BERITA

Berita Golkar– Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (23/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi membuka tuas pintu air sekaligus menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya Bendungan Karalloe.

“Bendungan Karalloe yang dibangun menghabiskan anggaran Rp 1,27 triliun hari ini Alhamdulillah telah selesai dan siap untuk kita resmikan,” ujar Jokowi dalam peresmian tersebut.

Hadirnya bendungan ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Gowa dan Jeneponto.

Airlangga menjelaskan, Bendungan Karalloe ini memiliki kapasitas 40,53 juta meter kubik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa sebagai suplai air irigasi untuk pertanian, air baku, hingga mengatasi banjir (reduksi banjir).

“Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Bendungan Karalloe ini mampu mengairi hingga 7 ribu hektare lahan pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan intensitas masa panen sekaligus kesejahteraan petani,” papar Airlangga.

Bendungan Karalloe memiliki luas genangan 145 hektar, yang mampu menampung 40 meter kubik air.

Pemanfaatannya bakal digunakan untuk irigasi seluas 7.000 hektare lahan pertanian, yang mengalir di 10 kecamatan Kabupaten Jeneponto, dan satu kecamatan di Kabupaten Gowa.

Untuk produktivitasnya sendiri, Bendungan Karalloe mampu memproduksi 440 liter air baku per detik, menghasilkan 4,5 mega watt Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Sementara untuk mengantisipasi bencana banjir, Bendungan Karalloe mampu mereduksi sampai 49 persen banjir, dari yang awalnya 549 hektare cakupan banjir, kini hanya menjadi 279 hektare saja daerah yang terdampak banjir.

Yang tak kalah pentingnya adalah bendungan ini bakal dijadikan sebagai salah satu lokasi wisata baru di Kabupaten Jeneponto hingga menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat sekitar.

Anggota Komisi V DPR Bidang Infrastruktur, Hamka B Kady menyambut baik rampungnya bendungan ini. Ia berharap masyarakat Kabupaten Gowa dan Jeneponto bakal menuai manfaat dari kehadiran Bendungan Karalloe.

“Pembangunan Bendungan Karalloe Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan produktifitas produksi hasil pertanian serta bermuara pada kesejahteraan masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Bukan hanya di Kabupaten Gowa tetapi juga di Kabupaten Jeneponto,” tutur Hamka.

Tanam Jagung

Kunjungan kerja Presiden Jokowi bersama jajarannya dilanjutkan melakukan penanaman jagung bersama petani di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.

Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar.

“Hamparan lahan pertanian jagung yang ada di belakang kami ini luasnya 1.000 hektare. Di sini, bersama Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta para petani, kami melakukan penanaman jagung dengan menggunakan alat tanam jagung atau corn planter, baik yang didorong secara manual maupun menggunakan traktor,” terang Airlangga.

Menurutnya, lahan jagung yang terletak di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto ini potensinya begitu besar. Dari setiap hektarnya nanti diharapkan dapat menghasilkan jagung sebanyak 6 hingga 7 ton.

Hal ini kata dia, adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan stok jagung nasional yang saat ini masih kurang.

“Sehingga kita harapkan semakin banyak petani yang menanam jagung, maka kekurangan stok jagung secara nasional dapat tertutupi dan tidak bergantung pada impor lagi,” cetusnya.

Berita Golkar– Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis menyalurkan bantuan renovasi 20 unit rumah tidak layak huni atau (Rutilah) untuk Kota Pariaman, Sumatera Barat dari Kementerian Sosial.

“Yang disalurkan melalui saya di Sumbar ada 108 unit yang masing-masing rumah mendapatkan bantuan Rp20 juta,” kata John Kenedy Azis dikutip melalui salah satu media pemberitaan online pada Selasa (23/11/2021).

Jika dijumlahkan dengan dana maka besaran bantuan itu untuk Kota Pariaman Rp400 juta sedangkan untuk Sumbar lebih dari Rp2,1 miliar.

Ia menyampaikan bantuan tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli bahan bangunan atau sebagai stimulus sedangkan untuk upah berupa swadaya dari masyarakat.

Ia menjelaskan dirinya meminta bantuan tersebut kepada Kemensos karena melihat masih banyak rumah warga yang tidak layak huni di Sumbar.

