BERITA

Berita Golkar– Ratusan perempuan yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Sahabat Airlangga Hartarto (SAH) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur melakukan deklarasi dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Mereka mendukung Airlangga maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Deklarasi ini dihadiri sebanyak 200 perempuan. Deklarasi dilaksanakan Minggu (6/2/2022) di Aula Alfa Omega Tarus Kabupaten Kupang.

Koordinator Perempuan SAH, Yuliana Wijaya Balloe mengungkap sejumlah alasan pihaknya mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Menurut Yuliana, Airlangga Hartarto merupakan tokoh yang peduli terhadap perempuan.

“Bapak Airlangga dan partai Golkar sangat peduli dengan perempuan. Terbukti Beliau mendorong Fraksi Golkar di DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memberi perlindungan kepada wanita dan anak-anak yang kerap menjadi korban segera disahkan,” jelas Yuliana.

Selain itu, Yuliana menjelaskan bahwa Airlangga merupakan sosok pekerja keras dan peduli terhadap masyarakat kecil. Dia menyebut Airlangga diam tapi lebih banyak bekerja.

“Kami masyarakat NTT melihat bapak Airlangga sosok pekerja keras, santun, pendiam, dan lebih banyak bekerja. Beliau sangat perhatian terhadap masyarakat kecil. Beliau tokoh yang sangat merakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Yuliana, kebijakan-kebijakan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian banyak membantu Ibu Rumah tangga. Yuliana mengambil contoh harga minyak goreng dan kartu prakerja.

“Kebijakan Bapak Airlangga sebagai menteri seperti minyak goreng satu harga, lalu kartu prakerja itu sangat membantu kami sebagai ibu rumah tangga,” jelasnya.

Yuliana lantas memandu seluruh perempuan yang tergabung dalam kelompok tersebut membacakan deklarasi:

Satu, kami Perempuan sahabat Airlangga Hartarto Kabupaten Kupang mendukung bapak Airlangga Hartarto sebagai presiden 2024.

Kedua, kami siap bekerja menaikkan elektabilitas dan kerja memenangkan bapak Airlangga Hartarto sebagai presiden 2024.

Ketiga, kami siap bekerja total membentuk relawan di seluruh pelosok Kabupaten Kupang untuk memenangkan bapak Airlangga Hartarto sebagai presiden 2024.

Sementara Ketua Relawan Sahabat Airlangga Hartarto (SAH) NTT, Ferdinandus Naga menyebut Relawan SAH NTT akan terus bergerak ke seluruh pelosok NTT menggalang dukungan untuk Airlangga Hartarto menjadi presiden.

“Jumat kemarin, di Kota Kupang kita sudah deklarasi mendukung bapak Airlangga Hartarto menjadi capres. Dan hari ini kita deklarasi di Kabupaten Kupang. Selanjutnya kita akan terus bergerak untuk membentuk tim relawan SAH di 21 Kab/Kota se NTT. Targetnya Bulan Maret semua relawan sudah terbentuk,” jelasnya.

Berita Golkar – Gelombang dukungan dan keseriusan kader Partai Golkar untuk Airlangga Hartarto terus mengalir deras.

Keseriusan menjemput kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang itu disikapi Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) DKI Jakarta.

MKGR DKI Jakarta terus melakukan konsolidasi dengan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Ketua MKGR DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan, agenda Muscab dalam rangka memanaskan mesin politik demi merebut kemenangan di 2024.

“Dan hari ini, kami menggelar Muscab VIII Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MKGR Jakarta Pusat,” ujar Basri di acara Muscab MKGR Jakarta Pusat di Aula Serba Guna Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, Minggu (6/2).

Baco mengaku optimis, kader MKGR dapat mempertahankan prestasinya seperti Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu dimana Golkar Jakarta Pusat meraih suara terbaik.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini pun mengungkapkan, kalau MKGR DKI mempunyai target besar di pemilu mendatang.

Target itu tidak lain menjadikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menjadi presiden dan menempatkan Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Saya punya keyakinan 2024 Partai Golkar akan menjadi partai pemenang,” sambung Bacor seperti diberitakansalah satu media pemberitaan.

