BERITA

Berita Golkar– Program Kartu Prakerja menjadi cerita sukses Indonesia dalam berinovasi dan bertransformasi digital dan saat ini terbukti mampu menjadi salah satu penyokong masyarakat di masa pandemi.

Seluruh penerima kartu prakerja mendapatkan pelatihan dan insentif yang merupakan bagian dari perlindungan sosial.

Program ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan dampak positifnya terbukti secara ilmiah.

“Program Kartu Prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini semua dapat dilakukan dengan inovasi Pemerintah dalam menerapkan sistem end to end digitaldan menggunakan teknologi berbasis cloud,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar yang diselenggarakan oleh Program Management Office (PMO) Kartu Prakerja dan Kompas dengan mengambil tema “Impact Evaluation of Kartu Prakerja as Covid-19 Recovery”, Rabu (9/02).

Dalam kesempatan tersebut, tim peneliti independen Presisi Indonesia, yang didukung oleh Pemerintah Jepang dan United Nations Development Programme (UNDP) dalam pelaksanaan penelitiannya, memaparkan dampak positif secara masif bagi angkatan kerja di Indonesia berdasarkan hasil evaluasi Program Kartu Prakerja.

Selanjutnya, Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan perwakilan UNDP juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja juga telah mendorong ekosistem kemitraan secara digital yang bersifat terbuka. Saat ini, dalam Ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan dan telah dinikmati oleh 11,4 juta penerima, termasuk purna pekerja migran.

“Ini juga mendapatkan apresiasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena untuk pertama kalinya para purna pekerja migran disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos sehingga mereka dapat kembali masuk ke dalam job market. Hal ini merupakan sebuah terobosan,” kata Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa terdapat lesson-learned yang bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk terus bertumbuh ke depannya.

Pertama, adanya Program Kartu Prakerja ini menjadi langkah nyata Pemerintah bertransformasi dalam melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Pemerintah memberikan layanan publik Kartu Prakerja kepada masyarakat melalui genggaman tangan, sehingga masyarakat tidak perlu secara fisik datang untuk mendapatkan pelayanan,” ungkap Menko Airlangga.

Kedua, Program Kartu Prakerja menjadi wujud kemitraan antara Pemerintah dan Swasta atau Public-Private Partnershipuntuk mendukung pengembangan program Pemerintah, sehingga menimbulkan dampak positif yang lebih masif.

“Kartu Prakerja ini termasuk Top Ten googling di indonesia sehingga ini awareness-nya menjadi sangat tinggi. Kita bisa memilah dan memilih jenis pelatihan secara mudah, dan ini untuk pertama kali masyarakat mendapatkan pelatihan semudah memberi barang di e-marketplace,” ujar Menko Airlangga.

Ketiga, Pemerintah menyadari bahwa inovasi membutuhkan ruang, kesempatan, dan regulasi yang terus mendukung perkembangannya.

Program Kartu Prakerja mendorong sektor education technology dan learning management systemyang memunculkan berbagai inovasi.

Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Program Kartu Prakerja diharapkan dapat menjadi modellingdi negara-negara berkembang lainnya.

“Semua ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dan tentu ekosistem ini akan terus terus berkembang serta memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar bagi angkatan kerja di Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin, Resident Representative UNDP Norimasa Shimomura, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Professor Chris Manning dari Australian National University, dan Tim Peneliti Presisi.

Berita Golkar– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan Golkar menyetujui Rancangan Undang-undang PPP (Peraturan Perundang-undangan) menjadi usul inisiatif DPR.

Namun persetujuan itu menyertakan sejumlah catatan dan usulan perbaikan, salah satunya adalah aspek partisipasi masyarakat.

