BERITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto bersama Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hayashi Nobumitsu di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RI Jakarta, Selasa (26/09).

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Hayashi Nobumitsu di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RI Jakarta, Selasa (26/09).

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai usulan kegiatan untuk program transisi energi kerja sama Indonesia-Jepang, khususnya sebagai tindak lanjut pembentukan Task Force untuk Transisi Energi dan Infrastruktur.

Indonesia dan Jepang sudah menyepakati pembentukan satuan tugas tersebut yang akan menjadi wadah kolaborasi pemangku kepentingan Indonesia dan Jepang dalam mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya.

Menko Airlangga dan Gubernur JBIC juga menyetujui sejumlah area kerja sama yang dapat segera diimplementasikan dalam Task Force.

Area kerja sama tersebut di antaranya yakni kerja sama peralihan PLTU di Pulau Jawa digantikan dengan PLTA di Pulau Kalimantan serta transmisinya, peningkatan efisiensi pembangkit listrik geotermal, sumber energi dari green and blue ammonia, serta mengenai Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

“Indonesia memiliki cadangan bahan baku besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai CCUS, dan Jepang dapat menyediakan teknologi terbaru dalam pengembangan sektor ini di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.

Gubernur Nobumitsu juga mengapresiasi dan memberikan selamat atas suksesnya pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun lalu serta Chairmanship ASEAN pada tahun ini.

Lebih jauh, JBIC akan terus mendukung langkah Indonesia dalam program transisi energi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan ekonomi ramah lingkungan (green growth).

“Kami percaya Indonesia punya banyak potensi dalam sumber daya energi baru, salah satunya biofuel. Banyak hal yang dapat kita kerjasamakan terkait hal itu, dan kami siap untuk terus mendukungnya,” ungkap Gubernur Nobumitsu.

Semua kegiatan terkait transisi energi tersebut diharapkan dapat segera terimplementasi melalui Task Force yang telah dibentuk Indonesia dan Jepang.

Menko Airlangga juga sepakat mempercepat implementasi kegiatan Task Force dan menugaskan tim ahli yang terdiri dari pejabat Kemenko Perekonomian, Kementerian/Lembaga terkait, BUMN dan sektor swasta untuk segera merumuskan kegiatan yang akan diusulkan untuk dikerjasamakan dengan Jepang melalui JBIC.

Ketua DPD Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengajak kadernya terutama para calon anggota legislatif (Caleg) di Kabupaten Pangandaran untuk kembali bisa memenangkan Golkar pada Pemilu 2024.

“Ada sejarah panjang Partai Golkar dalam pembentukan Kabupaten Pangandaran ini. Sebab, sudah saatnya Pangandaran dikembalikan kepada Golkar pada Pemilu 2024,” ujar Kang Ace, saat memberikan sambutan pada Kunjungan Kerja dan Silaturahmi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jabar, di Hotel Sinar Rahayu 4 Pangandaran, Selasa (26/9/2023) malam.

Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis, kata Kang Ace, tak bisa dipisahkan dari kehadiran Partai Golkar.

Sebab menurutnya, Golkar menjadi partai yang paling depan supaya Pangandaran bisa menjadi daerah mandiri di tengah situasi moratorium pembentukan daerah baru.

“Kabupaten Pangandaran harus kembali dikuasai Partai Golkar. Sebab salah satu pelopor pembentukan Kabupaten Pangandaran adalah Partai Golkar di antaranya dilakukan oleh Kang Agun Gunandjar Sudarsa anggota DPR RI dari Partai Golkar,” katanya.

Sejarah panjang kehadiran Partai Golkar di Pangandaran itu, lanjut dia, kiranya bisa menjadi kekuatan untuk memenangkan Partai Golkar di Pangandaran.

“Golkar memiliki pengalaman panjang dalam mengelola negara, yakinkan itu kepada masyarakat. Sebagai partai inklusif, Partai Golkar tentu akan mampu meraih simpati masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, Pemilu adalah momentum bagi Partai Golkar untuk kembali merebut kemenangan melalui proses demokrasi secara konstitusional.

Untuk menjemput kemenangan itu, maka Golkar di Pangandaran telah menampilkan calon-calon petarung yang kuat.