Baco juga mengingatkan kader MKGR, untuk meraih itu semua dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak gampang.

“Memang Tuhan yang menentukan tapi kewajiban kita harus kerja keras untuk meraih kemenangan tersebut,” ungkapnya.

Baco menjelaskan bahwa, Jakarta Pusat merupakan barometer untuk Golkar wilayah lain.

Dikatakan Baco, khusus di Jakarta Pusat, hampir semua Ketua MKGR di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah Ketua Partai Golkar.

Namun saat ini Golkar hanya memiliki 6 kursi di DPRD DKI.

“Di DPRD DKI MKGR hanya menempatkan satu kadernya yang lainnya Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) satu orang dan empat oramg dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro),” terangnya.

“2024 kita (Partai Golkar) berharap meraih 15 kursi (DPRD DKI Jakarta). Dan melihat kondisi MKGR saat ini yang lebih baik, kita target lima kursi untuk kader MKGR,” lanjutnya.

Sementara itu, Hary Irianso, Ketua MKGR Jakarta Pusat menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan harapan MKGR dan Partai Golkar.

Berita Golkar– Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengucapkan selamat Dies Natalis untuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang genap berusia 75 tahun pada Sabtu (5/2/2022).

Airlangga menuturkan, HMI telah menunjukkan banyak kiprahnya membantu pembangunan Indonesia melalui kader-kadernya.

Di usia yang ke-75 tahun ini, Airlangga berharap agar HMI selalu menjadi lidah rakyat memperjuangkan kesejahteraan.

“Milad berusia 75 tahun, HMI telah menjadi organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia, setiap kadernya diandalkan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan untuk pembangunan Indonesia,” tutur Airlangga dalam keterangan, Sabtu (5/2/2022).

Ketum Golkar mengakui, banyak kader HMI yang kini menduduki jabatan penting di pemerintahan. Bukan hanya pada pemerintahan saat ini, tetapi juga periode sebelum-sebelumnya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya keberadaan HMI sebagai kawah candradimuka tokoh bangsa.

“Banyak tokoh bangsa lahir dari tempaan HMI, menjadi kritis, solutif, dan bermanfaat untuk sesamanya. Pemikiran-pemikiran tokoh HMI selalu ditunggu untuk menemukan solusi persoalan bangsa, demi kemajuan Indonesia,” ujar Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengapresiasi langkah HMI menggaungkan semangat HMI dalam ucapan Dies Natalis ke-75 melalui pesan video.

Langkah ini menjadi momentum pengingatan masyarakat atas keberadaan HMI dan pentingnya proses pendidikan di organisasi mahasiswa Islam bagi bangsa Indonesia.

Airlangga juga berharap, kader HMI tetap membumi, dekat dengan rakyat, untuk menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat demi kesejahteraan Indoensia.

“Terutama, yang menjadi harapan, kader HMI ikut berperan menjaga masyarakat kita aman dari pandemi Covid-19. Dari penularan sampai dampaknya. Semoga HMI semakin Berjaya, maju, dan sejahtera bersama masyarakat Indonesia,” tegas Airlangga.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI Fraksi Parta Golkar DPR RI, Puteri Anetta Komarudin meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak lebih tegas jika ada perilaku bisnis keuangan menyimpang, khususnya praktik trading binari options. Mengingat banyak masyarakat yang sudah menjadi korban dari platform ini.

Platform trading binary option mengharuskan penggunanya untuk menebak kenaikan atau penurunan harga suatu aset pada periode tertentu. Karenanya, hal ini membuat platform tersebut lebih mirip seperti judi daripada trading.

“Mereka (masyarakat) tergiur keuntungan besar secara cepat yang ditawarkan oleh para afiliator. Namun, malah ternyata mengalami kerugian yang besar,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) pun telah melarang kegiatan binary option karena bertentangan dengan ketentuan opsi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bahkan, sepanjang 2021 Bappebti telah memblokir 92 domain platform binary option.