“Catatan kami antara lain berkaitan dengan partisipasi masyarakat, standar metode omnibus dalam pembentukan undang-undang (UU), dan kajian akan kemungkinan penggunaan metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan selain omnibus,” ujar Christina di Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Selain hal tersebut, isu lain yang dikemukakannya adalah aspek partisipasi masyarakat yang sangat perlu dan harus diukur secara kualitatif, tak sekedar ukuran kuantitatif. Selain itu, diperlukan juga penguatan aturan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

“Ini tentu langkah yang sangat tepat dan dalam konteks ini DPR harus siap menerima kritikan dan masukan dari masyarakat,” tambah Christina dari daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.

Christina menambahkan Golkar juga mendorong agar semua dokumen, baik naskah akademik maupun draf RUU untuk dapat diakses publik dengan mudah, sebelum suatu RUU disahkan.

Demikian halnya dalam tahapan penyusunan dan harmonisasi RUU. Caranya, yakni mengunggah draf-draf tersebut ke situs resmi DPR dan instansi terkait lainnya.

“Kami juga mengingatkan perlunya standar tertentu, kapan metode omnibus dapat digunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menyangkut materi muatan RUU dengan metode ini, apakah bersifat single sector atau multi sektor. Ini perlu dikaji lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Christina menyatakan terbukanya kemungkinan lain dalam metode penyusunan peraturan perundang-undangan selain penambahan mekanisme omnibus.

Hal ini penting, sehingga suatu waktu nanti dikarenakan perkembangan kebutuhan hukum dan kondisi terbaru, tidak kemudian menjadi persoalan hukum baru.

“Ini penting jangan sampai saat kita melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode lain di kemudian hari lalu kembali dipermasalahkan, sebaiknya kita atur komprehensif,” ucapnya.

Berita Golkar – Meski Pemilihan Umum baru akan berlangsung tahun 2024, namun kecenderungan masyakarat untuk menentukan pilihan dan preferensi politik mereka sudah bisa dilihat sejak sekarang.

Data Indonesia Network Election Survey (INES) yang menggelar survei untuk mengetahui ke mana arah preferensi masyarakat pada Pemilu 2024 menyebut, pilihan masyarakat kepada Partai Golkar dan Airlangga Hartarto untuk Pilpres 2024 cukup tinggi.

Survei dilakukan secara offline dalam rentang waktu 14 hari pada 20 Januari hingga 3 Februari 2022. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 2.058 orang berumur di atas 17 tahun.

Koordinator Survei Indonesia Network Election Survei (INES) Herry Soetomo mengatakan, ada tujuh partai yang masih berada di atas ambang batas parlemen atau bisa mengirimkan kadernya untuk duduk sebagai anggota legislatif di Senayan.

“Elektabilitas Golkar berada pada peringkat teratas dengan nilai 18,2 persen. Posisi kedua ada PDIP dengan 15,2 persen, Partai Gerindra dengan 14,8 persen,” katanya di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Posisi keempat ditempati PKB dengan 7,4 persen, Partai Demokrat 5,2 persen dan PKS 5,1 persen. Partai Nasdem menjadi partai ketujuh yang lolos ke Senayan dengan nilai 4,7 persen.

“Kenaikan elektabilitas Golkar tidak lain karena pengaruh dan kinerja Ketua Umumnya yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet Jokowi dan dianggap berhasil dalam memulihkan perekonomian nasional serta penanganan Covid-19,” ujarnya.

“Begitu juga sikap politik yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto berhasil meningkatkan tingkat elektabilitas Gerindra, dimana suara PDIP banyak beralih ke Gerindra juga,” ungkapnya.

Hasil survei elektabilitas capres terhadap 2.058 respoden, nama Airlangga Hartarto yang paling banyak dipilih dengan tingkat keterpilihan 10,7 persen dan Ganjar Pranowo dengan 9,1 persen membuntuti Prabowo Subianto dengan elektabilitas 9,7 persen.

Ia mengaku, hasil survei menunjukkan masyarakat konsisten masih tetap menginginkan Presiden dari tokoh kalangan sipil.

