DPD GOLKAR

Berita Golkar– Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah untuk segera menghentikan semua tindakan intimidatif terhadap warga di Pubabu, Timor Tengah Selatan (TTS).

“Hentikan semua tindakan yang bersifat intimidatif karena rakyat akan semakin berontak,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar NTT Inche Sayuna kepada ANTARA di Kupang, Rabu (19/8).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan adanya intimidasi terhadap warga oleh aparat keamanan dalam konflik masyarakat adat Pubabu-Besipae-Kabupaten TTS dengan Pemda Provinsi tentang hak milik atas tanah adat dan hak pakai oleh Pemda NTT.

Konflik yang belum terselesaikan ini berujung pada penggusuran masyarakat pada 4 Agustus 2020 dan terakhir pada 13 Agustus 2020.

Pada Selasa, (18/8), aparat Brimob melepaskan tembakan peluru gas air mata dan telah membuat warga ketakutan.

“Terkait aksi hari Selasa, (18/8) di Pubabu, saya minta pemerintah daerah untuk melakukan dialog damai,” kata Wakil Ketua DPRD NTT ini.

Dialog ini melibatkan pemerintah provinsi dan masyarakat bersama Pemda TTS, dan DPRD NTT, DPRD TTS bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat plus tokoh lintas agama sekitar areal Besipae.

Dia juga meminta agar aparat menghentikan semua tindakan yang bersifat intimidatif karena rakyat akan semakin berontak.

Menurut dia, isu lahan Besipae ini sudah menjadi konsumsi publik dan informasi ini semakin meluas, sentimen publik akan membuat pemerintah semakin tersudut.

Karena itu, satu-satunya cara adalah dialog. “Pemerintah tidak punya pilihan lain selain dialog damai,” kata anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan TTS itu.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Sony Libing secara terpisah mengakui adanya penembakan peluru gas oleh Brimob dalam upaya merelokasi warga Besipae.

Upaya tersebut dilakukan karena upaya pendekatan humanis dengan mengajak warga yang rumahnya ditertibkan karena dibangun menghalangi kantor Pemerintah di Besiapae gagal.

Sumber

Berita Golkar –H Rodi Wijaya kembali menduduki kursi orang nomor satu Partai Golkar Kota Lubuklinggau. Terpilihnya HRW sapaan akrab Rodi Wijaya secara aklamasi, pada Musda V kota Lubuklinggau pada tanggal 12 – 13 Agustus 2020, di Ballroom Smart Hotel.

Musda V Kota Lubuklinggau diresmikan oleh Ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Dodi Reza Alek Noerdin Lic Econ MBA.

Acara Musda tersebut, dihadiri oleh Walikota Lubuklinggau H Prana Putra Sohe, Dandim 0406 MLM Letkol Erwinsyah Taupan, Kapolres Lubuklinggau AKBP Mustopa, Ketua Partai Nasdem, Ketua partai PBB Kota Lubuklingga dan Kader- kader Partai Golkar serta Ormas-Ormas di Kota LubukLinggau.

Dodi Reza Alek Noerdin dalam pidota politiknya menyampaikan, mengajak kader – kader dan simpatisan Partai Golkar untuk tetap mempertahankan supremasi Partai Golkar di Lubuklinggau dan Sumsel pada umumnya.

Lanjut Dodi Reza dalam pidato politiknya, menghimbau para pejuang Golkar untuk memenangkan kursi nomor satu Sumatera Selatan. Pidato Dodi,diamini dengan semangat oleh kader – kader dan simpatisan Golkar yang hadir pada Musda V tersebut.

Sementara itu, Walikota Lubuklinggau, H Prana Putra Sohe dalam sambutannya, mengajak dan menghimbau para peserta Musda dan masyarakat di Kota Lubuklinggau, untuk mematuhi Protap kesehatan Covid-19.

“Saya berharap masyarakat Lubuklinggau untuk selalu menggunakan masker bila keluar rumah dan tidak mendekati kerumunan massa,” imbuh Nanan sapaan akrabnya.

Setelah skorsing rapat, pukul 19.30 WIB acara Musda V dilanjutkan untuk pemilihan Ketua.