“Sebab jika kita ingin menang maka mesin partai harus kuat. Kita tidak mungkin menang, kalau kita tidak solid. Kita juga tidak mungkin menang kalau struktur tidak jalan. Kita juga tidak mungkin menang kalau tidak memiliki saksi yang terukur,” imbuhnya.

Kang Ace kemudian berpesan bahwa untuk meraih kemenangan, Partai Golkar jangan bergantung kepada orang lain.

“Saya minta betul kita bisa merebut kembali kemenangan di Pangandaran. Bapak dan ibu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa terlibat dalam memenangakan partai ini. Memenangkan pemilu dan menjadi anggota legislatif,” katanya.

Kang Ace juga sempat menyinggung berbagai dinamika politik yang berkembang saat ini termasuk terkait Pilgub Jabar mendatang.

“InsyaAllah Kang Emil (Ridwan Kamil) akan ditugaskan untuk kembali bisa memimpin Jawa Barat. Sebab beliau memiliki potensi dan dukungan yang luas dari masyarakat Jawa Barat,” ucapnya.

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Ketua IIPG Lampung Riana Sari Arinal hadir langsung dalam kegiatan sosial di Banyumas Pringsewu.

Berita Golkar – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Letjend TNI (pur) H. Lodewijk F Paulus dan Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Provinsi Lampung menghadiri langsung kegiatan sosial di Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Pringsewu, Selasa (26/9/2023).

Lodewijk yang juga Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui wakilnya yang ada di legislatif dan pengurus Golkar selalu hadir di tengah masyarakat.

Kali ini Lodewijk bersama IIPG, hadir melalui kegiatan sosial membantu masyarakat berupa paket sembako dan beras kepada 500 warga Banyumas Pringsewu.

Selain itu, Lodewijk secara langsung juga membagikan 500 payung kepada warga yang hadir.

Lodewijk juga menyampaikan, bahwa yel yel Golkar menang, menang, menang, Partai Golkar akan meraih three sukses.

Sukses pertama, Golkar ingin meraih sukses Pilpres. Siapapu nanti calon Presiden dari Golkar, lanjut Lodewijk, makan harus kita perjuangkan agar menang dalam Pilpres.

Sukses kedua, sukses Pemilu Legislatif. Partai Golkar harus menang dalam Pemilu 2024.

Karena itu, Lodewijk minta agar masing-masing Dapil di Kabupaten Pringsewu bisa mengantarkan 2 Caleg duduk di Legislatif.

Sukses ketiga, Sukses Pilkada. Dalam Pilkada Pemilihan Gubernur Lampung, Partai Golkar ingin kembali mengusung Ketua DPD Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi untuk melanjutkan kepemimpinan di Provinsi Lampung sebagai Gubernur untuk periode kedua.

Lodewijk melanjutkan, kegiatan sosial pembagian paket sembako kepada 500 orang di Kecamatan Banyumas, merupakan bentuk kepedulian dari IIPG dan Partai Golkar.

Sementara itu, Ketua IIPG Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan, bahwa IIPG kalau dipusat diketuai oleh Yanti Airlangga dan Lampung diketuai oleh Riana Sari Arinal, aktif melakukan kegiatan sosial.

“Hari ini, IIPG membagikan paket sembako dan beras kepada masyarakat Banyumas. Dengan mahalnya harga beras saat ini, bantuan beras dari IIPG ini membantu meringankan beban warga,” ujar Riana Sari Istri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ini.

Selain membagikan paket sembako, Riana Sari Arinal juga membagikan handuk.

Riana Sari menyampaikan, bahwa beras yang dibagikan kepada warga sama dengan beras yang dimakan oleh keluarga Gubernur Lampung.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Pringsewu Suherman, SE, menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Ketua IIPG Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, istri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus di Kabupaten Pringsewu.

Partai Golkar Pringsewu bertekad ingin kembali menjadi pemenang dalam Pemilu 2024, sebagaimana kemenangan yang diraih dalam Pemilu 2019.

Sebelum kegiatan sosial, dilakukan sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Komnas Perempuan dan Anak Lampung yang disampaikan oleh Helida Heliyanti.

