BERITA

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Paten DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa.

Berita Golkar – Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah.

Kekayaan alam ini di antaranya adalah spesies dan varietas-varietas yang memiliki banyak akan nilai manfaat. Namun seringkali spesies dan varietas ini dicuri oleh inventor dari luar.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Paten DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa pun mendukung adanya penguatan perlindungan bagi spesies dan varietas alami yang dimiliki Indonesia agar tidak terus dicuri oleh para inventor luar.

“Saya rasa kita memang perlu memperkuat dan awal mula kita memperkuat bagaimana agar tidak terjadi pencurian-pencurian tersebut adalah bagaimana kita memperkuat undang-undang yang kita miliki salah satunya adalah undang-undang paten ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Tambahnya, selaku anggota Komisi III DPR RI yang memang bidangnya berurusan dengan hukum.

Dirinya setuju untuk Pemerintah lebih memperketat perlindungan bagi spesies dan varietas Indonesia. Karena memang sering terjadi adanya pencurian dan penyalahgunaan.

“Jadi saya sangat setuju apabila Pemerintah memperketat bagaimana agar varietas-varietas yang alami, yang unik yang kita miliki ini tidak terus dicuri oleh para inventor-inventor apalagi inventor luar,” tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI, Mukhtarudin.

Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang), Mukhtarudin optimistis kinerja Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mampu mengoptimalkan Transformasi Ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Mukharudin mengaku mesti kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah yang diikuti dengan tekanan gejolak pasar keuangan serta berbagai tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi.

Namun, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini bilang ketangguhan perekonomian Indonesia tetap terjaga baik, di mana capaian ekonomi nasional pada Q1-2024 relatif tinggi dengan mencetak pertumbuhan sebesar 5,11% (yoy).

Kendati demikian, Anggota Banggar DPR RI ini mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh melupakan pentingnya distribusi hasil-hasil ekonomi yang merata ke masyarakat.

“Dengan begitu upaya transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah dapat inklusif dan berkelanjutan,” tandas Mukhtarudin, Selasa 2 Juli 2024.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan prospek perekonomian nasional yang stabil saat ini ditunjukkan oleh capaian beberapa indikator utama ekonomi seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada zona optimis.

Pertemuan Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Taufan Pawe dengan Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Berita Golkar – Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Taufan Pawe (TP) menemui Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

TP dalam pertemuan itu mempertegas sikap Golkar tidak akan menjadi oposisi pemerintah.

Silaturahmi antara TP dengan Zudan berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Selasa (2/7). Taufan Pawe bertemu secara empat mata dengan Zudan Arif.

“Komitmen Partai Golkar tidak pernah menjadi oposisi pemerintah,” kata Taufan Pawe dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).

Taufan Pawe menegaskan, silaturahmi tersebut untuk memperkuat sinergitas antara Golkar dan Pemprov Sulsel. Dia menuturkan, Golkar siap mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Zudan.

“Sehingga Partai Golkar Sulsel selalu berkomitmen mendukung kepemimpinan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan,” tegas Wali Kota Parepare Periode 2013-2023 ini.

Taufan Pawe juga menyatakan akan menyukseskan pilkada yang akan digelar pada November 2024. Dia kembali menegaskan jika Golkar merupakan mitra pembangunan pemerintah.

“Tentunya Partai Golkar harus senantiasa melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Sulsel,” kata Taufan Pawe.

Sementara itu, Zudan Arif menyambut baik kedatangan Taufan Pawe. Dia mengapresiasi komitmen Golkar Sulsel mendukung pembangunan Sulsel.

“Dalam menjalankan program, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, perlu dukungan dari partai politik, termasuk Partai Golkar sebagai mitra pembangunan daerah,” tegas Zudan.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah.

Berita Golkar – Pertanyaan masyarakat tentang bisa atau tidaknya Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, untuk kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024, saat ini sudah terjawab dengan adanya PKPU nomor 8 2024.

Hal tersebut menjelaskan tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, turut menjawab berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait syarat pencalonan kepala daerah khususnya di Provinsi Bengkulu.

Keluarnya PKPU inipun menjawab pertanyaan dan hingar bingar ditengah masyarakat Bengkulu, terkait bisa tidaknya sosok Rohidin Mersyah maju pada Pilgub tahun ini.