Pimpinan Sidang membuka pemilihan ketua, tata tertib pemilihan ketua ada beberapa kriteria, diantaranya menjadi pengurus partai Golkar minimal 5 tahun , mendapat dukungan 30 persen. Pernah mengikuti pelatihan partai Golkar dan punya Visi dan Misi.

Setelah diberi beberapa waktu jeda oleh panitia, hanya H Rodi Wijaya yang mencalon kan diri Ketua Partai Golkar periode 2020 – 2025, karena pencalonan tunggal maka pimpinan sidang Yani Rizal , mengambil keputusan dan menetapkan secara aklamasi H. Rodi Wijaya menjadi ketua partai Golkar Kota Lubuklinggau.

H. Rodi Wijaya untuk ke tiga kalinya jadi Ketua Partai berlambang Pohon Beringin ini menyampaikan ucapan terima kasih untuk kader – kader partai Golkar yang telah mensukseskan Musda V tersebut.

“Untuk tahun – tahun kedepan, akan mempertahankan kejayaan Partai Golkar di Kota Lubuklinggau dan dapat meraih kejayaan partai Golkar di Sumatera Selatan, ujar HHW.

Sumber

Berita Golkar –Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar belum juga mengambil keputusan soal calon yang akan diusung di Pemilihan Walikota (Pilwako) Tomohon 2020.

Padahal partai berlambang pohon beringin itu sudah merampungkan survey untuk penentuan kandidat.

Bocoran yang diterima media ini, Syerly Adelyn Sompotan atau SAS yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Tomohon di posisi teratas dengan angka 32 persen.

SAS unggul jauh atas Jilly Gabriela Eman (JGE) yang hanya memperoleh 10 persen dan anggota DPRD Tomohon Micky Wenur 7 persen.

Sebelumnya, per Februari 2020 Survei Indikator Politik Indonesia menempatkan SAS sebagai peraih survei tertinggi.

SAS memperoleh 35,8 persen, jauh meninggalkan anak Walikota Tomohon Jimmy Eman yakni JGE yang hanya meraih 17 persen. Di bawah JGE adalah Micky Wenur dengan 15,7 persen.

Dua hasil survey terakhir menurut peneiliti dan pengamat politik Benny Sumual seharusnya sudah cukup bagi DPP Golkar untuk menentukan jagoannya di Pilwako Tomohon.

“Survei itu cerminan aspirasi masyarakat.

Golkar akan ditinggalkan kalau mengkhianati aspirasi dan keinginan rakyat,” ucapnya.

Ia berharap Golkar sebagai partai besar memberikan keteladanan dalam berdemokrasi.

“Kedaulatan dan aspirasi atau suara rakyat sebagaimana slogan Golkar itu kekuatan demokrasi. Jangan lari dari rel itu,” imbuhnya.

Sementara masyarakat Tomohon berpendapat hasil survei sesuai dengan realita.”Wajar dong. Yang kerja keras selama ini SAS.

Turunkan bantuan selama pandemi, bentuk komunitas dan organisasi termasuk kelompok anak muda (milenial). Jadi wajar kalau SAS survei tertinggi. Kami tidak kaget,” ungkap Christian Oroh, pemuda Tomohon.

Sumber

Berita Golkar –Pelaksana Tugas (Plt) DPD Golkar kabupaten raja ampat, Ronny Dimara menghimbau agar seluruh jajaran kader Golkar se-papua barat harus loyal dan totalitas saling mendukung membesarkan partai Golkar kedepannya.

Ini dikatakannya, seraya mengharapkan agar dengan telah terpilihnya Mantan ketua DPD golkar kabupaten teluk bintuni drg.Alfons Manibuy, DESS, sebagai Ketua DPD I Golkar Papua Barat agar semua kader golkar se-papua barat bersatu dan membesarkan partai berlambang beringin itu.

Ronny Dimara yang juga ikut dalam pelaksanaan musyawarah Daerah DPD golkar papua barat pada tanggal 15-16 Agustus 2020 itu menuturkan bahwa terpilihnya secara aklamasi drg.Alfons Manibuy, DESS bukan karena dipenuhi intrik atau hal lainnya, namun sesuai berdasarkan AD/ART serta mengantongi ketua DPD golkar papua barat.