Selain dihadiri Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus dan Ketua IIPG Lampung Riana Sari Arinal, hadir juga Wakil Ketua DPRD Lampung juga Ketua KPPG Lampung Hj. Ririn Kuswantari, sejumlah pengurus DPD Golkar Lampung dan pengurus IIPG Lampung.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong lembaga pendidikan islam di Indonesia memanfaatkan perangkat teknologi secara maksimal, hal ini guna meningkatkan kualitas lulusan.

Ia menilai kemajuan teknologi sangat memudahkan manusia dalam beraktivitas.

Namun, keberadaan teknologi pun berdampak kepada hilangnya sejumlah pekerjaan yang biasa dilakukan manusia.

“Para petani ke depan tidak butuh tukang siram, tidak butuh tukang giling. Kenapa? karena teknologi. Di Pesantren al-Ittifaq Rancabali menyiram sayur-sayuran menggunakan teknologi digital,” ujar dia dalam keterangan pers rilis yang diterima wartawan, Selasa (26/9/2023).

Ia mengatakan, peran guru berpotensi seperti itu di tengah kemajuan teknologi yang ada.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam harus dapat memanfaatkan keberadaan teknologi untuk meningkatkan kualitas.

Ace pun menyoroti kondisi lulusan pendidikan Islam yang sulit terserap oleh dunia kerja. Ia menilai pendidikan Islam harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Di jenjang perguruan tinggi Islam, masih terjadi kesenjangan partisipasi dan relevansi dengan kebutuhan pasar,” kata dia.

Ia menilai dunia pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Lembaga pendidikan Islam harus mencetak lulusan yang sesuai kebutuhan.

Ace menegaskan pendidikan Islam harus memanfaatkan kemajuan teknologi demi meningkatkan kualitas.

Sehingga diharapkan pendidikan Islam akan memberi sumbangan bagi kemajuan Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi Ketua Satuan tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional.

Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2023 yang ditandatangani Jokowi pada Rabu (20/9/2023).

Keppres ini tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional. Penerbitan Keppres dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik global.

Dinamika ekonomi dan geopolitik global ini diprediksi memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk sektor ekspor.

Diketahui, hingga Agustus 2023, terjadi penurunan kinerja ekspor nasional. Catatan ekspor hingga Agustus 2023 berada di angka 22 miliar dolar AS atau terkontraksi sekitar 21,21 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Total ekspor periode Januari-Agustus 2023 sebesar 171,52 miliar dolar AS.

Melalui Keppres Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, pemerintah harus menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor serta memerkuat neraca perdagangan.

Selain itu, Satgas ini dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini akan menjadi ujung tombak bersama anggota Satgas Peningkatan Ekspor Nasional merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif.

Selain itu, Airlangga akan memimpin Satgas menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan bersifat kolaboratif untuk melaksanakan kebijakan, menetapkan langkah penyelesaian permasalahan melalui terobosan yang cepat dan tepat yang muncul selama proses peningkatan ekspor.

Dalam Keppres juga disebutkan Airlangga dan jajaran Tim Pengarah bertugas mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Sebagai Ketua Satgas Peningkatan Ekspor, Airlangga dibantu dua orang wakil ketua, yakni, Wakil Ketua I Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua II Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berikut ini susunan lengkap Tim Pengarah Satgas Peningkatan Ekspor Nasional:

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua I : Menteri Perdagangan;
Wakil Ketua II : Menteri Keuangan;
Anggota :

Menteri Sekretaris Negara;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Perindustrian;
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Menteri Luar Negeri;
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Menteri Pertanian;
Menteri Kelautan dan Perikanan;
Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Sekretaris Kabinet; dan
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

H Amran SH MH Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Pekanbaru dari Partai Golkar nomor urut 4.

Berita Golkar – Bakal calon anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Golkar Dapil Pekanbaru, H Amran SH MH meresmikan posko pemenangan, yang berlokasi di Jalan Melati Indah Pekanbaru, Minggu (24/9/2023).

Posko pemenangan tersebut dinamakan dengan Markas Besar (Mabes) Relawan H Amran SH MH, Kecamatan Bina Widya Pekanbaru, yang memiliki lokasi strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

Peresmian posko pemenangan tersebut bukan hanya dihadiri oleh tim pemenangan internal, tapi juga masyarakat sekitar yang antusias untuk hadir dan mendukung mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat tersebut.

