BERITA

Program Kartu Prakerja Peroleh Penghargaan Kehormatan Wenhui Award dari UNESCO


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menghadirkan manfaat kepada lebih dari 18,1 juta penerima, Program Kartu Prakerja menjadi salah satu program strategis Pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan keterampilan skala besar dengan implementasi digital secara end-to-end dan pendekatan yang berorientasi pada penerima.

Mendukung optimalisasi pemanfaatan bonus demografi, program tersebut telah mendistribusikan beasiswa pelatihan dan bantuan tunai pasca pelatihan untuk individu usia produktif serta memberi kesempatan untuk belajar di luar pendidikan formal.

Dengan berbagai utilitas yang diberikan bagi penerima manfaat tersebut, Program Kartu Prakerja berhasil mendapat prestasi di kompetisi Wenhui Award dengan meraih Honourable Mention untuk Inovasi Pendidikan.

Wenhui Award yang telah berlangsung sejak 2010 merupakan ajang pengakuan dan penghargaan kepada individu atau lembaga yang telah berkontribusi untuk inovasi pendidikan di Kawasan Asia-Pasifik.

Diinisasi oleh UNESCO Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID) dengan Komisi Nasional Republik Rakyat Tiongkok untuk UNESCO, Wenhui Award tahun 2022 diikuti oleh 94 inovasi dari 25 negara.

Dengan adanya penghargaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Komite Cipta Kerja menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pengakuan internasional tersebut.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa penghargaan tersebut menjadi simbol dari komitmen dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam Program Kartu Prakerja dan berharap agar komitmen untuk mendukung peningkatan keterampilan angkatan kerja di Indonesia tersebut dapat terus dilanjutkan.

Selaras dengan tema kegiatan berupa Inovasi Pendidikan untuk Pemulihan Pembelajaran, Program Kartu Prakerja dianggap berhasil berinovasi menjadi layanan publik dengan mengemban misi ganda.

Misi utamanya tidak hanya melakukan program peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing dan pengembangan kewirausahaan sebagai bagian dari lifelong learning, namun sekaligus menjadi jaring pengaman sosial saat masa pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, inovasi yang ditawarkan Program Kartu Prakerja tersebut Inovasi Prakerja bertujuan untuk memberikan solusi atas keterbatasan waktu, penghasilan, dan informasi yang dihadapi oleh angkatan kerja kita untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan keterampilan.

Namun di masa pandemi, Prakerja menjadi solusi efektif untuk pulih dari learning loss dan human capital loss yang dihadapi oleh para pekerja yang dirumahkan dan lulusan baru, melalui pelatihan online yang dapat diakses oleh semua orang termasuk kelompok rentan dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Legislator Golkar Minta Bea Cukai Dievaluasi


Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa.

Berita Golkar – Pemerintah diminta mengevaluasi kinerja Bea Cukai lantaran kerap offside dan baru ditangani setelah viral di sosial media.

Anggota Komisi III DPR Supriansa menuturkan kementerian keuangan perlu ambil langkah tegas atas kinerja Bea Cukai.

“Saya kira ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya menteri keuangan dan menteri perdagangan,” kata Supriansa kepada wartawan, Rabu (1/5).

Legislator dari Fraksi Golkar ini berpendapat bahwa sebaiknya kementerian terkait perlu duduk bersama Bea Cukai untuk mengevaluasi kinerjanya sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat.

“Sebaiknya mereka harus duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang lebih teknis agar masyarakat kita tidak merasa dirugikan,” ucapnya.

“Bahkan dalam hal tertentu pemerintah tidak mesti berpikir hanya melihat satu sisi yaitu pendapatan negara tapi perlu melihat pendekatan humanis atau sisi kemanusiaan,” imbuhnya.

Menurutnya, Bea Cukai perlu memperbaiki aturan mainnya, agar tidak banyak merugikan masyarakat.

“Saya kira Bea Cukai hanya melaksanakan aturan olehnya itu aturan itulah yang perlu diperbaiki manakalah ada yang tersurat di dalam aturan itu,” tutupnya.

Kemenko Perekonomian Dukung Kolaborasi Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

Berita Golkar – Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, transformasi ekonomi menjadi salah satu langkah yang perlu ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan guna keluar dari middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi.

