupakan kader.

“Dengan memenuhi segala persyaratan,” kata Budi.

Sejauh ini belum ada kandidat yang mendaftar.

Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Aceh Singkil, digelar Sabtu (5/9/2020) mendatang.

Setelah sempat ditunda dari jadwal semula pada 15 Agustus lalu.

Agenda utama Musda antaralain pemilihan ketua DPD II Golkar Aceh Singkil, periode 2020-2025.

Kendati belum ada yang mendaftar pada hari pertama. Namun satu-satunya kadidat yang digadang-gadangkan hanya Dulmusrid. Selain incumbent, ia merupakan Bupati Aceh Singkil.

Terpisah Dulmusrid menjawab diplomatis ketika ditanya apakah mencalon lagi sebagai ketua DPD II Golkar.

“Saya serahkan kepada kader, yang penting agenda Musda bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Di tangan Dulmusrid, Golkar Aceh Singkil, raih enam kursi di DPRK Aceh Singkil pada Pemilu 2019. Naik satu kursi dari Pemilu 2014.

Prestasi Dulmusrid itu, menyampai begawan politik Aceh Singkil, almarhum Makmur Syahputra.

Saat Makmursyah Putra menjadi Ketua DPD II Golkar Aceh Singkil, partai berlambang pohon beringin itu meraih enam kursi pada Pemilu 2009 lalu.

Sumber

Berita Golkar –  Hajatan Pilkada Serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 semakin dekat, sekitar tiga bulan lagi.

Sejumlah partai di Jawa Timur telah berkonsolidasi untuk memajukan calon kepala daerahnya masing-masing.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur menargetkan 60 persen kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di wilayah setempat yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

“Ada 19 Pilkada di Jatim, berarti 60 persennya sekitar 11-12 Pilkada siap kami menangkan,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sarmuji ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (3/9/2020).

Namun, kata dia, dalam penghitungannya bisa mencapai 70-80 persen atau sekitar 14-15 daerah yang bisa dimenangkan di Pilkada serentak mendatang.

Sebagai upaya mencapai target, DPD menginstruksikan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun DPR RI dari daerah pemilihan Jatim bekerja ekstra keras.

Anggota DPR RI itu menjelaskan, terdapat komitmen yang diinginkan Golkar terhadap pasangan calon yang diusung, yakni bersifat saling menguntungkan.

“Jika terpilih maka memiliki komitmen menjalin hubungan baik dengan partai. Sebaliknya, Golkar juga berkomitmen membantu memenangkan calon pasangan di Pilkada,” katanya.

Sementara itu, Partai Golkar pada Rabu (2/9/2020) malam juga telah memperkenalkan sekaligus memberikan surat rekomendasi B1KWK yang digunakan sebagai syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berikut ini 19 pasagan calon yang diusung Partai Golkar di Pilkada serentak 2020:

1. Kota Surabaya: Machfud Arifin – Mujiaman Sukirno
2. Tuban: Aditya Halindra Fariszky – Riyadi
3. Lamongan: Yuhrohnur Efendy – Abdul Rouf
4. Kabupaten Mojokerto: Yoko Priyono – Choirun Nisa
5. Kota Pasuruan: Saifullah Yusuf – Adi Wibowo
6. Gresik: Fandi Ahmad Yani – Aminatun Habibah
7. Trenggalek: M0hamad Nur Arifin – Syah Nuhammad Nata Negara.
8. Ngawi: Onny Anwar – Dwi Rianto Jatmiko
9. Kabupate Kediri: Handhito Himawan Pramana – Dewi Mariya Ulfa
10. Kota Blitar: Hengky Pradipta Anwar – Yasin Hermanto
11. Sumenep: Fatah Yasin – Ali Fikri
12. Situbondo: Yoyok Mulyadi – Abu Bakar Abdi
13. Ponorogo: Ipong Muchlisooni – Bambang Tri Wahyono
14. Kabupaten Malang: Sanusi – Didik Gatot Sibroto
15. Pacitan: Indrata Nur Bayu Aji – Gagarin
16. Banyuwangi: Yusuf Widyatmoko – KH Muhammad Riza Azizy
17. Kabupaten Blitar: Riyanto – Marhaenis U.W
18. Jember: Abdussalam – Irfan Aridna Wijaya
19. Sidoarjo: Bambang Haryo – Moh Taufiqukbar

DPD Partai Golkar Jawa Timur sepakat berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Adi Wibowo di Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan 2020.

