BERITA

Caleg Golkar Malang Raya Beri Edukasi Politik Penting ke Masyarakat


Caleg DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) V Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang) dari Partai Golkar, Ahmad Irawan.

Berita Golkar – Caleg DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) V Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang) dari Partai Golkar, Ahmad Irawan, mengatakan bahwa edukasi politik penting diberikan pada masyarakat.

Terutama, dikalangan generasi muda. Hal ini, menurutnya supaya dalam mengawal pembangunan yang disampaikan lewat wakilnya di Gedung Dewan, tidak salah sasaran.

“Pemilu yang bakal digelar serentak pada tahun 2024 ini merupakan momentum dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Terutama, dalam memberikan edukasi politik kepada para pemilihnya,” ungkap Ahmad Irawan, Senin (08/01/2024) tadi.

Berdasarkan data, pada Pemilu 2024 ini jumlah pemilih yang berusia muda atau yang biasa disebut generasi milenial lebih mendominasi.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyebutkan bahwa jumlah pemilih yang berusia hingga 40 tahun hampir 52 persen dari total pemilih nasional.

Adapun jumlahnya, sebesar 31,23 persen atau sebanyak 63.953.031 orang, yang merupakan pemilih berusia 17 hingga 30 tahun.

Sementara, sebesar 20,70 persen atau sebanyak 42.398.719 orang, merupakan pemilih dengan usia 31 sampai 40 tahun.

Sedangkan pemilih dengan usia 40 tahun ke atas berjumlah 98.448.775 orang atau 48,07 persen.

Lalu untuk pemilih berusia di bawah 17 tahun, karena sudah menikah 0,003 persen atau 6.697 pemilih.

Totalnya, KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024, sebanyak 204.807.222 pemilih.

“Dari jumlah itu, meskipun selisihnya hanya sekitar empat persen, jumlah pemilih lebih banyak yang berusia di bawah 40 tahun. Saya tidak menyebut milenial, karena usianya ada yang di atas 30 tahun,” ungkap Ahmad Irawan.

Menurutnya, meskipun tidak tergolong milenial, setidaknya para pemilih yang usianya masih di bawah 40 tahun dapat lebih memahami bahwa pesta demokrasi bukan hanya sekadar kontes untuk mencari suara. Bahkan, hingga menggunakan segala cara untuk dapat mendulang suara.

“Tapi setidaknya, mereka pemilih di bawah 40 tahun, usianya terbilang masih muda. Mereka harus paham, ini bukan hanya soal mengumpulkan suara, menghimpun simpati warga agar dapat suara, bukan. Lebih dari itu, ini soal masa depan bangsa,” urai Irawan.

Salah satu contohnya adalah soal politik uang. Dirinya menilai, bahwa seharusnya sudah tidak ada lagi skema politik yang digunakan untuk meraup suara, termasuk dalam Pemilu 2024 saat ini.

“Soal politik uang, inikan seakan-akan sudah menjadi isu wajib yang selalu muncul saat gelaran Pemilu. Itukan seakan-akan menunjukan bagaimana wajah politik di Indonesia. Seharusnya kan tidak seperti itu,” terang Irawan.

Untuk itulah, dirinya berharap bahwa Pemilu 2024 ini setidaknya menjadi moment yang pas untuk memberikan edukasi politik yang lebih baik.

Tentu dalam pelaksanaannya, bukan hanya dititikberatkan pada pemilihnya saja, namun juga pada para peserta Pemilu. Baik Caleg maupun partai politik (Parpol) yang bersangkutan.

“Pemilih muda kita banyak, mari kita berpikir jernih dalam melaksanakan untuk mensukseskan Pemilu. Para peserta Pemilu nya juga harus peduli, karena itu (bukan politik uang) yang seharusnya diajarkan dan ditularkan kepada generasi penerus,” jelas Irawan.

Legislator Golkar Dukung Penuh Revisi Undang-Undang Cagar Budaya


Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah.

Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Pasalnya, upaya ini patut dilakukan agar regulasi terkait perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya di Indonesia bisa relevan dengan kondisi dan tantangan terkini.

“UU Cagar Budaya ini disahkan tahun 2010 dan sebenarnya ini sudah hampir memasuki tahun ke-14. Dalam perjalanannya beberapa perintah UU tersebut kurang optimal dijalankan. Pertama, adanya kewajiban seseorang yang memiliki cagar budaya benda untuk memelihara,” tutur Ferdiansyah dikutip oleh wartawan, Selasa (9/1/2024).