Ini dibuktikan dengan hampir di atas 50 persen atau 58,6 persen dari hasil survei tokoh kalangan sipil dipilih oleh 2058 responden. Sedangkan yang menginginkan Presiden dari kalangan militer hanya sebesar 30,1 persen.

Berita Golkar – Sebagai salah kontestan untuk Pemilu 2024 mendatang, partai Golkar menyatakan siap berkoalisi dengan partai manapaun.

Namun kesediaan tersebut mensyaratkan satu hal yang tak bisa diganggu gugat yaitu menempatkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, tidak ada yang lainnya.

“Ya, kita capres, karena itu amanat munas. Kita tidak bisa itu, itu amanat munas dan kita di DPR ini pemegang kursi nomor dua terbanyak,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Lodewijk mengatakan, komunikasi ihwal koalisi untuk Pilpres 2024 masih sangat cair.

Golkar memprediksi adanya lebih dari dua pasangan capres di 2024 mendatang.

“Jadi sekarang masih cair dengan partai mana, karena ini terkait dengan siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi wakil presiden. Kalau kita lihat partai-partai yang ada sekarang, terutama partai-partai besar itu kan semua mengusulkan semuanya presiden,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, suara Partai Golkar pada Pemilu 2019 sebesar 12,31 persen.

“Kita kan tinggal mengambil satu partai dengan suara tidak terlalu besar. Jadi itu biar aja dulu mengalir, karena proses partai itu sedang meningkatkan elektoral,” bebernya.

Diketahui, pengusungan Airlangga sebagai capres merupakan hasil musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional Partai Golkar.

Lodewijk dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tak akan mengingkari keputusan forum tertinggi partai tersebut.

“Jadi tidak boleh itu kita melanggar keputusan Munas atau keputusan rapimnas yang istilahnya sudah dua lapis tertinggi. Jadi kita sudah fokus bagaimana mendorong Pak Airlangga menjadi capres 2024,” tandasnya.

Saat ini Golkar masih fokus untuk meningkatkan elektoral partai dan elektoral Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

Menurut dia, elektoral ini jadi penentu untuk lobi-lobi membangun koalisi. Semakin tinggi elektoralnya, bisa menjadi daya tawar untuk mengambil kursi calon presiden.

“Kalau elektoralnya bagus tentu dia akan mendatangkan posisi tawar yang bagus. Di situ lah mungkin deal siapa capres, cawapres,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

Lodewijk mengatakan, saat ini Partai Golkar tinggal mencari satu partai yang perolehan suaranya di parlemen tidak terlalu besar agar bisa satu kata mengusung Airlangga menjadi calon presiden.

Namun, dia mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan partai-partai lain untuk berkoalisi di Pilpres 2024 itu.

Berita Golkar– Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan apresiasi tinggi kepada setiap insan pers yang merayakan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2022.

Airlangga mengaku, keberadaan pers menjadi pondasi penting penjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat di Tanah Air.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini memuji peran pers memerangi hoaks atau berita bohong selama pandemi Covid-19.

Peran ini sangat penting agar masyarakat menerima informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya mewakili seluruh jajaran Partai Golkar dan pihak yang menangani pandemi Covid-19, mengucapkan terima kasih kepada insan pers di seluruh Tanah Air. Keberadaan produk-produk pers menyelamatkan masyarakat dari hoaks terkait Covid-19. Pers secara langsung membantu menangani pandemi Covid-19 di Indonesia,” tutur Airlangga kepada media, Rabu (9/2).

Airlangga menyebut, berdasarkan catatan pemerintah, hoaks terkait Covid-19 masif tersebar melalui aplikasi pesan singkat maupun media sosial.

Meskipun, penyebarannya sangat cepat, produk pers masih menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pandemi Covid-19.

Tahun ini, kata Airlangga, HPN masih dirayakan di tengah suasana pandemi Covid-19. Ketua KPCPEN meminta maaf penyelenggaraan HPN belum bisa dilakukan secara meriah seperti sebelum pandemi.

