BERITA

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Di hadapan ribuan jemaah Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia, Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berjanji dana abadi pesantren akan ditingkatkan menjadi Rp50 triliun ke depannya.

Hal itu disampaikan langsung Airlangga saat memberikan sambutan di hadapan sekitar 4 ribu warga Bekasi yang menghadiri acara Gerakan Indonesia Bertadarus Al-Qur’an (Gibran) yang diselenggarakan Satkar Ulama Indonesia di Alexandria Islamic School, Jalan Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam (25/1).

“Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo yang selalu memberikan perhatian kepada umat Islam,” kata Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi selalu memberikan perhatian kepada umat Islam melalui pendidikan pesantren, madrasah, pelayanan ibadah haji, serta mendorong kemajuan ekonomi syariah, pengembangan produk halal dan sertifikasi halal.

“Pemerintah mendorong dana abadi bagi pesantren, dan targetnya insya Allah bila Tuhan YME memberikan rida, maka tentu dana abadi ini akan kita tingkatkan menjadi Rp50 triliun ke depannya,” pungkas Airlangga.

Dana abadi pesantren ini sudah dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini. Pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp250 miliar untuk dana abadi pesantren yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan yang saat ini berjumlah Rp106,1 triliun.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama petinggi Golkar dan DPD I Provinsi Sumsel menggelar pasar murah di Kebon Gede Palembang, Jumat (26/1/2024).

Sebanyak 4 ribu paket disiapkan Partai Golkar untuk warga yang telah mendapat kupon, dimana ada tiga jenis bahan pokok yaitu minyak goreng, tepung dan gula yang ditebus dengan harga Rp 10 ribu.

Ribuan masyarakat sendiri antusias untuk mendapatkan paket sembako murah itu sendiri yang telah dari pagi stand by di lokasi.

Dalam kesempatan itu, Airlangga sempat membagikan doorprize berupa 5 paket umrah gratis yang merupakan sumbangan darinya, untuk menambah 2 paket umrah sebelumnya dari panitia.

“Jadi tanggal 14 ingat? Pilih siapa? Presidennya siapa? Nomor berapa? Kita bilang Prabowo Gibran sekali putaran?, ” tanya Airlangga.

Dijawab massa “Menang’.

“Golkar? Menang. Prabowo- Gibran? Nomor 2,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Airlangga sendiri didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketum Kahar Muzakir, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi, Ketua Harian RA Anita Noeringhati, Ketua AMPG Sumsel, Kemas Ahmad Idham dan sebagainya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama ratusan ibu-ibu di Rawalumbu, Bekasi Timur, Jawa Barat (Jabar) menggelar ngaji bersama Surat Yasin di Masjid Alexandria Islamic School, Kamis (25/1/2024).

Gelaran tersebut sekaligus untuk mengenalkan program Gerakan Indonesia Bertadarus Al-Qur’an atau Gibran.

Airlangga menyampaikan, Gibran adalah program yang diinisiasi Satker Ulama yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar.

Program tersebut, kata Airlangga sengaja digaungkan di masa kampanye politik menjelang Pemilu 2024.

Karena kata dia, di tahun politik lima tahunan itu, mengundang hawa sosial yang panas.

“Karena politik sedang panas, politik sedang hangat. Untuk menurunkan temperatur politik, maka lebih baik marilah kita bertadarus Al-Qur’an,” kata Airlangga, usai mengaji bersama di Masjid Alexandria Islamic School, di Bekasi Timur, Jawa Barat (Jabar), Kamis (25/1/2024).

Airlangga menambahkan, Gibran menjadi sumber keteduhan bersama selama tahun pemilu sekarang ini.

Ketum Golkar memahami, politik memang terkadang membuat situasi antarmasyarakat menjadi renggang karena beda pilihan.

Namun, Airlangga berharap, melalui Gibran masyarakat dapat menjalani tahun-tahun politik dengan tetap saling mengakrabkan diri kepada Al-Qur’an.

“Politik, yang penting itu tanggal 14 Februari 2024 (hari pencoblosan). Mari kita sambut dengan penuh kedamaian, penuh keteduhan, dan lebih baik kita manfaatkan menjelang pencoblosan dengan bertadarus Al-Qur’an,” kata Airlangga.

Airlangga, pun menyampaikan Gibran baru sepekan ini digelar. Sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin, Airlangga memerintahkan agar kader Golkar yang beragama Islam untuk bersama Satker Ulama memasifkan Gibran sambil menyambut Pemilu 2024, 14 Februari mendatang.

