BERITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi tuan rumah jamuan makan malam bagi 28 perwakilan negara anggota OECD di Indonesia, di Park Hyatt Hotel Jakarta, pada Kamis (24/08).

Pertemuan ini bertujuan untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa diperlukan kerja sama dan aksi bersama untuk menghadapi tantangan global yang berkembang signifikan.

Dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi serta menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia.

Dampak dari pandemi COVID-19 dan krisis finansial global masih dirasakan mayoritas masyarakat global.

Menko Airlangga membagikan performa perekonomian Indonesia yang tetap terjaga solid.

Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% di Kuartal II-2023 atau 5,11% di sepanjang Semester I-2023.

Neraca perdagangan melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut, surplus USD 7,82 miliar pada Triwulan II 2023.

Hal tersebut turut menjadi modalitas Indonesia dalam berproses untuk menjadi anggota OECD, selain profil sebagai negara demokratis, mitra strategis bagi OECD dan negara anggota OECD, hingga peran kepemimpinan global yang telah teruji, antara lain melalui Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.

“Tadi dalam pertemuan sambil makan malam, seluruh Duta Besar yang hadir, satu-persatu menyatakan dukungan kepada Indonesia dan tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para duta besar ini penting, karena akan ada pertemuan di bulan September (Pertemuan Tingkat Kepala Perwakilan OECD) yang akan memutuskan apakah usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD diterima oleh seluruh negara. Jumlah negara yang di OECD ada 38,” tutur Menko Airlangga.

Keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Bagi Indonesia, diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional.

Indonesia memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan untuk bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.

“Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” ungkap Menko Airlangga.

Bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara.

Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.

Kemitraan dengan Indonesia juga untuk memastikan bahwa no one should be left behind, yang mana sejalan dengan misi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afrika minggu ini guna menjalin kemitraan dan peluang kerja sama.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa dengan Indonesia dengan menjadi negara OECD, Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti yang dilakukan Korea Selatan.

“Jadi yg pertama, Indonesia masuk dalam critical part, periode krisis masuk dalam negara dari USD5.000 di akhir tahun depan, untuk mencapai negara pendapatan di atas USD10.000. Waktu kita tidak banyak. Diperkirakan 10 tahun dan untuk 10 tahun itu bersamaan dengan adanya bonus demografi. Dan bersamaan dengan itu fungsi dari pada investasi dan multilateral trade menjadi penting. Artinya kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara OECD dan juga kita menggunakan best practice standar yang sama,” ungkap Menko Airlangga.

Kegiatan jamuan makan malam tersebut berlangsung hangat dimana perwakilan negara anggota OECD menyampaikan dukungan terhadap intensi keanggotaan OECD Indonesia.

Beberapa negara berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi Indonesia serta kesediaan berbagi pengalaman dari proses aksesi yang sebelumnya dijalankan.

Dengan kemitraan yang tengah terjalin sebagai key partner OECD sejak 2007, diyakini proses keanggotaan Indonesia akan berjalan lancar.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyetujui rencana Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan akan mengawasi konten bisnis streaming film (over the top/OTT) seperti YouTube, Netflix, dan sejenisnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya konten dewasa yang mendorong ideologi barat di dalam OTT.

“Karena aturan hukum dan infrastruktur sumber daya manusia (SDM) sudah memadai. Saya pribadi sih setuju asal kita sanggup melakukannya,” kata Dave dalam keterangannya kepada media, Rabu (23/8/2023).

Ia meminta agar aturan yang akan dibuat juga harus selaras dengan sejumlah aturan yang sudah ada agar tidak ada tumpang tindih di dalamnya.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah membuat regulasi yang dapat disesuaikan dengan norma-norma hukum dalam menjaga kultur budaya Indonesia.

“Jangan sampai merusak moralitas anak bangsa dengan menyajikan konten-konten yang berlawanan dengan kultur budaya kita yang jelas-jelas melanggar dengan aturan UU yang kita miliki,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah tengah mengkaji potensi aturan sensor OTT untuk mengatur tayangan dan mendorong kesamaan perlakuan dengan tayangan free to air (FTA) seperti stasiun televisi.