Airlangga berharap, HPN 2022 tetap digelar dengan khidmat dan penuh makna.

“Kami berharap, puncak perayaan HPN berjalan lancar dan seluruh insan pers terus berperan membantu mengatasi pandemi melalui produk-produk jurnalistik yang professional, berimbang, dan membangkitkan semangat optimisme,” ujar Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, saat ini Indonesia tengah menuju puncak gelombang tiga pandemi Covid-19. Pers, melalui jaringan dan kekuatannya, untuk terus menyuarakan optimisme kepada masyarakat.

Ia mengaku butuh kerja sama dan gotong-royong dari seluruh pihak agar gelombang tiga tidak memberi dampak buruk di Tanah Air.

“Mari, sama-sama bergotong-royong, mengatasi pandemi. Pemerintah dengan kebijakannya, masyarakat dengan disiplin prokesnya, pers dengan jurnalisme positifnya. Dengan itu, kita berharap bisa lolos dari dampak buruk gelombang tiga pandemi Covid-19,” tegas Airlangga.

Berita Golkar– Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022.

“Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2).

Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021.

“Dari segi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada September 2021,” kata Airlangga.

Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen.

Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.

Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.

Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.

Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.

Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial.

Berita Golkar — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan guna menekan tingkat kemiskinan ekstrim di 212 wilayah tanah air sepanjang tahun 20222.

“Pemerintah mendorong adanya langkah-langkah, agar 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem di tahun 2022 ini dapat diturunkan,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2).

Salah satu bentuk kebijakan yang sudah terbukti efektif menekan keadaan tersebut adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial itu berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021.

“Dari segi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada September 2021,” kata Airlangga.

Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen.

Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.

Tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.

Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.

Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.

Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial.

Berita Golkar– Pemerintah terus melakukan evaluasi perkembangan pandemi Covid-19 dan berbagai upaya untuk melakukan pengendaliannya.

Apalagi dalam minggu terakhir ini, terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Joko Widodo selalu menekankan dua hal yang menjadi kunci dalam penanganan pandemi Covid-19 yaitu mendorong percepatan Vaksinasi (Dosis-1, Dosis-2, dan Booster) baik untuk Umum, Lansia, maupun Anak-anak, serta meningkatkan kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes), terutama penggunaan masker untuk melindungi diri dari penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia mengalami kenaikan.

“Pada sepekan terakhir ini, Rt Indonesia naik cukup tajam menjadi 1,07, dan kenaikan Rt juga terjadi di seluruh Pulau. Hal tersebut perlu diwaspadai karena Rt sudah di atas angka 1,” katanya dalam Keterangan Pers usai Ratas Evaluasi PPKM, secara virtual, Senin (07/02).

Untuk beberapa wilayah/pulau di luar Jawa-Bali, per 4 Februari 2022 hanya Pulau Sumatera saja yang Rt-nya tetap jika dibandingkan dengan seminggu sebelumnya yaitu di angka 1,02.

Pulau yang lain, seperti Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, semuanya mengalami kenaikan Rt.

Per 6 Februari 2022, Kasus Aktif di luar Jawa-Bali masih mempunyai proporsi yang rendah yaitu 7,0% dari kasus aktif nasional (13.424 kasus dari 192.126 kasus), namun kalau dilihat perkembangan jumlah kasusnya terlihat sejak 24 Januari 2022 mengalami lonjakan signifikan.

Untuk Kasus Konfirmasi Harian tercatat sebanyak 2.405 kasus (6,7%), dan terjadi kasus kematian sebanyak tiga kasus. “Pemerintah akan terus memantau hal ini agar dapat diantisipasi lebih lanjut,” imbuh Menko Airlangga.

Sementara, untuk Rasio Keterpakaian Tempat Tidur RS (BOR) Nasional masih relatif rendah di angka 23,35%. Tetapi, ada empat Provinsi yang memiliki BOR lebih tinggi dari rasio nasional yaitu Provinsi DKI Jakarta (64%), Bali (44%), Banten (40%) dan Jawa Barat (30%).