Transformasi ekonomi yang dilakukan mencakup berbagai sektoral, salah satunya yakni integrasi ekonomi global dan domestik.

Mempertimbangkan hal tersebut, upaya penguatan kerja sama internasional menyandang peranan penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif guna mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Untuk itu, usai menorehkan peranan penting dalam berbagai forum internasional, saat ini Indonesia kembali menambahkan prioritas ekonomi internasional dengan menyampaikan intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

Sebagai tindak lanjut dari penyampaian intensi tersebut, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada 20 Februari 2024 lalu.

Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.

Selanjutnya, OECD juga telah menyusun dan membahas Peta Jalan Aksesi  Keanggotaan Indonesia yang telah disepakati oleh Dewan OECD pada 29 Maret 2024.

Proses tersebut tergolong relatif cepat yakni selama 7 bulan sejak penyampaian intensi pada bulan Juli 2023 lalu.

“Penetapan Indonesia sebagai kandidat anggota OECD telah melalui berbagai proses, mulai dari keaktifan Indonesia sebagai negara mitra OECD hingga performa ekonomi Indonesia yang baik dan telah mendapat pengakuan dunia dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20 maupun ASEAN. Apalagi dalam 4 tahun terakhir ini, perekonomian Indonesia terbukti mampu bertahan, tangguh, dan kembali menguat meskipun diterpa pandemi dan berbagai tantangan ekonomi global,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Melalui keanggotaan dalam OECD tersebut, sejumlah dampak positif dapat diperoleh Indonesia mulai dari sebagai katalisator reformasi domestik dengan dukungan percepatan reformasi akses kepakaran, penelitian, dan analisis, berbagi best practices dari 300 lebih komite dan kelompok kerja, peer review untuk peningkatan kebijakan, akses data statistik terkini, serta dukungan pendanaan dari sejumlah lembaga internasional.

Selain itu, upaya tersebut juga mampu mendorong daya tarik investasi dengan meningkatkan kepercayaan dari investor karena negara anggota OECD dianggap mampu menerapkan standar tinggi, serta Indonesia juga dapat berperan dalam pembentukan norma global melalui diksusi kebijakan OECD, ikut membentuk standar OECD terkait tata Kelola Pemerintahan, hingga memperluas cakupan global.

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak positif yang dapat diperoleh Indonesia tersebut, Pemerintah menilai perlu dilakukan percepatan proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut.

Untuk itu, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) atau Tim Nasional OECD, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Menko Airlangga Hartarto sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

Adapun Kemenko Perekonomian telah turut berkiprah dalam proses pengajuan keanggotaan Indonesia dalam OECD, dan hingga kini terus berkomitmen mengawal proses tersebut.

Selain itu, Menko Airlangga juga diagendakan akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD di Paris, Prancis pada 2-3 Mei 2024 mendatang.

Dalam PTM tersebut akan dilakukan serah terima secara resmi Peta Jalan Aksesi Keanggotaan kepada Indonesia.

Pasca tahapan tersebut, Indonesia akan melaksanakan penilaian mandiri terhadap kesesuaian kebijakan dan standar nasional dengan kebijakan dan standar nasional OECD.

“Menko Airlangga dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Ketua OECD dimana Kemenko Perekonomian telah mengawal perekonomian Indonesia dan reformasi struktural dengan baik. Untuk itu, Kemenko Perekonomian mendukung kerja sama dan kolaborasi yang lebih erat dari semua pihak demi suksesnya percepatan keanggotaan OECD Indonesia,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Kuliah Tamu Menko Perekonomian Airlangga di London School of Economics and Political Science


Berita Golkar – Indonesia memiliki Visi Indonesia Emas 2045 yakni menjadi “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Dengan capaian kinerja dan keberlanjutan pembangunan bangsa Indonesia ke depan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yakin bahwa Indonesia berada dalam jalan yang tepat (on-track) untuk mencapai visi tersebut.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menko Airlangga dalam kuliah tamu yang diselenggarakan di London School of Economics and Political Science (LSE) di London, Selasa (30/04).