Berdasarkan PKPU tersebut yakni pada bagian ketiga tentang persyaratan pencalonan, dalam pasal 19, menyatakan bahwa Syarat belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota,

b. masa jabatan yaitu:

1. selama 5 (lima) tahun penuh, dan/atau
2. paling singkat selama 2 dua setengah tahun,

c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara,

d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:

1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama,
2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut: atau
3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda, dan

e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Melihat dari pasal tersebut, terutama di poin e, yakni penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan, maka Rohidin Mersyah dipastikan dapat maju.

Hal tersebut lantaran, Rohidin Mersyah dilantik sebagai Gubernur Bengkulu di sisa masa jabatan 2016-2021 pada 18 November 2018.

Terkait hal ini, Wakil ketua bidang kepemudaan DPD Golkar Provinsi Bengkulu Heru Saputra mengatakan, berdasarkan PKPU tersebut dan sesuai arahan untuk Partai Golkar sudah final untuk mengusung Rohidin Mersyah sebagai calon Gubernur Bengkulu.

“Sudah final, pak Rohidin bisa maju dan sudah clear dari poin PKPU itu dan tidak ada multi tafsir yang lain lagi. Artinya kita sesuai arahan sudah final untuk pak Rohidin Mersyah sebagai calon yang diusung partai Golkar,” ungkap Heru Saputra, saat dihubungi tim Betv melalui sambungan telepon pada Selasa, 2 Juli 2024.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono mengatakan, jika mengacu pada poin e yang tertera dalam PKPU tersebut, yakni sejak pelantikan maka yang bersangkutan bisa mencalonkan diri.

Hal tersebut terlepas dari nama, jabatan yang bersangkutan. Hal inipun mengingat PKPU nomor 8 tersebut berlaku se Indonesia.

“Berkaitan dengan masa jabatan, hitung 2 kali atau hitung 2 tahun setengah, kita sama-sama lihat di poin e, itu jabatan sejak pelantikan,” ungkapnya.

“Perlu juga diluruskan, pertama kami tidak berbicara atas nama orang atau jabatan siapapun kami tidak masuk kesitu, karena PKPU perlu kami luruskan berlaku se Indonesia bukan cuma Bengkulu, yang dibuat KPU RI, jadi kami bukan bicara orang perorang,” tambahnya.

Momen pertemuan jajaran pengurus dan kader Partai Golkar dan NasDem Kutim untuk membangun koalisi di Pilkada 2024.

Berita Golkar– Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sejumlah Partai Politik (Parpol) mulai melakukan penjajakan dan membangun komunikasi untuk berkoalisi.

Pertemuan pengurus DPD II Partai Golkar bersama pengurus DPD NasDem Kutai Timur (Kutim) tampaknya langkah serius untuk berkoalisi di Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati November.

Ketua DPD II Golkar Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan, agenda pertemuan komunikasi politik untuk menyamakan persepsi dan membangun hubungan emosional.

“Jadi penjajakan ke beberapa parpol untuk membangun koalisi bersama sudah kita lakukan. Semoga terus berjalan untuk visi pembangunan,” jelas dia saat ditemui usai kegiatan pada Selasa (2/7/2024) sore.

Sehingga pertemuan tersebut sebagai komitmen kedua partai untuk mencapai tujuan pembangunan. Sehingga Golkar dan NasDem siap membangun koalisi menghadapi Pilkada di 2024.

“Jadi beberapa hari ke depan kami terus melakukan komunikasi politik di beberapa parpol yang siap bergabung jadi koalisi,” ucap Kasmidi.

Senada, Ketua DPD NasDem Kutim Arfan mengatakan, dinamika politik cukup dinamis. Tentu pihaknya selaku ketua punya sikap dan langkah politik dalam perhelatan kontestasi di Pilkada.

“Kami memiliki enam kursi di parlemen. Bahkan jauh-jauh hari kita sudah melakukan pendekatan berbagai tokoh. Kalau cocok dan sepaham mari berkoalisi,” jelas dia.

Pihaknya tak ingin mendengar suara sumbang dari berbagai pihak terkait langkah politik yang di ambilnya.

Karena menurut Arfan, berpolitik tidak boleh ada ruang atau skat pemisah antara satu dengan lainnya. Selama kepentingannya sama harus bergandengan tangan dan jalan bersama.

“Meskipun terkadang harus melawan arus dari keinginan dari sebagian pihak,” pungkasnya.

H Muhamaf Yusuf bersama Ketua Bapilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, beberapa waktu lalu.