“Melalui bantuan ini nanti penerima manfaat dapat menghuni rumah yang layak,” katanya.

Ia menyampaikan saat ini pihaknya juga sedang mendata rumah yang tidak layak huni lainnya untuk diusulkan ke Kemensos RI agar pada 2022 dapat direnovasi.

“Saya pastinya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah hingga tingkat kepala desa dan tokoh masyarakat yang membantu menjalankan program ini,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan masih ada rumah di daerah itu yang tidak layak huni sehingga bantuan renovasi rumah tersebut dibutuhkan warga.

“Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kemensos dan pak John Kenedy atas perjuangannya,” ujarnya.

Ia menyampaikan pihaknya juga sudah membantu merenovasi sejumlah rumah warga yang tidak layak huni yang tidak saja melalui badan amil zakat setempat namun juga dari pemangku kepentingan di daerah itu.

Salah seorang penerima bantuan renovasi rumah di Pariaman Syafrudin mengatakan dirinya tidak mampu merenovasi rumah karena pekerjaannya hanya sebagai buruh.

“Apalagi sekarang pandemi, jadi saya berharap nanti ada bantuan dari Kemensos agar saya dapat memiliki usaha sendiri,” tambahnya.

Berita Golkar– Strategi penanganan Covid-19 dari hulu ke hilir yang diterapkan Indonesia dengan menggunakan strategi “Gas dan Rem” dinilai efektif menurunkan kasus aktif, kematian, dan effective reproduction number (Rt) hingga di bawah 1.

Strategi ini sekaligus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur yang positif yaitu mencapai 3,51% (yoy) pada triwulan III tahun 2021.

Terkait prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara Economic Outlook 2020 yang diselenggarakan oleh Berita Satu Media Holdings secara virtual, Senin (22/11), optimis terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. “Terhadap prospek tahun depan kita optimis namun harus tetap waspada terkait dengan pengendalian Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Saat ini, semua komponen pengeluaran PDB masih tumbuh positif, dan pertumbuhan tinggi terjadi pada ekspor dan impor.

Kontributor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi demand adalah Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB dengan kontribusi sebesar 83,54%. Sektor-sektor utama yang juga masih tumbuh positif antara lain, sektor Infokom 5,51%, Jasa Kesehatan 14%, Pertanian 1,31%, Real Estate 3,42%.

Sementara itu, Industri Pengolahan memiliki kontribusi PDB terbesar yaitu masih tumbuh 3,68%. Didukung dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Oktober 2021 yang tercatat di level 57,2 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah dan merupakan yang tertinggi di ASEAN.

Selanjutnya, indikator sektor eksternal juga menunjukkan resiliensi yang cukup baik. Defisit Transaksi Berjalan yang rendah, Cadangan Devisa yang terus meningkat, Neraca Perdagangan Indonesia terus surplus, nilai tukar Rupiah dan IHSG juga terjaga.

Neraca Perdagangan Indonesia pada Oktober 2021 mengalami surplus US$5,73 miliar, masih melanjutkan tren surplus sejak Mei 2020 atau selama 18 bulan berturut-turut, sehingga Neraca Perdagangan sampai dengan Oktober 2021 surplus US$30,8 miliar. Sementara Nilai Ekspor pada Oktober 2021 mencapai US$22,03 miliar atau tertinggi sepanjang sejarah.

Menko Airlangga juga meminta para pelaku usaha dan investor agar dapat memanfaatkan momentum yang baik ini. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya Pemerintah yang terus mendorong agar investasi bisa tumbuh sehingga juga membawa dampak baik yaitu penciptaan lapangan kerja.

“Pemerintah juga terus menggenjot industri berbasis ekspor sehingga kita bisa memperoleh devisa,” ungkap Menko Airlangga.

Pengendalian kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi membuat Pemerintah tetap waspada dan bersiap, apalagi dalam jangka pendek akan ada libur Natal dan Tahun Baru.

Pada bulan Februari dan Maret tahun 2021 tahun lalu, libur Natal dan Tahun Baru berdampak pada kenaikan Covid-19. Meski kondisi tahun ini berbeda karena masyarakat telah menerima vaksinasi yaitu 64% dosis ke-1 dan di 42% dosis ke-2.