Pemerintah memiliki empat pilar utama untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2024, yakni (i) pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (ii) pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, (iii) pemerataan pembangunan, serta (iv) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kuliah tamunya, Menko Airlangga menggarisbawahi pentingnya pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Indonesia memiliki kekuatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, Indonesia memiliki peluang bonus demografi yang wajib dimanfaatkan. Hal ini untuk mengimbangi berkah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia,” kata Menko Airlangga.

“Indonesia adalah negara yang tangguh. Hal ini kita buktikan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir karena pandemi Covid-19, meningkatnya ketegangan geopolitik, tekanan keuangan, fragmentasi perdagangan, dan perubahan iklim, perekonomian Indonesia tetap menjadi salah satu pencapaian terbaik di antara negara-negara peer. Dasar-dasar ekonomi Indonesia adalah solid dan sehat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5% selama delapan kuartal terakhir berturut-turut,” lanjut Menko Airlangga.

Modalitas lain yang dimiliki Indonesia selain stabilitas pertumbuhan ekonomi adalah stabilitas politik.

Pada Februari 2024, Indonesia telah berhasil mengadakan pemilihan umum.

Pemerintahan baru akan tetap berkomitmen pada prioritas reformasi struktural, dan hasil pemilihan tidak akan mengalihkan sikap ini.

Fokus kebijakan pada pertumbuhan dan kewaspadaan fiskal akan tetap utuh. Pasca pemulihan ekonomi yang solid dari pandemi, Indonesia lanjut bergerak untuk menjadi ekonomi yang maju.

Untuk mencapai hal ini, Pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%-7% per tahun dalam 20 tahun ke depan.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan investasi untuk tumbuh sebesar 6,8% per tahun.

Pemerintah telah merancang strategi komprehensif dan adaptif untuk melakukan transformasi ekonomi melalui (i) Sains dan teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi, (ii) implementasi ekonomi hijau, (iii) transformasi digital, (iv) integrasi ekonomi domestik dan global, dan (v) area perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Terkait upaya seimbang Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi domestik maupun global, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pada tingkat nasional, Pemerintah berfokus pada perbaikan peraturan dan kemudahan melakukan bisnis untuk menarik investasi di Indonesia, antara lain melalui penegakkan UU Cipta Kerja, implementasi pendekatan berbasis risiko OSS, dan memberikan insentif fiskal.

“Sementara itu, sebagai significant global player, Indonesia terus menunjukkan kepemimpinannya baik di tingkat global melalui forum G20 hingga forum regional seperti ASEAN dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Proses keanggotaan OECD juga bertujuan untuk memfasilitasi formulasi dan perbaikan kebijakan dan peraturan,” jelas Menko Airlangga.

Pada kuliah tamu yang dihadiri lebih dari 100 mahasiswa di London tersebut, Menko Airlangga juga sampaikan upaya Pemerintah dalam memobilisasi dan memaksimalkan tiga mesin ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan.

Pertama, mesin perekonomian konvensional yang digunakan harus diperbaharui untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas yang ada.

Revitalisasi mesin ini akan meningkatkan stabilitas makroekonomi dengan meningkatkan investasi baru, ekspor, dan daya saing.

Kedua, mesin ekonomi baru yang akan berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan masa depan.

Mesin ekonomi baru ini mencakup penggunaan aplikasi digital dan kecerdasan buatan, pengembangan industri semikonduktor untuk mendorong industrialisasi, dan pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan.

Ketiga, mesin ketahanan sosial yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Menko Airlangga juga mengundang pelajar yang hadir dalam kuliah tamu tersebut untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Inggris untuk meningkatkan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.

Salah satu sektor yang menarik adalah ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik yang selaras dengan strategi downstreaming critical mineral Indonesia.

Selain itu, pengembangan sektor ini akan mempercepat agenda dekarbonisasi.

Indonesia juga mulai menjadi pusat produksi kendaraan listrik global, antara lain Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, SGMW Motor Indonesia, BYD Motor, dan Chery Indonesia.

Sementara itu, beberapa produsen yang dikonfirmasi akan bergabung pada 2024 adalah Neta, Vinfast, Citroen, dan MG Motors.

Sepanjang 2023, total penjualan kendaraan listrik baterai mencapai 17.147 unit atau tumbuh 66% dibandingkan dengan 2022.

