BERITA

Ketua DPD Partai Golkar NTB, H Mohan Roliskana.

Berita Golkar – Partai Golkar telah menentukan sikap politiknya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Partai dengan lambang pohon beringin itu memutuskan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres)-nya.

Sikap politik partai tertua warisan orde baru ini, mengubah konstelasi peta politik nasional.

Mempengaruhi konfigurasi politik jauh ke tingkat provinsi hingga daerah, tak terkecuali di NTB.

Ketua DPD Partai Golkar NTB H Mohan Roliskana, pun menanggapi arif apa yang telah menjadi keputusan pimpinan partai di tingkat pusat.

Di samping mengisyaratkan kesiapan mengamankan keputusan tersebut, Mohan juga tidak mau grasa-grusu mengambil kebijakan politik di daerah sebelum adanya instruksi resmi dari DPP.

“Ya kami memang sudah mengetahui hal tersebut (arah koalisi Golkar, Red), tetapi kami masih menunggu apa yang menjadi arahan dan sikap resmi DPP (sebagai landasan bergerak di daerah),” kata Mohan Roliskana, Rabu (23/8).

Pria yang juga Wali Kota Mataram itu, mengisyaratkan dalam partainya ada garis instruksi yang jelas dan tegas.

Hal itulah yang menjadi landasan pengurus partai di tingkat provinsi dan daerah bergerak.

Mohan Roliskana menegaskan, apa yang menjadi sikap politik DPP Golkar hari ini – mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden – baginya sebagai bentuk pelaksaan mandat partai oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

“Ketum kami (Airlangga Hartarto, Red) kan sudah melaksanakan apa yang menjadi isi keputusan dari pada rapat kerja nasional (rakernas),” tegasnya.

Golkar dalam pandangannya telah mengambil sikap politik sebaik-baiknya, berdasarkan kajian dan perkembangan situasional politik hari ini.

“Mandat (dalam rakernas) itu, termasuk menentukan koalisi berdasarkan pertimbangan politik secara rasional,” paparnya.

Meski demikian, seperti yang disampaikannya di awal, sebagai partai sarat pengalaman, Golkar tetap ingin terukur dalam tindakan.

Terutama tindakan politik yang mencerminkan karakter Golkar yang terlegitimasi sebagai partai pemenang di NTB.

Menanggapi ajakan ‘ngopi bareng’ pengurus partai di tingkat provinsi yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Mohan memperlihatkan gestur keterbukaannya.

Ia menilai komunikasi dan ajakan berdiskusi itu, sebagai sesuatu yang memiliki manfaat yang kaya.

Pada akhirnya hal itu diperlukan sebagai dasar merancang roadmap dan strategi untuk mencapai tujuan bersama.

“(Ajakan ngopi) nggak apa-apa. Kita kan ini menjadi satu gerbong koalisi, jadi perlu bicara, berdiskusi, kondisi wilayah politik di NTB,” ujarnya tenang.

Sebagai gambaran, dalam dua episode Pilpres yakni 2014 dan 2019, Prabowo Subianto sendiri sukses menjadikan NTB sebagai lumbung suaranya. Sementara, Partai Golkar, bukan kali ini saja mendukung Prabowo Subianto.

Pada Pilpres 2014 silam, Golkar menjadi salah satu partai pengusung Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Partai yang identik dengan warna kuning itu, sukses menjadi salah satu mesin elektoral memenangkan Prabowo-Hatta di NTB.

Sekalipun kondisi internal Golkar, kala itu diguncang perbedaan arah dukungan. Kader Golkar yakni Jusuf Kalla yang mendampingi Joko Widodo, diketahui juga memainkan pengaruhnya.

Menggerakkan mesin Golkar untuk mengarahkan dukungan ke Jokowi-Jusuf Kalla.

Ketua DPD II Golkar Badung, Wayan Suyasa.

Berita Golkar – Jurus ‘tusuk sate’ alias turun secara tandem mulai dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi hingga DPR RI diterapkan secara disiplin oleh Caleg Partai Golkar di Kabupaten Badung.

