BERITA

Anggota Komisi A DRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Khotibi Achyar.

Berita Golkar – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta peduli terhadap budaya Betawi, dengan tetap menjaga tradisi peninggalan leluhur.

Anggota Komisi A DRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Khotibi Achyar mengatakan, salah satunya Kampung Rawa Belong yang kini dikenal sebagai daerah penjual tanaman hias dan bunga. Meskipun berbeda dengan kondisi ratusan tahun silam.

“Dalam berbagai literatur, Rawa Belong terkenal karena di daerah ini terdapat ikon jago silat si Pitung,” kata Haji Beceng, sapaan akrab putra Betawi asal Cengkareng (Beceng) dilansir dari situs DPRD DKI.

Tak heran, Rawa Belong yang berada di wilayah Jakarta Barat itu menjadi salah satu daerah atau kampung yang masih melestarikan budaya Betawi.

Seperti tradisi mencukur ranbut, aqiqah, mauludan, silat, dan upacara pernikahan.

Sebagian kecil orang Betawi yang masih bertahan memakai adat Betawi dalam pernikahan.

Dimulai dari kunjungan ke rumah mertua dengan membawa anteran, lamaran, tembakan mercon, lempar-lemparan mercon ke calon menantu hingga pesta pernihakan.

Begitu juga saat menjelang bulan suci Ramadhan, masih mengantarkan anteran (nyorok), berupa sirup, roti dan kurma. Saat bulan Ramadhan, anteran yang dibawa berupa kue pacar cina dan putumayang.

“Yang menarik, saat ijab kabul, pantun yang diucapkan dengan syair Bahasa Arab. Saat itu juga, masih dikenal nuneng-nuneng yang disewa untuk membujuk calon menantu yang masih menolak jodohnya. Populer dengan sebutan mak comblang,” ungkap Beceng.

Dahulu, Rawa Belong dihuni penduduk asli Betawi dari Kampung Sukabumi Ilir. Pada tahun 1959, pendduknya berjumlah 3.000 jiwa.

Pendatang mulai masuk ke Rawa Belong sejak tahun 1972. Berasal dari Mangga Besar, Jakarta Pusat.

Mereka rata-rata masih ada hubungan keluarga. Tetapi, setelah pembangunan jalan aspal dalam proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) pada 1977 dilaksanakan di kawasan itu, penduduk dari luar pun mulai berdatangan.

Banyak di antaranya dari Padang Sumatera Barat, Arab, Tionghoa, Jawa, Batak, Aceh, Bima, Sunda, dan lain-lainnya.

Selain si Pitung, ada juga legenda Mat Item yang merupakan penduduk Rawa Belong yang memiliki kanuragan yang sangat disegani pada zamannya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengkritik kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan setengah dari kuota tambahan haji reguler sebanyak 20.000 menjadi kuota untuk haji khusus atau ONH Plus.

Keputusan ini dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama.

“Hasil dari Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan Menteri Agama kemudian melahirkan satu kesepakatan bersama, di mana kuota haji normal sebesar 221.000 bersama dengan kuota tambahan 20.000 yang didapatkan pada bulan Oktober 2023 (hasil) lobi dari Presiden Jokowi ke pemerintah Arab Saudi, disepakati bahwa hal tersebut mengikuti sesuai dengan Undang-Undang Haji di mana kuota diberikan 92 persen untuk jamaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus,” jelas Ace Hasan Syadzily, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (01/07/2024).

Namun demikian, pada bulan Februari lalu, Komisi VIII menerima laporan bahwa Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru mengenai kuota tambahan tersebut.

“Pada bulan Februari yang lalu kami mendapatkan laporan bahwa Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan bahwa kuota tambahan yang 20.000 tersebut diputuskan dibagi menjadi dua bagian. 10.000 untuk jemaah reguler dan 10.000 dipergunakan untuk haji khusus (ONH Plus),” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ace menegaskan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“Tentu bagi kami kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini tidak sesuai dengan kesepakatan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama yang ditandatangani langsung oleh Menteri Agama dan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ace Hasan menekankan bahwa tambahan kuota haji ini hasil dari upaya diplomasi Presiden Jokowi yang bertujuan untuk mengurangi antrian jamaah haji reguler yang saat ini mencapai waktu tunggu hingga 40 tahun.