Menko Airlangga menegaskan bahwa masyarakat harus tetap waspada hingga Covid-19 dinyatakan berakhir oleh WHO, karena masih terjadi gelombang ke-3 dan ke-4 di negara-negara lain yang sudah mendapatkan vaksin dua kali.

“Pemerintah berharap, ke depan, tidak hanya masyarakat yang sehat, tetapi juga ekonominya sehat,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, terkait tantangan ekonomi ke depan, masih terdapat isu tapering off The Fed, ketidakpastian geopolitik, krisis energi, harga komoditas dan supply chain disruption. Selain itu, isu perubahan iklim juga berpengaruh terhadap perekonomian global maupun nasional.

“Targetnya pada tahun 2030 bisa terjadi penurunan emisi di Indonesia sebesar 29%. Mudahan-mudahan ini bisa kita capai dengan kebijakan-kebijakan ke arah renewable energy, termasuk pengembangan solar energy, solar proof, terutama pada basis produksi di Pulau Jawa,” ujar Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan terkait peran Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 yang dapat menjadi momentum untuk menunjukkan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di mata global.

Peran ini diharapkan juga dapat menurunkan tensi politik di Indo-Pasific karena Indonesia mampu memimpin ASEAN dalam beberapa dekade terakhir dengan menggunakan prinsip “Konsultasi dan Konsensus” atau “Musyawarah untuk Mufakat”.

“Jika prinsip-prinsip tersebut bisa juga dibawa ke G20, tentu Indonesia yang juga dikenal mempunyai kedekatan yang sama dengan berbagai negara besar termasuk China dan Amerika Serikat, sangat diharapkan bisa menjembatani berbagai isu-isu yang berkembang,” tutur Menko Airlangga.

Kemudian terkait satu tahun diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Menko Airlangga mengatakan sejauh ini Pemerintah berfokus pada implementasi Onlline Single Submission.

Salah satu economic benefit penerapan Undang-Undang tersebut adalah berbagai negara serta lembaga dunia termasuk World Bank, IMF menyambut positif dan telah merencanakan akan melakukan investasi di Indonesia.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja terbukti mampu menjadi buffer untuk masyarakat pada masa pandemi serta mendapatkan apresiasi dari World Bank karena dinilai memberikan akses modal kepada masyarakat, meningkatkan daya beli dan memberikan pelatihan yang sesuai dengan situasi masyarakat saat ini.

“Program ini mendorong inklusi keuangan dimana banyak masyarakat yang mengikuti Program Kartu Prakerja untuk pertama kali memiliki rekening dalam bentuk e-wallet. Ini salah satu akselerasi yang juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan lembaga-lembaga global,” kata Menko Airlangga.

Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2022 tidak hanya daring tetapi juga bersifat luring dan kembali pada program awal yaitu untuk mendorong retraining dan reskilling agar sesuai dengan kebutuhan digitalisasi ke depan.

Di akhir paparannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah akan melanjutkan pemberian stimulus untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan dana sebesar 321 triliun rupiah.

“Tentu ini fleksibel, karena stimulus ini tergantung pada perkembangan kondisi dari Covid-19. Pemerintah sedang mengevaluasi hal-hal apa saja yang akan dilanjutkan di semester pertama. Semua sedang dievaluasi, termasuk PPnBM, subsidi bunga KUR. Nanti akan kita sampaikan pada waktunya,” pungkas Airlangga.

Menutup paparannya, Menko Airlangga mengingatkan kembali arahan Presiden bahwa Pemerintah mengajak seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk bersama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan “Gas dan Rem” sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Berita Golkar– Ketua DPD Partai Golkar Kota Tebingtinggi yang juga Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution SH MH bagikan 1000 bungkus nasi kepada korban banjir di 5 kecamatan di Kota Tebingtinggi, Minggu (21/11).

Pantauan Waspada, Minggu (21/11) Basyaruddin Nasution didampingi Ketua Harian AMPG Kota Tebingtinggi, MS Purba turun langsung meninjau banjir dibeberapa lokasi di Tebingtinggi.

Lokasi yang ditinjau oleh Basyar antara lain, Jalan Anturmangan, Jalan Sakti Lubis, Jalan Udang, Jalan Semut, dan Jalan Gatot Subroto.