“Memang produknya berada dalam kewenangan Bappebti, namun transaksi keuangan efek ini juga menjadi ranah OJK seperti yang disampaikan Kementerian Perdagangan. Artinya, OJK juga memiliki peran untuk memberantas platform ini. Untuk itu, saya harap OJK dapat mengambil tindakan tegas dan terus perkuat kinerja Satgas Waspada Investasi bersama Bappebti agar entitas ilegal segera diblokir dan korban dapat diminimalisir,” ujar anggota dewan asal daerah pemilihan Jawa Barat VII ini.

Di sisi lain, Puteri juga menyoroti kinerja OJK dalam memberantas praktik pinjol ilegal dan rencana penerbitan revisi peraturan OJK terkait fintech lending atau POJK Nomor 77 tahun 2016.

“Pemblokiran platform pinjol ilegal dan kebijakan moratorium pendaftaran fintech lending masih berlaku. Tapi, pinjol ilegal masih terus muncul. Artinya, kebijakan ini perlu segera dievaluasi keberhasilannya dalam melindungi konsumen dan menjaga kualitas industri,” tandas Puteri.

“Karenanya, penguatan dari segi regulasi juga harus memperkuat formulasi penanganan fintech ilegal yang lebih efektif. Termasuk tetap menjamin dukungan terhadap industri fintech secara umum agar dapat berkembang dan menjaga tata kelola yang baik,” tegasnya lagi.

Menutup keterangannya, Puteri juga kembali mengingatkan OJK untuk memperbaiki layanan pengaduan konsumen kantor perwakilan OJK di daerah.

Hal ini dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas konsumen terhadap layanan OJK tanpa perlu mengunjungi kantor pusat di Jakarta

Berita Golkar– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Koordinator PPKM untuk wilayah luar Jawa Bali merespon cepat arahan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi level PPKM di semua Kabupaten/ Kota untuk wilayah di Luar Jawa Bali.

Menko Airlangga bersama jajaran langsung melakukan pembahasan teknis dan evaluasi level PPKM pada Jum’at pagi (04/02).

Hasil dari rapat teknis hari ini, akan langsung dibahas bersama Kementerian / Lembaga terkait di tingkat teknis pada hari ini, yang kemudian akan dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) para Menteri / Pimpinan Lembaga terkait, serta mengundang Gubernur dan Bupati/ Walikota, yang direncanakan akan diselenggarakan Sabtu besok (05/02), untuk membahas Evaluasi Perkembangan Kasus Covid-19 dan Penyesuaian Level PPKM untuk Luar Jawa Bali.

“Dengan lonjakan kasus aktif Covid-19 di tanah air karena varian Omicron beberapa hari terakhir, Pemerintah Pusat langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan kesiapan Fasilitas Kesehatan, dari jumlah Rumah Sakit, ketersediaan Obat-obatan, Tabung Oksigen, kebutuhan dan ketersediaan Fasilitas Isolasi Terpusat – jika dibutuhkan, dan juga kesiapan Tenaga Kesehatan di daerah. Persiapan-persiapan sebagai langkah antisipasi ini, harus dipastikan mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 di Luar Jawa Bali,” ujar Menko Airlangga.

Khusus untuk wilayah luar Jawa Bali, penambahan kasus konfirmasi harian per 3 Februari 2022 sebanyak 1.736 atau 6,4% dari total kasus harian nasional yang sebanyak 27.197 kasus.

Dari jumlah kasus harian tersebut sebanyak 1.727 kasus karena transmisi lokal sedangkan imported cases sebanyak 9 kasus, yang berarti 99,5% kasus di Luar Jawa Bali karena transmisi lokal.

Saat ini, jumlah Kasus Aktif untuk wilayah di Luar Jawa Bali sebanyak 6.801 kasus atau 5,9% dari total Kasus Aktif nasional yang mencapai 115.275 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 4 kasus atau 10,5% dari total kematian nasional yang sebanyak 38 kasus kematian.