“Karena Al-Qur’an adalah sumber inspirasi, sumber nilai-nilai bagi kita, mari kita semua bertadarus Al-Qur’an,” tegas Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut tidak ada masalah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.

Ace menyebut presiden memiliki hak konstitusional untuk berpihak dalam pemilu.

“Presiden kan memiliki hak politik yang dilindungi konstitusi. Presiden memiliki hak konstitusional untuk memiliki keberpihakan politik dalam pemilu,” kata Ace kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

“Jadi pernyataan Presiden Jokowi ini sudah tepat. Yang tidak diperbolehkan dalam UU itu adalah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,” tambahnya.

Ace mengatakan Indonesia pernah memiliki pengalaman pemilihan presiden langsung beberapa kali. Bahkan, kata dia, presiden petahana pun bisa berkampanye untuk dirinya asal tidak menggunakan fasilitas negara.

“Menteri juga boleh berkampanye asal dia melakukan cuti sebagai pejabat negara. Jelas hal tersebut diatur dalam UU,” ucap Ace.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.

“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).

Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.

“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan seluruh kader di kawasan utara Provinsi Jawa Barat bekerja keras memenangkan partai Golkar.

Airlangga meminta perolehan suara Golkar bisa linear antara kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Ia menargetkan Golkar Jabar mampu menyumbangkan 25 kursi DPR RI.

“Bahwa target Dapil Jabar VIII adalah 3 kursi (DPR RI). Dan saya minta targetnya itu linier antara DPR provinsi, kabupaten/kota dan nasional,” tutur Airlangga di Hotel Prima Cirebon, Rabu (24/1/2024).

Ketum Golkar menegaskan pentingnya linearitas suara untuk partai berlambang pohon beringin di Pemilu 2024.

Ia mengatakan, jika perolehan suara DPRD kabupaten/kota, Provinsi dan nasional pada pemilu lalu linear, Golkar sudah mendapatkan lebih dari 100 kursi DPR RI.

Airlangga menegaskan, Golkar tidak ingin mengulangi kesalahan tidak liniernya perolehan suara di Pemilu 2024 mendatang.

“Jangan ada DPRD tingkat II kita yang pilih provinsi atau nasionalnya di luar partai. Kalau ketahuan DPRD tingkat II tidak sama dengan DPR dan DPRD tingkat I, ya tidak usah dilantik saja. Karena kita ingin menang. Jadi tidak ada alasan lain kita tidak linier,” tegas Airlangga.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengaku sudah menyiapkan insentif bagi daerah yang bisa mendulang suara dan memenangkan Golkar di Jabar.

“Dalam rapat minggu lalu di Bandung akan menyiapkan insentif, agar bedanya maksimal 5 persen (kemenangan). Karena kita ingin menang,” tegas Airlangga.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini juga meminta seluruh kader dan fungsionaris di Cirebon untuk bisa memaksimalkan pemilih Golkar agar memilih paslon Prabowo-Gibran. Ia mengatakan, saat ini pemilih Golkar yang memilih Prabowo-Gibran masih di angka 70 persen.

“Ini bukan hanya pengurus dan kader, tetapi pada pemilih Partai Golkar, saya minta 80 persen pilih Prabowo-Gibran. Jadi kita harus betul-betul kuasai dan menangkan pemilu yang tinggal beberapa hari kedepan,” tegas Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Pelabuhan Internasional Patimban telah menjadi episentrum baru dalam pengembangan perekonomian dan industri di luar Jakarta yang bisa mendorong roda perekonomian baru, terutama di Kawasan Rebana yang meliputi daerah Cirebon, Subang, dan Majalengka.

Tidak hanya menguntungkan di sektor logistik, beroperasinya Pelabuhan Internasional Patimban juga membuka peluang investasi untuk usaha-usaha penunjang pelabuhan.

Adanya pembangunan Pelabuhan Patimban memberikan perubahan potensi ekonomi lokal antara lain dengan terbukanya lapangan pekerjaan di sektor infrastruktur dan membuka peluang UMKM khususnya yang bergerak di sektor kuliner dan penginapan.

“Pelabuhan itu adalah alat untuk ekonomi tumbuh. Di seluruh dunia, tidak ada kota pelabuhan yang tidak maju. Oleh karena itu, Patimban dan Subang tentunya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Investor Daily Dialog yang bertajuk “Patimban dan Masa Depan Ekonomi” di Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (24/01).