Sebelumnya muncul tiga nama kader dalam perhelatan memperebutkan kursi DPD I partai Golkar papua barat, yakni Ketua DPD Golkar demisoner Papua barat rudy timisela, ketua DPD golkar kota sorong, Lambertus Jitmau, dan mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten teluk bintuni, drg.Alfons Manibuy.DESS.

Namun karena ada beberapa hal sehingga masuk pada sidang paripurna ke 4, Rudy Timisela menyatakan mundur, sementara Lambertus Jitmau lebih dulu walkout sejak sidang paripurna ke 1 dikarenakan berselisih paham dan pendapat dengan mayoritas forum peserta sidang lainnya.

Akhirnya, secara aklamasi peserta sidang paripurna ke – 4 memilih Bapak drg.Alfons Manibuy,DESS untuk memimpin partai golkar papua barat.

“Bagi saya sudah sangat tepat karena beliau termasuk senior dipartai Golkar. Apalagi dalam dunia berpolitik beliau orang berpengalaman, dan bisa menyatukan pandangan para kader untuk bersama membangun papua barat,”Tukasnya

Terbukti, dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin, dia sudah menjabat ketua DPD Golkar dan berhasil sebagai bupati 2 periode di kabupaten teluk bintuni.

“Saya rasa, beliau wajar memimpin partai golkar propinsi papua barat. karena mempunyai track record, kapasitas akuntabilitas, dan perubahan, sehingga sudah ideal untuk beliau, kembali membawa kejayaan Partai Golkar Propinsi Papua Barat,”Ungkap Dimara

RD sapaan akrabnya menyebut, bahwa sosok Alfons Manibuy adalah penyelamat partai golkar dan sebagai angin sejuk pemersatu kader Golkar di Papua barat, dengan segudang pengalamannya dalam kepimpinan.

“Saya yang juga sebagai Demisioner Wakil sekretaris pemenangan Wilayah 3 Sorong dan Raja Ampat sekaligus Plt. Ketua DPD Golkar Kab.Raja Ampat, menyatakan kalau ingin perubahan di partai diharapkan seluruh kader Golkar se-Papua Barat harus patuh dan taat terhadap apa yang menjadi keputusan atau hasil Musda III Partai Golkar,”Tutupnya.

Sumber

Berita Golkar –Sesuai jadwal, pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu dimulai 4 September 2020 atau sisa 17 hari lagi dari hari ini, Rabu (19/8/2020). Meski waktu sudah semakin mepet, Partai Golkar belum memutuskan arah dukungannya pada Pilkada Belu.

Sejauh ini, DPD II Partai Golkar Kabupaten Belu belum mendapatkan informasi dari DPD I Provinsi NTT dan DPP terkait dukungan partai Golkar dalam Pilkada Belu.

Hal ini diakui Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Belu, Yohanes Jefri Nahak saat dikonfirmasi Pos Kupang.Com, Selasa (18/8/2020). Katanya sampai dengan saat ini Golkar Belum ada SK untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Belu 2020.

“Untuk Golkar sampai sekarang belum ada SK”, kata Epy Nahak singkat.

Sebelumnya, Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Melki Laka Lena kepada wartawan mengatakan, Partai Golkar belum memutuskan dukungan kepada calon bupati wakil bupati di lima kabupaten penyelenggara pilkada 2020, termasuk Kabupaten Belu. Pasalnya, partai Golkar masih melakukan survey.

Dikatakannya, hasil survey partai Golkar untuk beberapa calon di kabupaten penyelenggara Pilkada akan disampaikan dalam Agustus 2020. Untuk kabupaten Belu, partai Golkar melakukan survey beberapa calon diantaranya, Willybrodus Lay-J.T Ose Luan dan Agus Taolin-Aloysius Haleserens.

Divisi Teknis KPU Kabupaten Belu, Joni Aryanto Neolaka saat sosialisasi tata cara pencalonan dan syarat calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 mengatakan, pengumuman pendaftaran paslon tanggal 28 Agustus sampai 3 Agustus 2020.