Berita Golkar – Sebagai politisi senior, H Muhammad Yusuf memang menjadi kandidat paling kalem.

Sosok yang pembawanya slowly ini menunjukkan bahwa dia merupakan bakal calon kepala daerah dengan tingkat resistensi kecil.

Dia pun kini sedang menimbang dan mengukur siapa bakal calon pendamping yang telah disodorkan PAN sebagai mitra koalisinya.

Yusuf mengaku dalam menentukan pendampingnya, dia ingin melakukannya secara profesional dan proporsional.

Artinya dengan siapapun dipasangkan dirinya siap, asalkan semua instrumen dan parameternya terukur serta jelas.

“Karena ukuran menentukan pendamping itu banyak, tidak melulu soal hasil survei atau isi tas. Kita ini mau berjuang membangun daerah bukan membagikan uang,” terangnya.

Meskipun, kata dia, persoalan akomodasi itu sangat penting untuk menunjang segala kegiatan dan perjalanan.

Namun dirinya meyakini warga Kota Tasikmalaya merupakan masyarakat yang memiliki jati diri serta integritas.

“Mau bagaimana kota ini dibangun, jika parameternya selalu isi tas, kita ingin menjadikan kota ini berdaya dan sejahtera dengan cara-cara yang baik. Cara etis dan beradab,” ungkapnya.

Jangan sampai, kata Yusuf, ketika kelak seseorang dipercaya memimpin. Belum juga bekerja sudah dibebani ini itu. Yang sifatnya sangat subjektif dan bukan atas kepentingan masyarakat luas.

“Untuk itu saya ingin menjadikan Pilkada ini sebagai sarana ajang adu ide serta memberikan harapan nyata bagi generasi selanjutnya. Dengan cara mewujudkan Kota Tasikmalaya yang nyaman serta tertata rapi khususnya dari sisi infrastruktur,” katanya.

Sebab dengan menjadikan Kota Tasikmalaya yang nyaman, maka warganya akan lebih terpacu membangun kreativitas dan semangat kerjanya semakin tinggi.

“Karena saya berpikir, saya maju dan ikut di Pilkada ini bukan untuk kepentingan saya atau sekelompok orang. Tapi untuk warga Kota Tasik dengan anak muda dan generasi selanjutnya. Maka saya ingin memberikan fondasi kuat ke depannya,” terang Yusuf.

Diberitakan sebelumnya, Tim Pilkada DPD PAN Kota Tasikmalaya sudah mengantongi 10 nama kandidat bakal calon kepala daerah untuk jadi pendamping H M Yusuf yang diusung Golkar.

Namun sejauh ini kondisinya masih mengambang dan belum mengerucut pada satu kandidat.

10 nama tersebut yakni Hendro Nugraha, Deni Sagara, Dicky Chandra, Murjani, H Ihsan Riyadi, H Syarif Munawar Fauzi, Rezqi Budiman, Asep Saepulloh, Arief Hidayat Putra dan M Naufal Putra.

Mereka dipersiapkan oleh Tim Pilkada DPD PAN Kota Tasikmalaya untuk menjadi bakal calon wakil wali kota.

Hal itu sebagaimana MoU dengan Partai Golkar dengan H M Yusuf sebagai Bakal Calon Wali Kota, di mana PAN mendapat porsi dan kewenangan menentukan wakilnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin berpesan pada BUMN PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) agar dapat memastikan kualitas rumah yang akan disalurkan kepada masyarakat bersama dengan bank penyalur terkait.

Pasalnya, tak jarang dalam kunjungannya ke dapil, dirinya mendapatkan keluhan terkait dengan kualitas rumah KPR.

Diketahui, PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan, yang menjadi motornya.

“Jadi banyak yang mengalami kebanjiran, ada yang mengalami kesulitan air bersih, sampai dengan ada yang sertifikatnya belum dikembalikan walaupun sudah melunasi cicilan rumah KPR-nya. Jadi mohon ini juga di perhatikan di lapangan karena saya yakin dan dana triliunan ini juga merupakan hak masyarakat,” ujar Puteri dalam RDP Komisi XI DPR RI dengan DJKN, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. Industri Kereta Api (Persero) di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, (1/7/2024).

Sebelumnya dirinya pun mempertanyakan terkait seberapa besar kontribusi PMN terhadap SMF dalam pemenuhan target rumah KPR.