Pada kesempatan tersebut Basyaruddin Nasution atau yang kerap disapa Bang Basyar terlihat membagikan nasi bungkus kepada korban banjir.

Kepada Waspada, Ketua Harian AMPG Kota Tebingtinggi, MS Purba mengatakan hari ini dirinya bersama Ketua DPD Partai Golkar Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution SH MH membagikan 1000 bungkus nasi untuk korban banjir di Kota Tebingtinggi.

“Untuk meringankan beban korban banjir, hari ini saya bersama Bang Basyar membagikan 1000 bungkus nasi. mengingat banjir yang datang kali ini cukup parah dan menyebabkan aktivitas lumpuh,” kata MS Purba.

Lanjut MS Purba, tidak hanya membagikan nasi, dirinya bersama Bang Basyar dan puluhan orang kader AMPG dan Golkar Kota Tebingtinggi juga turun untuk membantu korban banjir mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah.

“Semoga hal yang kami lakukan ini dapat membantu para korban banjir, dan mewakili keluarga besar AMPG serta Golkar Kota Tebingtinggi saya doakan banjir yang melanda hampir seluruh wilayah di Kota Tebingtinggi cepat surut dan aktivitas kembali normal,” terang MS Purba.

Berita Golkar– Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali dilanjutkan selama dua minggu, mulai dari tanggal 23 November hingga 6 Desember 2021.

Pada periode ini, pemerintah memasukkan indikator capaian vaksinasi sebagai parameter penentuan level PPKM di kabupaten/kota. Daerah dengan vaksinasi dosis pertama di bawah 50 persen dinaikkan sebanyak 1 level PPKM.

“Khusus di luar Jawa-Bali dilakukan perpanjangan 23 November-6 Desember untuk dua minggu, dengan penerapan dilihat dari dosis vaksinasi, yang kurang dari 50 persen dinaikkan 1 level PPKM,” ujar Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM, Senin (22/11/2021), di Kantor Presiden, Jakarta.

Lebih lanjut Airlangga merinci, terdapat sebanyak 109 kabupaten/kota di Level 3, 200 kabupaten/kota di Level 2, dan 77 kabupaten/kota di Level 1 PPKM. Sementara untuk level provinsi tidak ada daerah di level asesmen 3 dan 4, 20 provinsi di level 2, serta 7 provinsi di level 1.

Dalam keterangan persnya, Menko Perekonomian juga menyampaikan mengenai perkembangan kasus aktif dan kasus harian COVID-19 yang terus mengalami tren penurunan. Kasus aktif nasional per 21 November 2021 sebanyak 8.126 kasus atau 0,19 persen dari total kasus.

Kasus konfirmasi harian per 21 November sebanyak 314 kasus dan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 365 kasus, terjadi penurunan sebesar 99,45 persen dari puncak kasus konfirmasi harian di 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus.

Khusus di luar Jawa-Bali, dalam satu minggu terakhir terjadi kenaikan kasus konfirmasi mingguan pada beberapa provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat (Kalbar), Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

“NTT (naik) 77 kasus dalam satu minggu, Kalbar 43 kasus, Riau 16 (kasus), Babel 15 (kasus), Sultra 6 kasus dalam 1 minggu. Namun seluruhnya masih dalam level (asesmen) yang sama, tidak ada kenaikan level,” ujarnya.

Untuk angka reproduksi kasus efektif (Rt), imbuh Airlangga, juga masih terjaga di bawah 1. Namun, untuk capaian vaksinasi masih terdapat sejumlah provinsi di luar Jawa-Bali yang perlu diakselerasi karena cakupannya masih rendah.

“Dari vaksinasi hanya dua provinsi yang tingkat (vaksinasi dosis pertama) di level memadai atau levelnya lebih dari 70 persen, yaitu Kepri (Kepulauan Riau) dan Babel. Sedangkan di level sedang ada 11 provinsi di level sedang (50%-70%), yang kurang dari 50 persen adalah 14 provinsi,” tandasnya.