Ketua DPD II Golkar Badung, Wayan Suyasa, mengatakan jurus tandem dari atas sampai bawah ini untuk mewujudkan kursi dewan sebanyak-banykanya sehingga Golkar memenuhi syarat mengusung Calon Bupati Badung di Pilkada 2024 mendatang.

Suyasa mengaku, kalau target 12 kursi  DPRD Badung bisa diwujudkan maka tiket Calon Bupati Badung akan diamankan ‘Beringin’ (julukan Partai Golkar).

“Kami minta caleg turun bertandem dari tingkatan DPR RI, Provinsi dan DPRD Badung. Kita mau raih kursi sebanyak-banyaknya di DPRD Badung, DPRD Bali dan DPR RI. Khusus di Badung, kami target 12 kursi dewan, sehingga tiket Cabup Badung bisa kita amankan,” ujar Suyasa, dihubungi, Rabu (23/8).

Menurut Suyasa jika partai politik ingin mengusung calon kepala daerah di Pilkada, maka harus memenuhi minimal 20 persen suara Pileg atau minimal 9 kursi dewan dari 45 kursi yang tersedia di Badung.

“Kalau di Badung 20 persen dari 45 kursi, maka harus memiliki minimal 9 kursi dewan, agar bisa mengusung Calon Bupati. Kami target 12 kursi dewan di Pemilu 2024, kalau kader dan caleg kerjasama dan kerja keras, rasanya mewujudkan 12 kursi itu tidak sulit,” ujar politisi asal Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Badung ini.

Gerakan bertandem dengan pola ‘tusuk sate’ dari tingkatan Caleg DPRD Badung, DPRD Bali dan DPR RI sudah dimulai saat acara jalan santai, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Minggu (20/8) lalu.

Kata Suyasa para Caleg Golkar kompak hadir. Mereka yang terjun adalah caleg incumbent/Anggota DPR RI dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, caleg incumbent /Anggota DPRD Bali dapil Badung Wayan Rawan Atmaja, dan Caleg DPRD Badung, dapil Kuta Selatan, I Wayan Sukses.

Selain itu hadir juga Calon DPD RI dapil Bali, Agung Bagus Arsadana Linggih yang notabene putra dari Demer.

Sementara Anggota Fraksi Golkar DPRD Badung hadir Ni Ketut Suweni dan Ni Luh Gede Sri Mediastuti. Jalan Santai diberi label “Sukses-Rawan”.

Menurut Suyasa, jika soliditas dan kekompakan ini terjaga sampai 14 Februari 2024 mendatang, Golkar akan sukses merebut 12 kursi.

“Ibarat perhelatan tajen (sabung ayam). Ayam jago kita punya, uang taruhan kita punya, tetapi kalau pakembar (pengusung,red) tidak ada, ya sama saja nggak bisa tarung. Di Pilkada juga sama, kalau tidak memenuhi syarat mengusung calon sama saja omong kosong. Maka merebut kursi dewan sebanyak-banyaknya dulu, baru bicara pencalonan,” ujar Wakil Ketua DPRD Badung yang digadang-gadang partainya maju di Pilkada Serentak 2024 ini.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Berita Golkar – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus kreatif dalam membuat sistem produk perumahan terutama bagi generasi milenial.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan generasi milenial akan makin sulit untuk memiliki rumah karena tidak sebanding dengan pendapatan.

Ia pun mengusulkan untuk pemerintah dan BUMN memanfaatkan tanah dari penyertaan negara yang berasal dari sitaan Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Generasi milenial ini kan adalah generasi baru kita yang juga harus diberikan hak dan kesetaraan untuk bisa mendapatkan akses perumahan. Tentunya rumah yang terjangkau akses pembiayaan juga pembiayaan yang terjangkau. Makanya harus dibangun kreativitas sebuah sistem produk perumahan yang datang dari BUMN dalam rangka menjalankan penugasan supaya mereka itu sandang pangan papannya itu bisa terpenuhi,” ujar Misbakhun kepada Parlementaria saat kunjungan kerja BAKN DPR RI dalam Penelaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Kepada BUMN di Bandung, Selasa (18/8/2023).

Penyertaan Modal Negara (PMN) jelasnya, memiliki beberapa jenis antara lain, Tunai berupa sejumlah uang yang diberikan Pemerintah kepada BUMN. Konversi piutang Pemerintah, yakni Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN.