“Kami meyakini bahwa upaya diplomasi Presiden Jokowi untuk menambah kuota ini dipergunakan untuk mengatasi jumlah antrean jemaah haji Indonesia terutama di reguler yang sampai (waktu tunggunya) 40 tahun. Maka ketika kebijakan pembagian kuota 50%:50% tentu ini mencederai tujuan dari penambahan kuota tersebut,” tuturnya.

Komisi VIII DPR RI berharap Kementerian Agama dapat meninjau kembali kebijakan ini agar sesuai dengan tujuan awal penambahan kuota, yakni mengurangi waktu tunggu bagi jemaah haji reguler dan mengedepankan keadilan dalam distribusi kuota hajii.

Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Pati berdoa bersama sebelum mengirimkan 21 tumpeng ke seluruh Polsek yang ada di Kabupaten Pati, Senin (1/7/2024).

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pati turut menyemarakkan Hari Bhayangkara Ke-78, Senin (1/7/2024).

Mereka mengirimkan tumpeng nasi kuning ke seluruh Polsek yang ada di Kabupaten Pati.

“Hari ini kami memberikan kejutan ke teman-teman Polsek. Kami kirimkan makan siang tumpeng nasi kuning,” kata Ketua DPD Golkar Pati Endah Sri Wahyuningati.

Dia mengatakan, ada 21 tumpeng yang pihaknya siapkan.

Tumpeng-tumpeng itu akan diantarkan oleh jajaran pengurus partai ke tiap-tiap Mapolsek.

“Ini bukti bahwa kami ingin menjalin sinergi lebih erat dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Pati,” ucap perempuan yang akrab disapa Bu Ning ini.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya senantiasa bersinergi dengan TNI-Polri, mulai dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa, demi menjaga ketertiban bersama-sama.

“Kami DPD Golkar Pati mengucapkan selamat HUT ke-78 untuk Polri. Sukses terus mengabdi dan menjaga kamtibmas di masyarakat. Kami harapkan sinergitas yang luar biasa, khususnya pada tahun politik 2024 ini,” tandas dia.

Sekretaris DPD Partai Golkar Banten, Bahrul Ulum.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Banten menutup rapat koalisi pengusung Airin Rachmi Diany di pemilihan gubernur (Pilgub) Banten 2024.

Sekretaris DPD Partai Golkar Banten, Bahrul Ulum, belum mau menyebutkan nama sejumlah partai politik pengusung Airin Rachmi.

Partai berlambang pohon beringin itu melakukan ‘silent operation’.

“Golkar tidak mau klaim-klaim,” kata dia pada Senin (1/7/2024).

Hingga kini, kata dia, Golkar masih membangun komunikasi.

Namun, dia tidak dapat mengumumkan dengan siapa Golkar membangun komunikasi.

“Yang pasti semua partai kami bangun komunikasi,” ujarnya.

Rencananya, Golkar akan mengumumkan koalisi di Pilgub Banten pada akhir Juli mendatang.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko.

Berita Golkar – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengajak seluruh stakeholders, di Kabupaten Seruyan untuk bersinergi memberantas narkoba.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan agar pencegahan narkoba perlu melibatkan seluruh stakeholders yang memiliki kewenangan termasuk masyarakat agar bisa bersama-sama bergandeng tangan memerangi peredaran narkoba.

“Tentunya semua stakeholder yang ada dan punya keenangan untuk itu, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk memerangi narkoba,” kata Bambang.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar jangan sampai ada oknum-oknum baik itu DPRD, pemerintah daerah, atau dari APH sendiri yang ikut mensponsori beredarnya narkoba.

“Jangan sampai seperti itu. Maka kami-kami ini orang pertama yang akan membawa persoalan itu lebih tinggi daripada di daerah,” ujarnya.

Bambang menambahkan, bahwa dirinya mendukung penuh upaya penegakan hukum untuk menindak tegas pengguna maupun pengedar.

Kader muda DPD Golkar Sukabumi, Aris Rindiansyah.

Berita Golkar – Kader muda DPD Golkar Sukabumi, Aris Rindiansyah meyakini rekomendasi partai Golkar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2024 akan jatuh ke Asep Japar calon bupati Sukabumi sebagai kader Golkar.