Turut hadir dalam kuliah tamu ini Wakil Menteri Perdagangan RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan IMO. Kuliah tamu di LSE ini terselenggara melalui kerja sama Kemenko Perekonomian dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di London dengan dihadiri pelajar internasional di Inggris.

Business Forum London, Menko Airlangga Yakinkan Perusahaan UK Kepastian Berusaha di Indonesia


Berita Golkar – Sebagai langkah diseminasi informasi dan memperluas jangkauan investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang didukung oleh UK Department for Business and Trade, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, dan British Council, menyelenggarakan Indonesia Special Economic Zone (SEZ) Business Forum di Armourer’s Hall, London, Selasa (30/04).

“Jadi, selama satu dekade terakhir ekonomi Indonesia bertumbuh. Tahun ini perekonomian Indonesia tumbuh stabil di angka 5,05%, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang hanya mencapai 3%. Artinya, saat ini Indonesia termasuk dalam 5 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi 5% secara global. Dan tahun ini kami memproyeksikan pertumbuhannya masih di kisaran 5,2%,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam forum bisnis dimaksud.

Forum tersebut juga bertujuan untuk mempromosikan KEK unggulan Indonesia di bidang transisi energi, manufaktur berkelanjutan, serta membahas insentif fiskal dan non-fiskal yang mendukung peluang bisnis dan investasi di KEK Indonesia.

Perwakilan dari berbagai KEK di Indonesia hadir untuk memberikan informasi komprehensif terkait KEK masing-masing. Forum ini dihadiri oleh para pemimpin bisnis, investor, dan eksekutif senior dari Inggris.

Dengan menawarkan lingkungan yang kondusif untuk bisnis melalui relaksasi peraturan, insentif pajak, dan infrastruktur, KEK diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.

Implementasi strategis KEK di seluruh Indonesia menargetkan berbagai sektor, termasuk diantaranya manufaktur, pariwisata, teknologi digital, pendidikan tinggi, perawatan kesehatan, dan banyak lagi.

“Ini merupakan komitmen Indonesia, bahwa kami akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus, tidak hanya untuk manufaktur tetapi juga untuk digital, untuk pengembangan SDM, bahkan untuk kesehatan,” ujar Menko Airlangga menambahkan.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa beberapa faktor yang mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah stabilitas politik dan sosial, yang kemudian meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku ekonomi.

Baru-baru ini Indonesia telah menyelesaikan sebuah peristiwa penting yaitu pemilihan umum. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar yang menyelenggarakan pemilu berskala besar dan prosesnya dilakukan secara damai.

Berkenaan dengan hal tersebut, Menko Airlangga meyakinkan Perusahaan UK atas kepastian berusaha di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Member of the House of Lords, co-chairs the All-Party Parliamentary Group on Sovereign Wealth Funds The Lord Sarfraz of Kensington memberikan apresiasi kepada Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia atas usaha dalam menarik investasi dunia.

“Jadi, hari ini saya sangat senang mendengar rencana Bapak, khususnya terkait Kawasan Ekononomi Khusus, terlebih bagaimana Bapak menarik minat perusahaan dan individu, bahkan keluarga di seluruh dunia, untuk mau merelokasi. Karena itu merupakan hal yang sulit dilakukan, mengingat banyak persaingan menarik dari seluruh dunia,” ujar The Lord Sarfraz of Kensington.

Untuk mendukung target menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia pada 2045, Indonesia terus berupaya bergabung keanggotaan OECD untuk menjadi akselerator untuk dapat lolos dari middle-income trap.

Dalam prosesnya, John W.H Denton selaku Secretary General of The International Chamber of Commerce mengapresiasi kerja keras dan proses Indonesia menuju keanggotaan OECD.

“Ini peluang besar bagi masyarakat Indonesia, karena Indonesia yang kuat adalah Asia-Pasifik yang kuat, dan Asia-Pasifik yang kuat tentunya akan memberikan ketangguhan dan kebermanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi global, dan hal tersebut sesuai dengan tujuan ICC. Selamat Bapak Menteri atas proses aksesi dan kami berharap dapat segera bekerja sama dengan Bapak,” ujar John W.H Denton.

Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang menyampaikan bahwa KEK diharapkan bisa menjadi terobosan Pemerintah dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, juga menghadirkan kegiatan ekonomi yang sangat mudah bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di pasar yang dinamis dan terus berkembang, baik sebagai tenant, developer, maupun penyedia infrastruktur. Pilihan investasi ini menyediakan berbagai macam kesempatan serta menjanjikan manfaat ekonomi yang besar.

“KEK di Indonesia menghadirkan platform yang mudah diadaptasi untuk perusahaan yang ingin berinvestasi di pasar yang dinamis dan terus berkembang. Baik melalui operasi direct business, proyek pembangunan, atau penyediaan infrastruktur, pilihan investasi ini menyajikan berbagai macam minat dan keahlian, menjanjikan manfaat ekonomi yang besar dan posisi di masa depan yang menjanjikan di kawasan ASEAN,” ujar Sekjen Edwin dalam paparannya.

Rangkaian kegiatan Indonesia SEZ Business Forum terdiri dari 2 panel. Panel pertama berjudul “SEZ to turbocharge Indonesia’s digital skills, education, and human capital towards Golden Indonesia 2045” dengan pembicara antara lain Direktur Utama PT. Intelegensia Grahatama David Santoso selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Singhasari, Deputy Vice President for Global Business Development King’s College London Dr. Helen Bailey, Kepala Regional Asia Timur dan Asia Selatan di British Council Sam Harvey, dan Direktur Utama PT Taman Resor Internet Mike Wiluan selaku BUPP KEK Nongsa.

Panel kedua diisi oleh Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Bambang Wijanarko, Direktur Pelaksana Unilever Oleochemical Indonesia Sai Krishna Devarakonda, Pimpinan dari Transitioning Industrial Clusters World Economic Forum (WEF) Oxana Saimo, dan Kepala Market Development di London Metal Exchange (LME) Robin Martin.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Irlandia, dan IMO, Deputi Menteri Kerja Sama Internasional, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Direktur IIPC London.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Lakukan Wawancara Bloomberg TV


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan wawancara di Bloomberg TV (1/5).

Berita Golkar – Dalam agenda terakhir di rangkaian kunjungan kerja di London, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lakukan wawancara di Bloomberg TV (1/5).

Dalam kesempatan tersebut, selain sampaikan perkembangan positif perekonomian Indonesia, Menko Airlangga juga bagikan keberhasilan Indonesia lakukan proses transisi pemerintahan yang berkesinambungan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kestabilan politik menjadi modal Indonesia untuk terus melanjutkan transformasi ekonomi. Indonesia, di tengah kompleksitas lingkungan perekonomian global, kinerja perekonomian kami mengalami kemajuan dan menunjukkan ketahanan. Sepanjang tahun 2023, kami berhasil tumbuh sebesar 5,05%. Dalam dua tahun terakhir, ketika persiapan dan pelaksanan pemilu, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berkualitas, inflasi terjaga, dan nilai tukar rupiah dijaga dengan seimbang,” ungkap Menko Airlangga dalam program The Pulse di Bloomberg TV.

Menko Airlangga berkesempatan untuk menjelaskan kebijakan strategis Pemerintah Indonesia seperti hilirisasi komoditas nikel.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Kebijakan hilirisasi nikel telah memperbaiki posisi neraca perdagangan Indonesia dan transaksi berjalan Indonesia secara signifikan, yang mencatat surplus sejak tahun 2021.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dampak yang sangat positif terhadap penciptaan lapangan kerja.

Menjawab persoalan dan peluang di sektor perubahan iklim, maka investasi pada kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi semakin penting.

Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini untuk mengurangi polusi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Hal ini didukung dengan berkah alamiah dimana Indonesia memiliki cadangan nikel (bahan utama baterai EV) terbesar di dunia.

Posisi geografis yang strategis juga mendukung daya tarik Indonesia untuk menjadi basis produksi EV di Asia, selain Tiongkok.

Bloomberg New Energy Finance (Bloomberg NEF) menilai Indonesia mampu meningkatkan daya tariknya untuk menarik investasi pada ekosistem rantai pasok baterai listrik.

Saat ini, Indonesia berada dalam peringkat 22 dari 30 negara yang dinilai dalam Bloomberg NEF’s Annual Global Lithium-Ion Battery Supply Chain.