“UU Cagar Budaya ini disahkan tahun 2010 dan sebenarnya ini sudah hampir memasuki tahun ke-14. Dalam perjalanannya beberapa perintah UU tersebut kurang optimal dijalankan…….” tutur Ferdiansyah

Sebagai contoh, politisi Fraksi Partai Golkar itu menerangkan, jika UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya direvisi, akan membantu warga Indonesia yang memiliki sekaligus memelihara cagar budaya memperoleh sejumlah insentif, seperti subsidi pajak atau dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ferdiansyah menambahkan revisi undang-undang tersebut akan memudahkan penetapan cagar budaya yang berada di tingkat kabupaten/kota/provinsi ke tingkat nasional bahkan UNESCO.

Kemudahan ini, ungkapnya, akan turut membantu pemerintah daerah memperoleh kepastian terkait anggaran cagar budaya.

Dirinya juga menyadari bahwa kemajuan teknologi berpotensi mengakselerasi upaya perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya secara signifikan.

Sebab itu, ia menekankan keselarasan manusia dan kecerdasan artifisial perlu berjalan berirama dengan agenda revitalisasi atau restorasi budaya.

Terakhir, ia mengingatkan agar sumber daya manusia diperkuat dengan kompetensi serta ditingkatkan secara kuantitas.

“Jangan sampai ada temuan cagar budaya yang banyak, tetapi kita tidak merespon dengan cepat. Ini berkaitan juga dengan pemanfaatan teknologi seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi, keempat hal itulah yang mempengaruhi. UU Cagar Budaya mesti ditinjau kembali dan direvisi,” tandas legislator daerah pemilihan Jawa Barat XI itu.

DPD Golkar Riau Terima Penghargaan dari Komisi Informasi Riau Tahun 2023


Ketua DPD I Golkar Riau, Syamsuar saat menerima penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Riau akhir tahun 2023 sebagai “Partai Politik Terbaik se-Riau di Bidang Informasi Publik” semakin mengukuhkan posisinya sebagai garda terdepan dalam keterbukaan.

Berita Golkar – Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Riau tidak hanya sekadar sebuah entitas politik, tetapi juga menjelma sebagai pelopor partai yang terbuka dan progresif.

Penghargaan yang diterima dari Komisi Informasi (KI) Riau akhir tahun 2023 sebagai “Partai Politik Terbaik se-Riau di Bidang Informasi Publik” semakin mengukuhkan posisinya sebagai garda terdepan dalam keterbukaan.

Ketua DPD I Golkar Riau, Syamsuar mengatakan, penghargaan tersebut mencerminkan komitmen kuat partainya dalam memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui segala aktivitas dan keputusan yang diambil.

“Ini adalah bukti nyata bahwa Golkar Riau tidak hanya menjadi partai, tetapi juga menjadi platform interaktif bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik,” ungkap Syamsuar, Ahad (07/01/2024).

Dalam konteks politik yang penuh tantangan saat ini, mantan Gubernur ini mengatakan, Golkar Riau mengusung pendekatan unik dengan kampanye dialogis.

Di mana, calon legislatif Golkar terlibat langsung dalam dialog dengan masyarakat, menyerap aspirasi, dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan partai.

“Kampanye dialogis kami bukan hanya soal mencari dukungan, tetapi juga merupakan jembatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menentukan arah politik yang diinginkan,” tambahnya.

Keterbukaan informasi bukan sekadar strategi politik, melainkan filosofi yang dijunjung tinggi oleh Golkar Riau.

Penghargaan ini, kata Syamsuar menjadi pengakuan terhadap upaya bersama seluruh anggota partai yang berkomitmen membangun fondasi partai yang transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah-langkah inovatifnya, Golkar Riau semakin menegaskan dirinya sebagai pelaku utama dalam merubah paradigma politik menuju kearifan kolektif dan partisipasi aktif masyarakat.

Bantah Anies, Ketum Golkar Airlangga Sampaikan Bukti Pentingnya Indonesia di Dunia Internasional


Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar– Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia bukan hanya penonton di forum internasional dan kancah global.