Sedangkan, BOR untuk seluruh Provinsi di luar Jawa-Bali masih di bawah 10%, kecuali di Sulawesi Tenggara (15%), Sumatera Selatan dan Lampung (11%), serta Kalimantan Selatan dan Bengkulu (10%).

Progres Vaksinasi dan Persiapan Fasilitas Isolasi Terpusat

Pencapaian Vaksinasi Dosis-1 secara nasional sudah mencapai 186,6 juta dosis atau 89,60% dari total sasaran vaksinasi.

Di luar Jawa-Bali, masih ada tiga Provinsi dengan capaian di bawah 70% yakni Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sedangkan, untuk pencapaian Vaksinasi Dosis-2 secara nasional mencapai 131,08 juta dosis atau 62,94% dari total vaksinasi.

Di luar Jawa-Bali, masih ada 10 Provinsi yang capaiannya di bawah 50%, yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, perlu terus didorong percepatan vaksinasi, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Di luar Jawa-Bali baru ada dua Provinsi yang mencapai target vaksinasi dosis kedua di atas 70% yaitu Provinsi Kepulauan Riau (85,6%) dan Kalimantan Timur (71,2%). Dosis kedua ini penting untuk Lansia, Komorbid dan kelompok rentan lainnya. Selanjutnya, vaksin dosis ketiga harus diakselerasi untuk mengantisipasi kasus Omicron yang mulai mengalami kenaikan di luar Jawa-Bali,” papar Menko Airlangga.

Di samping itu, kapasitas fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter) di luar Jawa-Bali perlu dilakukan antisipasi untuk kebutuhan penanganan varian Omicron.

“Berdasarkan data per 6 Februari 2022, kapasitas TT di fasilitas Isoter tersedia 27.766 TT, sedangkan yang terisi baru sebanyak 303 TT atau BOR sebesar 1,09%. Arahan Bapak Presiden, untuk pasien tanpa gejala ataupun gejala ringan, dapat dialihkan untuk melakukan Isolasi Mandiri (Isoman) ataupun Isolasi Terpusat (Isoter), sehingga RS dapat difokuskan untuk perawatan pasien dengan gejala sedang, gejala berat dan kritis,” ujar Menko Airlangga.

Update Level Asesmen PPKM Luar Jawa-Bali

Setelah dilakukan evalusi, terjadi perubahan Level Asesmen Situasi Pandemi untuk luar Jawa-Bali. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus aktif yang menyebabkan naiknya level Transmisi Komunitas, dan menurunnya Kapasitas Respon (Testing dan Tracing). Rinciannya yaitu:

Level 3 meningkat dari 14 Kabupaten/Kota menjadi 37 Kabupaten/Kota.
Level 2 meningkat dari 208 Kabupaten/Kota menjadi 259 Kabupaten/Kota.
Level 1 berkurang dari 164 Kabupaten/Kota menjadi 90 Kabupaten/Kota.
Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional

Terdapat hasil survei yang menyebutkan bahwa Situasi Bisnis Perusahaan sepanjang 2021 sudah membaik jika dibandingkan 2020, dan pada 2022 diprediksi akan lebih baik lagi. Prospek perekonomian Indonesia diprediksi membaik di rentang 4,7% – 5,6% pada tahun ini.

“Baru saja BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di 2021 (FY) adalah 3,69% (YoY), dan pertumbuhan di Kuartal IV 2021 adalah 5,02% (YoY). Sedangkan momentum di Kuartal I 2022 ini menjadi saat yang tepat untuk mendorong pertumbuhan sampai di atas 5% (YoY), sebab terdapat low base effect dari Kuartal I 2021 (pertumbuhan -0,7%), serta terjadi peningkatan di sisi demand. Sementara, Kuartal II 2022 berpotensi menjadi puncak konsumsi karena adanya momen Puasa Ramadhan (April) dan Hari Raya Idul Fitri (awal Mei),” jelas Menko Airlangga.

