BERITA

Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Adhinusa.

Berita Golkar – Dalam beberapa percakapan dengan anggota koalisi, tercetus tekad kuat untuk menjaga kekompakan yang telah terbentuk di Pilpres 2024.

“Untuk Koalisi Indonesia Maju Insya Allah tetap solid. Dalam beberapa percakapan dengan teman-teman koalisi, tercetus tekad untuk melanjutkan kebersamaan ini sampai agenda-agenda politik berikutnya, termasuk Pilkada Jakarta di akhir tahun 2024,” kata Adhinusa.

Lebih lanjut, Adhinusa menyebutkan bahwa kekompakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Adhinusa menegaskan, bersama dengan relawan-relawan, telah membuktikan keefektifan mereka dalam mendongkrak perolehan suara Paslon 02 di Jakarta.

“Kekompakan ini dianggap sebagai kunci kesuksesan yang akan dipertahankan dalam kontestasi politik mendatang,” tegasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menyoroti keluhan jemaah haji tahun 2023 mengenai fasilitas saat menjalankan ibadah haji di Arafah dan Mina, Arab Saudi.

Ia mengatakan banyak jemaah yang tidur di luar tenda karena mengalami sesak nafas.

Menurutnya hal ini dikarenakan kondisi tenda yang tidak cukup untuk menampung jemaah.

“Haji 2023 lalu banyak jemaah yang tidur di luar tenda, karena kondisi penampungan tidak memadai. Kemenag harus belajar dari kejadian serupa agar pada haji 2024 mendatang hal tersebut tidak kembali terulang,” pungkasnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Ruang Rapat Komisi VIII, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Menurutnya, kondisi terparah terjadi pada saat di Wina. Hal itu mengingat wilayah Wina sangat terbatas tempat penginapan, sehingga beberapa jemaah diharuskan tidur di luar.

“Kemenag harus belajar dari kejadian serupa agar pada haji 2024 mendatang hal tersebut tidak kembali terulang”

“Yang harus diperhatikan ukuran tendanya harus diperbesar kemudian jika memungkinkan jemaah disebar di beberapa hotel terdekat agar tidak terjadi penumpukan,” tutur Endang.

Lebih lanjut, Politisi Golkar itu mengingatkan layanan katering yang perlu ditingkatkan.

Mengingat di tahun 2023, pelayanan makanan jemaah banyak dikeluhkan sehingga banyak yang mengidap penyakit khususnya maag kambuh karena terlambat makan.

“Kuncinya pertama daya tampung jemaah harus ditingkatkan agar tidak terjadi penumpukan, kemudian kedua layanan katering juga harus lebih cepat agar tidak ada jemaah yang telat makan,” tambahnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bicara soal target partainya dalam mengincar kursi Ketua DPR RI.

Ia menjelaskan, partainya masih menunggu keputusan pasca pelantikan DPR pada Oktober mendatang.

“Masalah [Ketua] DPR nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya DPR 1 Oktober nanti,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/3) malam.

Airlangga lalu menegaskan, Partai Golkar tidak punya skenario untuk ‘merebut’ kursi Ketua DPR RI. Menurutnya, Golkar akan mengikuti aturan yang ada.

“Partai Golkar tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada, ya dan tidak ada skenario [merebut kursi Ketua DPR],” ucapnya.

Teranyar, perhitungan real count KPU menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Golkar menempati posisi kedua di bawah PDI Perjuangan.

Partai berlambang beringin itu mendapat kenaikan suara yang cukup besar dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pembahasan RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024 yang baru saja dilaksanakan.

Sebab, menurutnya, RUU DKJ yang membahas soal konsep dewan aglomerasi yang berkaitan dengan kewenangan wakil presiden, sudah dibahas sedari lama.

“Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu nggak tahu kita calon presidennya siapa, dan calon wakil presidennya siapa. Jadi tolong ini diluruskan konsep ini konsep lama, tidak ada hubungannya dengan pilpres, itu konsep murni diambil dari yang sudah berjalan di Papua,” pungkas Doli dalam keterangan yang dikutip wartawan, di Jakarta, Senin (11/3/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan konsep aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) berasal dari pemekaran Papua.

Kawasan aglomerasi ini dalam RUU DKJ akan dibuat dewan pengarah.

“Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota”

“Soal siapa yang mengurus itu, ini konsepnya diambil dari soal Papua sebenarnya. Kan kemarin Papua dimekarkan jadi 6 provinsi, kemudian kan dibuat semacam dewan pengarah atau apa gitu yang dia sifatnya administratif aja melaporkan ke presiden. Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota,” katanya.

Doli mengatakan tidak cukup hanya satu menteri koordinator (menko) yang mengurus aglomerasi tersebut. Maka dari itu, pilihan yang cocok untuk mengaturnya yakni presiden atau wakil presiden.

“Jadi ini mengkoordinasikan saja, ya karena kan nanti kalau urusan gini kan lintas koordinasi kan, lintas menko, bicara tentang ekonomi juga, politik juga, bicara soal sosial kemasyarakatan juga. Nah siapa yang bisa mengoordinasikan antar menko ini, kan pilihannya tinggal presiden dan wakil presiden,” kata dia.

“Sama dengan Papua kayak gitu, soal kan masalah di Papua politik tinggi, masalah luar negeri tinggi, tapi masalah kesejahteraan gini. Nah maka harus kemudian diambil, nggak cukup hanya satu menko yang menangani masalah seperti Papua, sama juga tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekitar Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden,” imbuhnya.

Ahmad Doli menambahkan banyak catatan yang harus diperhatikan dari kondisi Jakarta.

Mulai dari persoalan macet, polusi hingga transportasi umum. Permasalahan yang ada, lanjut Doli, berkaitan dengan daerah aglomerasi lainnya.

“Memang wilayah DKI ini, atau Jakarta ini isunya kan banyak yang belum selesai, PR-nya kan banyak, soal banjir, soal macet, soal polusi, transportasi kan macam-macam. Dan ini nggak bisa diselesaikan cuma hanya Jakarta saja, karena dia kan makanya nggak bisa lepas dari Depok, Bekasi dan lain, ini yang disebutkan sebagai aglomerasi itu,” tuturnya.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim M Sarmuji menyambut baik perolehan 15 kursi DPRD Jatim, hasil Pemilu 2024.

Jika dibanding hasil Pemilu sebelumnya, capaian ini naik sebanyak dua kursi.

Sarmuji mengakui, kenaikannya memang tidak drastis.

“Tetapi, naik di Jawa Timur itu bagi Golkar sangat luar biasa. Bisa naik dua kursi, itu prestasi yang patut kami syukuri,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (12/3/2024).

Akumulasi 15 kursi tersebut, didapat dari konversi suara Partai Golkar menjadi kursi di setiap daerah pemilihan melalui metode hitung sainte lague.

Adapun proses rekapitulasi suara tingkat provinsi yang digelar KPU Jatim, rampung pada Senin (11/3/2024).

Dari hasil konversi suara, rata-rata Golkar memperoleh satu kursi DPRD Jatim di setiap dapil.

Namun, di dapil 12, Golkar mampu medapat dua kursi DPRD Jatim.

Sarmuji menyatakan, bersyukur atas capaian ini, sebab tidak hanya kursi DPRD Jatim yang naik.

Namun, kursi Golkar untuk DPR RI dari dapil Jawa Timur maupun akumulasi DPRD kabupaten/kota di Jawa Timur saat ini juga naik.