Pelabuhan Patimban menjadi sangat strategis di masa depan karena juga ditopang oleh infrastruktur pendukung seperti Bandara Kertajati dan akses jalan tol.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Pelabuhan Internasional Patimban yang akan terkoneksi dengan jalan tol akses pelabuhan juga mendukung penurunan biaya logistik karena mempercepat waktu tempuh dari Kawasan Industri ke pelabuhan.

Hal ini juga berdampak pada efisiensi pemakaian bahan bakar serta menekan ongkos transportasi dengan meningkatkan frekuensi distribusi barang.

“Patimban diharapkan bisa menjadi center of gravity untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tentu bisa ekspor langsung dengan biaya lebih sedikit, lebih murah. Karena persaingan kita bukan hanya dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan negara lain. Kalau negara lain, biaya logistik kurang dari 10%, Indonesia baru menargetkan 8% di tahun 2045,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga dihadapan para investor, pelaku usaha, dan mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa return dari Pelabuhan Patimban tentu menjadi daya tarik bagi investor dalam jangka panjang.

Sementara itu, bagi Pemerintah, multiplier effect yang tercipta dari pembangunan Pelabuhan Patimban menjadi suatu hal yang penting.

“Jadi, pelabuhan ini menjadi pengungkit untuk kawasan,” kata Menko Airlangga.

Menutup pemaparannya, Menko Airlangga juga mendorong generasi muda untuk turut andil dalam proses pertumbuhan kawasan sekitar Patimban.

Dukungan dari para pelaku usaha juga sangat diperlukan untuk mengembangkan Pelabuhan Internasional Patimban, sehingga semakin membuka kesempatan lapangan kerja dan mengoptimalkan pemanfaatan Pelabuhan Internasional Patimban bagi kemajuan ekonomi.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai arah keberpihakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024 tidak akan berbeda dari Partai Golkar.

Hal ini disampaikan Airlangga saat ditanyakan awak media terkait pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berpihak dan kampanye saat pemilu, tetapi tak menggunakan fasilitas negara.

“Jelasnya itu adalah tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar,” ujar Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024), ketika ditanya soal prediksinya tentang ke mana arah keberpihakan Jokowi.

Adapun dalam pilpres 2024, Golkar mengusung pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Airlangga menyebut bahwa tentunya Presiden Jokowi akan punya langkah tersendiri soal arah dukungan kampanye dan keberpihakannya dalam pemilu.

Menurut dia, keberpihakan dan keaktifan pejabat, termasuk presiden, dalam politik tidak dilarang.

“Ya tentu itu bapak presiden kan tentu akan punya langkah (soal arah keberpihakan) tapi saya mengatakan bahwa keberpihakan dan juga aktif di politik itu bukan hal yang dilarang,” ujar dia.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa Jokowi sebagai presiden dan warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih pada ajang kontestasi pemilu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian ini lantas menyinggung bahwa seorang presiden lahir dan berasal dari partai politik (parpol).

Dia menyebutkan Presiden Ke-1 RI Soekarno dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Presiden Ke-2 RI dari Partai Golkar.

“Ibu Megawati (Soekarnoputri, Presiden Ke-5 RI) dengan PDI-P, Pak BJ Habibie (Presiden Ke-3 RI) Golkar, kemudian (Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid) Gusdur PKB, kemudian Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-6 RI) Demokrat,” kata Airlangga.

“Jadi itu sesuatu yang dibolehkan berdasarkan konstitusi,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, pernyataan Jokowi soal presiden boleh berpihak dan kampanye sedang ramai dan disorot.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” katanya lagi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (tengah) saat di Kawasan Pantura Jawa.

Berita Golkar – Secara spasial, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki kontribusi signifikan dengan share mencapai 57,12% terhadap PDB nasional.

Namun demikian, Pulau Jawa sendiri juga masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti erosi, abrasi, banjir, kenaikan permukaan air laut, hingga penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sepanjang daerah Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Kawasan pesisir Pantura Jawa sendiri paling tidak ditinggali oleh sebanyak 48% dari penduduk Pulau Jawa dengan aktivitas ekonomi yang berkontribusi sebesar 20% dari PDB nasional.

Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Indramayu pada hari Rabu (24/01), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkesempatan untuk melihat dari dekat dampak degradasi lingkungan dan penanganan banjir rob di salah satu bagian kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yakni di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur.

“Kunjungan kali ini, tadi sebelum kesini, mengunjungi bendungan-bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR di desa Eretan untuk menanggulangi akibat banjir rob. Dan dirasakan bahwa pembangunan bendungan itu sangat diperlukan oleh masyarakat, karena kita lihat di dalam perjalanan ada beberapa rumah yang tidak ditinggali dan ada yang ditinggali. Oleh karena itu Pemerintah membangun bendungan sekaligus kedepannya membentuk polder-polder agar air yang masuk bisa disedot keluar,” ujar Menko Airlangga.