Berita Golkar– DPP Barisan Muda Kosgoro 1957 menggelar giat Orientasi Tatap Muka (Orientama) akhir pekan kemarin. Mengambil tajuk ‘Solidaritas Perkuat Kebangsaan’ giat ini bertujuan menguatkan pemahaman kader mengenai nilai-nilai Tri Dharma Kosgoro 1957 yakni pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas.

“Ini bagian dari program rutin kaderisasi kami sebagai penguatan nilai-nilai organisasi,” ujar Ketua Umum DPP Barisan Muda Kosgoro 1957 Ilham Akbar melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (22/11).

Ilham mengatakan bahwa Orientama merupakan langkah awal proses kaderisasi yang wajib diikuti oleh seluruh kader Barisan Muda KOSGORO 1957 se-Indonesia.

Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk menyiapkan kader muda terbaik Kosgoro 1957 dan Partai Golkar. “Termasuk memanaskan mesin Partai Golkar konsolidasi pemenangan pemilu 2024,” tegas dia.

Ke depannya, kata Ilham, pihaknya akan mengadakan Orientama dua kali per tahun dan mengundang seluruh DPD BMK 1957 Provinsi. Tujuannya agar para kader bisa menyelenggarakan kegiatan ini di daerahnya masing-masing.

Turut hadir sejumlah tokoh-tokoh di antaranya Sekretaris Jenderal PPK Kosogoro Sabil Rachman, Ketua PDK Kosgoro Jawa Timur Syamsul Bachri, Zulfikar Arse serta Ketua Bidang Olahraga dan Pemuda DPP Partai Golkar Ilham Permana, serta Ketua Umum DPP AMPI Dito Ariotedjo dalam acara yang berlangsung di Kinasih Resort and Conference Caringin Bogor.

Ketua Panitia Penyelenggara Orientama Avi Cenna Isnaini mengatakan selain berbentuk paparan materi, giat juga dibungkus dengan acara outbound. Tujuannya untuk menjaga soliditas dan solidaritas sesama kader.

“Ke depannya para kader diharapkan dapat adaptif dalam situasional apa pun demi menjaga kesatuan dan persatuan, karena merupakan salah satu pedoman perjuangan Tri Dharma dari Kosogoro,” katanya.

Berita Golkar– Indonesia tengah berada pada masa momentum positif karena pandemi Covid-19 yang terkendali dengan baik. Angka Rt atau effective reproduction number berada di bawah 1 yang berarti wabah dapat dikendalikan.

Kondisi tersebut memunculkan optimisme di masyarakat dan kalangan dunia usaha. Terlihat dari berbagai indikator yang mengalami kenaikan, di antaranya kredit yang mulai mengalami peningkatan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level 113,4 pada bulan Oktober 2021, Indeks PMI Manufaktur yang mencapai 57,2 di bulan Oktober 2021, dan dunia usaha yang mulai melakukan perekrutan kembali yang tercermin dari turunnya tingkat pengangguran.

Dengan kondisi yang baik ini, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai peluang yang ada untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

“Ini merupakan golden moment Indonesia untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Walaupun masih ada tantangan terkait Covid-19 dan variannya, namun hal itu dapat dimitigasi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara 12th Kompas100 CEO Forum dengan tajuk “Ekonomi Sehat 2022” yang diselenggarakan oleh Harian Kompas di Jakarta Convention Center, Kamis (18/11).

Pada tahun 2022, upaya penanganan pandemi yang sistematis dan pelaksanaan program vaksinasi secara konsisten diperkirakan dapat mendorong ekonomi untuk pulih dan tumbuh di kisaran 5,2% (yoy).

Pemerintah juga tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga proses keberlangsungan usaha selama masa pemulihan.

Khusus untuk UMKM, berbagai program telah diberikan antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

Hingga 12 November 2021, total realisasi program PEN telah mencapai Rp483,91 triliun atau 65 persen dari total pagu anggaran Rp744,77 triliun.

Pemerintah akan tetap menjaga fleksibilitas APBN dan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaksanaan Program PEN ini akan dilanjutkan di tahun 2022 untuk mengantisipasi perluasan dampak Covid-19 di tahun 2022.

Pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp321,2 triliun di tahun 2022. Alokasi program PEN di tahun 2022 akan diarahkan untuk mendorong perekonomian melalui 4 Klaster Program, di antaranya Kesehatan Rp77,05 triliun, Perlindungan Masyarakat Rp126,54 triliun, Program Prioritas Rp90,04 triliun, dan Dukungan UMKM dan Korporasi Rp27,48 triliun.

Pentingnya pemulihan kesehatan masyarakat juga akan tetap menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, upaya penguatan program perlindungan sosial yang berfokus pada masyarakat miskin dan rentan juga akan dilakukan untuk membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar.

Upaya penguatan ini juga akan diringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat meningkatkan efektivitas program.

Selanjutnya, meski pandemi memunculkan berbagai tantangan, pandemi juga telah mengakselerasi digitalisasi dan inovasi.

Selama pandemi, perilaku masyarakat dipaksa untuk berubah dengan lebih mengadopsi teknologi digital. Hal ini akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi.

Tingginya pemanfaatan teknologi digital ini menjadikan ekonomi digital sebagai peluang baru bagi ekonomi Indonesia.

Digitalisasi menjadi salah satu “kendaraan” yang mempercepat transformasi menuju ekonomi baru dan menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Melalui digitalisasi, Pemerintah bekerja sama dengan swasta diharapkan mampu membantu seluruh pihak (utamanya usaha mikro kecil) untuk on boarding dan melakukan servisifikasi.

Pemerintah berkomitmen memfasilitasi akselerasi digitalisasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas talent digital melalui upskiling dan reskilling, pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital, pembangunan database digital termasuk memastikan data safety dan security, dan peningkatan literasi digital masyarakat (konsumen digital).

Industri berbasis teknologi dan digitalisasi diperkirakan akan menjadi engine of growth baru yang membutuhkan SDM yang bertalenta dan technopreneur yang berdaya saing. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan SDM harus beriringan dengan pengembangan ekonomi digital yang mengedepankan inovasi.

Kompas100 CEO Forum kedua belas diselenggarakan dengan tujuan membangkitkan optimisme sekaligus menjadi wadah dialog antara Pemerintah, pimpinan perusahaan dan komunitas-komunitas publik.

Turut hadir dalam acara yang dimoderatori oleh Chatib Basri di Jakarta Convention Center tersebut, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, beserta para CEO dari berbagai perusahaan.

Berita Golkar – Generasi Muda (Gema) Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) siap memenangkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dukungan diberikan karena bantuan-bantuan yang diberikan Airlangga selama masa pandemi Covid-19 sangat dirasakan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Gema Ormas MKGR, Adies Kadir saat pelantikan kepengurusan baru Gema Ormas MKGR periode 2020-2025 di Grha Beta MKGR, Jakarta Pusat (18/11/2021).

“Generasi muda yang terdampak pandemi Covid-19 dalam menjalankan roda usahanya mendapatkan bantuan modal sebesar masing-masing Rp 2,5 juta dari Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto melalui Gema Ormas MKGR,” tutur Adies Kadir.

“DPP Ormas MKGR menyatakan sikap untuk siap mendukung Airlangga Hartarto maju di pilpres 2024,” imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

Pelantikan pengurus baru Gema Ormas MKGR dihadiri Wakil Ketua DPP Ormas MKGR Yahya Zaini, Sekjen Ilham Permana, lalu jajaran pengurus DPP Ormas MKGR serta pengurus Gema Ormas MKGR yang baru.

Adies menegaskan, meski sejumlah hasil survei menunjukkan elektabilitas Airlangga tidak cukup baik, namun hal tersebut tidak berpengaruh.

“Biar saja orang melihat survei capres itu tinggi, tidak masalah. Yang jadi pertanyaan partainya yang mana? Jadi kami tidak berpikir ke situ dulu,” kata dia.

“Kami kerja saja dulu untuk melebarkan organisasi kami. Kami tidak risau dengan survei tinggi tapi yang penting partainya,” imbuh Adies.

Adies Kadir berharap, para pengurus baru Gema Ormas MKGR segera mengkonsolidasikan kekuatan ke seluruh Indonesia untuk mendukung Airlangga Hartarto.

“Setelah pimpinan dan pengurus baru ini kami lantik, selanjutnya akan ada konsolidasi ke 34 provinsi,” tutur Adies.

