BERITA

Berita Golkar— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku Indonesia kembali masuk dalam jajaran negara dengan pendapatan menengah atas.

Airlangga menegaskan, hal itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 mencapai 3,7 persen year on year.

Airlangga mengatakan, jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga tercatat telah melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19.

PDB per kapita di Indonesia pada 2021 naik setara 4.349 dolar AS atau sekitar Rp 62,2 juta per tahun. Padahal, PDB pada 2019 hanya di angka Rp 59,3 juta per kapita per tahun.

“Artinya kita sudah kembali kepada upper middle income country. Pencapaian tersebut tentu merupakan fondasi yang penting untuk pemulihan ekonomi,” tutur Airlangga, Rabu (16/2/2022).

Menko Perekonomian menambahkan, perlu reformasi struktural agar Indonesia mampu keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

Menurutnya, secara spasial, Pulau Jawa sebagai basis industri dan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif sebesar 3,66 persen yoy.

Sementara, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai wilayah Maluku dan Papua sebesar 10,09 persen yoy.

Hal ini sejalan dengan tingginya pertumbuhan sektor pertambangan di kedua daerah itu serta imbas dari kenaikan harga komoditas sepanjang 2021.

Selain itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga berhasil tumbuh positif sebesar 0,07 persen. Walaupun sangat bergantung terhadap sektor pariwisatanya yang mengalami penurunan kinerja sejak terjadi pandemi Covid-19.

Airlangga menjelaskan, bangkitnya kepercayaan masyarakat mengonsumsi barang ataupun jasa, telah mendorong pemulihan permintaan domestik serta menyebabkan peningkatan produksi sebagai respons dari dunia usaha.

Sepanjang 2021, PMTB (investasi) yang tumbuh sebesar 3,80 persen telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran. Sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, berhasil tumbuh sebesar 3,39 persen yoy.

Menurutnya, perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak kuartal II hingga kuartal IV 2021, meski sedikit mengalami koreksi pada kuartal III karena kemunculan varian Delta.

“Setelah terkendalinya varian delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif pada kuartal IV 2021 sebesar 5,02 persen yoy,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan, seluruh komponen kembali bertumbuh positif. Perdagangan internasional pun terus mencatatkan kinerja impresif, ditopang pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas.

Pada kuartal IV 2021, kinerja ekspor meningkat sebesar 29,83 persen yoy, sementara impor tumbuh sebesar 29,60 persen yoy.

Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia.

Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makanan-minuman, yang sempat terkontraksi pada kuartal III 2021 telah berhasil rebound dengan pertumbuhan positif pada kuartal IV 2021.

Dalam bidang kesehatan, penguatan strategi pengendalian pandemi Covid-19 juga terus dilakukan. Akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga (booster) terus ditingkatkan, sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi pada tahun ini.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menegaskan, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19, pemerintah menganggarkan dana PEN sekitar Rp 455,62 triliun.

Dana sebesar ini akan difokuskan pada tiga klaster. Antara lain, kesehatan sebesar Rp 122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,3 triliun.

Airlangga mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa di atas 5 persen. “Pemerintah terus optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai di 5,2 persen di tahun 2022,” tegasnya.

Berita Golkar— Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menyusun sejumlah strategi untuk mengembalikan gairah ekonomi bidang pariwisata. Salah satunya adalah melakukan penguatan dan percepatan pembangunan infrastruktur digital. Upaya tersebut menjadi sangat penting karena trend kapariwisataan dunia yang juga berubah sebagai dampak lanjut pandemi covid-19.

“Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang kuat dan konsisten dari Pemerintah. Di tingkat nasional, Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp13 triliun dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk di sejumlah destinasi prioritas. Ini merupakan kebijakan antisipatif terhadap perubahan konsep pariwisata di masa mendatang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kick-Off Tourism Working Group (TWG) G20 Presidensi G20 Indonesia secara virtual, Senin (14/02).

Berdasarkan data UN World Tourism Organization (UNWTO), pandemi berdampak pada penurunan pendapatan global sekitar USD 2 triliun dari sektor pariwisata. Sementara itu, penurunan traffic pelancong mancanegara juga sangat signifikan, yakni sebesar 80%. Dampaknya, lebih dari 100 juta orang yang bekerja secara langsung atau tidak langsung di industri ini menjadi sangat terdampak.

Bagi Indonesia, pembangunan infrastruktur pariwisata dan peningkatan kemampuan SDM sektor ini adalah keniscayaan. Karena di masa depan, tantangan pariwisata dihadapkan pada cepat atau tidaknya kita beradaptasi dengan teknologi digital.