“Pada Pilbup 2024 ini partai Golkar saya meyakini bahwa DPP akan punya keputusan yang bijak demi kebesaran partai,” ujar Aris Rindiansyah kepada awak media, Senin (1/7/2024).

Ia mengatakan, Golkar sudah ada mekanisme yang mengatur calon bupati, yaitu mereka yang di angkat sebagai fungsionaris saat Pileg, yang bertugas membantu pemenangan Pileg/Pilpres.

“Untuk tingkat kabupaten kita sudah mendeklarasikan Asep Japar untuk jadi calon bupati di Pilkada 2024, karena memang saat Pileg hanya Asjap yang membantu memenangkan partai sehingga partai Golkar menjadi pemenang pemilu di sukabumi,” katanya.

Menurutnya, penunjukkan Asep Japar sebagai bakal calon Partai Golkar sudah melalui mekanisme Partai dalam pleno partai Golkar yang dihadiri oleh para pengurus kecamatan dan DPD.

“Jadi kalau saat ini muncul bakal calon yang digadang gadang mewakili Golkar oleh orang Golkar yang tidak lewat mekanisme partai, akan menjadi pertanyaan besar bagi kami para kader, pengurus bahkan masyarakat sukabumi yang sudah memilih golkar di Pileg kemarin, ” tuturnya.

Lanjut Aris, Kolaborasi ketua dpd Golkar dan pak Asep Japar yang menjabat sebagai Bendahara Badan Saksi Nasional Golkar Kabupaten Sukabumi membuat Golkar memperoleh 10 kursi di dprd kabupaten sukabumi.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan Ketum Airlangga Hartarto Golkar akan mengusung sosok yang memang sudah berjuang untuk memenangkan partai Golkar, ” lanjut Aris.

Menurutnya, sudah tidak ada tempat untuk kaum rentalis di partai Golkar, jika ingin di dukung Golkar, maka harus siap menjadi kader dan siap berjuang untuk kemenangan partai Golkar.

“Di Partai kami (Golkar-red) tidak ada tempat untuk kaum rentalis. Golkar hanya akan mengusung mereka yang siap menjadi kader dan yang telah berjuang untuk kebesaran partai, ” tegasnya.

Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin bersama jajaran pengurus MPO Golkar Kab Kota se Kaltim.

Sekretaris Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahruddin mengaku, mengusung kader sendiri di pemilihan bupati Kukar merupakan salah satu strategi memenangkan pilkada 2024.

“Golkar harus mengusung calon bupati Kukar sendiri. Janganlah seperti Pilkada 2020,” tutur sosok yang akrab disapa Ayub ini, Senin (1/7/2024).

Ia menambahkan, partainya akan mengumumkan callon bupati dan wakil bupati Kukar sekitar akhir Agustus mendatang. Ayub menyebut, saat ini Golkar masih menunggu hasil survei elektabilitas sejumlah nama potensial yang akan diusung di Pilkada Kukar.

“Sekitar minggu kedua bulan Juli, DPP Golkar akan mengumumkan calon dari Golkar yang mendapat perhatian besar dari publik, berdasarkan survei yang sudah dilakukan di bulan Juni,” tegas Ayub.

Politikus partai berlambang pohon beringin ini mengatakan, pihaknya juga bisa mengusung kader internal menjadi calon wakil bupati Kukar. Artinya, Golkar bisa mengusung satu paket pasangan claon bupati dan wakil bupati Kukar di Pilkada 2024.

“Untuk wakil, bisa saja dari kader internal. Karena Golkar bisa mengusung satu paket dengan wakil. Bisa juga wakilnya dari luar Golkar,” ujarnya.

Ayub menyebut sejumlah nama potensial diusung partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto ini di Pilkada Kukar.

Antara lain, dirinya sendiri, Ketua Golkar Kukar Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Salehudin S Fil, serta anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry atau Bang Owi.

Ayub menegaskan, Golkar Kaltim siap mewujudkan target kemenangan 60 persen di pilkada secara nasional, termasuk di Provinsi Kaltim, maupun Kabupaten Kukar.

“Kukar adalah lumbung suara Golkar sejak lama, itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Dan kami di Golkar sudah lakukan pemantauan sejak lama. Tren pemilih sudah berubah akan kembali ke Golkar,” tegas Ayub.