Ketua Gema Ormas MKGR terpilih, Yudi Betaubun juga mengaku siap untuk memenangkan Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024 mendatang.

Yudi beserta jajaran pengurus telah bersiap melakukan konsolidasi ke daerah-daerah.

Dia menargetkan pengurus baru agar bisa memenuhi angka minimal di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat ranting.

“Jadi kami akan menjalankan amanat dari Ketum untuk melakukan konsolidasi dulu ke daerah. Kami yakin generasi milenial dan alfa sebagai penentu siapa yang akan memimpin negara ini nanti,” ujar Yudi.

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, beberapa perguruan tinggi menyambut baik program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Karena, dengan adanya program tersebut akan membuat dunia pendidikan serta SDM Indonesia lebih memiliki daya saing.

Namun, Hetifah tak menampik bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak hal-hal dalam program MKBM yang harus dibenahi agar tujuannya dalam meningkatkan kemampuan SDM Indonesia benar-benar terwujud.

“Kami dari Komisi X DPR sangat senang sekali karena mendapatkan suatu informasi terkait dinamika dan juga saran-saran untuk pelaksanaan MBKM ini,” ujar Hetifah, dikutip dari salah satu pemberitaan pada media online,Kamis (18/11/2021).

Hetifah menyampaikan hal tersebu saat memimpin Tim Kunker Panja MBKM Komisi X DPR RI di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten.

Hetifah mencontohkan, salah satunya ketika perguruan tinggi swasta memastikan bobot 20 SKS untuk belajar di luar program studinya, pertanyaan yang akan muncul adalah bagiamana cara pengaturannya dan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki perguruan tinggi.

“Banyak sebetulnya hal yang telah kami gali, hasil dari sini akan kami olah menjadi satu rekomendasi dan saya meyakini Kemendikbudristek akan mengakomodir masukan ini agar MBKM ini lebih efektif,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Di UPH sendiri, sambungnya, sebelum ada program MBKM ini, pihak kampus sudah melakukan hal yang hampir sama. Salah satunya melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dan juga Project Community Service Learning (PCSL).

“Intinya best practice ini perlu kita sebarluaskan juga, namun juga tadi ada beberapa masukan dari perguruan tinggi swasta lain, jadi semua itu tentunya menjadi masukan yang berharga. InsyaAllah menjadi sesuatu untuk meningkatkan kualitas dari MBKM kita,” imbuh wakil rakyat dapil Kaltim ini.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UPH (Hon) Jonathan L. Parapak mengatakan, secara konsep sebenarnya program MBKM sudah cukup baik untuk menjawab persoalan kesenjangan kualitas pendidikan.

Misalnya program pertukaran pelajar dan memberikan keleluasaan mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi lain. Dosen juga mempunyai kesempatan lebih luas dalam menjalankan Tridharma di luar kampus sehingga terjadi proses saling belajar.

“Tetapi menurut saya yang perlu diperhatikan adalah perguruan tinggi swasta di kota kecil atau daerah 3T yang masih menghadapi tantangan kesulitan akses dan sumber daya, sehingga mungkin mahasiswanya terhambat untuk menikmati program MBKM,” ucapnya.

Sedangkan, menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah, program MBKM ini terkesan agak terburu buru, sehingga sosialisasinya ke setiap program sudi yang ada di kampus belum maksimal.

Dirinya memberi beberapa catatan terkait program MBKM ini. Pertama terkait lamanya waktu dalam berkegiatan MBKM, karena setiap mahasiswa memiliki jadwal yang sudah dimiliki pada setiap semester.

Kemudian, konversi SKS, di mana tidak semua Prodi langsung bisa menerima konversi SKS, karena Prodi memerlukan pemahaman dan pertimbangan yang matang. Terakhir, perlu kesamaan persepsi terkait MBKM antar prodi, fakultas dan antar universitas.

“Hal inilah yang menurut saya menyebabkan MBKM lebih terkesan dipaksakan, namun demikian UMT siap dan sudah melaksanakan kegiatan ini. Dari 8 Kegiatan MBKM, UMT sudah melaksanakan 5 kegiatan, walau jumlahnya belum maksimal. Namun UMT sudah dapat memberikan gambaran dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan,” pungkasnya.