Selaku ketua ASEAN tahun depan, Indonesia juga mendukung langkah negara-negara di kawasan yang telah mengidentifikasi berbagai program untuk memulihkan pariwisata melalui penguatan digital, mulai dari capacity building for tourism professionals hingga strategi pemasaran via digital platform yang tercantum dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) Implementation Plan.

Selain itu, di tataran global perlu adanya penyamaan persepsi terhadap perhatian dalam memastikan keselamatan wisatawan di satu sisi dan meningkatkan devisa pariwisata di sisi lain. Karena itu, G20 menjadi forum yang sangat relevan dan penting bagi dunia untuk bekerja sama memastikan adanya progress inovasi dan keselarasan mekanisme yang mendukung mobilitas wisatawan secara aman, berstandar, dan sehat.

“Pengakuan vaksin global tanpa diskriminatif dan harmonisasi standar protokol kesehatan global melalui, antara lain, interoperabilitas sistem informasi kesehatan at the point of entry merupakan salah satu upaya yang dapat dan patut didukung oleh seluruh anggota G20,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar– Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bidang Kesra Dr. Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kegiatan kursus bahasa gratis “Learn IELTS with GOLKAR Pintar”, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Bidang Dikbud DPP Partai Golkar.

Di dalam sambutan penutupan, Jumat 15 Februari 2022, Wakil Ketua Komisi X, DPR RI ini menekankan agar anggota Partai Golkar terus melakukan kerja kerja pendampingan dengan berbagai pihak sehingga Partai Golkar terus menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Kursus gratis 2 kali seminggu, yang berjalan selama 3,5 bulan, semenjak November 2021, ini menurut Hetifah merupakan kegiatan yang sangat berharga.

“Melakukan pendampingan, berbagi ilmu, dan menjaga jejaring adalah sebuah kesempatan yang mahal, dan nantinya kita akan mengetahui bahwa kegiatan seperti ini memiliki nilai tambah untuk karir di masa datang dan kehidupan kepartaian ke depan,” pesan penutup Waketum Hetifah Sjaifudian.

Acara penutupan kursus bahasa daring angkatan ke II “Golkar Pintar” bersama KPPG ini, juga dihadiri oleh anggota KPPG, peserta kursus, dan berbagai undangan lainnya.

Ketua Umum KPPG, Airin Rachmi Diany, dalam sambutannya mengapresiasi kader KPPG, yang mengikuti kursus bahasa Inggris.

“Kader KPPG adalah pembelajar yang tidak pernah berhenti, membuat upaya dan melaksanakan apa yang dipelajari,” ujar Airin.

Aktivitas kader ini, menurut Ketua Umum KPPG, sebagai wujud kader Partai Golkar sebagi partai modern, berdoktrin karya kekaryaan, kerja-kerja kebangsaaan, siap bersaing dalam kancah nasional maupun internasional.

Tercatat peserta kursus bahasa “Golkar Pintar” angkatan ke 2, bersama KPPG ini, kader dan simpatisan dari penjuru tanah air, antara lain: Kupang NTT, Sintang Kalbar, Medan Sumut, Kendari Sulawesi Tenggara, Palu Sulawesi Tengah, Gowa Sulsel, Bali, Makassar Sulsel, Indramayu Jabar, Batam, Rembang Jateng, Klaten Jateng, Barru Sulsel, Bandung Jabar, Bogor Jabar, dan DKI Jakarta.

“Kursus bahasa daring sebagai kesempatan yang langka. Dapat berlatih bahasa secara daring dengan penyelenggaraan profesional, berlatih bersama sesama kader dari seluruh Indonesia. Kursus telah memberikan motivasi agar fokus dan bersungguh-sungguh meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan beasiswanya,” ujar salah satu peserta kursus pemberi kesaksian, Kader KPPG dari Nusa Tenggara Timur, Aksa Yunioritta Blegur.

Rangkaian acara diisi dengan webinar dengan judul “Persiapan Matang Beasiswa Datang”.

Sebagai narasumber adalah para penerima beasiswa, seperti: Dr. Radyun Ikono, M.Eng.,Ph.D penerima beasiswa MOE, DAAD, LPDP.

Pengurus AMPG Hadied Safarayuza, penerima beasiswa dari Corvinus University, Budapest. Dan mentor bahasa “Golkar Pintar”, penerima beasiswa Fulbright, Dang Arief Hartono dan Stefanus Angga.

Panitia penyelenggara, Fitri Krisnawati Tandjung, B.Sc dalam kesempatan acara penutupan menyampaikan masyarakat telah beradaptasi menggunakan teknologi pembelajaran daring.

Selain untuk belajar juga menjalin komunikasi dengan sahabat-sahabat muda dari seluruh Indonesia melalui GOLKARPINTAR.

Senada dengan Fitri Tandjung, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Sekarwati, M.Si dalam kesempatan yang sama memberikan pesan akhir kepada segenap peserta untuk aktif selalu di dalam masyarakat, dan turut mempromosikan keberadaan Golkar Pintar.

