BERITA

Berita Golkar– Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Presidensi G20 Indonesia secara resmi mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 hingga 12 bulan ke depan.

Ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan diplomasi perekonomian melalui pembentukan arsitektur perekonomian dan kesehatan global pasca pandemi Covid-19.

Indonesia juga berkesempatan untuk memperkuat sektor-sektor perekonomian kunci melalui berbagai negosiasi di bawah Presidensi G20 yang meliputi perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia dan SDGs.

Kesempatan memperkuat perannya dalam Presidensi G20 ini menjadi semakin besar karena didorong juga dengan kondisi Indonesia yang saat ini memiliki piramida penduduk yang didominasi oleh usia produktif yaitu pada rentang usia 20-40 tahun, terbanyak di usia 30-an tahun.

“Oleh karena itu, dalam Presidensi G20 Indonesia, peran kaum muda tidak bisa dikesampingkan. Melalui Youth20 (Y20), pemuda dan pemudi memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan dan manfaat dari recovery itu sendiri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Acara Puncak Kompetisi Pemuda Nasional bertajuk Pemuda dan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia secara virtual pada Minggu (28/11).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan tentang beberapa isu penting yang perlu menjadi fokus kaum muda secara nasional dan global, yaitu ketenagakerjaan, transformasi digital, lingkungan, khususnya terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, serta keberagaman dan inklusivitas.

Pemuda perlu membangun kewirausahaan sosial untuk menjadi salah satu solusi bagi tantangan sosial ekonomi yang ada saat ini.

Kemudian, dalam transformasi digital, khususnya tata kelola digital dan financial digital literacy, kaum muda memiliki peran penting dalam membangun inovasi untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat.

“Inklusi keuangan hanya bisa tercapai apabila masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi melek teknologi. Program riil yang dibangun oleh pemuda, seperti sejumlah digital platform untuk peer to peer dan e-payment, bisa menjadi solusi bagi tantangan pengembangan digital literacy dan digital governance yang menjadi fokus Pemerintah,” kata Menko Airlangga.

Dalam isu lingkungan, terutama terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, kaum muda memiliki peluang untuk memberikan pengaruh perubahan perilaku guna memandu jaringan yang lebih besar menuju gaya hidup yang tidak melebihi batas kemampuan support dari bumi.

Indonesia juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, kaum muda diharapkan mampu berkontribusi dalam mendesain ulang pasar, meningkatkan teknologi, memperkuat tata kelola yang inklusif, dan memobilisasi kekuatan data.

Menko Airlangga menambahkan, langkah sederhana lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perubahan dalam menggunakan transportasi ramah lingkungan serta mengelola sampah secara baik.

“Kaum muda cenderung memiliki semangat juang dan pribadi yang tangguh. Mereka mampu menjadi role model dan agen perubahan di dalam masyarakat. Untuk menjamin resilience kaum muda, Pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial dan kewirausahaan sosial yang akan menjadi enabler ketangguhan bagi para pemuda dan pemudi,” tegas Menko Airlangga.

Selanjutnya, di tengah keberagaman Indonesia, Menko Airlangga berpesan bahwa kaum muda sebagai aktor penggerak pembangunan yang merata dan berkelanjutan harus terus menggaungkan toleransi dan inklusivitas.

Hal ini tentu juga harus didorong dengan pendidikan yang juga memiliki peranan penting dalam mendorong inklusivitas tersebut.

“Pemuda memiliki peran dalam ekonomi kreatif. Untuk itu, yang perlu diperhatikan saat ini bukan hanya persaingan lokal dan global, tetapi juga semangat kebersamaan. Pendekatan kerjasama perlu didorong dan diutamakan dalam mendorong semangat untuk maju dan menang bersama,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar– Ribuan orang memadati Tribun Alun-alun Lapangan Makkatang Daeng Sibali Takalar, Minggu (28/11/2021). Mereka rela berdesakan dalam rangka menghadiri Deklarasi dan Pengukuhan Relawan Airlangga atau RELA Indonesia.

RELA Indonesia merupakan jaringan relawan pemenangan Airlangga Hartarto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berpusat di Jakarta.

Ketua RELA Indonesia, Mia Kusuma yang menghadiri langsung acara ini menyatakan rasa takjubnya atas antusiasme ribuan relawan yang hadir di acara ini.

“Laporan yang saya dapat, ada 2.024 orang relawan yang kita kukuhkan hari ini sebagai simbol menuju tahun 2024. Dengan kekuatan seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak memenangkan Pilpres ke depan dengan kekuatan yang kita miliki. Ini pertama di Indonesia dan akan jadi percontohan di daerah lain,” tandasnya disambut aplaus ribuan orang.