Untuk memitigasi risiko bencana di sepanjang pesisir Pantura Jawa tersebut, Pemerintah terus berupaya melakukan intervensi melalui sejumlah kebijakan strategis yang komprehensif.

Salah satu kebijakan tersebut yakni dengan pembangunan tanggul pengaman pantai dan sungai serta pembangunan sistem polder dan pompa di wilayah utara Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang juga menjadi salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah juga melakukan pembangunan Major Project Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa yakni Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, dan Gerbangkertosusila juga dilakukan Pemerintah melalui penyediaan akses air minum perpipaan, pemantauan penurunan tanah dan kualitas air, pembangunan tanggul pantai, serta pengolahan air limbah.

Selain itu, sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah telah menyiapkan konsep pembangunan Giant Sea Wall yang salah satunya berada pada Jalan Tol Semarang – Demak.

Konsep pembangunan Giant Sea Wall nantinya tidak hanya berperan sebagai bangunan pelindung, namun sekaligus juga sebagai sarana konservasi lingkungan kelautan dan perbaikan kehidupan masyarakat, peningkatkan penyediaan sanitasi, air bersih, konektivitas dan aksesibilitas, penciptaan lapangan kerja, serta penataan kawasan yang lebih adaptif dan inklusif.

Dalam peninjauan tersebut, Menko Airlangga melihat langsung lokasi struktur pemecah gelombang dan tanggul pantai yang berada di Desa Eretan Kulon.

Bangunan tanggul tersebut hanya bersifat sementara untuk menjaga agar garis pantai tidak mengalami kemunduran kembali akibat abrasi.

Desa Eretan Kulon sendiri merupakan salah satu desa yang merasakan dampak langsung dari degradasi lingkungan dan perubahan iklim seperti penurunan muka tanah, kenaikan permukaan laut, dan abrasi pantai.

Selain itu, masyarakat Desa Eretan Kulon juga sangat terdampak dengan adanya banjir rob, yang bahkan pernah mencapai ketinggian 1 meter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan dinilai mampu menghadapi ketidakstabilan kondisi geopolitik dan ekonomi global saat ini.

Perekonomian Indonesia tumbuh positif 4,94% (yoy) atau 5,05% (ctc) pada kuartal ketiga 2023 dengan tingkat inflasi yang masih terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% yakni sebesar 2,61% (yoy) pada bulan Desember 2023.

Neraca perdagangan Indonesia juga kembali mencatatkan surplus pada bulan Desember 2023 dengan nilai yang mencapai USD3,31 miliar.

Angka tersebut kembali melanjutkan tren surplus sejak Mei 2020 atau telah berlangsung selama 44 bulan berturut-turut.

Bahkan untuk pertama kalinya sejak tahun 2008 tercipta surplus dengan Tiongkok yakni sebesar USD2,06 miliar pada tahun 2023.

Dalam acara Investor Daily Round Table yang bertema “Tantangan Ekonomi di Tahun Politik” di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/01), Menko Airlangga juga mengatakan bahwa kinerja ekspor sepanjang tahun 2023 mampu mencetak USD258,82 miliar dan masih lebih tinggi dari nilai impor yang sebesar USD221,89 miliar.

“Dengan demikian sebetulnya langkah-langkah makro yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah berada dalam track yang benar. Demikian pula mengenai pendapatan per kapita kita, pasca Covid-19 ini kita masuk di upper middle income country lagi. Tidak banyak negara masuk di upper middle income country secara konsisten. Dan kita diperkirakan di tahun 2024, income per kapita bisa menembus di angka USD5.300 sampai dengan USD 5.400,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyinggung pembangunan proyek jangka panjang Giant Sea Wall (GSW) yang bertujuan menjaga keberlangsungan Pulau Jawa sebagai salah satu mesin utama ekonomi nasional.

Perlindungan pesisir pulau Jawa akan meningkatkan resiliensi baik secara ekonomi maupun keamanan.

“Kita melihat bahwa ke depan itu kan banyak Proyek Strategis Nasional, tetapi kita lihat bahwa koridor utara Jawa itu menjadi sebuah koridor yang seharusnya tidak ada gangguan. Nah, salah satu tidak ada gangguan itu adalah untuk menekan logistic cost lebih rendah dari 20%. Nah, salah satunya tadi ada Pelabuhan Patimban. Jadi selain yang Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, ada Patimban. Patimban ini punya potensi untuk sangat membantu di kawasan utara bagian barat. Terutama untuk industri otomotif dan manufaktur. Dibuktikan dalam waktu singkat kapasitas untuk ekspor otomotif yang disiapkan sekitar 218 ribu, langsung 100% tahun kemarin. Itu membuktikan gerakan ekonomi utara yang luar biasa,” jelas Menko Airlangga.