Bantahan ini disampaikan Airlangga menjawab sindiran capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat Debat Capres pada Minggu (7/1/2024) malam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia menjadi salah satu negara penting saat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina.

Airlangga menegaskan, Presiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

“Kepemimpinan G20 itu Indonesia bukan hanya duduk dan diam dan hadir. Kita memimpin, Bapak Presiden datang ke Ukraina, Bapak Presiden datang ke Uni Soviet, ke Rusia, dan kita dihargai. Bentuk penghargaan itu adalah KTT G20 (di Indonesia) sangat berhasil,” tutur Airlangga usai menghadiri Debat Capres, Minggu (7/1/2024).

Airlangga menambahkan, keberhasilan Indonesia di KTT G20 membuahkan banyak hasil untuk negara.

Bahkan, melihat pentingnya Indonesia di mata dunia, membuat Presiden Jokowi diundang langsung dalam pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat.

Menurut Airlangga, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya di kancah politik global dan pertemuan APEC di Amerika Serikat.

“Bapak Presiden diundang langsung di Washington dalam pertemuan bilateral,” ujar Airlangga.

Ketum Golkar menegaskan, keputusan G20 juga banyak diadopsi pada pertemuan APEC di Bangkok, Thailand pasca-KTT G20 di Indonesia.

Menurut Airlangga, hal ini sudah cukup menjadi bukti Indonesia bukan hanya negara penonton di kancah politik global.

“Kepemimpinan Indonesia itu luar biasa. Indonesia adalah negara di selatan yang dianggap leader dari global south,” tegas Menko Perekonomian.

Sebelumnya, saat Debat Capres di Istora Senayan, Anies menyindir Indonesia saat ini hanya menjadi penonton di konstelasi global. Anies menjanjikan jika terpilih sebagai presiden bakal mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama penentu arah perdamaian di kancah global.

“Presiden menjadi pangliam diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan manat termasuk amanat terpenting menghapuskan penjajahan di muka bumi,” tutur Anies.

Hetifah Sjaifudian Ajak Ibu dan Perempuan Meningkatkan Pengetahuan


Ketua Umum DPP Pengajian Al Hidayah, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Perkembangan pengetahuan bagi perempuan memiliki dampak besar bagi keluarga.

Ketua Umum DPP Pengajian Al Hidayah, Hetifah Sjaifudian mengajak ibu dan kaum perempuan agar terus meningkatkan pengetahuan dan wawasannya di era teknologi saat ini.

Hal itu disampaikan Hetifah saat menghadiri pengajian di kediaman Anggota DPRD Kota Balikpapan Fraksi Partai Golkar, Suriani pada Minggu (7/1/2024).

Dalam pengajian yang dihadiri puluhan ibu-ibu dari Kecamatan Balikpapan Timur itu, agar perempuan dapat mengakses pengetahuan dan informasi sehingga dapat mendukung perkembangan keluarga dan tanggung jawab sosial.

Caleg DPR RI dari Partai Golkar dapil Kalimantan Timur ini menjelaskan, peran ibu memiliki peran penting dalam pendidikan anak-anak.

Untuk itu, kecerdasan seorang ibu akan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan pendidikan bagi generasi muda.

“Jika mereka tidak terus memperbarui pengetahuan, pendidikan anak-anak dapat terhambat. Mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap perkembangan pendidikan terkini,” ujar satu-satunya perempuan dari delapan anggota DPR RI Dapil Kaltim di Senayan saat ini.

Persoalan lebih jauh, jika perempuan tidak terus belajar dan berkembang, dapat mengalami keterbatasan dalam berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

Pemahaman terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik menjadi kunci untuk ikut serta dalam perubahan positif.

“Pengetahuan terkini dapat meningkatkan tingkat kemandirian kaum perempuan. Ketidakmampuan untuk mengakses informasi terbaru dapat merugikan kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan dan memperbaiki kualitas hidup,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Dengan peningkatan pengetahuan diharapkan dapat membawa inovasi dalam pengelolaan rumah tangga.

Tanpa pengetahuan ini, kemungkinan penggunaan metode dan teknologi terbaru untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pun menjadi terbatas.

“Diharapkan ibu-ibu dan seluruh kaum perempuan muda di Kaltim dapat terus meningkatkan pengetahuannya. Sehingga mampu menjadi pendorong dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju dalam pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan sosial,” tutup Hetifah.