Namun, belum ada penjelasan secara rinci apakah nantinya  akan masuk dalam pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia atau tidak terkait platform OTT ini.

Berita Golkar – Bakal Calon Gubernur Banten yang diusung Partai Golkar, Airin Rachmi Diany mengajak anak muda untuk terus menggali Ilmu yang bermanfaat dan memperkuat fondasi Agama agar menjadi generasi unggul.

Demikian disampaikan Ketua Pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) itu saat berdialog dengan Pemuda dan Masyarakat di Kota Cilegon, Kamis (24/8/2023).

“Khusus untuk anak muda, kalian sebagai penerus bangsa, selagi masih muda, carilah ilmu yang bermanfaat, jauhi sesuatu yang tidak baik, fondasi agama menjadi sesuatu hal yang baik, dan kalian menjadi anak muda yang unggul,” ujar Airin.

Airin mengatakan, dirinya sebagai orang tua tentu membuka askesbilitas bagi Pemuda. Salah satunya pembukaan lapangan pekerjaan.

“Ini tugas kami sebagai orang tua, dan juga Pemerintah, pada saat investasi masuk ke kota Cilegon. Kalian jangan sampai hanya jadi penonton,” ungkapnya.

“Tapi bagaimana kemampuan yang kalian punya, anak-anak muda, disesuaikan dengan passion yang disukai, dan juga untuk pembukaan lapangan pekerjaan,” lanjutnya.

Diungkapkan Airin, bahwa masa depan bangsa Indonesia bergantung kepada para pemuda, sehingga ia mendorong keterlibatan pemuda dalam segala bidang apapun.

“Masa depan bukan tergantung pada kita lagi (Orang tua -red) tapi masa depan Indonesia tergantung kepada anak muda nya, dan pasti kita akan mendorong generasi muda terlibat dalam bidang apapun, baik di bidang politik, sosial, budaya dan yang lainnya,” terangnya.

Ketua DPD II Partai Golkar Klungkung, Luh Komang Ari Ayu Ningrum.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Klungkung, menargetkan 6 kursi di DPRD Klungkung pada Pileg 2024 mendatang.

Guna meraih target itu, Golkar Klungkung telah mulai memanaskan mesin partai dengan berbagai kegiatan di masyarakat.

Ketua DPD II Partai Golkar Klungkung Luh Komang Ari Ayu Ningrum menjelaskan, pihaknya tidak sebatas ingin mempertahankan fraksi di dewan. Namun juga ingin menambah kursi di legislatif.

“Target kami itu mencapai 20 persen di kursi legislatif, atau 6 kursi,” ungkap Luh Komang Ari Ayu Ningrum, Jumat (25/8/2023).

Target suara akan dimaksimalkan di Kecamatan Klungkung dan Dawan.

Termasuk di Nusa Penida yang pada Pileg 2024 mendatang ada penambahan 1 kursi.

“Kami juga akan maksimalkan raupan suara di Nusa Penida. Karena Pileg 2024 mendatang, ada penambahan kuota kursi dari Dapil Nusa Penida. Dari sebelumnya 8 kursi menjadi 9 kursi,” jelasnya.

Untuk mencapai target itu, DPD Golkar Klungkung sudah mulai “memanaskan mesin” partai dengan menggelar berbagai kegiatan di masyarakat.

Termasuk mulai memdekati berbagai elemen di masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat hingga generasi muda.

“Lewat momentum dari desa kita rebut kesempatan dan suara untuk Golkar. Termasuk lewat media sosial, dan sosialisasi secara langsung,” tandasnya.

Saat ini Golkar hanya memiliki 3 wakil di DPRD Klungkung, yakni Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjok Gde Agung dari Dapil Banjarangkan, I Wayan Mardana dari Dapil Dawan, dan Kadek Widya Sumatika dari Dapil Klungkung.

Sementara pada Pileg 2019 lalu, Golkar kehilangan kursi di Nusa Penida pasca tidak majunya almarhum Gita Gunawan saat itu.

Sementara terkait intruksi induk partai terkait Pilpres 2024, menurut Ningrum di daerah belum ada tindaklanjut dalam bentuk deklarasi untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

“Kami di Provinsi dan Kabupaten atau Provinsi terkait tindaklanjut belum. Memang terbentuk dalam informal seperti grup-grup WhatsApp tapi deklarasi kita belum karena masih menunggu instruksi pusat,” ujarnya.