“Sudah pasti dan kami mengusung calon yang sama,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Jatim Sarmuji ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (29/8/2020).

Menurut dia, Gus Ipul-Adi Wibowo merupakan pasangan cocok karena sama-sama berpengalaman di bidangnya, termasuk sangat mengenal karakteristik masyarakat Kota Pasuruan.

“Gus Ipul adalah putra daerah asal Pasuruan dan Adi Wobowo sempat menjadi calon legislatif Golkar dari daerah pemilihan Pasuruan,” ucapnya.

Selain itu, katanya, nama Gus Ipul yang sudah diketahui masyarakat Kota Pasuruan menjadi modal sangat penting untuk mencapai elektabilitas yang diharapkan.

Gus Ipul merupakan Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode (2009—2019) yang juga Komisaris Utama PTPN III (Holding), sedangkan Adi Wibowo adalah politikus sekaligus pengurus DPP Partai Golkar.

“Posisi Adi Wibowo yang sekarang juga sebagai tenaga ahli di BPK RI juga sangat tepat karena berpengalaman dalam menata laporan keuangan dan perekonomian. Jadi kami rasa keduanya sama-sama bisa saling membantu untuk Kota Pasuruan lebih baik,” katanya.

Terkait rekomendasi, kata Sarmuji, pihaknya mengaku telah menyiapkannya dan tinggal menyerahkan surat B1KWK yang merupakan berkas resmi untuk para calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, perolehan Partai Golkar di DPRD setempat sebanyak tujuh kursi atau pemenang kedua Pemilu Legislatif Kota Pasuruan 2019.

Dengan berkoalisi dengan PKB yang memiliki delapan kursi maka Pada Pilkada 2020 sudah mengantongi 15 kursi DPRD.

Direkomendasinya pasangan Gus Ipul-Adi Wibowo maka saat ini sudah ada dua pasangan calon yang akan bertarung pada pilkada 9 Desember 2020.

Sebelumnya, pasangan Raharto Teno Prasetyo dan M. Hasyim Asyari (TEGAS) lebih dahulu mendeklarasikan diri maju dan bermodal koalisi tiga partai politik, yakni Partai Hanura (3 kursi), PDI Perjuangan (2 kursi), dan Partai NasDem (1 kursi).

Sejumlah partai politik lainnya, seperti Gerindra dan PKS yang masing-masing meraih tiga kursi, PAN dua kursi, dan PPP satu kursi belum memastikan mengusung pasangan calon.

Total kursi di DPRD Kota Pasuran periode 2019-2024 berjumlah 30 kursi. Adapun syarat minimal pendaftaran pasangan calon ke KPU setempat sebanyak enam kursi.

Sumber

Berita Golkar –  Daniel Mutaqien Syafiuddin Bakal Calon Bupati Indramayu, telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk maju di Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Daniel dalam waktu dekat ini rencananya akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Berdasarkan isi surat rekomendasinya, nama Daniel sendiri rencananya akan disandingkan dengan Taufik Hidayat, yang saat ini menjabat sebagai plt bupati Indramayu.

Taufik yang merupakan kader Golkar memang jauh hari sudah diisukan kuat, untuk mendampingi Daniel dalam pilkada Indramayu.

Menanggapi hal itu, Daniel membenarkan surat rekomendasi dari Partai Golkar yang jatuh kepada dirinya, sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Pikiran-Rakyat.com dengan judul artikel “Mantap Berpasangan di Pilkada, Bapaslon Daniel-Taufik Segera Mendaftar ke KPU Indramayu”

Daniel mengatakan, akan segera mendaftar dalam waktu dekat ini. “Insha Allah tanggal 6,” ujar Daniel, Selasa, 1 September 2020.