“DPR RI naik dua kursi, dari 11 menjadi 13 kursi. Untuk kabupaten/kota ada tambahan 30 kursi secara global,” ungkap Sarmuji.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Tebingtinggi yang juga bakal calon Wali Kota Tebingtinggi 2024-2029.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tebingtinggi yang dinahkodai oleh Basyaruddin Nasution, SH, MH, berhasil mempertahankan kursi Ketua DPRD Kota Tebingtinggi periode 2024-2029 dengan memperoleh 5 kursi.

Jumlah ini bertambah dari periode 2019-2024 yang hanya memperoleh 4 kursi, Selasa (12/3).

Walau sempat digadang-gadang perolehan kursi Partai Golkar pada putaran pemilu 2024-2029 akan anjlok sehubungan dengan keluarnya 3 anggota DPRD petahana Partai Golkar dari kubu Partai Golkar. Namun isu panas akan tumbangnya masa kejayaan Partai Golkar itu tidak terbukti.

Dari 5 anggota DPRD terpilih Partai Golkar periode 2024-2029, ada 4 nama baru dan hanya 1 nama lama yang masih terus bertahan.

Berikut daftar nama anggota DPRD terpilih Partai Golkar Kota Tebingtinggi periode 2024-2029.

• Basyaruddin Nasution, SH, MH, Dapil III Kota Tebingtinggi (Kecamatan Rambutan) petahana 3 periode
• Marini Dapil III Kota Tebingtinggi (Kecamatan Rambutan)
• Malik Syahputra Purba Dapil II Kota Tebingtinggi (Kecamatan Padang Hulu, Bajenis)
• Sakhti Khadafi Nasution Dapil II Kota Tebingtinggi (Kecamatan Padang Hulu Bajenis)
• Sri Wahyuni Dapil I Kota Tebingtinggi (Kecamatan Tebingtingi Kota, Padang Hilir).

Selain berhasil mempertahankan kursi Ketua DPRD, Partai Golkar berhasil mendudukkan anggota DPRD terpilih termuda Kota Tebingtinggi dengan usia 29 tahun, yakni Malik Syahputra Purba (MS Purba).

Berhembus isu, MS Purba berpeluang besar menjadi Ketua DPRD Kota Tebingtinggi apabila sang mentor yang juga politisi senior Partai Golkar, Basyaruddin Nasution, SH, MH melaju untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Tebingtinggi periode 2024-2029 pada bulan november mendatang.

Sementara itu, MS Purba ketika ditanyai Waspada tentang isu dirinya akan ditunjuk sebagai Ketua DPRD apabila Ketua DPD Partai Golkar yang juga anggota DPRD terpilih Partai Golkar maju pada pertarungan Pilkada Kota Tebingtingi, dirinya menjawab bahwasanya hal tersebut tidak benar adanya.

“Tidak benar isu saya akan ditunjuk sebagai Ketua DPRD apabila bang Basyar maju sebagai Calon Wali Kota Tebingtinggi, sampai saat ini di internal Partai Golkar kami belum membahas hal tersebut. Namun untuk kabar bang Basyar maju untuk menjadi Tebingtinggi 1 itu benar adanya,” kata MS Purba.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Berita Golkar – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Partai Golkar dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024 yang berlangsung tanggal 14 Februari 2024.

Berdasarkan hasil sementara rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU RI dalam pemilihan legislatif, Partai Golkar berhasil berada pada posisi dua besar perolehan kursi di DPR bersaing PDI Perjuangan.

Sementara dalam pemilihan presiden, pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Partai Golkar berhasil mendapatkan suara terbanyak dibanding dua pasangan Capres lainnya.

“Keberhasilan Partai Golkar dalam meraih suara di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden merupakan hasil kerja cerdas seluruh kader Partai Golkar di Indonesia, mulai dari Ketua Umum hingga akar rumput. Ini juga membuktikan mesin partai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai pusat serta ormas pendiri dan yang didirikan, mampu bergerak secara masif dan solid dalam memenangkan Partai Golkar di seluruh daerah pemilihan,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Pleno Partai Golkar di Jakarta, Minggu (10/3/24).