Pendaftaran paslon 4-6 September, verifikasi syarat pencalonan 4-6 September, penetapan pasangan calon 23 Sepetember dan pengundian nomor urut 24 September 2020.

Sumber

Berita Golkar –DPP Partai Golkar secara resmi mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution pada pemilihan wali kota (Pilwakot) Medan. Bobby dinilai sebagai sosok pemimpin muda potensial dan memiliki kompentensi untuk memimpin kota tersebut.

“Kita melihat bahwa Mas Bobby kompeten dan juga keluarga besarnya di Sumatera Utara, khususnya Medan juga aktif di Partai Golkar,” ujar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/8).

Airlangga menjelaskan, Golkar sudah memberikan surat dukungan kepada 232 calon kepala daerah. Adapun, 15 persen di antaranya adalah sosok muda seperti Bobby. Ia berharap, Bobby dapat menjawab pilihan masyarakat Medan jika nantinya terpilih sebagai wali kota.

“Jadi secara natural Partai Golkar mengusung Mas Bobby dan Aulia Rahman yang juga didukung oleh beberapa partai lain. Partai Golkar berharap bahwa Kota Medan akan semakin baik, semakin sejahtera,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Sementara itu, Bobby mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh partai berlambang pohon beringin itu. Ia berharap, pengurus Golkar dapat membimbingnya dalam menyongsong kontestasi pada 9 Desember mendatang.

“Saya menganggapnya (Airlangga) sebagai orang tua, karena teman-teman di Partai Golkar banyak yang membimbing dan memberi arahan kepada saya dan Bang Aulia Rahman. Kami sangat berterima kasih,” ujar Bobby.

Partai Golkar, kata Bobby, menitipkan pesan untuk lebih memperhatikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ketika nanti terpilih menjadi wali kota Medan. “Ataupun di birokrasi Kota Medan akan menjadi perhatian khusus bagi kami,” ujarnya.

Sebelumnya, PDIP dan Partai Gerindra resmi memberikan rekomendasi kepada Bobby Nasution dan Aulia Rachman untuk mengikuti Pilkada serentak 2020 di Medan. Peresmian pemberian dukungan itu sekaligus menegaskan koalisi PDIP-Gerindra di kota tersebut.

Dalam Pilkada Medan, Bobby dan Aulia akan menghadapi calon pejawat Akhyar Nasution. Mantan kader PDIP itu saat ini masih duduk sebagai wali kota Medan. Akhyar mendapat dukungan dari koalisi Demokrat dan PKS.

Sumber

Berita Golkar –Musyawarah daerah (Musda) ke IX Partai Golkar Aceh Tenggara,akhirnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Aceh Tenggara memilih secara Aklamasi H.M.Salim Fahry,MM menjadi ketua DPD-II partai Golkar,dan Denny Febrian Roza sebagai sekretaris,acara berlangsung pada selasa 18/08/2020,di kantor partai golkar setempat.

Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara yang baru terpilih, H.M. Salim Fahry mengatakan dalam pidatonya, berterimakasih kepada Ketua DPD II masa bhakti 2014-2019, Ir.H.Hasanuddin,B,MM ,selama ini sudah menuntun kader-kader Golkar menjadi peraih kursi terbanyak di parlemen.

Partai Golkar adalah partai tertua di Indonesia banyak mengalami pasang surut,tapi tidak pernah turbulensi, pahami nilai-nilai dasar partai Golkar yaitu, prestasi,dedikasi,loyalitas dan tidak tercela.

Partai Golkar sebagai Partai moderen dibangun dengan nalar dan budi, tidak bisa diruntuhkan oleh prasangka tanpa dasar, Golkar juga partai kader yang menghormati simpatisan, anggota, dewan pengurus, fungsionaris, sesepuh dan pini sepuh.

Ayo kita benahi, besarkan dan menangkan partai Golkar secara kekeluargaan, jangan jadikan partai sebagai partai keluarga atau sebagai perindividu.

Musda telah selesai, ijinkan saya sebagai nakhoda partai ini,saya jalankan sesuai dengan ADRT partai,untuk itu teruslah berjuang, berjuang dan berjuang,sebut Fahry.