Sebab, dalam paparan yang disampaikan SMF pada rapat tersebut, mengungkapkan bahwa target penyaluran 166.000 rumah KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini diperoleh dengan bersinergi bersama dengan BP Tapera.

“Kemudian sejak tahun 2017 secara akumulasi SMF sudah mendapatkan PMN sebesar Rp9,33 triliun yang direalisasikan kepada pemenuhan sekitar 594.000 rumah. Jadi kita minta disampaikan di sini, apakah jumlah 594.000 rumah tersebut adalah hasil kinerja dari SMf sendiri kah atau memang Sinergi bersama instansi lain seperti BP tapera,” tegas Puteri.

PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) mengusulkan nilai penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,89 triliun kepada Komisi XI DPR.

Kriteria target penyaluran Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mulai dari diesel 8 (pendapatan sekitar Rp8 juta) hingga diesel 1, baik pekerja informal maupun formal.

Adapun skema alokasi untuk KPR FLPP 2024 adalah PMN sebesar Rp1,89 triliun yang digabungkan dengan dana SMF dan dana lainnya Rp5,12 triliun, sehingga indikasi blended cost of fund Rp7,02 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendukung pemberian suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya sebesar Rp1 triliun.

Terlebih, adanya PMN ini diperuntukan untuk penyelesaian pembangunan tol Sumatera terutama tol Palembang-Betung.

Ia juga mendukung adanya pengembangan bisnis bagi PT Hutama Karya selaku BUMN yang mendapat banyak mandat proyek dari Pemerintah.

“Alokasi (PMN) satu triliun ini menurut saya sudah tepat, tinggal bagaimana ini segera diwujudkan. Karena kalau tidak, Palembang-Betung ini akan terkatung-katung terus pekerjaan dan pengerjaannya. Karena  pengalihan dari Waskita Karya ini ada beberapa kendala untuk soft landing di lapangannya,” ujarnya di dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, PT Hutama Karya, PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan Badan Bank Tanah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Adanya PMN bagi PT Hutama Karya ini dijelaskan oleh Budi Hartono selaku Direktur Utama, di antaranya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas PT Hutama Karya dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang sebelumnya diberikan kepada PT Waskita Karya.

Kemudian, melanjutkan pengusahaan ruas jalan tol Palembang-Betung dan meningkatkan konektivitas backbone JTTS dari Bakauheni hingga Jambi.

“Ini (Pembangunan ruas tol) harus diselesaikan segera, maka saya memberikan dukungan untuk ini supaya bisa segera diwujudkan. Apalagi ini mengenai porsi ekuitas pemerintah di sana. Sehingga Palembang-Betung ini bisa benar-benar Pemerintah dedicated memilikinya,” jelas Politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu.

Selain itu, Misbakhun sapaan akrabnya, juga menyinggung mengenai kompensasi bagi PT Hutama Karya.

Mengingat, PT Hutama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat banyak proyek besar selama ini. Sehingga penting untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya.

“Nah bagaimana dengan business future-nya Hutama Karya ini? Apalagi kalau kita lihat dengan Tol Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh, pengembangan bisnis berikutnya bisnis kawasan, Pak. Bisnis seperti ini kan yang harus dikembangkan, lah apa yang bisa dikerjakan oleh bisnis BUMN yang selama ini didedikasikan Pemerintah dalam menjalankan tugas untuk itu. Tentunya mereka harus diberikan prioritas untuk bisa menjadi BUMN yang mengembangkan kawasan itu,” pungkasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Berita Golkar – Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan empat partai politik (parpol) dalam menggalang koalisi pada Pilkada Banten.

Namun, syaratnya kader Pohon Beringin Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon gubernur (bacagub)-nya.

Waketum Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Golkar masih menjalin komunikasi dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mencalonkan Airin.

Namun, ia juga tak menutup kemungkinan bakal berkomunikasi dengan partai di luar KIM.

“Soal pasangan dan koalisi pendukungnya masih terus kami konsolidasikan. Tentu prioritas kami dari awal adalah bersama dengan kawan-kawan KIM, namun, kalau itu belum mungkin, kami tentu akan melakukan pendekatan kepada parpol lain,” ujarnya, Selasa (2/7/2024).

Doli menyebut, saat ini pihaknya terus berkomunikasi intens dengan Demokrat, PKB, PPP, termasuk PDIP, untuk membahas wacana pencalonan Airin.