Hadir antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, Ketua DPP Partai Golkar Meutya Viada Hafid, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily serta Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Maman Abdurrahman.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tercatat 24 partai politik, termasuk 6 partai lokal, berkompetisi dalam pemilu 2024.

Sebanyak lebih dari 204 juta pemilih tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa.

Dari 18 partai nasional, 9 di antaranya telah mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen, termasuk Partai Golkar.

“Berdasarkan hasil sementara rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU RI, dipastikan kursi Partai Golkar di DPR RI mengalami kenaikan. Pada Pemilu 2019, Partai Golkar memperoleh kursi DPR RI sebanyak 85 kursi. Pada Pemilu kali ini kursi Partai Golkar di DPR RI bisa melebihi 100 kursi. Dimana Partai Golkar mendominasi suara di 15 provinsi,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPI serta Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, saat ini Partai Golkar akan fokus dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Sejauh ini Partai Golkar sudah mengeluarkan 1.040 penugasan untuk Pilkada 2024. Mulai dari penugasan untuk bakal calon bupati hingga calon gubernur.

“Hasil Pileg 2024 akan menjadi salah satu acuan Partai Golkar untuk bertarung dalam Pilkada 2024. Termasuk mematikan kesiapan masing-masing calon yang akan diajukan untuk bertarung dalam Pilkada. Tentunya, Partai Golkar akan berusaha mengulangi kesuksesan meraih kemenangan di Pilkada, sesuai dengan keberhasilan dalam pemilihan legislatif Pemilu 2024,” pungkas Bamsoet.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai peluang Airlangga Hartarto lebih besar. Airlangga dinilai lebih berpeluang untuk kembali menjadi ketua umum Partai Golkar.

“Airlangga Hartato lebih berpeluang terpilih mengingat dia sukses memimpin Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024 kemarin. Dengan kesuksesan tersebut, semestinya para ketua DPD Provinsi dan Kabupaten mendukungnya,” kata Lili kepada wartawan, Selasa, 12 Maret 2024.

Namun demikian, Lili menyebut keberhasilan seseorang untuk menjadi ketua partai kadang tergantung pada dukungan penguasa.

Padahal hal-hal seperti itu tidak harus terjadi karena sejenis praktek buruk masa orde baru.

“Dengan kata lain kadang dalam suksesi kepemimpinan partai mesti harus ada restu dari penguasa. Semoga saja itu tidak terjadi praktek restu-restuan,” ungkap Lili.

Jika masih ada praktek tersebut, Lili mengemukakan calon ketum Golkar akan semakin terlihat dari siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.

Dari empat nama yang beredar, tiga orang merupakan bagian dari pemerintahan.

“Jika di lihat dari empat calon, ada tiga calon yang menjadi pembantu presiden. Ketiganya, yakni Airlangga, Bambang Soesatyo hingga Bahlil Lahadalia,” ujar dia.

Presiden RI Joko Widodo bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partai yang identik dengan warna kuning itu sudah akrab.

Hal itu disampaikan Airlangga ketika ditanya wartawan soal isu Jokowi bakal merapat ke Golkar.

“Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat,” ucap Airlangga disambut tawa petinggi Partai Golkar lainnya saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/3/2024).

Airlangga mengatakan kedekatan itu tampak pada iklan-iklan Partai Golkar bersama Jokowi.

Hal itu, kata dia, menunjukkan kedekatan sekaligus kenyamanan Jokowi dengan Golkar.

“Karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar,” ujarnya sebagaiman dikutip dari wartawan, Selasa (12/3/2024).

“Karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar,” ujarnya sebagaiman dikutip dari wartawan, Selasa (12/3/2024).

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku partai Golkar cukup dekat dengan Jokowi.

Dia menyebut hubungan baik dengan Jokowi itu terjalin karena Golkar merupakan partai yang konsisten sebagai pengusung dan pendukung presiden ketujuh RI itu.