Penilaian tersebut berdasarkan beberapa aspek seperti: (i) industri, inovasi, dan infrastruktur; (ii) ketersediaan bahan baku; (iii) manufaktur baterai; (iv) permintaan di sektor hilir; dan (v) kebijakan terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Posisi ini akan meningkat hingga peringkat 18 pada tahun 2027, di atas negara G20 lainnya yakni Brazil dan Afrika Selatan.

Menko Airlangga juga membagikan peluang luas terkait transisi energi di Indonesia, salah satunya melalui carbon capture storage (CCS), pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk industri aviasi, hingga pemanfaatan energi nuklir.

Pemerintah Indonesia terus mendorong upaya transisi energi dalam rangka pencapaian National Determined Contribution (NDC).

Indonesia berkomitmen meningkatkan target penurunan emisi dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat (tanpa bantuan internasional).

Sementara untuk komitmen dengan melibatkan bantuan internasional, meningkat dari  41% pada NDC pertama menjadi 43,20%.

Lebih luas, upaya transisi energi membuka peluang investasi senilai US$ 3,5 triliun bagi Indonesia.

Pasca sesi wawancara langsung, Menko Airlangga berkesempatan berdiskusi dengan CEO Bloomberg NEF, Jon Moore.

Dalam diskusi tersebut, Menko Airlangga sampaikan Indonesia terus meningkatkan signifikansinya dalam perekonomian global.

Selain secara sukses memimpin Presidensi G20 2022 dan dilanjutkan Kepemimpinan ASEAN 2023, Indonesia saat ini merupakan negara Asia Tenggara pertama yang memulai proses aksesi keanggotaan OECD.

Keanggotaan Indonesia tersebut tidak hanya akan memberikan manfaat dalam upaya transformasi ekonomi dalam rangka menjadi negara maju berpendapatan tinggi, namun juga meningkatkan relevansi OECD sebagai organisasi yang inklusif.

Sebagai ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, keanggotaan Indonesia di OECD akan turut meningkatkan profil dan signifikansi OECD.

Menko Perekonomian Airlangga Bertemu Sekjen OECD Bahas Peta Jalan Aksesi Indonesia


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Prancis, Kamis-Jumat (2-3/5/2024).

Pertemuan Airlangga dan Cormann dilakukan di markas besar OECD di Chateau de la Muette.

Dalam pertemuan itu, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan Cormann yang mengawal proses aksesi OECD Indonesia sehingga bisa berlangsung cepat.

Diketahui, Indonesia menyampaikan intensi keanggotaan OECD pada Juli 2023, dan pada Februari 2024, keluar keputusan Dewan OECD yang menyepakati untuk memulai proses aksesi Indonesia di OECD.

Bahkan, seluruh anggota OECD yang berjumlah 38 negara secara bulat menerima Indonesia.

Kepada Cormann, Airlangga menyampaikan Peta Jalan Aksesi Indonesia di PTM OECD.

Menko Perekonomian juga mengaku Indonesia bakal menyerahkan Initial Memorandum pada awal 2025.

Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.

Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD.

Airlangga yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD mengaku proses koordinasi domestik serta komunikasi dengan negara mitra anggota OECD dan mitra internasional lainnya telah dilakukan secara intensif.

Hal ini untuk memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan cepat dan lancar.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menyebut, sebagai quick wins, Indonesia akan memprioritaskan sektor yang selama ini telah mengadopsi standar dan kebijakan OECD untuk dapat terlebih dahulu diselesaikan.

Sementara, Sekjen Cormann mengakui bergabungnya Indonesia turut meningkatkan nilai strategis bagi OECD.

Menurut Cormann, sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan aktor signifikan dalam pemerintahan global.

Cormann menyampaikan akan berkunjung ke Indonesia pada akhir Mei 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Cormann diagendakan bertemu Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam rangka peluncuran Peta Jalan Aksesi Indonesia.

Turut hadir mendampingi Menko Perekonmian dalam pertemuan ini adalah Menteri Keuangan RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional, Kemenko Perekonomian, dan Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO.

Anggap Indonesia Penting Bagi OECD, Menteri Perdagangan Selandia Baru Temui Menko Airlangga


Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay saat menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Selandia Baru menyampaikan dukungannya atas aksesi Indonesia ke OECD.