Pada kesempatan itu,Ketua DPD-I Partai Golkar Propinsi Aceh Drs H.T.M.Nurlif,SE menyampaikan, sejak kepemimpinan pak Armen Desky pondasi partai golkar di agara sangat kuat .

Di tambah lagi semasa kepemimpinan pak Hasanudin pondasi partai ini lebih kaut lagi,jadi kepemimpinan pak Salim Fahry,saya harapkan partai ini lebih kuat lagi pondasinya, katanya.

Dalam acara itu turut hadir petinggi-tinggi Partai Golkar yaitu, Ketua DPD I Aceh, Korda VIII Aceh, Ketua DPD II Bener Meriah, Ketua DPD II Aceh Selatan, Ketua DPD II Subulussalam dan segenap pengurus Partai Golkar Aceh Tenggara.

Sumber

Berita Golkar– DPD Partai Golkar Kabupaten Jembrana menggelar musyawarah daerah (Musda) di Kantor DPD Golkar Jembrana, Selasa siang (18/8).

Dalam Musda yang dihadiri langsung Ketua DPD Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry beserta segenap jajarannya itu, sedianya akan memilih secara definitif Ketua DPD Golkar Kabupaten Jembrana.

Namun sayang, belum sempat memutuskan siapa yang akan menahkodai Golkar Jembrana, terjadi keributan diluar arena sidang musda.

Pantauan Bali Express (Jawa Pos Group) di lokasi Musda, pengurus Partai Golkar Jembrana mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten mulai memadati Kantor DPD Golkar Jembrana sejak pagi. Tidak hanya itu, sejumlah pengurus dari sayap partai berlambang pohon beringin itu, juga terlihat memadati arena Musda.

Bahkan, perwakilan partai yang tergabung dalam Koalisi Jembrana Maju dan juga dari Partai PDI Perjuangan selaku undangan, juga turut hadir dalam pembukaan Musda yang dimulai sekitar pukul 10.30 Wita.

Saat acara pembukaan Musda, sejatinya berlangsung lancar.

Dimulai dari sambutan Plt Ketua DPD Golkar Jembrana, I Made Suardana hingga sambutan Nyoman Sugawa Korry selaku Ketua DPD Golkar Bali sekaligus membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, Sugawa Korry sempat mengajak seluruh kader untuk memaknai filosofi burung elang dalam membesarkan Partai Golkar.

Tidak hanya itu, Sugawa Korry juga menekankan dalam pelaksanaan Musda ini bisa berjalan lancar, aman, sejuk dan damai.

Usai dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Golkar Bali, acara berikutnya dilanjutkan dengan Musda Internal Golkar Jembrana di lantai II untuk memverifikasi surat mandat peserta Musda dan pembahasan tata tertib (tatib).

Namun, baru berjalan beberapa menit, terjadi kericuhan di lantai I, dimana sejumlah kader berteriak meminta panitia Musda untuk transparan dalam pelaksanaan Musda.

Sejumlah kader yang belakangan diketahui berasal dari Pengurus Desa (PD) maupun Pengurus Kecamatan (PK) di Jembrana.

Mereka melakukan protes karena mengetahui ada tiga utusan sayap partai, yakni Himpunan Wanita Karya (HWK), Satkar Ulama, dan Majelis Dakwah Islamiah (MDI) yang datang terlambat dan langsung menuju lantai II, tempat berlangsungnya verifikasi mandat dan pembahasan tatib.

Kisruh antar kader Partai Golkar ini sempat ditengahi sejumlah pengurus partai, baik DPD Golkar Jembrana maupun dari DPD Golkar Bali, namun tidak berhasil.

Bahkan, sejumlah PD maupun PK mengajukan tuntutan agar jajaran DPD Golkar Bali bisa bersikap netral atau independen.

“Saya minta DPD I (Golkar Bali) tidak intervensi. Biarkan pimpinan (Ketua) nanti muncul dari suara akar rumput,” ujar Gede Muliarsa, PD Kelurahan Dauhwaru.

Dirinya sangat menghormati dan patuh akan imbauan Ketua DPD Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry agar pelaksanaan Musda bisa berjalan aman, sejuk dan damai, tapi kenapa tiga utusan yang datangnya jelas-jelas terlambat diperbolehkan masuk.