Namun dirinya tentu akan sejalan dengan apapun langkah dari induk partai, dalam Pilpres 2024 mendatang.

Sebenarmya langkah dukungan Golkar ke Prabowo, sudah terlihat ketika Erlangga Hartanto bertemu dengan Prabowo di Lembongan

“Waktu itu sudah diberikan sedikit info, untuk follow up terkait pembentukan tim komunikasi sedangkan teknis detail menunggu arahan dari pusat. Yang jelas kita dukung Prabowo sebagaimana di pusat,” jelas Ningrum.

Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariaman, Asmadi.

Berita Golkar – Golkar Kabupaten Padang Pariaman menyiapkan segala kekuatan dan potensi untuk meraih kemenangan dan kesuksesan Pemilu 2024.

Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariaman Asmadi menyebutkan, bahwa sebaran caleg yang baru saja beredar DCS-nya, Golkar mengakomodir semua potensi yang ada di daerah pemilihan terkait.

“Ya, potensi ketokohan, seperti mantan birokrat, anak muda, tokoh perempuan dan tokoh agama, serta tokoh adat,” kata Tenaga Ahli Anggota DPR RI John Kenedy Azis ini.

Asmadi bersama Sekretaris DPD Golkar Bujang Pendawa, Kamis (24/8/2023) bicara demikian dalam sesi diskusi pada program Podcast Padang Pariaman bicara, yang diadakan MCS di Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris.

Pemilu Februari depan, Asmadi bersama pengurus DPD Golkar Padang Pariaman tak ingin yang muluk-muluk memasang target menang.

“Kita yang pasti-pasti saja, sesuai situasi dan kondisi. Kita targetkan enam hingga tujuh dari 40 kursi DPRD Padang Pariaman,” katanya.

Upaya mencapai itu, Asmadi terus melakukan penguatan infrastruktur partai hingga ke tingkat paling bawah, nagari dan korong.

“Artinya, kekuatan kita sampai pada pemilih berbasis di TPS. Begitu juga program pro rakyat, menyentuh masyarakat, terus dan sedang dilakukan Golkar di tengah masyarakat,” katanya.

Asmadi sendiri mencaleg di Dapil I yang kecamatannya meliputi Nan Sabaris, Enam Lingkung, Ulakan Tapakis, 2X11 Enam Lingkung dan 2X11 Kayu Tanam.

Di Dapil ini tersedia 11 kursi. “Program bedah rumah yang dari Kementerian Sosial tersebar di berbagai nagari di Padang Pariaman, adalah buah dari aspirasi anggota DPR RI John Kenedy Azis,” katanya.

“Sebagai anggota Komisi VIII, Kementerian Sosial bermitra dengan John Kenedy Azis, sehingga kita bisa dapatkan program itu,” ungkapnya.

Bujang Pendawa yang maju menjadi caleg DPRD Sumbar dari Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini merupakan amanah dan perintah partai.

Dia dinilai pantas dan patut memperkuat Golkar di Sumbar. Sebab, Bujang Pendawa punya basis sosial yang mumpuni di tengah masyarakat Padang Pariaman.

Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus bersama Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis optimalisasi lahan untuk penguatan produk dan pendapatan petani di Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis (24/8).

Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Hemungsia Sia Dufu itu diikuti 500 peserta.

Alien dalam sambutannya secara virtual mengatakan, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki letak yang sangat strategis dan memiliki tanah yang berbeda dengan tanah di kabupaten lain.

Untuk itu, Pulau Taliabu harus menjadi daerah yang mandiri pangan tanpa harus mengambil pangan dari daerah lain.

Hal tersebut tentulah harus mendapat dorongan dari pemerintah, agar ke depannya Pulau Taliabu bisa menjadi daerah yang mandiri pangan tanpa harus bergantung dengan daerah lain.

“Hal ini harus secara bersama menunjukkan niat kita benar-benar mau mandiri pangan, agar jangan mengharapkan pendapatan dari tanaman tahunan,” ujarnya.