Serta Hibah saham/aset dari pihak lain, yakni Pemerintah mendapat hibah saham/aset dari pihak lain untuk mendirikan BUMN baru atau perpindahan kepemilikan Perusahaan dari pihak ketiga menjadi milik Pemerintah.

“Maka tadi saya usulkan, kenapa kita harus bikin rumah yang murah tentunya komponen paling mahal itu apa sih? Tanah. Kalau tanahnya bisa merupakan dari penyertaan negara yang berasal dari sita dari zaman BLBI dulu yang harganya masih murah, kenapa gak diberikan? kemudian dibuat mekanisme yang harganya terjangkau,” urainya.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu pun meminta Pemerintah untuk lebih banyak memberikan perhatian terhadap aset-aset tanah milik negara dari sitaan BLBI.

Menurutnya, tanah yang dikuasai negara itu besar serta banyak sekali bahkan berada di tengah kota.

Sehingga menurutnya aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu generasi milenial mendapatkan akses perumahan.

“Jangan sampai (generasi milenial) bisa dapat akses perumahan tapi di jauh, transportasinya. Ini kan tidak menarik, apalagi generasi milenial ini generasi yang pikirannya sangat logis, efisien mikirnya dan kemudian generasi yang masih tumbuh,” jelasnya.

Perumahan bagi generasi milenial ini, usulnya, dapat dibuat dengan berbagai sistem. Mulai dari sistem sewa atau sewa milik dengan proses yang lebih panjang.

“Kenapa tidak kita sediakan sewa tapi di tengah kota dengan harga yang terjangkau dengan sistem yang lebih ringan dan sebagainya. Itu kan masalah sistem saja. Lah ini kan yang harus bisa dikembangkan kedepan,” pungkasnya.

Anggota DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi saat menyerahkan pandangan Fraksi Partai Golkar atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/08/2023).

Berita Golkar – Di tengah rentannya situasi global, Indonesia berhasil mengendalikan laju inflasi tahunan 2022 di angka 5,51%.

Penerimaan negara juga mencatatkan capaian positif 116,3% dari target berkat windfall profit booming harga komoditas unggulan ekspor beserta produk-produk turunan dan hilirisasinya.

Kinerja ekonomi membanggakan Indonesia pada tahun 2022 tersebut berhasil menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Hingga triwulan III 2023 saat ini, Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam tujuh kuartal berturut-turut.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI, dengan penuh rasa syukur berpandangan bahwa Indonesia telah kembali dalam jalur menuju Indonesia Maju 2045.

Begitu diungkapkan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi yang membacakan pandangan fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.

“Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI, dengan penuh rasa syukur berpandangan bahwa Indonesia telah kembali dalam jalur menuju Indonesia Maju 2045. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian-capaian pada realisasi Indeks Kesejahteraan Masyarakat APBN 2022 yang mencatatkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” papar Bobby di hadapan sidang paripurna, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,86% atau turun dari 6,49% pada 2021.

Jumlah penduduk miskin turun dari 9,71% pada 2021 menjadi 9,57%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,29 pada 2021 menjadi 72,91 pada 2022.

Meskipun rasio gini tercatat stagnan di angka 0,381 namun secara keseluruhan pelaksanaan APBN 2022 telah cukup efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang telah kami sampaikan, maka Fraksi Partai Golkar menyatakan Menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut,” ungkap Bobby.

Dari sisi Laporan Realisasi APBN Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi realisasi penerimaan yang mencapai Rp2.635,8 triliun atau 116,3% dari target, sementara realisasi belanja tercatat Rp3.096,2 triliun atau 99,7% dari target.

Hal ini mencerminkan APBN yang semakin sehat dan sustainable di tengah badai ketidakpastian global.

Namun disisi lain, terdapat mismatch yang cukup lebar dalam realisasi defisit dibanding pembiayaan.

Realisasi defisit anggaran tercatat Rp460,4 triliun atau 54,8% dari target. Sedangkan realisasi pembiayaan tercatat Rp590,9 triliun atau 70,34% dari target.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai strategi tempur dan pendekatan yang dijalankan TNI di Papua perlu ditinjau ulang lantaran situasi tak kunjung kondusif.