Suasana saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut hangat kunjungan para Delegasi dari Parlemen Thailand pada hari Rabu (26/06) di kantor Kemenko Perekonomian.

Berita Golkar – Keberhasilan Indonesia bangkit dari kondisi terpuruk akibat Covid-19 tersebut dilirik oleh beberapa negara, salah satunya Thailand.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut hangat kunjungan para Delegasi dari Parlemen Thailand pada hari Rabu (26/06) di kantor Kemenko Perekonomian.

Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Thailand yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Publik Parlemen Thailand Parit Wacharasindhu ingin belajar dari Indonesia dalam menggabungkan upaya pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi, pengembangan electric vehicle, Program Kartu Prakerja untuk pengembangan SDM, hingga penggunaan desentralisasi sebagai mesin pertumbuhan nasional.

“Indonesia termasuk negara yang mempunyai tiga zona waktu, jadi kunci dari desentralisasi adalah kita perlu pertumbuhannya tidak terpusat. Indonesia ingin setiap daerah memiliki pertumbuhan yang sama sehingga pembangunan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, tetapi juga di sekitar Indonesia bagian timur dan barat. Salah satu yang kami lakukan yakni mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Kami memiliki hampir 22 kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia, dan salah satu kebijakan Indonesia adalah Indonesia sedang mengembangkan hilirisasi industri,” jelas Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa untuk industri manufaktur, Indonesia telah meluncurkan Indonesia 4.0.

Indonesia juga telah berfokus dalam moineral kritis yang baru dua tahun lalu Amerika Serikat dan Eropa menyadari pentingnya mineral kritis tersebut.

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia memproduksi 50 juta ton CPO dan sedang mengembangkan biodiesel 35.

Menurut, Menko Airlangga, kuatnya Thailand dalam memproduksi gula, termasuk gula mentah, di fase selanjutnya Thailand dapat membangun etanol yang dapat menjadi peluang kerja sama lain antara Indonesia dan Thailand.

“Kita perlu melakukan investasi yang meningkatkan swasembada energi di negara-negara ASEAN. Dan saya pikir itu penting untuk sektor ini. Jadi, menurut saya dalam dua isu tersebut, mengenai kelapa sawit dan karet alam, saya kira kita harus bekerja sama,” ungkap Menko Airlangga.

Selanjutnya terkait EV, Menko Airlangga mengatakan bahwa mineral kritis antara lain nikel, tembaga, kobalt, dan alumunium yang merupakan bahan baku energi baru terbarukan terdapat di Indonesia.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa terdapat peluang kerja sama Indonesia dan Thailand dalam rantai pengembahan kendaraan listrik.

Kemudian dari sektor digitalisasi, di bawah kepemimpinan Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023, telah diluncurkan perjanjian kerangka ekonomi digital (DEFA) yang salah satunya diharapkan dapat memudahkan dalam bertransaksi.

“Jadi dengan semangat ASEAN, kita ingin lebih mengintegrasikan antar manusia serta menjalin hubungan ekonomi antar negara-negara ASEAN. Untuk digitalisasi sendiri, dengan perjanjian kerangka ekonomi digital, ekonomi ASEAN bisa meningkat menjadi 2 triliun dolar (USD),” ungkap Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut Menko Airlangga juga menjelaskan lebih detail hal-hal lain yang ditanyakan oleh Delegasi Thailand, salah satunya terkait kebijakan yang mendukung UMKM.

Menko Airlangga juga menjelaskan tentang dukungan Indonesia terhadap start-up yang tidak hanya melalui pendanaan tetapi juga pelatihan.

Dalam pertemuan tersebut Indonesia dan Thailand terbuka atas potensi kerja sama yang bisa dijalin antar kedua negara.

“Di ASEAN, jika Indonesia dan Thailand bekerja sama, saya pikir banyak hal yang bisa kita capai untuk ASEAN kita,” pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut antara lain Anggota DPR RI, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, serta Direktur PMO Kartu Prakerja.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Golkar, Idrus Marham.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Golkar, Idrus Marham, membantah isu adanya upaya dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Idrus mengatakan isu ini muncul ketika partai politik (parpol) dari KIM menjalin komunikasi dengan PKS.