“Karena untuk mencalonkan seorang cagub di Banten, Partai Golkar memerlukan kerja sama dengan parpol lain,” ucapnya.

Doli menegaskan, Golkar akan tetap mencalonkan Airin sebagai cagub karena hal itu sudah diputuskan sejak lama.

Mulai dari perencanaan dan prosesnya sudah dilakukan sejak tiga setengah tahun lalu, saat dimulainya persiapan pileg.

“Jadi, Insya Allah Bu Airin tetap akan kami calonkan sebagai cagub pada Pilkada Banten. Terlebih, belum ada sosok kuat untuk dipertimbangkan maju bersama Airin,” kata Doli.

Menurut dia, penjaringan sosok cawagub akan dibicarakan seiring dengan pembentukan koalisi.

“Terkait pasangan cawagub Bu Airin, kami masih terbuka, dan itu akan sejalan dengan proses pembentukan kerja sama koalisi parpol pengusung,” ujar Doli.

Diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan penjajakan dengan Partai Golkar di Pilkada Banten. Bahkan, berusaha menduetkan kader partai moncong putih itu dengan Airin Rachmi Diany.

Tim Penjaringan Pilkada DPD PDIP Banten, Muhlis mengatakan, pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan mantan Walikota Tangerang Selatan, Airin.

PDIP Banten bahkan punya misi untuk memasangkan Airin dengan Ade Sumardi selaku kader PDIP.

“Kami terus komunikasi dengan Airin, prinsipnya ketika rekomendasi turun, kami sudah siap. Secara mesin partai, kita akan kerja kolektif,” kata Muhlis, Selasa (2/7/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia.

Airlangga mengatakan, kapasitas pemurnian PTFI mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

Menurutnya, proyek yang menempati lahan 100 hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, ini memiliki nilai investasi kumulatif mencapai Rp 58 triliun atau 3,7 miliar dolar AS.

PTFI bersama PT Smelting akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 600 ribu ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.

Menko Perekonomian mengakui, dengan beroperasinya smelter ini, seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi PTFI maupun lumpur anoda dari PT Smelting dapat diproses dan dimurnikan di dalam negeri.

“Ini yang pertama integrasi tambang sampai dengan produk akhir. Dan dengan integrasi ini, maka produksi emas nanti yang 50 ton bayar royalti. Karena ini terintegrasi dari tambang sampai ke hilir. Demikian pula untuk perak juga bayar royalti. Jadi tentu banyak pendapatan yang didapatkan Pemerintah,” tutur Menko Airlangga, saat menghadiri peresmian Operasi Smelter PTFI di KEK Gresik, pekan kemarin.

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah telah menggagas kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional.

Selain itu, hilirisasi juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional.

Ia melanjutkan, pasokan hilirisasi tembaga yang dibutuhkan Indonesia saat ini masih mengandalkan produk impor seperti copper tube, copper tape, evaporator tembaga, serta komponen yang dibutuhkan dalam produksi Electric Vehicle (EV). Antara lain kabel, inverter, hingga baterai.

“Kita beri applause kepada manajemen yang extraordinary. Dan yang dibangun pun pabrik yang extraordinary, luar biasa. Jadi ini sangat tepat waktu, karena saat sekarang renewable energy menjadi tren. Dan tren renewable energy butuh critical mineral. Dan salah satunya adalah copper,” tegas Airlangga.

Kehadiran PTFI di KEK Gresik diharapkan dapat menjadi salah satu penarik dalam membentuk kawasan dengan ekosistem yang mendukung hilirisasi, khususnya EV.

Hingga Maret 2024, KEK Gresik telah mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 75,2 triliun dan menyerap lebih dari 35 ribu orang tenaga kerja.

“Tentu ke depan Indonesia akan mampu untuk meningkatkan ekspornya. Kalau ekspor kita kuat, maka rupiah kita bisa stabil. Sebagai contoh, dari nikel itu dan dari kelapa sawit ekspor kita 55 miliar dolar AS. Nah, impor minyaknya 40 miliar dolar AS. Jadi sebetulnya natural hedging itu terjadi,” tutur Menko Airlangga.

Selain melakukan prosesi peresmian operasional smelter PTFI, Menko Airlangga beserta rombongan juga berkesempatan meninjau kawasan smelter PTFI dengan mengunjungi area jetty, anode casting, dan central control building.