Dalam acara yang dihadiri langsung oleh sekitar 350 orang dan juga ditonton paling tidak oleh sekitar 50.000 orang secara live tersebut, Menko Airlangga menerangkan sejumlah kebijakan strategis Pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi Indonesia seperti Program Bantuan Pangan yang turut menjaga daya beli dan level inflasi nasional, pemberdayaan UMKM melalui program KUR, penguatan daya saing dan nilai tambah industri melalui hilirisasi, mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal, peningkatan produktivitas SDM, pemerataan pembangunan dan konektivitas, peningkatan kerja sama internasional, serta kemudahan berusaha dan peningkatan investasi.

“Tetapi kita lihat beberapa negara pengungkit seperti Amerika Serikat sudah mulai bisa menangani inflasinya dan pertumbuhannya juga sudah bisa kelihatan, demikian pula dengan China. Dan Indonesia di region Indo-Pasifik ini berharap bahwa ini menjadi wilayah yang sangat dinamis. Dan pertumbuhan ekonomi dunia ini berbasis pada Indo-Pasifik,” pungkas Menko Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menyerahkan bantuan.

Berita Golkar – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim yang berdampak langsung kepada masyarakat yang rentan.

Diantaranya, Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran Bantuan Pangan hingga Juni 2024 yang berperan dalam menjaga daya beli masyarakat rentan yang terdampak kenaikan harga pangan dan turut menjaga level inflasi nasional, menyiapkan program Bantuan Langsung Tunai, dan mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama untuk sektor perikanan.

Dalam kunjungan kerja ke ke Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkesempatan untuk memastikan langsung kelancaran dan ketepatan sasaran penyaluran Bantuan Pangan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat.

“Saya hari ini berterima kasih kepada Pemda Jawa Barat karena telah bekerja sama dengan Perum Bulog dan juga PT Pos Indonesia yang telah menyalurkan bantuan di Kantor Desa Eretan Kulon ini. Dan tentu saya berharap program Bantuan Pangan maupun nantinya program Bantuan Langsung Tunai juga akan didistribusikan oleh PT Pos Indonesia dimana seperti tadi dalam dialog dengan masyarakat, masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut,” tutur Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga berdialog langsung dengan para Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang hadir di Kantor Desa Eretan Kulon dan memberikan Bantuan Pangan secara simbolis kepada 5 PBP dari 100 PBP yang hadir.

Memiliki latar belakang yang beragam, para penerima bantuan pada kesempatan itu juga kompak mengutarakan sangat membutuhkan bantuan Pemerintah tersebut dan berharap agar bantuan dapat terus dilanjutkan ke depannya serta diperbanyak jumlahnya.

Lebih lanjut, total alokasi Bantuan Pangan beras tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Barat mencapai 4.445.601 PBP dan untuk Kabupaten Indramayu sebanyak 260.190 PBP.

Sementara itu, alokasi Bantuan Pangan untuk Kecamatan Kandanghaur tercatat sebanyak 10.128 PBP dan Desa Eretan Kulon 946 PBP. Masing-masing PBP akan menerima 10 kilogram beras setiap bulan.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Airlangga juga berkesempatan untuk meninjau langsung Tempat Pelelangan Ikan Eretan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat nelayan di wilayah Eretan dan sekitarnya.

Selain berdialog langsung dengan masyarakat, Menko Airlangga juga menyaksikan penyaluran KUR secara simbolis senilai Rp2,35 miliar kepada 16 nelayan yang merupakan debitur dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian Syariah, dan Bank Jabar Banten.

“Hari ini di Tempat Pelelangan Ikan ini telah dilaksanakan penyaluran KUR oleh BRI, BNI, Mandiri, BSI, BJB, dan Pegadaian Syariah agar masyarakat mendapatkan modal kerja di bidang perikanan. Beberapa pedagang mendapatkan kredit sampai dengan Rp350 juta. Diharapkan hal ini dapat mendorong aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan di daerah sini,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp280 triliun untuk tahun 2024 dengan target debitur baru paling sedikit sebanyak 1,8 juta debitur dan debitur graduasi paling sedikit sebanyak 1,4 juta debitur.