“Tapi jika masyarakat Taliabu mampu memanfaatkan sektor pertanian dengan baik maka kita di Pulau Taliabu tidak akan mengalami krisis pangan,” tandasnya.

Ketua DPD Partai Golkar NTB, H Mohan Roliskana.

Berita Golkar – Partai Golkar telah menentukan sikap politiknya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Partai dengan lambang pohon beringin itu memutuskan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres)-nya.

Sikap politik partai tertua warisan orde baru ini, mengubah konstelasi peta politik nasional.

Mempengaruhi konfigurasi politik jauh ke tingkat provinsi hingga daerah, tak terkecuali di NTB.

Ketua DPD Partai Golkar NTB H Mohan Roliskana, pun menanggapi arif apa yang telah menjadi keputusan pimpinan partai di tingkat pusat.

Di samping mengisyaratkan kesiapan mengamankan keputusan tersebut, Mohan juga tidak mau grasa-grusu mengambil kebijakan politik di daerah sebelum adanya instruksi resmi dari DPP.

“Ya kami memang sudah mengetahui hal tersebut (arah koalisi Golkar, Red), tetapi kami masih menunggu apa yang menjadi arahan dan sikap resmi DPP (sebagai landasan bergerak di daerah),” kata Mohan Roliskana, Rabu (23/8).

Pria yang juga Wali Kota Mataram itu, mengisyaratkan dalam partainya ada garis instruksi yang jelas dan tegas.

Hal itulah yang menjadi landasan pengurus partai di tingkat provinsi dan daerah bergerak.

Mohan Roliskana menegaskan, apa yang menjadi sikap politik DPP Golkar hari ini – mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden – baginya sebagai bentuk pelaksaan mandat partai oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

“Ketum kami (Airlangga Hartarto, Red) kan sudah melaksanakan apa yang menjadi isi keputusan dari pada rapat kerja nasional (rakernas),” tegasnya.

Golkar dalam pandangannya telah mengambil sikap politik sebaik-baiknya, berdasarkan kajian dan perkembangan situasional politik hari ini.

“Mandat (dalam rakernas) itu, termasuk menentukan koalisi berdasarkan pertimbangan politik secara rasional,” paparnya.

Meski demikian, seperti yang disampaikannya di awal, sebagai partai sarat pengalaman, Golkar tetap ingin terukur dalam tindakan.

Terutama tindakan politik yang mencerminkan karakter Golkar yang terlegitimasi sebagai partai pemenang di NTB.

Menanggapi ajakan ‘ngopi bareng’ pengurus partai di tingkat provinsi yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Mohan memperlihatkan gestur keterbukaannya.

Ia menilai komunikasi dan ajakan berdiskusi itu, sebagai sesuatu yang memiliki manfaat yang kaya.

Pada akhirnya hal itu diperlukan sebagai dasar merancang roadmap dan strategi untuk mencapai tujuan bersama.

“(Ajakan ngopi) nggak apa-apa. Kita kan ini menjadi satu gerbong koalisi, jadi perlu bicara, berdiskusi, kondisi wilayah politik di NTB,” ujarnya tenang.

Sebagai gambaran, dalam dua episode Pilpres yakni 2014 dan 2019, Prabowo Subianto sendiri sukses menjadikan NTB sebagai lumbung suaranya. Sementara, Partai Golkar, bukan kali ini saja mendukung Prabowo Subianto.

Pada Pilpres 2014 silam, Golkar menjadi salah satu partai pengusung Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Partai yang identik dengan warna kuning itu, sukses menjadi salah satu mesin elektoral memenangkan Prabowo-Hatta di NTB.

Sekalipun kondisi internal Golkar, kala itu diguncang perbedaan arah dukungan. Kader Golkar yakni Jusuf Kalla yang mendampingi Joko Widodo, diketahui juga memainkan pengaruhnya.

Menggerakkan mesin Golkar untuk mengarahkan dukungan ke Jokowi-Jusuf Kalla.

Ketua DPD II Golkar Badung, Wayan Suyasa.

Berita Golkar – Jurus ‘tusuk sate’ alias turun secara tandem mulai dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi hingga DPR RI diterapkan secara disiplin oleh Caleg Partai Golkar di Kabupaten Badung.