“Kami diminta untuk menaati aturan dan kami sudah menaati. Lalu kenapa yang tiga itu diizinkan,” kesalnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Ketua DPD Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry mengatakan, pelaksanaan Musda DPD Golkar Jembrana hari ini resmi ditunda.

Penundaan ini lanjutnya atas permintaan panitia pelaksana Musda.

“Setelah menerima usulan dari panitia, Musda ditunda.

Musda akan dilaksanakan paling lambat sebelum tanggal 31 Agustus” tegasnya.

Sugawa Korry menjelaskan, kisruh yang terjadi diluar ruang sidang itu karena disinyalir ada pihak-pihak diluar peserta yang justru melarang peserta dengan mandat yang sah untuk masuk mengikuti musda.

Termasuk banyaknya peserta yang tidak teridentifikasi datang ke acara Musda. Padahal, peserta sudah dibatasi dengan mengedepankan strandar protokol kesehatan Covid-19.

“Kalau ini dibiarkan tentu akan menjadi kurang bagus. Tentunya hal ini masih saya pelajari, apakah ada yang menggerakkan atau bagaimana,” tandasnya.

Pihaknya sejatinya mempertanyakan upaya dari sejumlah peserta yang melarang peserta lainnya masuk kendati membawa surat mandat sah. “Ada apa ini, justru yang melarang ini tidak mendengarkan panitia. Boleh terlambat, sidangnya kan belum dimulai,” jelasnya.

Terkait dugaan bahwa tiga utusan yang datang terlambat merupakan pengurus baru yang sengaja dibentuk oleh Plt DPD Golkar Jembrana untuk memuluskan pemilihan dalam Musda, menurut Sugawa Korry, pihaknya tidak bisa menilai apalagi mengintervensi, apakah itu baru dibentuk atau sudah lama karena merupakan kewenangan dari Plt.

Selanjutnya Sugawa Korry berharap agar semua pihak bisa berjalan baik sesuai keinginan DPP Partai Golkar. “Nanti kami selesaikan sehingga bisa berjalan kondusif. Jembrana ini (Musda) yang kelima di Bali.

Kejadian ini hal biasa dalam demokrasi. Target sebelum tanggal 31 Agustus, ini sudah selesai dan sudah ada ketua definitif,” tegasnya.

Musda DPD Golkar Jembrana itu, turut juga dipantau langsung pengurus DPP Golkar Pusat, Dewa Nida.

Bahkan diakuinya, kekisruhan yang terjadi saat Musda sudah dilaporkannya ke DPP Golkar Pusat.

“Sangat saya sayangkan. Kejadian ini sudah saya laporkan ke pusat (DPP Golkar) secara langsung,” ujar politisi Partai Golkar asal Klungkung ini.

Seperti diketahui, dalam Musda DPD II Golkar Jembrana sebelumnya muncul tiga kandidat calon, yakni Made Suardana (Plt Ketua DPD II Golkar dan anggota DPRD Bali), Wayan Suardika (Mantan Ketua DPD II Golkar dan kini menjadi anggota DPRD Jembrana) dan Ketut Widastra (mantan anggota DPRD Jembrana).

Namun belakangan, nama Wayan Suardika menghilang yang diduga kurang mendapat dukungan.

Akhirnya Musda ini diikuti dua calon yakni Made Suardana dan Ketut Widastra. Keduanya bersaing memperebutkan 11 suara sah.

Sumber

Berita Golkar– Surat Keputusan (SK) Rekomendasi dari Partai Golkar, diklaim telah resmi diberikan kepada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Muhammad Barkati dan Darlis Pattalongi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bakal Calon Wali Kota Samarinda, Muhammad Barkati pada sambutannya, dalam malam Deklarasi Bapaslon berjuluk Sang Badar, di kawasan Citra Niaga Samarinda, Senin (17/8/2020) malam.

“SK Golkar sudah terbit, jadi kami (Sang Badar) sekarang sudah mengantongi 3 Partai,” kata Barkati.