“Jadikan markas ini sebagai tempat perjuangan kita bersama. Markas ini bukan hanya simbol, tapi di sini kita jadikan tempat berkumpul menyusun strategi dan kekuatan bersama,” kata Amran dalam kesempatan itu.

Amran meyakini, masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Bina Widya sudah cerdas dalam menentukan pilihan wakil rakyat yang akan dipilih nantinya.

Sehingga tidak akan mempertaruhkan nasib daerah demi sogokan uang yang tidak seberapa untuk memilih memilih calon tertentu, yang melakukan kecurangan dalam Pemilu.

“Saya yakin masyarakat sudah cerdas, dan akan lebih memilih wakil yang jujur, berintegritas, dan memang mau memperjuangkan masyarakatnya. Apalagi saya juga warga Srikandi Pekanbaru, masih satu area dengan Delima, Melati dan beberapa area lainnya, tentu daerah kita menjadi prioritas,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, dalam 5 bulan sisa waktu untuk berjuang, para tim harus semakin kompak dan solid, serta juga para simpatisan dan masyarakat, untuk turut membantu dari mulut ke mulut, sanak saudara dan keluarga.

“Satu lagi yang perlu diingat, saya bukan orang politik, saya aparat hukum yang biasa menangkap orang-orang yang melakukan kesalahan. Semoga ini menjadi sejarah pertama, ada yang pernah menjabat Kajati di DPRD Riau, dan membuat suasana di legislatif semakin bersih serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada wakilnya di DPRD,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, juga diundang anak-anak yatim dari lingkungan sekitar, dan diberikan santunan secara langsung oleh Amran dan sang istri, Hj Eliana SH.

Peresmian Markas Besar tersebut ditandai dengan potong pita oleh Amran, yang juga tampak dihadiri oleh sang istri dan tim sukses lainnya, seperti, Irwanto, Aguswan, Firman, Faisal, Mus, dan juga Ketua Gonjong Limo Panam, Supriadi.

Ketua FPG DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharyanto.

Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Bojonegoro, Jawa Timur berkomitmen melindungi para petani tembakau dan usaha pertembakauan.

Komitmen ini sebagai respon atas keluhan dan keresahan petani tembakau dan usaha pertembakauan terkait pengamanan zat adiktif dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksana UU Kesehatan.

Ketua FPG DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharyanto menegaskan, petani tembakau dan usaha pertembakauan harus dilindungi, karena mereka telah berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi, Bojonegoro selama ini dikenal sebagai penghasil tembakau virgini terbaik di dunia, dan menanam tembakau sudah dilakukan secara turun temurun.

“Tahun ini petani begitu senang karena harga tembakau tinggi. Dan, tidak mungkin bisa tembaku ini dikonversi menjadi produk lain, kecuali sigaret,” tegas Sigit, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Senin (25/9/2023).

Keberadaan usaha pertembakauan, lanjut Sigit, juga mampu mengurangi pengangguran karena menyerap tenaga kerja cukup banyak.

Selain itu juga memberikan pendapatan cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).

“Jika sampai RPP UU itu disahkan tentunya banyak yang dirugikan. Petani tidak akan bisa tanam tembakau lagi, pengangguran akan menumpuk, dan daerah akan kehilangan pendapatan,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro ini, memasukan pengamanan zat adiktif pada RPP UU Kesehatan dinilai tidak tepat.

Sigit menyebut, sampai saat ini belum ada hasil kajian yang menyebutkan zat adiktif pada rokok menyebabkan kematian tertinggi.

“Kecelakaan dan beberapa penyakit seperti diabetes, stroke dan jantung justru menjadi penyebab kematian tertinggi,” tandasnya.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bojonegoro dan Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) juga menolak keras dan keberatan dengan seluruh pasal Pengamanan Zat Adiktif mengenai tembakau dalam RPP Pelaksana UU Kesehatan.

Karena sangat tidak adil dan mendiskriminasi semua rakyat termasuk petani yang bekerja di sektor pertembakauan.