Partai Golkar sendiri saat ini memiliki 22 kursi di DPRD Kabupaten Indramayu. Dengan jumlah kursi sebanyak itu, Golkar bisa mengajukan sendiri bakal calon bupati tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Merujuk peraturan dari KPU, untuk mengajukan calon dibutuhkan 10 kursi di DPRD.

Tak hanya Golkar, partai lainnya juga seperti PDIP juga sudah menetapkan pasangannya yang akan maju nanti. Nama Nina Dai Bachtiar dipilih oleh partai untuk maju dalam pilkada. Dirinya akan didampingi oleh artis Lucky Hakim.

Selain diwarnai nama dari parpol, pilkada Indramayu kemungkinan besar juga akan diisi dari jalur perseorangan.
Pasangan Toto Sucartono dan Deis Handika lolos verifikasi faktual KPU sehingga bisa melenggang menuju untuk mendaftar.

Merujuk jadwal dari KPU Indramayu, proses pendaftaran pasangan bupati dan wakilnya akan dimulai pada tanggal 4 September hari ini sampai dengan tanggal 6 September.

Dijadwalkan pada hari pertama bakal calon dari PDIP akan mendaftar ke KPU. Pada hari terakhir, bakal pasangan dari Golkar, perseorangan, dan Demokrat dijadwalkan akan mendaftar.

Komisioner KPU Indramayu Fahmi Labib mengatakan, akan ada sejumlah rangkaian yang dilalui bagi para bakal pasangan calon pasca pendaftaran nanti.

Rencananya pada 23 September merupakan hari di mana penetapan pasangan calon dan keesokan harinya akan ada pengundian nomor urut pasangan calon.

Sumber

Berita Golkar –  Sehari jelang pendaftaran bakal calon kepala daerah kota Dumai untuk pilkada 2020, Partai Golkar mengalihkan dukungan dari Paisal-Amris ke Eko Suharjo-Syarifah. Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Riau, Ikhsan, pengalihan dukungan tersebut dilakukan oleh DPP Partai Golkar.

“Sudah resmi dialihkan dari sebelumnya Paisal – Amris ke Eko – Syarifah,”sebut Ikhsan kepada awak media, Kamis (3/9).

Sebelum mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Eko Suharjo – Syarifah, telah lebih dulu memperoleh dukungan dari Partai Demokrat (5 kursi) dan Partai Hanura (1 kursi). Golkar sendiri memiliki 3 kursi di DPRD Kota Dumai.

Ikhsan mengaku tidak mengetahui alasan di balik pengalihan dukungan tersebut. Menurutnya DPD Provinsi sebatas menjalankan dan menuruti keputusan DPP Partai Golkar. “Urusan itu ada di DPP sepenuhnya, DPP yang mengalihkan dukungan. DPD I Golkar Riau bakal patuh dan taat kepada putusan DPP, siapapun yang ditetapkan DPP maka daerah harus wajib memenangkan,” tekannya.

Untuk diketahui, sebelum adanya peralihan dukungan, Syarifah sebagai kader Partai Golkar menyatakan kekecewaanya lantaran Partai Golkar tidak mendukung kader. Padahal dia memikul status sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Dumai. Syarifah bahkan mengancam akan mengerahkan mesin Partai Golkar di Dumai untuk mendukung duet Eko Suharjo-Syahrifah, sekalipun DPP Partai Golkar mendukung Paisal-Amris.

Adapun Golkar sebagai partai yang sudah mengakar di Riau, bertekad memenangkan 60 persen pilkada serentak 2020 di Riau. Asal tahu saja, dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, 9 kabupaten/kota menggelar pilkada Desember mendatang. Hasil pilkada tersebut bakal sangat mempengaruhi peta politik untuk pemilu 2024.

Sebelumnya Ketua Golkar Riau, Syamsuar, menyerukan seluruh kader Partai Golkar untuk dapat memenangkan gelaran pilkada. Hal tersebut sangat berguna bagi persiapan Partai Beringin menghadapi pemilu 2024, terlebih dalam persiapan majunya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato, sebagai calon presiden.