Sekarwati menyampaikan penghargaan atas partisipasi segenap peserta, khususnya kepada mentor Dang Arif Hartono dan Stefanus Angga, yang aktif mengajar selama 24 sesi kursus daring, setiap hari selasa dan jumat, selama 3,5 bulan.

Sebagai mentor bahasa yang profesional, yang dapat beradaptasi dengan kemampuan peserta yang berbeda latar belakang, namun juga komunikasi yang berkelanjutan selama kursus berjalan sehingga peserta termotivasi.

Berita Golkar – Anggota DPR Fraksi Golkar, Saniatul Lativa, menyebut banyaknya kecamanan terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) lebih karena faktor minim sosiaslisasi.

Sehingga kebijakan terkait aturan pencairan JHT yang disebut hanya bisa dilakukan saat usia pekerja mencapai 56 tahun adalah buah kurangnya sosialisasi dari kementerian terkait.

Saniatul mengatakan, banyak kecaman karena ada kesalahpahaman akibat Kemnaker hanya menegaskan aturan batasan usia yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Saat ini ada kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait pemberian JHT yakni 56 tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua,” kata Saniatul, Senin (14/2/2022).

“Sebenarnya itu bukanlah hal baru, sebab sudah tertuang juga dalam Peraturan Pemerintah terkait JHT, di mana batas usia disebutkan 56 tahun,” lanjut legislalator daerah pemilihann Jambi ini.

Anggota Komisi IX itu menilai, pemerintah kurang melakukan sosialisasi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sehingga terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan kritik dari masyarakat.

“Mungkin karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi saja sehingga terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ucap dia.

Saniatul menegaskan, penetapan usia 56 tahun untuk pencairan JHT tidak berkaitan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum usia 56 tahun.

Jika mengalami PHK sebelum usia 56 tahun, pekerja bisa memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sedangkan JHT bertujuan menyiapkan hari tua.

“Program JHT dan JKP adalah dua di antara sekian banyak program bantuan pemerintah yang sifatnya saling mendukung. Kedua program ini bermanfaat untuk pekerja, tenaga kerja,” jelas Saniatul.

“JKP dikhususkan untuk orang yang kehilangan pekerjaan, entah terkena PHK, atau mengundurkan diri. Sementara itu, JHT diberikan sebagai jaminan menghadapi hari tua,” tutupnya.

Berita Golkar –DPD Partai Golkar Bali sejak dini sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Terlebih setelah Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi satu-satunya calon yang akan dimajukan partai ini pada kontestasi lima tahunan tersebut.

Dari pulau Dewata, nama Airlangga Hartarto  juga telah didengungkan partai berlambang pohon beringin dibawah kepemimpinan Nyoman Sugawa Korrynama itu, sekaligus merapatkan barisan untuk mencapai target sebagai presiden sebagaimana yang telah ditetapkan DPP.

Saat berbicara kepada media pada Senin (14/2/2024), I Nyoman Sugawa Korry mengungkapkan, Golkar Bali sudah bulat berkeyakinan tinggi untuk mendukung Airlangga Hartarto sebagai Capres dari Golkar pada 2024.

Politisi senior Partai Golkar ini menyebut beberapa alasan terkait sosok dari Airlangga Hartarto diantaranya, merupakan sosok tokoh kader Golkar yang diputuskan secara organisasi melalui Munas dan Rapimnas dicalonkan maju pada 2024 nanti.

Selain itu, kata Sugawa, keyakinan kuat karena sosok Airlangga dipandang sukses dalam tugasnya mengemban amanat pemerintah dan masyarakat dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Faktor lain, masih kata Sugawa, sosok Airlangga juga diyakini memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk berjuang dalam Pilpres nanti untuk merebut kemenangan Partai Golkar.

“Semangat motivasi melecut juga karena kader golkat ARB (Abu Rizal Bakrie red) pasang badan membela Ketum, selain juga menentukan tokoh senior dalam satu barisan yang rapat,” tegas Sugawa didampingi AA Ngurah Rai Wiranata.

Selain itu, pihaknya juga mempunyai keyakinan besar terhadap Airlangga Hartarto, pasalnya tidak akan mudah terusik dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kendati pun ada segelintir itu dianggap sebagai ujian.

Hal senada juga disampaikan Dewan Pembina Partai Golkar Bali AA Ngurah Rai Wiranata, selama ini terus menjalin komunikasi yang komunikatif dalam rangka mengemban misi Golkar ke depan.

Kata Wiranata, hasil keputusan Munas dicalonkan Ketum Golkar dicalonkan sebagai Capres pada Pilpres 2024 nanti. Dukungan kuat juga muncul pada Rapimnas Golkar dimana Ketua DPD Golkar se-Indonesia dan petinggi Golkar, tetap memunculkan Ketum sebagai Capres.