Sementara itu, Ketua RELA Indonesia Kabupaten Takalar, Abdul Rahim Karaeng Naba menjelaskan, bahwa pihaknya telah merangkul tokoh masyarakat Takalar dari berbagai elemen untuk bergabung di jaringan relawan yang dipimpinnya.

“Hari ini ada 10 komunitas yang kita kukuhkan. Relawan milenial, relawan tani dan nelayan, relawan Lansia serta beberapa elemen lainnya. Insya Allah, kami akan bersatu padu menuju kemenangan Airlangga,” jelasnya.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe yang turut hadir dalam deklarasi tersebut menyatakan rasa syukurnya atas keinginan masyarakat Takalar bergabung untuk memenangkan Airlangga.

“Ini di luar ekspektasi saya. Tidak saya bayangkan kalau yang bergabung ada ribuan orang. Rasanya kemenangan Airlangga makin dekat,” ungkap Walikota Parepare itu.

Di tempat yang sama, Ketua DPD II Golkar Takalar, Zulkarnain Arief memaparkan bahwa ribuan orang yang hadir merupakan penegas bahwa masyarakat Takalar bakal bersatu padu memenangkan Airlangga.

“Ribuan orang ini saya rasakan energi dan semangatnya. Ke depan, meski saudaraku semua bukan anggota partai Golkar, namun kita akan melangkah bersama di hajatan Pilpres,” pungkasnya.

Acara deklarasi diakhiri Parade Taxi Gabah. Nama ini disematkan kepada kendaraan bermotor pengangkut gabah hasil panen.

Berita Golkar– Penurunan perekonomian nasional maupun global saat ini adalah dampak dari Pandemi COVID-19 yang signifikan. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin menyatakan, upaya yang telah dikerjakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia agar tak mengalami resesi salah satunya dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pemerintah berupaya mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah telah memfasilitasi UMKM ini secara baik. Sehingga keberadaan para penggerak ekonomi ini bisa terus dipertahankan.

Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Pada tahun 2020, sudah berkontribusi sebesar 60,51 persen terhadap produk domistik bruto (PDB) atau senilai Rp9.580 triliun.

Dari hasil survei menunjukkan sebanyak 82,9 persen UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi. Juga kondisi pandemi ini menyebabkan 63,9 persen yang terkena dampaknya mengalami penurunan omset lebih dari 30 persen, jika dibandingkan omset sebelum pandemi.

Sampai dengan 27 Oktober 2021, total realisasi PEN dukungan UMKM tahun 2021 sebesar Rp64,35 triliun dengan jumlah debitur (UMKM yang menerima manfaat) sebanyak 33,93 juta UMKM.

Nurul menjelaskan, pandemi COVID-19 ini memberikan efek domino multi sektoral yang berarti kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan dan politik. Tetapi kegiatan ekonomi harus tetap berlangsung dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan.

Pemerintah Indonesia mengambil strategi mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi COVID-19.

Ternyata kombinasi rem dan gas yang dipilih sebagai langkah optimal untuk menyelaraskan antara penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat membuat Indonesia tidak masuk ke dalam jurang krisis ekonomi,

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto menjelaskan bahwa COVID-19 dan teknologi digital memojokkan kita harus berubah lebih cepat menggerakkan ekonomi Indonesia melalui teknologi digital yang disebut transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendapatkan kepercayaan untuk membangun infrastruktur digital tersebut. Sehingga para pelaku UMKM dapat memanfaatkan perdagangan secara online untuk meningkatkan perekonomian.

Menurut dia, kunci sukses bisnis online diantaranya adalah memiliki koneksi internet yang baik, website dan akun, memiliki anilisa website, dana yang sesuai, kontinuitas dan keteraturan, lindungi privasi pelanggan, riset kompetitor dan jangan menyerah.

Sedangkan Pengamat Kebijakan Publik, Alamsyah Saragih menyebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat atau terlibat dalam pemulihan ekonomi nasional diantaranya adalah pengembangan kelembagaan sosial ekonomi untuk UMKM.

Memperluas sebaran jenis usaha non mikro (kecil dan menengah) ke sektor industri non makanan dan minuman dibuthkan dukungan tenaga kerja terdidik dan terlatih (SMK, dll).

Agar lebih cepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah buka akses ke jaringan rantai pasok usaha besar (dukungan standarisasi dan jaminan).

Kemudian mempercepat pertumbuhan usaha menengah dengan membuka akses ke sumber pembiayaan di pasar modal.

Berita Golkar– Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Setelah melalui beberapa sidang, pada hari Kamis (25/11) Mahkamah Konstitusi RI membacakan hasil putusan atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyelenggarakan Konferensi Pers secara hybrid untuk menyampaikan beberapa penjelasan Pemerintah atas Putusan MK dimaksud, Kamis (25/11).