Senada disampaikan Ketua MPSI, Sriyadi Purnomo. Pihaknya juga menolak RPP Kesehatan, jika disahkan maka akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas.

Diantaranya petani tembakau, pelaku usaha, tenaga kerja, dan tentunya juga negara dan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mewakili dan menyampaikan keynote speech Presiden Joko Widodo dalam Cloud Day Indonesia 2023 di Jakarta, Selasa (26/09).

Berita Golkar – Dalam 2 dekade terakhir, ekonomi digital Indonesia mampu tumbuh pesat sebanyak 2 kali lipat dan saat ini menjadi yang terbesar di Kawasan ASEAN.

Nilai ekonomi digital tersebut juga ditaksir mampu meningkat hingga USD133 miliar pada tahun 2025 mendatang.

Indonesia juga diharapkan mampu menjadi pemain utama dalam sektor ekonomi digital yang unggul, salah satunya dapat dilakukan dengan hilirisasi.

Serupa dengan hilirisasi sektor lainnya, hilirisasi digital juga penting untuk dilakukan guna mendorong nilai tambah dan daya saing ekonomi digital di Indonesia.

“Indonesia terus menyambut baik hadirnya perusahaan teknologi global di Indonesia. Namun Bapak Presiden terus mendorong komitmen dan usaha perusahaan teknologi global, untuk ikut mendukung hilirisasi ekonomi digital kita. Agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen, tapi juga produsen dan pemain yang berdaya saing,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mewakili dan menyampaikan keynote speech Presiden Joko Widodo dalam Cloud Day Indonesia 2023 di Jakarta, Selasa (26/09).

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa hingga kini Indonesia terus membuka diri terhadap investasi guna meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan di masa mendatang seperti AI Researcher, Big Data Analyst, 5G Network Engineer, dan Cyber Security Specialist.

Dengan besarnya potensi pasar sektor digital yang ada di Indonesia, Pemerintah berharap bahwa perusahaan teknologi yang menanamkan investasi juga dapat membuka pusat riset, melatih dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang digital, meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, memberikan akses teknologi secara merata, serta mendukung agenda transformasi digital yang tengah digaungkan Pemerintah.

“Pemerintah terus mengundang kehadiran perusahaan teknologi, silakan datang dan berinovasi di Indonesia tetapi jangan sekadar hanya untuk berjualan, Terutama, ada yang mengambil untung dari transaksi ekonomi dan transaksi data tapi tidak punya kantor. Dengan potensi pasar sebesar Indonesia, seharusnya kantor pusat regional bisa dilakukan di Indonesia bukan di negara lain,” ujar Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi Presiden Joko Widodo terhadap Amazon Web Services yang telah berkembang pesat di Indonesia dengan meluncurkan Pusat Data Regional AWS Asia Pasifik di Jakarta yang merupakan pusat data kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Singapura.

Pengembangan infrastruktur teknologi terutama cloud computing yang juga dilakukan oleh AWS dinilai mampu mengakselerasi kemajuan ekonomi digital, mendorong lebih banyak lahirnya usaha-usaha baru, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, serta menarik lebih banyak pendanaan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan rintisan (start-up).

“Bapak Presiden mendorong teknologi cloud yang semakin terjangkau oleh semua, berikan skema khusus untuk UMKM, untuk usaha rintisan yang baru berdiri, dan untuk mempercepat hilirisasi digital,” tegas Menko Airlangga.

Menutup sambutan, Menko Airlangga menuturkan bahwa dibutuhkan penguatan kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah sebagai regulator, perusahaan penyedia teknologi, dan juga para inovator agar pengembangan ekonomi digital dan Artificial Intellegent dapat memberikan nilai tambah optimal untuk masyarakat Indonesia.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni.

Berita Golkar – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan kota (Pemkot) setempat menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, mengatakan, kehormatan ASN itu terlihat dari kenetralannya dalam setiap tahapan pemilu baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

“Menjaga netralitas ASN itu sama juga menjaga kehormatan korpnya sendiri,” ujar Toni panggilan akrab Arif Fahtoni ini.