Ketua DPD II Golkar Badung, Wayan Suyasa, mengatakan jurus tandem dari atas sampai bawah ini untuk mewujudkan kursi dewan sebanyak-banykanya sehingga Golkar memenuhi syarat mengusung Calon Bupati Badung di Pilkada 2024 mendatang.

Suyasa mengaku, kalau target 12 kursi  DPRD Badung bisa diwujudkan maka tiket Calon Bupati Badung akan diamankan ‘Beringin’ (julukan Partai Golkar).

“Kami minta caleg turun bertandem dari tingkatan DPR RI, Provinsi dan DPRD Badung. Kita mau raih kursi sebanyak-banyaknya di DPRD Badung, DPRD Bali dan DPR RI. Khusus di Badung, kami target 12 kursi dewan, sehingga tiket Cabup Badung bisa kita amankan,” ujar Suyasa, dihubungi, Rabu (23/8).

Menurut Suyasa jika partai politik ingin mengusung calon kepala daerah di Pilkada, maka harus memenuhi minimal 20 persen suara Pileg atau minimal 9 kursi dewan dari 45 kursi yang tersedia di Badung.

“Kalau di Badung 20 persen dari 45 kursi, maka harus memiliki minimal 9 kursi dewan, agar bisa mengusung Calon Bupati. Kami target 12 kursi dewan di Pemilu 2024, kalau kader dan caleg kerjasama dan kerja keras, rasanya mewujudkan 12 kursi itu tidak sulit,” ujar politisi asal Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Badung ini.

Gerakan bertandem dengan pola ‘tusuk sate’ dari tingkatan Caleg DPRD Badung, DPRD Bali dan DPR RI sudah dimulai saat acara jalan santai, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Minggu (20/8) lalu.

Kata Suyasa para Caleg Golkar kompak hadir. Mereka yang terjun adalah caleg incumbent/Anggota DPR RI dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, caleg incumbent /Anggota DPRD Bali dapil Badung Wayan Rawan Atmaja, dan Caleg DPRD Badung, dapil Kuta Selatan, I Wayan Sukses.

Selain itu hadir juga Calon DPD RI dapil Bali, Agung Bagus Arsadana Linggih yang notabene putra dari Demer.

Sementara Anggota Fraksi Golkar DPRD Badung hadir Ni Ketut Suweni dan Ni Luh Gede Sri Mediastuti. Jalan Santai diberi label “Sukses-Rawan”.

Menurut Suyasa, jika soliditas dan kekompakan ini terjaga sampai 14 Februari 2024 mendatang, Golkar akan sukses merebut 12 kursi.

“Ibarat perhelatan tajen (sabung ayam). Ayam jago kita punya, uang taruhan kita punya, tetapi kalau pakembar (pengusung,red) tidak ada, ya sama saja nggak bisa tarung. Di Pilkada juga sama, kalau tidak memenuhi syarat mengusung calon sama saja omong kosong. Maka merebut kursi dewan sebanyak-banyaknya dulu, baru bicara pencalonan,” ujar Wakil Ketua DPRD Badung yang digadang-gadang partainya maju di Pilkada Serentak 2024 ini.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Berita Golkar – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus kreatif dalam membuat sistem produk perumahan terutama bagi generasi milenial.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan generasi milenial akan makin sulit untuk memiliki rumah karena tidak sebanding dengan pendapatan.

Ia pun mengusulkan untuk pemerintah dan BUMN memanfaatkan tanah dari penyertaan negara yang berasal dari sitaan Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Generasi milenial ini kan adalah generasi baru kita yang juga harus diberikan hak dan kesetaraan untuk bisa mendapatkan akses perumahan. Tentunya rumah yang terjangkau akses pembiayaan juga pembiayaan yang terjangkau. Makanya harus dibangun kreativitas sebuah sistem produk perumahan yang datang dari BUMN dalam rangka menjalankan penugasan supaya mereka itu sandang pangan papannya itu bisa terpenuhi,” ujar Misbakhun kepada Parlementaria saat kunjungan kerja BAKN DPR RI dalam Penelaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Kepada BUMN di Bandung, Selasa (18/8/2023).