“Proporsi Kasus Konfirmasi Harian, Kasus Aktif, dan Kematian, untuk Luar Jawa Bali memang relatif masih rendah, namun tren kenaikan selama beberapa waktu terakhir ini sudah cukup tinggi. Hal ini patut menjadi perhatian kita semua, dan menjadi kewaspadaan kita untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi,” terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berdasarkan data Komite PCPEN, data Kasus Aktif per 3 Februari 2022 pada 27 Provinsi di Luar Jawa Bali, dibandingkan dengan data per 1 Januari 2022, terdapat 16 Provinsi yang Kasus Aktifnya mengalami kenaikan di atas 80%.

Ada 11 Provinsi di Luar Jawa Bali yang jumlah Kasus Aktifnya di atas 200 kasus, bahkan 4 Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Sumatera Utara, Papua dan Riau memiliki jumlah Kasus Aktif di atas 500 kasus.

Sesuai dengan pembahasan di Ratas hari Senin (31/01) yang lalu, dan yang juga sudah diterapkan selama ini, kriteria penerapan level PPKM di Luar Jawa Bali menggunakan beberapa parameter dan indikator sebagai berikut:

Berdasarkan Level Asesmen Situasi Pandemi:

(1) Transmisi Komunitas/ Tingkat Penularan (Jumlah Kasus, Kematian, Rawat Inap); (2) Kapasitas Respon (Testing, Tracing, Treatment/ BOR); Mempertimbangkan Capaian Vaksinasi di Kab/ Kota (Capaian Vaksinasi Dosis-2 dan Vaksinasi Lansia, untuk mendorong Pemerintah Daerah mengakselerasi Dosis Primer Lengkap).

Mempertimbangkan Jumlah Populasi Penduduk (untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk kecil yaitu

Kriteria yang telah ditetapkan dan digunakan selama ini, masih relevan untuk menjadi parameter/ indikator dalam menetapkan Level PPKM Kabupaten/Kota, dengan tetap memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus karena varian Omicron.

“Hal seperti ini sudah dibahas di tingkat teknis pada hari ini, dan akan dibahas serta diputuskan pada Rakortas Evaluasi PPKM besok siang dengan para Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan laju dan lonjakan kasus Covid-19 di lapangan,” pungkas Airlangga.

Berita Golkar — Wakil Ketua Komisi VI fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih, menilai kelompok usaha UMKM menjadi sektor ekonomi paling terdampak akibat Covid-19.

Terlebih dengan datangnya varian baru yang disebut Omicron membuat upaya pemulihan yang dilakukan kian berat.

Maka ditengah upaya pemerintah membangkitkan perekonomian bangsa secara keseluruhan, bantuan pengembangan untuk sektor ultra mikro perlu diterus dikembangkan. Wujudnya, bisa dalam bentuk akses kredit mudah serta tidak memberatkan.

“Melihat kenyataan ini maka Komisi VI DPR RI melihat bahwa program ultra mikro harus terus menerus dikembangkan hingga makin banyak rakyat Indonesia, khususnya Jawa Timur untuk menikmatinya,” papar Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/2/2022).

Menurut pria yang akrab disapa Demer ini, tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana serta program kerja yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu perdagangan, koperasi/usaha kecil dan menengah (UKM), BUMN, dan investasi.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi VI DPR RI melakukan diskusi dengan PT. BRI (Persero), Tbk, PT. Pegadaian (Perseo), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mengetahui implementasi program ultra mikro secara dekat agar memahami kendala dan masalahnya. Selain itu Komisi VI juga ingin mendapatkan gambaran kinerja perusahaan terkait pelaksanaan ultra mikro oleh BRI, Pegadaian, dan PNM.

“Maka Komisi VI DPR RI ingin melihat dan berdialog secara langsung implementasi secara langsung dan melihat masalah yang dihadapi sehingga nantinya Komisi VI dapat mengambil keputusan politik untuk mendukung program ultra mikro yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia,” ungkap politisi Partai Golkar daerah pemilihan Bali ini.

Berita Golkar— Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengganti nama Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) menjadi Indonesia Anti Doping Organization (IADO). Perubahan dilakukan setelah Badan Anti Doping Dunia (WADA) mencabut sanksi yang sebelumnya dijatuhkan kepada Indonesia sejak tahun lalu.