“Setelah mengikuti sidang MK, saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Putusan MK dimaksud,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang komprehensif, UU Cipta Kerja kini telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku.

Hal ini sesuai dengan Putusan MK yang telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku,” tegas Airlangga.

Menutup konferensi pers hari ini, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan MK dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan lainnya dari MK sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK tersebut

Berita Golkar– Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mendukung adanya revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bukan sembarang revisi, masukan publik harus didengar utuh sehingga jangan ada lagi yang tercederai oleh pasal dalam aturan itu.

Christina meyakini upaya melakukan revisi UU ITE ini merupakan respon Pemerintah terhadap berbagai keresahan yang selama ini berkembang di masyarakat. DPR-RI pun diyakini Christina memiliki tujuan yang sama agar revisi UU ITE ini benar-benar menjawab permasalahan yang ada.

Beberapa catatan terkait revisi UU ITE diterima Christina dalam Audiensi Virtual Revisi UU ITE yang digelar Amnesty Internasional Indonesia di Jakarta, Rabu (25/11).

“Dari audiensi ini kami mendapat tambahan masukan apa yang berkembang di masyarakat, apa harapan untuk menjawab kekhawatiran yang ada. Ini akan menjadi catatan kami dalam pembahasan revisi UU ITE,” jelas Christina dalam diskusi itu.

Beberapa hal yang menurut Christina menjadi perhatian publik antara lain terkait pasal karet berpotensi meredam suara-suara kritis di masyarakat yang menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi.

“Muncul pertanyaan apakah revisi ini akan membungkam suara-suara kritis atau tidak, apakah revisi akan menjamin kebebasan berekspresi, ini semua jadi perhatian publik yang menjadi catatan bagi kami di DPR-RI,” jelas wakil rakyat Dapil DKI Jakarta II tersebut.

Ditambahkan Christina, juga menjadi harapan agar revisi UU ITE mampu menghasilkan regulasi yang tidak bersifat represif melainkan responsif sesuai dengan paradigma restorative justice yang berkembang. Terkait pasal karet, dijelaskan dia tentu menjadi perhatian utama dalam revisi ini.

“Itu kami sepakat supaya tidak ada masalah multitafsir lagi ketentuan pidana itu harus jelas sehingga tidak ditafsirkan macam-macam,” jelasnya Christina yang merupakan seorang advokat ini.

Menurut Christina lagi, nantinya Pemerintah dan DPR perlu membuka ruang partisipasi publik yang optimal dalam pembahasan revisi UU ITE.

“Selama ini cukup banyak masyarakat terciderai dengan penerapan ketentuan pasal UU ITE, harus dipastikan tidak akan terjadi lagi, masukan publik perlu didengar dengan optimal”, tutup Christina.

Pada September lalu, Badan Legislasi DPR menyetujui tiga rancangan undang-undang (RUU) usulan pemerintah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021, yakni revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi UU Pemasyarakatan (RUU PAS), dan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, revisi UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan usulan DPR juga diakomodasi jadi prioritas di 2021.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/9).

Berita Golkar– Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai, guru merupakan satu profesi yang dituntut bisa beradaptasi dengan cepat di tengah pandemi Covid-19.

Hampir dua tahun pandemi melanda Indonesia, guru menjadi pilar yang menjaga pendidikan tetap berada pada jalur cita-cita pembukaan UUD 1945 alinea empat, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbagai akselerasi bisa dilakukan guru pada kondisi yang serba menghalangi proses belajar-mengajar melalui pertemuan langsung. Airlangga menuturkan, sudah banyak inovasi model pembelajaran yang dilahirkan guru kreatif menyiasati proses pindah ilmu ke murid yang memanfaatkan saluran digital.

“Semangat untuk tak menyerah pada kondisi ini yang membuat profesi guru menjadi istimewa. Mereka bisa menyiasati kondisi agar pengabdian mencerdaskan anak bangsa tak berhenti karena pandemi,” tutur Airlangga, Kamis (25/11).

Secara tidak langsung, guru juga menjadi bagian dari perjalanan era 4.0 yang sudah ada di depan mata. Lihat saja bagaimana seorang guru bisa memanfaatkan Youtube menjadi media pembelajaran siswa atau guru yang tadinya gagap terhadap teknologi harus bisa memanfaatkan gawai untuk memberi pelajaran.

Airlangga mengakui, meskipun menjadi pilar penting mencerdaskan bangsa, kesejahteraan guru masih belum merata. Predikat ‘Pahlawan tanpa Tanda Jasa’ untuk guru sampai saat ini masih relevan. Terlebih mereka yang masih menjadi guru honorer.