Mengenai alokasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pada 2022 dianggarkan sebesar Rp455,62 triliun akan senantiasa dimonitor secara intensif.

Rincian alokasi anggarannya adalah untuk klaster Penanganan Kesehatan sebesar Rp122,5 triliun, klaster Perlindungan Masyarakat sebesar Rp154,8 triliun, dan klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp178,3 triliun.

Kesiapan untuk Event Internasional

Rangkaian pertemuan dan event Presidensi G20 Indonesia, pada Januari 2022 telah diselenggarakan 16 events (secara virtual/ hybrid), sedangkan pada Februari 2022 direncanakan akan ada 17 events, baik dari Finance Track maupun Sherpa Track, yang akan diselenggarakan secara virtual/ hybrid.

Sedangkan, untuk event balap motor internasional MotoGP 2022 seri ke-2 yang akan diadakan pada 18 – 20 Maret 2022 di Mandalika Nusa Tenggara Barat, pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sesuai yang diatur dalan Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dalam Penyelenggaraan MotoGP.

“Vaksinasi akan terus didorong (di daerah luar Jawa-Bali tempat penyelenggaran event internasional tersebut). Arahan Bapak Presiden, di luar Jawa-Bali harus dipersiapkan terkait kasus Omicron yang akan masuk ke sana. Selain itu, dipersiapkan manajemen penanganannya, terutama terkait akselerasi vaksinasi dan peningkatan kepatuhan Prokes 3M. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan situasi di daerah masing-masing,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Berita Golkar — Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto membantah pernyataan yang menyebut kondisi ekonomi nasional porak poranda selama pandemi Covid-19. Fakta seseungguhnya adalah, Indonesia adalah negara terbaik ke-4 dunia dalam penanganan virus  itu.

“Benar pandemi melanda dunia, tapi kita juga harus tahu kalau Indonesia salah satu negara yang tak sampai porak poranda. Kita dianggap 4 negara terbaik penanganan pandemi di seluruh dunia,” kata Airlangga, dalam rangkaian seminar perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Selasa (8/2).

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, perekonomian Indonesia sepanjang 2021 tumbuh 3,69 persen, dan ini sesuai dengan target pemerintah. Modal pertumbuhan ekonomi itu tentu makin memuluskan target capaian pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2 persen.

“Yang pasti, semua ini tentu saja karena kebijakan gas dan rem pemerintah yang sudah sesuai,” kata Menko Airlangga.

Berbekal kesuksesan dan semangat ini, Airlangga menyatakan, makin tinggi tingkat vaksinasi, maka semakin optimis perekonomian Indonesia segera pulih.

Meski saat ini Indonesia kembali diuji dengan maraknya varian omicron. Airlangga menyatakan optimistis semua bisa dilalui dengan baik. Menurutnya, itu tentu tantangan yang tak mudah, tapi ia tetap percaya semua bisa dilalui dengan baik.

Apalagi hingga saat ini, jumlah masyarakat yang sudah menerima vaksin lebih banyak dibandingkan saat terjadi gelombang penyebaran varian delta.

“Saat ini vaksinasi tambahan atau booster tak cuma untuk para tenaga kesehatan, tapi juga untuk masyarakat umum. Vaksin ketiga juga kita dorong terutama untuk lansia dan yang punya komorbid,” tutur Menko Airlangga.

Ditegaskannya juga, momentum pemulihan ekonomi yang telah berjalan di 2021 akan terus berlanjut di tahun 2022 ini. “Dengan begitu, Indonesia akan makin dekat dengan kondisi normal. Pembalikan di kuartal IV ini harus kita jaga momentumnya di tahun ini,” ucap Airlangga.

Dalam seminar nasional dengan tajuk ‘Akselerasi Perekonomian Daerah untuk Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional’ dibuka langsung oleh Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi dan dihadiri pula Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dan beberapa peserta lainnya.