Prosesi pergantian nama lembaga ini berlangsung di Wisma Kemenpora, Senayan, Jumat (4/2/2022), bersamaan dengan pengumuman pembatalan hukuman yang disampaikan secara langsung oleh politisi Partai Golkar ini.

Keputusan yang sekaligus juga memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera Merah-Putih di berbagai kejuaraan internasional, single maupun multievent.

Dikatakan lagi oleh pria asal Gorontalo ini, perubahan nama dilakukan selain sebagai semangat baru, sekaligus memudahkan organisasi anti doping Indonesia dikenal di level dunia.

“Sama seperti yang lain di Asia Tenggara namanya SERADO, kemudian JADA dari Jepang, di sana (internasional) orang bertanya apa itu LADI? Jadi kami internasionalkan sekaligus,” kata Amali usai acara.

“Jadi mempermudah dan memperbaiki komunikasi juga. Salah satu yang lemah di kita kan komunikasi. Nah, dengan mereka baca ini, ‘oh ini anti doping Indonesia’,” dia mempertegas.

“Selain itu, perubahan nama juga menjadi semangat baru bagi Indonesia, sekaligus menyadarkan kita semua dan para stakeholder agar lebih aware terhadap anti doping ini,” ujarnya.

Zainudin pun berharap kejadian mengenai ketidakpatuhan IADO terhadap WADA tidak terulang di masa mendatang. “Kita patut syukuri dan jaga bersama, mudah-mudahan ini yang terakhir, jangan terulang lagi. Kalau ada masalah menjadi masalah bersama dan segera dikomunikasikan,” imbaunya.

Seperti diketahui, WADA menjatuhkan sanksi selama satu tahun terhadap LADI (kini bernama IADO) karena dinilai non-compliance terhadap WADA Code pada 7 Oktober 2021.

Imbas sanksi tersebut, Merah Putih tak bisa berkibar takala atlet Indonesia naik podium. Tak cuma itu, nasib Indonesia menjadi tuan rumah sejumlah event seperti ANOC World Beach Games serta ASEAN Para Games pun harus menunggu sanksi WADA terhadap LADI dicabut. Tapi kini, sanksi itu telah dicabut dan status Indonesia secara resmi telah dipulihkan

Berita Golkar — Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai terdapat masalah mengenai konglomerasi di perusahaan financial technology atau fintech.

Ia menduga pemilik modal menggunakan orang lain untuk menjalankan fintech yang tak hanya menyediakan pinjaman dana, tetapi juga sistem pembayaran.

Misbakhun menyebut, tidak kurang dari 103 fintech saat ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perinciannya, 95 fintech konvensional dan 8 syariah.

“Masalah fintech ini sebenarnya bukan hanya peer to peer lending, tetapi ada yang sifatnya payment system. Ini bagaimana?” ujar Misbakhun dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Ketua OJK di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Legislator dapil Jawa Timur IIini menegaskan, harus ada pengawasan terintegrasi terhadap payment system tersebut. Ia juga mengaku ingin mengetahui data tentang konglomerasi di sektor keuangan. Misbakhun meminta OJK membuka data pemilik bank, status banknya sebagai perusahaan terbuka atau tidak, dan juga soal manajer investasinya.

“Dia punya perusahaan efek apa dan memperdagangkan saham siapa saja?” tanyanya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, hal tersebut penting dibuka ke publik. Hal itu perlu dilakukan agar semuanya transparan.  Hal tersebut menjadi  penting, terkait siapa yang dipasang sebagai pemegang saham dan siapa yang dipasang sebagai pengelola.

Misbakhun juga mencontohkan persoalan Kresna Life. Pada Juni 2021, Mahkamah Agung (MA) memutus perusahaan asuran jiwa itu pailit. “Saya minta ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah Kresna ini,” tandas eks ASN Ditjen Pajak tersebut.

Dia pun membeberkan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Kresna Group, antara lain, Danasupra Danasupra Erapacific yang kini dibekukan OJK, M Cash, dan NFC Indonesia. Dia menyebut hal itu sebagai skema yang luar biasa. “Ini another Jiwasraya. Bedanya Jiwasraya kepunyaan pemerintah, kalau ini (Kresna) punya swasta,” tutupnya.