Beri Nilai 11 dari 100, Ketum Golkar Airlangga Beri Tanggapan Pernyataan Capres Nomor Urut 1


Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Partai Golkar menilai Capres nomor urut 1, Anies Baswedan tidak memiliki etika karena memberikan nilai 11 dari 100 kepada Capres Prabowo Subianto saat berdebat di Istora Senayan Jakarta.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengemukakan jika Capres Anies Baswedan memiliki etika, maka Anies tidak akan memberi nilai kepada Prabowo.

Dia menilai bahwa penilaian Anies ke Prabowo sama sekali tidak beretika.

“Etika itu tidak menilai orang lain. Kita tidak pernah menilai orang lain,” tuturnya di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Selain itu, menurut Airlangga, penilaian 11 dari 100 yang diberikan Anies ke Prabowo juga dianggap tidak relevan.

Pasalnya, kata Airlangga, Prabowo adalah seorang patriot dan sudah dibuktikan lewat sejarah di Indonesia.

“Sejarah Indonesia sudah membuktikan itu dan dia memimpin partai politik jadi kita sudah paham. Jadi dengan demikian nilai itu sama sekali tidak relevan,” katanya.

Sebagai konteks, pada debat Capres 2024, Anies Baswedan menilai bahwa pertahanan Indonesia berada di angka di bawah 5.

Awal penilaian itu saat dirinya sampaikan ketika memberikan pertanyaan kepada Capres nomot urut 3, Ganjar Pranowo.

Saat itu, Anies menanyakan kepada Ganjar berapa yang dirinya berikan kepada pertahanan Indonesia setelah dirinya menilai hukum di Indonesia berada di angka 5.

“Anda juga memberikan skor 5 untuk hukum. Terkait pertahanan, berapa skor yang diberikan untuk Pertahanan?,” tanya Anies.

“Skor 5 juga [untuk pertahanan]. Saya memiliki data, namun tentu saja ada yang ingin disampaikan. Ketika kita membangun sistem pertahanan, kita tidak boleh gonta-ganti,” sahut Ganjar saat menjawab pertanyaan Anies.

Mendengar jawaban Ganjar, Anies menyampaikan bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Ganjar terkait penilaian terhadap pertahanan Indonesia.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini menganggap bahwa nilai bagi sektor pertahanan Indonesia berada di bawah angka 5.

“Karena itu menurut saya skornya justru dibawahnya Mas Ganjar, kalo lima itu ketinggian Pak Ganjar,” ucap Anies.

Ganjar kemudian kembali menanggapi tentang pernyataan Anies yang menyebut nilai pertahanan Indonesia di bawah angka 5.

Ganjar pun meminta kepada capres nomor urut 1 ini untuk tidak ragu dalam menjabarkan angka yang dirinya punya tentang pertahanan di Indonesia.

“Mas Anies gak usah takut. Disebut saja angkanya berapa, kaya saya gitu loh. Jangan di bawah 5. Sebut saja angkanya berapa?,” timpal Ganjar.

“11 mas [Ganjar], dari 100,” jawab Anies. “Ini sedikit ngajari gendel Mas Anies biar berani,” canda Ganjar.

Nurul Arifin Beberkan Prabowo Konsisten Jadi Menteri Berkinerja Terbaik


Wakil Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Nurul Arifin.

Berita Golkar – Wakil Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Nurul Arifin menanggapi debat capres ketiga yang digelar pada Minggu, (7/1/2024).

Dari sebelum debat, Arifin mengatakan optimistis Prabowo menang karena selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo sering didaulat survei sebagai menteri yang berkinerja terbaik.

“Saya sebagai anggota komisi I DPR RI dan merupakan mitra kerja Kemhan ingin mengapresiasi dan memberikan catatan. Bahwa dari tahun ke tahun sejak diangkat, selalu ada hasil survei dari lembaga yang kredibel menyatakan sebagai Menhan, Pak Prabowo adalah menteri berkinerja paling baik dan paling memuaskan publik,” kata Nurul dalam keterangan tertulis, Minggu (7/1/2024).

Nurul Arifin yang juga politikus Partai Golkar mengatakan kiprah Prabowo sebagai menteri dengan kinerja terbaik telah terpotret sejak 2020. Tahun tersebut adalah tahu pertama Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.