Menteri Perdagangan Selandia Baru juga menganggap masuknya Indonesia ke OECD akan membawa nilai tambah bagi Indonesia dan tentunya OECD itu sendiri.

Menko Airlangga sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan kebijakan transformasi kedalam Peta Jalan (Roadmap) Aksesi OECD.

Indonesia juga meminta dukungan konkret dari Selandia Baru untuk mempercepat proses aksesi.

Menteri Perdagangan McClay juga mengapresiasi hubungan dagang dan ekonomi yang sangat baik.

Ia juga sampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia sebagai Chair ASEAN tahun lalu seraya menekankan arti penting RCEP bagi Selandia Baru.

Terkait isu bilateral, kedua pihak berharap bahwa masing-masing Pemerintah bisa terus tingkatkan upaya memperdalam perdagangan, khususnya untuk produk holtikultura seperti buah.

Diakui bahwa impor produk buah yang sudah bersertifikasi dari Indonesia berkontribusi dalam diversifikasi produk bagi masyarakat Selandia Baru.

Di sisi lain, kedua pihak sepakat bahwa hambatan terhadap akses pasar produk hortikultura harus diatasi secara konkret.

Dalam hal ini, Indonesia sampaikan perkembangan terkait aspek karantina dalam aturan impor yang baru.

Menko Airlangga juga sampaikan potensi peningkatan permintaan di Indonesia mengingat Pemerintah mendatang akan menggalakkan program susu gratis.

Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan Memorandum of Understanding (MoU) Halal.

Indonesia dan Selandia Baru telah menandatangani MoU antara BPJPH dan MPA Selandia Baru, serta perjanjian Pengakuan Timbal Balik (MRA) dengan tiga Badan Sertifikasi Halal Terakui (LHLN) Selandia Baru pada November 2023.

MoU ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam memfasilitasi produk halal Selandia Baru masuk ke pasar Indonesia.

Kedua menteri juga sepakat untuk intensifkan kerja sama dalam forum Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dan Selandia Baru akan mendukung Indonesia dalam proses bergabungnya ke CPTPP guna perluas akses pasar diluar kawasan Indo-Pasifik.

Menko Airlangga Bertemu Menteri Negara Inggris untuk Indo-Pasifik Anne-Marie Trevelyan


Menteri Negara Inggris Untuk Indo-Pasifik pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan, Anne-Marie Trevelyan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (tengah).

Berita Golkar – Bertemu dengan Menteri Negara Inggris Untuk Indo-Pasifik pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan, Anne-Marie Trevelyan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keinginan Indonesia bergabung ke dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

CPTPP atau dikenal TPP-11 karena beranggotakan 11 negara, sebuah perjanjian perdagangan antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

Perjanjian ini merupakan perkembangan dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang tidak pernah diratifikasi karena penarikan diri Amerika Serikat.

Kesebelas anggota tersebut memiliki ekonomi yang mewakili 13,4 persen dari produk domestik bruto global atau sekitar 13,5 triliun dolar AS. CPTPP sebagai salah satu area perdagangan bebas terbesar di dunia berdasarkan PDB.

Menko Airlangga menyatakan partisipasi Indonesia aktif dalam ber-bagai fora dan perjanjian internasional seperti, G20, ASEAN, RCEP, APEC, IORA, IPEF akan semakin membuka peluang kerjasama saling menguntungkan dan mendorong investasi.

“Dari hasil tinjauan awal terhadap aturan 30 Bab CPTPP, sekitar 70 persen aturan domestik sudah selaras,” ungkap Menko Airlangga, sehingga semestinya tidak sulit untuk menyelesaikan aksesi.

Inggris pada akhir Maret 2024 yang lalu, telah setuju untuk bergabung dengan blok perdagangan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Ini adalah kesepakatan perdagangan Inggris yang terbesar sejak Brexit, dan dengan bergabung ke CPTPP akan menempatkan Inggris di pusat kelompok ekonomi Pasifik yang dinamis dan berkembang. Karena itu Indonesia akan belajar dari pengalaman Inggris saat bergabung dengan CPTPP.

Sebagai negara besar dengan modalitas yang kuat, Indonesia harus mengambil kesempatan kerja sama yang luas untuk mendorong ekonomi domestik makin kuat.