Pernyataan tersebut dikarenakan belum lama ini, kembali adanya prajurit TNI yang gugur karena serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua

“Strategi tempur dan pendekatan ke masyarakat tentunya harus di-review karena situasi masih belum juga membaik, korban jiwa terus berguguran, dan situasi belum juga kondusif,” kata Dave dalam keterangannya yang diterima Parlementaria, Kamis (24/8/2023)

Dave pun menilai, status hukum TNI wajib dipertegas di dalam pengejaran KKB di Papua.

Jangan sampai mereka dituduh pelanggaran HAM kembali ketika melakukan pemberantasan akan kelompok teroris Papua tersebut.

Sehingga, keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai KKB itu menurutnya jelas merupakan perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mereka itu adalah teroris yang hanya ingin menghancurkan keberadaan Republik Indonesia,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Untuk itu, dia mengaku tak heran dengan dugaan alasan penembakan prajurit TNI karena KKB tidak senang dengan pembangunan Pos Satgas TNI/Polri yang ada di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin (21/8) lalu.

“Ya, mana mungkin KKB senang dibangun pos tentara, wong itu musuh mereka. NKRI secara utuh adalah musuh mereka,” lanjutnya.

Dave pun menyampaikan dukacita atas gugurnya Pratu Agung Pramudi Laksono (27) anggota Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir TNI AL yang menjadi korban penembakan KKB.

“Prajurit yang meninggal itu pahlawan bangsa dan wajib dapat penghargaan tertinggi,” ungkap Dave.

Baku tembak antara anggota Satgas Yonif 7/Marinir dengan KKB Kodap XVI Yahukimo terjadi Senin (21/8) sekitar pukul 11.10 WIT.

Kejadian itu menewaskan Pratu Agung Pramudi Laksono. Adapun Jenazah  telah diterbangkan dari Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan ke Jakarta pada Rabu menggunakan pesawat CN 235 ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Jenazah rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Grobogan, Jawa Tengah.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Minahasa, Adrie Kamasi, S.H. MH.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Minahasa, Adrie Kamasi SH MH meminta seluruh kader untuk fokus merebut hati rakyat jelang Pemilihan Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Namun untuk dapat melakukan hal tersebut, Adire Kamasi meminta seluruh kader, baik yang akan berkompetisi dalam Pemilu Legislatif maupun tidak, sama-sama harus mewujudkan soliditas dan kekompakan.

“Jika kita semua kompak dan solid, maka tantangan apapun yang dihadapi, pasti akan mampu terlewati. Ini menjadi tugas kita bersama untuk melakukannya,” ungkap Adrie Kamasi.

Ditambahkannya, bahwa pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024 mendatang adalah waktu dimana soliditas dan komitmen kita sebagai kader partai diuji.

Adrie Kamasi juga menegaskan, bahwa terkait nomor urut Caleg, baik saat ini dalam Daftar Calon Sementara maupun nanti di Daftar Calon Tetap, agar terlalu dipermasalahkan, karena Pemilu akan dipilih langsung oleh masyarakat dengan sistem Proporsional terbuka.

“Saya juga meminta kepada seluruh jajaran DPD II Partai Golkar Minahasa untuk melakukan kerja-kerja partai yang berorientasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, para bakal calon juga harus rajin turun lapangan, minimal di Dapil ?masing-masing,” ujarnya.

Adrie Kamasi juga mengajak seluruh masyarakat Minahasa untuk memberi diri dalam rencana pemenangan yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar.

Hal lain yang diharapkan menjadi perhatian bersama, kiranya itu dilakukan dengan konsisten, terutama dalam mengamankan apa saja yang menjadi keputusan DPP Partai Golkar.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengapresiasi langkah Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan berkantor selama sepekan di Papua.

Menurutnya, dengan berkantornya Wapres di Papua akan memperpendek rantai komando dan memudahkan dalam mengambil keputusan terkait masalah pangan dan lainnya.