Jumlah guru honorer sendiri berdasarkan data Kemendikbudristek sekitar 742.459 atau 36 persen. Sementara jumlah guru berstatus ASN sebanyak 1.236.112 atau 60 persen. Menurut Airlangga, melihat data ini, keberadaan guru honorer menjadi vital dalam sistem pendidikan nasional.

Ironisnya, upah yang diterima guru honorer hanya seadanya. Bahkan jauh di bawah besaran Upah Minimal Provinsi (UMP) untuk pekerja. Ketum Golkar menegaskan, partai berlambang pohon beringin akan memperjuangkan perbaikan nasib untuk guru-guru, terutama mereka yang masih honorer.

“Saya tegaskan, Partai Golkar bersama guru, akan memperjuangkan agar guru honorer bisa mendapat hak yang layak. Bagi Golkar, jangan sampai ‘Pahlawan tanpa Tanda Jasa’ itu selamanya hanya bisa mengabdi tanpa jasa yang layak,” tegas Airlangga.

Berita Golkar– Dalam berbagai krisis ekonomi yang pernah terjadi, UMKM terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. Begitu juga pada masa pandemi Covid-19, aktivitas bisnis UMKM menjadi salah satu penyangga dalam mitigasi lonjakan kasus varian delta sehingga ekonomi dapat tumbuh sebesar 3,51% (yoy).

Melihat peran UMKM yang begitu penting dalam ekonomi nasional, Pemerintah terus berkomitmen mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.

Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan terkait akses pembiayaan UMKM untuk meningkatkan porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan minimal sebesar 30% pada tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan kredit UMKM minimal sebesar 30% pada tahun 2024.

Untuk kepentingan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan UMKM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah meluncurkan Buku Pembiayaan UMKM yang berisi tentang tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM, serta dorongan Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dari masa ke masa.

“UMKM adalah sektor penting dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61% dan juga menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Total investasi di sektor UMKM juga telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 16%,” ungkap Menko Airlangga, dalam acara bedah Buku Pembiayaan UMKM yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (24/11).

Selanjutnya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam Buku Pembiayaan UMKM juga dijelaskan tentang pelajaran yang bisa dipetik Indonesia dari negara Jepang dan Korea Selatan. Peningkatan pesat UKM Jepang pasca Perang Dunia II telah berhasil membantu pemulihan ekonomi Jepang.

Keberhasilan tersebut tercapai melalui sinergi dukungan yang baik dari seluruh stakeholder di Jepang. Sementara itu di Korea Selatan, kunci keberhasilan dalam mengembangkan UKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendorong peningkatan daya saing UKM.

Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa pembiayaan UMKM sejak tahun 1999 dilakukan Pemerintah secara langsung baik dalam bentuk pembayaran Iuran Jasa Penjaminan (IJP) maupun subsidi bunga yang sumber dananya berasal dari lembaga penyalur, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, juga didukung dengan berbagai kegiatan jaminan dari lembaga keuangan mikro dan jaminan melalui asuransi Jamkrindo dan Askrindo.

Pada masa pandemi Covid-19 dalam tahun 2020, Pemerintah telah memberikan tambahan subsidi bunga 6% sehingga suku bunga KUR menjadi 0%. Kemudian, dilanjutkan dengan tambahan subsidi bunga lagi sebesar 3% pada 2021, sehingga suku bunga KUR hanya 3% sampai dengan akhir 2021.

Pemerintah juga telah merelaksasi berbagai persyaratan untuk debitur KUR di masa pandemi sehingga dapat mempermudah penyaluran kepada debitur yang terdampak pandemi.

“Dengan suku bunga yang hanya 3%, mampu menjadi penyangga untuk UMKM tetap berkegiatan,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga kemudian juga menjelaskan bahwa Pemerintah juga memiliki Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan selama masa pandemi dan memberikan perhatian khusus kepada sektor UMKM. Berbagai program telah diberikan untuk mendukung keberlangsungan usaha UMKM antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

“Pemerintah terus mengintegrasikan sistem pembiayaan UMKM agar mendukung pemberdayaan UMKM dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus meningkatkan nilai tambah dengan penguatan kewirausahaan dan tentunya mendorong UMKM mempunyai ekosistem yang lebih baik,” tegas Menko Airlangga.

Pemerintah juga memberikan program bantuan sosial berupa Banpres Produktif dan Kartu Prakerja akan membantu meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil yang produktif.

Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program CSR lainnya akan membantu pelaku UMKM yang unbankable untuk naik kelas dan memperoleh pembiayaan yang lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi penyelenggaraan acara Bedah Buku Pembiayaan UMKM tersebut.

“Kami berharap buku ini bisa bermanfaat bagi civitas akademika dan secara khusus bagi para mahasiswa agar mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah serta benchmark-nya terhadap apa saja yang dilakukan oleh negara-negara lain,” pungkas Menko Airlangga.