Sumber

Berita Golkar – Atmosfir Pilkada di Kabupaten Yahukimo pada 9 Desember mendatang dipastikan menarik.

Pasalnya besar kemungkinan pada Pilkada kali ini hanya akan diikuti oleh dua pasangan yakni Pasangan Didimus Yahuli – Esau Miram dan pasangan Abock Busup – Yulianus Heluka yang berstatus incumbent.

Pasalnya partai politik juga telah terbagi habis dimana pada Selasa (1/8) pasangan Didimus – Esau akhirnya mengunci dukungan dari Partai Golkar.

Partai berlambang pohon beringin ini bisa dibilang menjadi partai terakhir yang merapatkan barisan dari dua calon ini, setelah Partai Gerindra memastikan bergabung dengan pasangan Abock – Yulianus.

Meski pasangan incumbent memborong partai namun dengan didukung 11 kursi, Didimus – Esau memastikan tak ada kotak kosong.

“Kami bersyukur karena kami telah mendapat satu kekuatan baru untuk pesta demokrasi nanti. Dimana satu partai besar yakni Partai Golkar akhirnya bergabung.

Dulu sempat saya sampaikan bahwa kami fokus memperjuangkan empat partai yaitu NasDem, Hanura, Perindo dan Partai Golkar dan hari ini kami telah mengantongi B1 KWK nya dan kami bersuka cita untuk itu,” beber Didimus saat memberikan keterangan pers di Kotaraja, Selasa (1/9).

Didimus menyampaikan bahwa selama ini otot tangan kanan mereka sudah kuat namun otot tangan kiri lemah. Namun dengan bergabungnya Partai Golkar, pihaknya menyatakan bahwa semua sudah seimbang.

Pasangan ini mengklaim mendapatkan kekuatan baru. Didimus juga menyampaikan terima kasih satu persatu mulai dari pengurus Partai NasDem, Mathius Awoitauw dan Sulaiman Hamzah yang memberikan dukungan serta mendampingi mereka hingga ke pusat.

Pihak juga menyampaikan terima kasih kepada ketua umum Partai NasDem, Surya Paloh dan Sekjen Partai NasDem Johnny Gerard Plate. Termasuk kepada Robert Rouw dan Ibu Elisabeth Kobak.

“Kami juga sampaikan terima kasih kepada Partai Hanura Provinsi Papua. Ada Pak Kenius dan Sekretarisnya termasuk Pak Oesman Sapta.

Kemudian Partai Perindo ada ade Minggitu Kobak dan adik Musa termasuk Pak Habel Melkias Suwae dan Pak Raflus yang luar biasa,” pujinya.

“Ada juga Pak Nebon Pahabol dan Tinus Meyage sebagai ketua dan sekretaris di DPD II Partai Golkar Yahukimo.

Ini termasuk Pak Klemen Tinal dan pak Yacob Ingratubun maupun Pak Airlangga Hartarto. Doa mereka akan mendampingi kami dalam Pemilu nanti,” sambungnya.

Tak hanya Partai Golkar, Didimus – Esau juga mendapat dukungan dari Partai Berkarya dan PKPI.

Meski kedua partai ini tak memiliki kursi di DPRD Yahukimo namun kedua partai ini memiliki kader dan pengurus yang tersebar di seluruh daerah.

Disini Didimus kembali meminta timnya untuk belajar dewasa dalam berdemokrasi.

Ia meminta timnya tidak terpancing untuk melakukan perbuatan jahat maupun mencelakai orang.

“Ini harus dihindari dan kami akan melakukan apa yang undang – undang perintah, apa yang rakyat mau, apa yang rakyat inginkan sehingga semua tertib. Kami juga menolak dan mengutuk semua bentuk kriminal dan kejahatan,” paparnya.

Kader Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa ia akan mendaftar dengan ketentuan yang KPU atur agar tema pemulihan Damai Sejahtera itu bisa diwujudkan.

Disinggung soal masih ada yang meragukan SK B1 KWK, kata Didimus jika pihaknya belum mengantongi SK B1 KWK maka pada 21 Agustus tentunya tidak akan dibacakan oleh pengurus partai di depan publik.

Sumber