“Saya pikir (langkah berkantor di Papua) itu ide yang sangat bagus, kan di sana ada masalah tentang pangan, dampak dari perubahan cuaca. Ini saya pikir (dengan) adanya Wapres di sana akan memotong rantai komando, chain of command-nya akan lebih pendek sehingga segera akan ada keputusan,” ujarnya pada wartawan, Selasa (22/8/2023).

Lodewijk juga mengungkapkan pentingnya peran TNI Angkatan Udara dalam membantu tugas Wapres selama di Papua.

“Di sana jalur perhubungan darat sangat terbatas, artinya butuh angkutan udara. Nah (rencana persiapan) angkutan udara di sana bagaimana? Bandaranya kecil-kecil. Di situlah diharapkan peran dari TNI Angkatan Udara yang punya pesawat-pesawat kecil,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Saat ini, dikatakan Lodewijk, dalam upaya penanganan ketersediaan pangan di Papua, pemerintah menggunakan pesawat sedang sekelas CN 235 dan Hercules, baru dilanjutkan untuk pesawat-pesawat ringan.

Ia berharap pesawat N219 segera bisa diproduksi massal untuk membantu membuka jalur di Papua.

“Justru itu kita juga sangat mengharapkan pesawat kita N219 ya, itu kalau sudah bisa diproduksi saya pikir keren banget. Itu akan sangat membantu membuka terisolirnya Papua yang memang dari sisi transportasi darat itu memang susah ya. Ya saya pikir sangat bagus,” tutup Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.

Diketahui, Wapres Ma’ruf Amin diagendakan mulai berkantor di Papua pada 4 September 2023 mendatang.

Selama berkantor, Wapres akan didampingi sejumlah menteri dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Surabaya, Arif Fathoni.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Surabaya, Arif Fathoni menyesalkan masih terjadinya tindakan tebang pilih terhadap penertiban baliho atau banner caleg di Surabaya.

“Indonesia adalah negara hukum, prinsip dari Negara hukum adalah semua sama kedudukannya di depan hukum, tidak ada pengecualian termasuk dalam upaya penertiban baliho dan banner,” ungkap Fathoni.

Legislator fraksi Golkar DPRD Surabaya ini menambahkan bahwa jika banyak mendapatkan laporan jika hanya baliho atau banner milik caleg partai Golkar.

“Saya mendapat banyak informasi banyak baliho dan banner caleg Partai Golkar ditertibkan oleh Trantib Kecamatan namun, disisi lain banyak baliho dan banner caleg Partai lain dibiarkan, seperti kejadian di wilayah Kecamatan Kenjeran, Tenggilis dan beberapa kecamatan yang lain,” lanjutnya.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini menegaskan bahwa, penegakan aturan yang tidak sama seperti ini, di tahun politik akan menciptakan suasana politik yang menghangat, padahal seluruh Ketua Partai Politik di Kota Surabaya bersama dengan Walikota sudah berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik tetap adem dan menggembirakan.

“Saya berharap komitmen tersebut semangatnya juga harus menginspirasi para Camat se kota Surabaya dalam melakukan penertiban,” tegasnya.

Lebih lanjut kata Toni, perlakuan yang tidak adil hanya akan menimbulkan diskriminasi dan potensi gesekan di lapangan antara pegawai Kecamatan dengan tim lapangan masing-masing caleg.

“Untuk itu saya berharap Camat-Camat bisa meneladani spirit kepemimpinan Mas Eri Cahyadi yang bersikap adil terhadap semua komponen bangsa, saya berharap Camat juga bisa adil sejak dalam pikiran, karena itulah ciri kaum terdidik,” lanjutnya.

Meskipun demikian, Toni mempersilahkan masyarakat maupun penegak Perda jika menemukan banner atau baliho caleg dari partainya untuk ditertibkan jika menyalahi aturan yang berlaku.

“Kami juga memohon maaf kepada masyarakat Surabaya manakala banyak baliho dan banner caleg Partai Golkar mengganggu estetika kota Surabaya, kami juga mempersilahkan kepada satpol PP kota Surabaya untuk menertibkan baliho dan banner caleg kami manakala ada yang dipaku di pohon, karena kami sangat menghargai kelestarian lingkungan,” pungkasnya.

Anggota Komisi II DPR RI A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra.