Idrus mengatakan, KIM yang merupakan pendukung Prabowo Subianto memiliki kedekatan secara historis dengan PKS.

Apalagi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 lalu PKS merupakan salah satu pendukung Prabowo.

“Jadi tidak pernah ada masalah dengan PKS, manis sehingga kalau kita melakukan komunikasi politik ya tidak ada masalah,” ujar Idrus kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Idrus mengatakan komunikasi dengan PKS merupakan salah satu bagian dari strategi berpolitik. Menurutnya, penting membangun hubungan dengan semua partai karena politik bersifat dinamis.

“Pada waktu itu kalau kita lakukan komunikasi politik tiba-tiba muncul suatu respon lagi, wah KIM ini gak benar nih ingin menjegal Anies. Saya katakan ndak ada sama sekali,” ucapnya.

“Uang ada dari dunia politik praktis itu adalah adu strategi. Karena kita berkomunikasi dengan PKS, itu adalah strategi, silahkan berkomunikasi juga,” lanjut Idrus menambahkan.

Lebih lanjut, saat ini PKS juga telah mengumumkan pasangan Anies dan Sohibul Iman untuk maju dalam Pilkada DKI 2024. Idrus menyatakan KIM siap untuk menghadapinya.

“Jadi kita hadapi saja, ya kata Gus Dur gitu aja kok repot,” pungkasnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah.

Berita Golkar – Tim Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Legislasi ke Politeknik Pariwisata, Denpasar, Bali.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menekankan terdapat perbedaan antara Desa Wisata dan Wisata Pedesaan.

Perbedaan tersebut yakni Wisata Pedesaan adalah kegiatan wisata yang hanya menekankan kegiatan wisata di obyek wisata yang ada di desa (menyangkut lokasi), yang mana kegiatan wisata tersebut tidak terfokus pada kegiatan masyarakat di dalamnya.

Sementara, Desa Wisata (tourism village) menekankan pada interaksi dengan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, ia menekankan guna mendapatkan kejelasan lebih lanjut, maka Tim Panja Komisi X DPR RI ingin mendapatkan klarifikasi terkait perbedaan definisi Desa Wisata dan Wisata Pedesaan termasuk ruang lingkupnya.

Diketahui, saat ini Komisi X DPR RI membentuk Tim Panja guna membahas revisi UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

“Sebagai contoh asumsi masyarakat apabila memiliki sebuah spot, dan keindahan disatu lokasi langsung bicaranya daerah tujuan wisata. Padahal perlu diingat menyangkut daerah tujuan wisata berbicara kawasan tidak hanya satu daerah saja namun juga menyangkut daerah-daerah sekitarnya,” ujar Ferdiansyah kepada wartawan di Denpasar, Bali, Jumat (28/6/2024).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, terkait daerah tujuan wisata secara umum memiliki prinsip 3A, yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi.

Dari ketiga hal tersebut, tambanya, harus diurai kembali apa saja komponen yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta masukan kepada para sivitas akademika dan para pemangku kepentingan pariwisata Bali yang lebih berpengalaman dalam konteks pengolahan wisata baik dari mancanegara maupun lokal.

“Apakah yang menjadi standar untuk menjadi kawasan daerah tujuan wisata apa saja yang diperlukan,” jelasnya.

Ia menggambarkan definisi dan ruang lingkup Desa Wisata yang penuh interaksi, misalnya melakukan kegiatan bermain di area persawahan dengan ditemani beberapa hewan yang berkaitan di dunia persawahan.

Hal itu, ada yang bilang sudah dianggap desa wisata, tapi juga ada yang menyebut sudah dikatakan wisata pedesaan.

Karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara Desa Wisata dan Wisata Pedesaan.

“Saya tekankan bahwa desa wisata dan wisata pedesaan perlu dibedakan secara tegas. Karena desa wisata itu harus ada transformasi budaya, tidak hanya sekadar mengenalkan antara mengantarkan wisatawan ke desa. Transformasi budaya dalam hal ini dapat dipahami dengan adanya penginapan atau homestay, serta tahu kehidupan sehari-hati di desa itu sehingga wisatawan memahami karakteristik atau ciri khas tersebut,” ujarnya.