“Bahkan kami juga sering dicanda-candain bahwa Partai Golkar ini lebih Pak Jokowi daripada partai politik yang lain,” katanya saat ditemui seusai konferensi pers itu.

“Jangankan seorang presiden, seorang rakyat biasa saja kalau mereka merasa aspirasinya sama, kepentingannya sama, perjuangannya sama, nilainya sama, dan ingin bergabung dengan Partai Golkar, satu anggota masyarakat saja kami sangat senang sekali, apalagi seorang presiden,” ucapnya.

Partai Golkar, sambung Doli, sangat senang jika Presiden Jokowi memang ingin bergabung.

Meski demikian, Doli mengaku belum mendapatkan konfirmasi mengenai status Jokowi dengan PDI Perjuangan.

“Kami juga kan sampai sekarang belum pernah mendapatkan informasi, mendapat konfirmasi bahwa beliau (Jokowi) itu sudah menyatakan keluar dari partai sebelumnya. Bahkan di beberapa kesempatan ‘kan juga pernah disebutkan bahwa beliau masih tetap sebagai kader PDI Perjuangan. Nah, jadi kami kembalikan, berpulang kepada siapa saja, termasuk Pak Presiden. Kalau mau bergabung ke Partai Golkar, Alhamdulillah,” tuturnya.

Menurut dia, bergabung atau tidaknya Jokowi ke Golkar bernilai politis, sehingga pembicaraan mengenai hal tersebut lebih diketahui oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Pembicaraan-pembicaraan-nya kan pasti itu langsung dengan ketua umum. Jadi, yang paling tahu antara ketua umum, Pak Jokowi, dan Allah SWT,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan kini memperbolehkan calon jemaah umrah secara mandiri atau menggunakan ‘Personal Visit Visa’.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga menjelaskan bahwa visa tersebut dapat diperoleh secara online, single entry maupun multiple entry.

Visa tersebut juga memperbolehkan jemaah untuk berkunjung ke seluruh tempat di Arab Saudi.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024) mengingatkan sejatinya umrah bukanlah perjalanan wisata biasa, melainkan umrah adalah perjalanan ibadah yang seharusnya perlu adanya bimbingan dari pihak yang memiliki kemampuan pendampingan manasik ibadah umrah.

Maka, tandas Politisi Fraksi Partai Golkar ini, ketika ada kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait dengan adanya visa turis dapat menjalankan ibadah umrah, pihaknya menilai hal itu sesungguhnya bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 86 yang khusus membahas tentang perjalanan ibadah umrah yang harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Oleh karena itu, Ace mengimbau Kementerian Agama harus dapat menjelaskan kepada Pemerintah Arab Saudi soal kebijakan perjalanan ibadah umrah yang harus melalui PPIU.

“Sehingga tentu semangat yang ingin dibangun dari perjalanan umrah harus didampingi oleh PPIU adalah ibadah umrah itu bukan seperti wisata biasa, tapi ini adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan pendampingan dari pihak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang umrah,” ujar Ace.

PPIU ditegaskannya merupakan bagian dari proses perlindungan terhadap calon jemaah umrah yang melaksanakan ibadah umrah.

“Karena banyak kasus dimana kalau tidak ada mekanisme untuk bisa melindungi para calon jemaah haji umrah, kita menemukan kasus banyak jemaah umrah yang mempergunakan visa turis kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang lain diluar kepentingan umrah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ace menerangkan pentingnya perjalanan ibadah umrah yang harus melalui PPIU bukanlah dalam rangka kapasitas Pemerintah mendapatkan benefit Melainkan, tandas Ace, semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap jemaah.

“Kedua, bukan hanya perlindungan tapi juga soal pelaksanaan umrah yang sesuai prinsip-prinsip syariah,” pungkas Legislator Dapil Jawa Barat II itu.