Toni menjelaskan, di era penggunaan media sosial (medsos) saat ini memang semua orang memiliki hak asasi yang bersangkutan untuk memiliki preferensi kesukaan terhadap figur.

Namun, lanjut dia, hal itu tidak boleh diaktualisasikan dalam bentuk lisan dan perbuatan untuk ASN ini.

“Lisan itu, bercerita capres ini bagus, capres ini biasa. Atau ASN itu me-like (menyukai) calon di medsos. Dengan me-like itu berarti ASN menunjukkan ketidaknetralannya,” ucap Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.

Oleh karena itu, Toni mengingatkan kepada ASN di Surabaya untuk bersama-sama menjaga kehormatannya dengan berkomitmen penuh menjaga netralitasnya baik dalam pemilu ini.

“Semakin ASN tidak netral maka semakin merendahkan kehormatan itu sendiri,” katanya.

Toni menegaskan, ASN itu sadar tidak sadar pilihan hidup yang disadari betul bahwa, sebagian hak asasinya diambil oleh negara melalui peraturan.

“Jadi ASN harus netral sekalipun di media sosial,” katanya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya Puadi mengatakan, pada pemilu ini, ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau follow dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu.

“ASN pada prinsipnya ASN harus netral, artinya ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan, salah satu bentuk ada larangan memberikan like, share, dan comment di medsos (peserta pemilu),” katanya.

Hal itu juga telah diatur di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menanggapi soal wacana pemerintah yang ingin mengatur masa kampanye Pilkada 2024 hanya 30 hari.

Menurut Dave, persoalan durasi masa kampanye tersebut seharusnya tidak menjadi masalah untuk para kandidat yang maju di pesta demokrasi mendatang.

“Kampanye Pemilu juga dibuat cepat. Jadi, semestinya tidak menjadi kendala,” kata Dave saat dihubungi wartawan, Senin (25/9/2023).

Jika ada petarung baru, kata Dave, sebaiknya yang bersangkutan sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi.

“Tentunya dari sekarang sudah mulai turun melakukan sosialisasi di wilayah yang bersangkutan inginkan,” tuturnya.

Meski begitu, Dave tidak ingin berbicara lebih jauh.

“Nanti akan disampaikan resmi sikap Golkar seperti apa dalam Rapat Komisi II. Ini sih baru pandangan saya pribadi, belum menjadi sikap partai,” tuturnya.

Dilansir Nasional Kompas.com, meinginan pemerintah ingin mengatur agar masa kampanye Pilkada 2024 hanya 30 hari dianggap sebagai kebijakan yang pro-petahana.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPR RI fraksi Demokrat Ongku Hasibuan selepas pemaparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP yang berakhir pada Rabu (20/9/2023) tengah malam.

“Saya tidak terbayang provinsi-provinsi yang besar (kandidat kepala daerahnya) akan berkampanye hanya dengan 30 hari. Ini hanya akan menguntungkan barangkali petahana, yang sudah dikenal masyarakatnya,” ucapnya.

Ongku menilai, rencana kebijakan ini tidak memenuhi asas keadilan dan kesetaraan untuk semua peserta pilkada.

“Bagaimana dengan pendatang baru? Tidak akan cukup waktu bagi beliau mengampanyekan dirinya hanya dalam 30 hari,” tambah Ongku.

Masa kampanye pilkada yang hanya 30 hari ini terbilang sangat pendek dan akan menjadi torehan baru dalam sejarah pilkada.

Ambil contoh, pada Pilkada 2020, masa kampanye berlangsung selama 71 hari, yakni 11 Juli-19 September 2020.

Sementara itu, masa kampanye Pilkada 2015 berlangsung 81 hari. Dalam forum yang sama, Tito memaparkan alasan pemerintah hendak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti yang (Perppu) Pilkada yang akan mempercepat pelaksanaan pilkada dari jadwal semula 27 November 2024 ke bulan September 2024.

“Pelaksanaan kampanye diusulkan untuk dipersingkat menjadi 30 hari. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 67 (UU Pilkada),” ujar eks Kapolri itu.

Ia menyebut, pemangkasan masa kampanye dilakukan mengantisipasi kemungkinan adanya irisan antara tahapan Pilkada 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang mungkin berlangsung 2 putaran.