Ia mengungkapkan hasil survei Charta Politika periode Juli 2020, menunjukkan 12,8 persen responden menilai kinerja Prabowo yang terbaik ketimbang menteri lainnya.

Di tahun kedua sebagai menteri tahun 2021, Prabowo Subianto didaulat sebagai Menteri Berkinerja Terbaik oleh Lembaga Survei Indonesia LSI yang dirilis pada bulan Februari.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat itu menyatakan publik yang merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja Prabowo Subianto mencapai 75%. Diikuti oleh Sandiaga Uno yang memiliki tingkat kepuasan 69%.

Pada tahun 2022, hasil senada juga termuat dalam survei Poltracking periode bulan November.

Menhan Prabowo Subianto saat itu didaulat sebagai menteri dengan tingkat kepuasan publik paling tinggi.

Sebesar 61,4 persen publik puas terhadap kinerja Prabowo, satu-satunya menteri dengan tingkat kepuasan yang mencapai lebih dari 60 persen.

Tren tersebut berlanjut hingga pertengahan tahun 2023. Poltracking kembali merilis survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja menteri pada periode Februari, Maret dan April.

Hasilnya, nama Prabowo Subianto kembali menempati urutan teratas dengan tingkat kepuasan 64,8 persen, disusul oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan 64,3 persen.

Selain Poltracking, lembaga Indikator Politik Indonesia periode 20-24 Juni 2023 juga menunjukkan hasil serupa.

Kinerja Prabowo sebagai Menhan mendapat tingkat kepuasan masyarakat sebesar 91,7 persen. Dalam survei tersebut, sepak terjang Prabowo dinilai sangat positif karena berhasil membuat terobosan cemerlang.

Kendati demikian, Nurul Arifin memahami kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo akan diiringi oleh kritik yang ditujukan kepadanya.

Namun, ia meyakini hasil survei yang dipaparkan berbagai lembaga telah menunjukkan kualitas Prabowo secara objektif.

Menurutnya, adapun serangan dan kritik yang muncul belakangan terhadap Prabowo sebagai Menhan dinilainya tak lepas dari faktor pencapresan Prabowo dan situasi politik terkini.

“Ini hal biasa. Saat kontestasi politik belum dimulai, publik menilai bagus kinerja Menhan. Jadi kalau hari-hari ini dianggap jelek, diserang kiri-kanan, wajar karena kemungkinan besar hal tersebut dari persaingan dalam kontestasi Pilpres,” jelasnya.

Namun, Nurul Arifin meyakini masyarakat sudah sangat cerdas dalam menilai situasi tersebut.

“Masyarakat sudah cerdas dalam menilai. Dan sangat memahami situasi dinamika kampanye yang terkadang saling menjatuhkan. Saya yakin kinerja dan rekam jejak yang sudah terbukti dari Pak Prabowo tidak bisa dikalahkan oleh tudingan, kebencian, dan fitnah yang dilancarkan pada beliau,” paparnya.

Tidak Terpancing, Ketua Komisi I DPR RI Sangat Bersyukur atas Sikap Capres Prabowo Subianto


Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI yang membawahi bidang pertahanan, Meutya Hafid lega karena Capres Prabowo Subianto yang tidak terpancing membuka data pertahanan Indonesia saat debat capres Minggu malam (7/1).

“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik,” ujar Meutya kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/1).

Menurut Meutya, para capres yang meminta Prabowo untuk membuka data pertahanan Indonesia secara terbuka tidak memahami risiko terbukanya data pertahanan pada kedaulatan negara.

“Data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” tegasnya.

Menurut Meutya, para Capres yang meminta Prabowo membuka data pertahanan tidak paham masalah resiko data pertahanan apabila dibuka di publik sembarangan.

“Apalagi debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain,” jelasnya.

Meutya menyebut seharusnya menjadi ranah persatuan antaracalon presiden karena sifatnya yang rawan terhadap kedaulatan bangsa.

“Negara lain sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan,” tutur Meutya.

Meutya Hafid kemudian mengimbau rakyat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depan, karena kedaulatan negara dipertaruhkan.

“Kondisi geopolitik dunia sangat rentan. Sangat mungkin berdampak kepada kita. Untuk itu kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi tantangan dunia,” jelas Meutya.