“Gayung bersambut, DPD Golkar Bali menugaskan kader Golkar hingga ke tingkat desa untuk merapatkan barisan,” ungkapnya

Berita Golkar — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah berkomitmen memberi perlindungan kepada seluruh pekerja di sektor formal.

Airlangga menegaskan, perlindungan itu diwujudkan dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Menko Perekonomian meminta masyarakat dan pekerja tak khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 dan PP Nomor 37/2021.

Menurutnya, dua program tersebut sudah didesain untuk memberi perlindungan kepada pekerja sepanjang masa.

Dalam jangka pendek, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum usia 56 tahun mendapat perlindungan JKP.

“Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh berupa jaminan kehilangan pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak,” tutur Airlangga saat konferensi pers usai ratas, Senin (14/2/2022).

Artinya, program ini menjadi instrumen perlindungan jangka pendek dan menengah kepada pekerja maupun buruh.

JKP merupakan jaminan sosial baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk melindungi pekerja dan buruh yang terkena PHK. Klaim JKP efektif per 1 Februari 2022.

Airlangga mengaku, program JKP merupakan perlindungan bagi pekerja atau buruh karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja.

Program ini juga tidak mengurangi manfaat dari program jaminan sosial yang sudah ada.

Iuran dalam program JKP tidak membebani pekerja dan pemberi kerja karena besaran iuran sebesar 0,46 persen dari upah berasal dari pemerintah pusat.

“Pekerja buruh yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45 persen upah di bulan kesatu sampai dengan ketiga dan 25 persen upah di bulan keempat sampai dengan keenam,” kata Airlangga.

Sementara, untuk jangka panjang, disiapkan JHT sebagai perlindungan pekerja untuk memasuki masa pensiun.

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, program JHT dirancang sebagai program jangka panjang memberikan kepastian tersedianya dana bagi pekerja saat memasuki masa tak produktif. Misalnya, memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat program JHT yakni akumulasi iuran dari pengembangan serta manfaat lain yang dapat dicairkan sebelum masa pensiun dengan persyaratan tertentu dan telah mengikuti kepesertaan minimal 10 tahun.

“Nilai yang dapat diklaim paling banyak 30 persen dari jaminan hari tua untuk kredit perumahan, atau untuk keperluan perumahan atau paling banyak 10 persen di luar kebutuhan perumahan,” jelas dia.

Airlangga mengatakan, Permenaker 2/2022 membuat manfaat yang akan diterima lebih besar jika peserta mencapai usia pensiun yakni 56 tahun.

Sementara, untuk pekerja informal, pemerintah memberikan program Kartu Pra Kerja untuk praskilling dan upskilling yang diberikan kepada pelaku UMKM.

Berita Golkar – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga melancarkan kritik keras kepada Direktur Krakatau Steel yang over reaktif saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR dengan Dirjen Ilmate Kemenperin dan Direktur PT Krakatau Steel (KS), pada Senin (14/2/2022).

Sikap itu bermula ketika usai memberi paparan, direktur perusahaan baja tersebut memutuskan keluar setelah lebih dahulu berdebat panas dengan pimpinan sidang, Bambang Haryadi yang mengusir mereka keluar ruangan.

Bambang Haryadi melakukan hal tersebut setelah melihat penjelasan Direktur KS yang kurang komprehensif dan kerap mangkir dari undangan rapat yang dilayangkan Komisi VII.

“Sikap reaktif ini sampai mengabaikan etika persidangan dan kehormatan DPR,” ujar Lamhot yang juga hadir dalam RDP tersebut.

Menurut Lamhot, Krakatau Steel merupakan perusahaan besar tapi seperti kerupuk, sebab keropos dan tak berisi.

Puluhan tahun, lanjut Lamhot, perusahaan ini mengimpor bahan baku tapi keuntungan yang didapat hanya dari bisnis trading. “Ini sebenarnya yang harus kita pertanyakan, ada kartel besar di belakang Krakatau Steel ini.

Apa yang ditunjukan dengan sikap Dirutnya tadi semakin menunjukan ada kartel besar di belakang mereka, rasanya ada yang ditutup-tutupi oleh Direksi KS, makanya dari awal saya mengusulkan agar dibentuk Panja Baja, untuk mengusut tuntas dan investagi menyeluruh Krakatau Steel,” ucap legislator asal Sumatera Utara itu.

Pimpinan sidang Bambang Haryadi menegaskan perlu ada investigasi secara menyeluruh terhadap Krakatau Steel ini, sebab anak usaha BUMN tapi hidup dengan mencari keuntungan dari trading bukan dari potensi baja yang bisa dimaksimalkan.