Saat ini Indonesia tengah memulai proses aksesi keanggotaan OECD dengan dukungan 38 negara termasuk Inggris.

Menteri Anne menegaskan bahwa Inggris mendukung niat Indonesia bergabung menjadi anggota OECD, klub negara maju dan CPTPP.

“Kami siap berbagi pengalaman dan membantu menjalani proses aksesi,” ungkap Menteri Anne.

Lebih lanjut, Menteri Anne menyarankan untuk membangun kesamaan pandangan, melibatkan bisnis untuk me-manfaatkan perjanjian perdagangan dan mendapatkan nilai tambah dalam jangka panjang.

Pertemuan dengan Menteri Anne merupakan kunjungan balasan saat Menteri Anne yang telah berkunjung ke Jakarta pada 29 Pebruari.

Kedua Menteri juga menjajaki berbagai potensi Kerjasama, terutama terkait produksi Nikel dan Mineral penting lainnya, pembangunan energi terbarukan dan penguatan rantai pasok.

Pada pertemuan ini Menko Airlangga didampingi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Duta Besar RI untuk UK Desra Percaya, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi, dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manangsang.

World Economic Forum, Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Kolaborasi ASEAN dan Gulf Cooperation Council


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (kedua dari kiri)

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir pada World Economic Forum (WEF) khususnya dalam Special Meeting on Global Collaboration, Growth and Energy for Development di Riyadh, Arab Saudi, 28-29 April 2024.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari tersebut mempertemukan lebih dari seribu pemimpin dunia, dan para ahli dari berbagai bidang mulai dari Pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, filantropis, lembaga keuangan internasional, hingga lembaga swadaya Masyarakat (NGO), untuk bersama membahas isu-isu penting yang dihadapi dunia saat ini.

Isu-isu tersebut yakni di antaranya peningkatan kerja sama ekonomi global, transisi energi, tenaga kerja, kerja sama regional, dan digitalisasi, yang diharapkan kesemuanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Pertemuan WEF kali ini berfokus pada 3 tema, yaitu pertama “A Compact for Inclusive Growth” yang membahas dampak transformasi termutakhir seperti Artificial Intelligence (AI), perkembangan ekonomi digital secara umum, kurangnya indeks pembangunan manusia, disparitas dan kemiskinan dalam perkembangan inovasi, sumber daya manusia, dan wirausaha.

Kedua, “Catalizing Action on Energy for Development” yang mengajak para ahli berbagai bidang untuk mengidentifikasi solusi finansial, teknologi, dan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan energi bersih sebagai alat untuk mendukung pembangunan yang merata.

Dan, ketiga yaitu “Revitalizing Global Collaboration” yang bertujuan memperkuat inisiatif misi kemanusiaan, termasuk potensi kerja sama dan aksi bersama untuk memitigasi dampak eskalasi geopolitik saat ini.

Menko Airlangga dijadwalkan menjadi panelis pada sesi terkait “Labour Market for the Next Generation” dan menyampaikan opening remarks pada dialog strategis antar Pemerintah dan para ahli negara-negara ASEAN dan Gulf Cooperation Council (GCC).

Menko Airlangga menjadi panelis bersama Minister of Industry, Trade, and Investment of Nigeria, Doris Anite; CEO Crescent Enterprises, UAE and Young Global Loeader, Badr Jafar; Founder and Chairman DAMAC International UAE, Hussain Sajwani; dan Vice Chairman, Global Public Sector Citi, Jay Collins.

Pada sesi “Joint Regional Strategy Dialogue: ASEAN-GCC”, Menko Airlangga juga menyampaikan opening remarks bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Anwar Ibrahim. Di sesi ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menjadi salah satu kontributor.

Kedua sesi ini sangat penting, karena tidak hanya membahas pertumbuhan demografi dan perkembangan teknologi serta bagaimana cara memanfaatkannya, namun juga mengekplorasi potensi kolaborasi antar kawasan dan antar negara.

Apalagi ASEAN dan GCC merupakan blok negara berkembang yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru di masa depan.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan pentingnya negara-negara di kedua kawasan yang akan menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia itu untuk terus melakukan dialog dan pendalaman kerja sama ekonomi, serta melakukan diversifikasi perdagangan antar kedua kawasan.

Scroll to top