Berita Golkar – Anggota Komisi II DPR RI A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Dia mengungkapkan, bahwa dalam undang-undang tersebut pada Pasal 8 ayat 1 diatur tentang sumber pendanaan untuk kemajuan kebudayaan desa adat dan subak yang ada di Bali.

Sumber pendanaan untuk kemajuan kebudayaan di Bali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Gus Adhi, sapaan akrabnya menjabarkan, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan pendanaan dalam rangka penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat, dan subak melalui Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

“Dengan mulai diterbitkannya Undang-Undang Provinsi Bali berarti desa adat dan subak bukan hanya tanggung jawab kita tapi kini sudah juga menjadi tanggung jawab pusat. Wajib hukumnya pusat memperhatikan dan memberikan penguatan bantuan dana terkait dengan keberadaan desa adat dan subak kita,” papar Gus Adhi rilis pers yang diterima Parlementaria, Rabu (23/8/2023).

Pengaturan tentang subak dan desa adat ini tertuang dalam pasal 6 yang dipertegas dan diatur lebih detail di pasal 8. Pasal 6 berbunyi “Dalam wilayah Provinsi Bali terdapat desa adat dan subak yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya mengenai subak dan desa adat bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat diatur dalam pasal 8.

Subak merupakan sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat dan mempunyai ciri khas, yaitu sosial-pertanian-keagamaan dengan tekad dan semangat gotong-royong dalam usaha memperoleh air dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan terutama padi dan palawija.

Sistem irigasi subak juga merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di persawahan.

Keunikan sistem irigasi subak terlihat dari kegiatan ritual keagamaan yang dilakukan oleh anggota subak secara rutin sesuai tahapan pertumbuhan padi mulai dari mengolah tanah hingga hasil panen padi disimpan di lumbung.

Sementara, desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci yang dipercayai masyarakat bali sebagai kahyangan tiga atau kahyangan desa, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

“Astungkara kita bisa mengangkat potensi kearifan lokal kita, yang kita masuknya dalam karakteristik Provinsi Bali salah satunya adalah keberadaan desa adat dan subak. Lingkungan dan desa adat kita sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali. Semoga dengan lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali nantinya dapat mewujudkan Bali ke depan yang lebih baik,” ujar Politisi dari Fraksi Partai Golkar.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus minta Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak cepat dan tegas ringkus oknum penjual senjata ilegal di lokapasar (marketplace).

Menurutnya, jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan potensi kriminal dan yang lebih membahayakan lagi jika sampai dibawa ke Papua.

“Itu sudah pasti melanggar, pasti itu arahnya ke kriminal. Namanya senjata api ilegal digunakan untuk kriminal atau lebih parah lagi kalau mereka bawa ke Papua. Yang kena kan anak bangsa sendiri gitu loh. Saya pikir ini harus ditindak tegas,” tegas ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan ada undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan senjata.

Sehingga, diharapkan masyarakat tidak tergiur untuk membeli atau menjual senjata ilegal tersebut.

”Bayangin orang masalahnya dari katakan senapan angin, itukan soal mudah kalau dia mau bertransformasi menjadi senjata api,” sambungnya.

Lodewijk mengatakan akan sangat berbahaya apabila senjata api beredar luas di masyarakat.

”Kita sudah lihat kan di Amerika seperti apa, sebentar-bentar ada penembakan. Nah kalau ini masuk atau diterima oleh orang-orang (tidak bertanggung jawab) itu ya, jadi bukan semata-mata kriminal lagi. Artinya mungkin awalnya masalah ekonomi, ini kan sudah masalah psikologis. Anak sekolah ditembak dan lain sebagainya. Itukan tidak bagus ya,” tutupnya.

Diketahui, kasus senjata api (senpi) ilegal marak dipasarkan di beberapa marketplace dengan harga tinggi yang mencapai ratusan juta rupiah.

Dalam memasarkan senpi ilegal tersebut, tersangka DE, seorang Karyawan BUMN di PT KAI, menggunakan identitas palsu TNI AD, sehingga banyak pembeli yang tertipu.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Mabes Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan dari hasil pendalaman yang dilakukan, DE melakukan kamuflase melalui toko daring tersebut dengan menjual diecast dan mainan militer.