Penyertaan Modal Negara (PMN) jelasnya, memiliki beberapa jenis antara lain, Tunai berupa sejumlah uang yang diberikan Pemerintah kepada BUMN. Konversi piutang Pemerintah, yakni Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN.

Serta Hibah saham/aset dari pihak lain, yakni Pemerintah mendapat hibah saham/aset dari pihak lain untuk mendirikan BUMN baru atau perpindahan kepemilikan Perusahaan dari pihak ketiga menjadi milik Pemerintah.

“Maka tadi saya usulkan, kenapa kita harus bikin rumah yang murah tentunya komponen paling mahal itu apa sih? Tanah. Kalau tanahnya bisa merupakan dari penyertaan negara yang berasal dari sita dari zaman BLBI dulu yang harganya masih murah, kenapa gak diberikan? kemudian dibuat mekanisme yang harganya terjangkau,” urainya.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu pun meminta Pemerintah untuk lebih banyak memberikan perhatian terhadap aset-aset tanah milik negara dari sitaan BLBI.

Menurutnya, tanah yang dikuasai negara itu besar serta banyak sekali bahkan berada di tengah kota.

Sehingga menurutnya aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu generasi milenial mendapatkan akses perumahan.

“Jangan sampai (generasi milenial) bisa dapat akses perumahan tapi di jauh, transportasinya. Ini kan tidak menarik, apalagi generasi milenial ini generasi yang pikirannya sangat logis, efisien mikirnya dan kemudian generasi yang masih tumbuh,” jelasnya.

Perumahan bagi generasi milenial ini, usulnya, dapat dibuat dengan berbagai sistem. Mulai dari sistem sewa atau sewa milik dengan proses yang lebih panjang.

“Kenapa tidak kita sediakan sewa tapi di tengah kota dengan harga yang terjangkau dengan sistem yang lebih ringan dan sebagainya. Itu kan masalah sistem saja. Lah ini kan yang harus bisa dikembangkan kedepan,” pungkasnya.

Anggota DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi saat menyerahkan pandangan Fraksi Partai Golkar atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/08/2023).

Berita Golkar – Di tengah rentannya situasi global, Indonesia berhasil mengendalikan laju inflasi tahunan 2022 di angka 5,51%.

Penerimaan negara juga mencatatkan capaian positif 116,3% dari target berkat windfall profit booming harga komoditas unggulan ekspor beserta produk-produk turunan dan hilirisasinya.

Kinerja ekonomi membanggakan Indonesia pada tahun 2022 tersebut berhasil menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Hingga triwulan III 2023 saat ini, Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam tujuh kuartal berturut-turut.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI, dengan penuh rasa syukur berpandangan bahwa Indonesia telah kembali dalam jalur menuju Indonesia Maju 2045.

Begitu diungkapkan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi yang membacakan pandangan fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.

“Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI, dengan penuh rasa syukur berpandangan bahwa Indonesia telah kembali dalam jalur menuju Indonesia Maju 2045. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian-capaian pada realisasi Indeks Kesejahteraan Masyarakat APBN 2022 yang mencatatkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” papar Bobby di hadapan sidang paripurna, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,86% atau turun dari 6,49% pada 2021.

Jumlah penduduk miskin turun dari 9,71% pada 2021 menjadi 9,57%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,29 pada 2021 menjadi 72,91 pada 2022.

Meskipun rasio gini tercatat stagnan di angka 0,381 namun secara keseluruhan pelaksanaan APBN 2022 telah cukup efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang telah kami sampaikan, maka Fraksi Partai Golkar menyatakan Menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut,” ungkap Bobby.

Dari sisi Laporan Realisasi APBN Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi realisasi penerimaan yang mencapai Rp2.635,8 triliun atau 116,3% dari target, sementara realisasi belanja tercatat Rp3.096,2 triliun atau 99,7% dari target.

Hal ini mencerminkan APBN yang semakin sehat dan sustainable di tengah badai ketidakpastian global.

Namun disisi lain, terdapat mismatch yang cukup lebar dalam realisasi defisit dibanding pembiayaan.

Realisasi defisit anggaran tercatat Rp460,4 triliun atau 54,8% dari target. Sedangkan realisasi pembiayaan tercatat Rp590,9 triliun atau 70,34% dari target.