Sayang, pernyataan berkebalikan diungkapkan H Rudi Mas’ud, yang tak lain Ketua DPD I Golkar Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota DPR RI Dapil Kaltim ini, mengaku tidak mengetahui apapun jika SK dari partainya telah terbit untuk Pilkada di Samarinda.

“Ah bilang siapa ?” tanya dia, saat dikonfirmasi media ini, Selasa siang. Harum sapaan akrab Rudi Mas’ud, mengaku memang benar bahwa sebelumnya telah berkomunikasi dengan dua Bapaslon di Pilkada Samarinda, yaitu Andi Harun-Rusmadi, dan Barkati-Darlis. Namun ia belum mengetahui jika SK resmi telah terbit. “Karena setahu saya itu belum ada keluar,” terangnya.

Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan, Arief Pahlevi Pangerang pun mengatakan hal yang serupa.

“Sejauh ini sih belum ya, belum ada keputusan, karena kan kalau bicara struktural, harusnya saya tahu kalau sudah ada keputusan dari DPP,” kata dia saat dikonfirmasi terpisah.

Baginya, karena hal ini merupakan wilayah politik, maka boleh-boleh saja untuk melakukan upaya klaim. Namun menurutnya, sangat sederhana untuk membuktikan kebenarannya, cukup meminta bukti konkretnya saja. “Kalau sudah ada minta dong bukti SK-nya, kalau memang SK sudah ada pasti ditunjukin kok,” sambungnya.

Terkait hal ini, Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa selama ini posisi partai Golkar masih cair.

Menurutnya, apabila telah terbit rekomendasi maka baru menyatakan dukungan, selama belum memegang rekomendasi dalam bentuk soft copy maupun hard copy berarti hal tersebut masih dalam kategori klaim.

“Sekarang masih cair sampai tanggal 31 Agustus, fokus Musda dulu,” kata Hasanuddin, Selasa (18/8/2020).

Ia pun melanjutkan, ketika partainya telah resmi mendukung siapapun kelak, justru ingin bersama-sama mengantarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat pendaftaran nanti.

Sumber

Berita Golkar –Bernaung di partai yang selama ini dikenal terbuka dan demokratis, kepengurusan DPD I Partai Golkar Kepulauan Bangka Belitung periode 2020-2025 yang diketuai Bambang Patijaya atau akrab disapa BPJ, tetap merangkul rival di dalam Musda V yang dimenangkannya.

Hendra Apollo, pesaingnya dalam memperebutkan jabatan ketua, dirangkul dan masuk dalam jajaran kepengurusan sebagai wakil ketua.

Segala perbedaan pendapat dan dukungan, menurut Bambang Patijaya adalah dinamika yang terjadi di dalam internal Partai Golkar selama Musda lalu. Setelahnya, semua menjadi cair untuk bersama membesarkan Partai Golkar di Babel.

“Termasuk mengakomodir ketua lama, Pak Hendra Apollo di dalam jajaran wakil ketua ini. Seusai dengan arahan DPP, kita tetap merangkul,” tutur Bambang Patijaya, Selasa, 18 Agustus 2020, ketika mengumumkan surat keputusan DPP Partai Golkar yang mengesahkan kepengurusannya.

Hendra Apollo didaulat menjadi Wakil Ketua Madya di dalam kepengurusan baru ini.

Di dalam SK bernomor SKEP-207/DPP/Golkar/VIII/2020, terdapat 71 personalia kepengurusan DPD I Partai Golkar periode 2020-2025. SK ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal Lodewijk Freidrich Paulus tertanggal 11 Agustus 2020.

Bambang Patijaya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Babel, dibantu Rendra Basri sebagai Ketua Harian. Adapun posisi Sekretaris dijabat Eddy Iskandar.

Untuk jabatan bendahara, dipercayakan kepada Batianus yang adalah Wakil Ketua DPRD Bangka Tengah.

Untuk jajaran wakil ketua, di antaranya adalah R Suyatno, Efredi Effendi, Burhanudin, Heryawandi, Hendra Erwanto, Yoga Nursiwan, Algafri Rahman, Hendra Apollo, Zufriadi, Herry Erfian Rosman, Teddy Marbinanda, Murzana, Ishak Holidi, Bram Pranata, Thindrayana, dan Agus Hendrayadi.

Sumber