Kritik Rasio Utang Ideal Anies, Ketum Golkar Airlangga: Pada UU Batas Aman 60%


Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto memaklumi bahwa utang pemerintah akan terus menjadi isu yang sangat seksi dan sering dibawa-bawa ke ranah politik.

Menurutnya, hal tersebut dibuktikan melalui pelaksanaan debat calon presiden (capres) ketiga pada hari ini, Minggu (7/1/2024) lantaran pihak nomor urut 01 dan 02 berpandangan, bahwa jumlah utang pemerintah saat ini mengkhawatirkan.

Airlangga menilai bahwa apabila pemerintah berutang dengan angka yang tak sesuai dengan ide Anies Baswedan bukan merupakan suatu kesalahan.

Adapun, mantan Gubernur DKI menekankan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang ideal ialah 30%.

“Utang kita di UU itu [batas aman] di 60% sehingga kita masih punya ruang dan tentu berutang itu dilakukan oleh peluang negara,” ujarnya saat ditemui di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Dia menekankan, banyak negara besar yang memiliki tingkat ratio utang hingga 100% hingga 200%.

Sehingga, dia menilai sifat utang sebenarnya paling penting dapat menumbuhkan ekonomi, inflasi ditekan rendah, neraca perdagangan positif.

“Pencapaian itu semua ada di Indonesia dari Negara G20 Indonesia prestasi nomor satu,” katanya.

Menurut Airlangga, capres nomor urut 01 itu justru belum membaca secara komprehensif terkait dengan peraturan perundan-undangan, sesuai dengan UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara, yakni rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB.

Namun, menurut Anies, maksimal harusnya sebesar 30% dari PDB. “Berarti [Anies Baswedan] belum membaca UU karena di UU itu 60%,” pungkas Airlangga.

Sebelumnya, Anies Baswedan meyakini bahwa pemerintah Indonesia saat ini harus lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri.

Mengingat utang luar negeri yang besar diyakini berisiko terhadap kedaulatan dan keamanan Negara.

“Sebaiknya disebutkan berapa persentase ideal untuk di Indonesia. Kalau dikatakan kita hanya salah satu yang terbaik berapa angkanya? Sehingga kita aman di bawah 30% dan itu caranya dengan menata utangnya dan kedua memperbesar GDP-nya,” kata Anies dalam debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyinggung soal pentingnya mencari utang luar negeri secara lebih kreatif, di antaranya dengan melibatkan sektor swasta.

“Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri termasuk melibatkan swasta,” pungkas Anies.

Caleg DPRD DKI Jakarta dari Golkar Farah Savira Bertemu 1.000 Relawan Fokri


Caleg DPRD Dapil 8 DKI Jakarta dari Golkar, Farah Savira menghadiri konsolidasi relawan di Balai Sanusi Konte, Kebagusan Raya, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024).

Berita Golkar – Caleg DPRD Dapil 8 DKI Jakarta Farah Savira memprioritaskan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Hal itu dia ungkapkan bersama 1.000 relawan Forum Komunikasi Relawan Independen (Fokri).

Wanita berusia 26 tahun lulusan Indiana University Bloomington, Amerika Serikat menjelaskan tiga hal itu merupakan komitmennya bila terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta masa bakti 2024-2029.

“Membangun dan mengembangkan ekonomi kewirausahaan dan UMKM dengan peningkatan SDM menjadi keharusan dalam perannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar politisi Partai Golkar dalam konsolidasi relawan di Balai Sanusi Konte, Kebagusan Raya, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024).

Melalui tiga hal itu, peningkatan kualitas SDM akan maksimal, terutama di Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Jagakarsa yang menjadi dapilnya.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan ini menilai dalam mengembangkan UMKM diperlukan komitmen stakeholder dalam mendorong pelaku usaha untuk mandiri sehingga dibutuhkan kolaborasi yang konsisten.

Begitu pula di bidang pendidikan, juga perlu adanya komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.

”Saya terus mendorong upaya pendampingan pelaku UMKM dan membantu mengakses permodalan. Untuk di pendidikan, saya akan mendorong pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan serta mengoptimalkan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi,” ungkap Farah.

Dalam bidang layanan sosial kemasyarakatan, Anggota Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) ini berkomitmen terus membantu memperjuangkan keterwakilan hak, isu dan pemberdayaan perempuan serta pemuda untuk meningkatkan produktivitas.

Scroll to top