BERITA

Penetapan Anggota Bawaslu dan KPU Sudah Berdasar Objektifitas dan Kualitas


Berita Golkar – DPR akhirnya secara resmi merilis dan menetapkan tujuh nama yang akan bertugas sebagai Komisioner Pemilihan Umum (KPU) dan lima orang sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Nama-nama yang akan bertugas pada periode 2022-2027 itu selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo

Tujuh Komisioner KPU terpilih terdiri dari Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sedangkan, lima anggota Bawaslu yang lolos dan terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Sementara sisa dari seluruh calon yang tidak terpilih sebagai komisioner KPU dan anggota Bawaslu akan menjadi cadangan.

Menurut Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, penetapan nama-nama itu telah melalui serangkaian proses dialog dan perdebatan panjang.

Pemilihan anggota KPU dan Bawaslu ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu dari pertimbangan objektif hingga pertimbangan politik.

“Jadi pertimbangan objektif, pertimbangan kualitas, itu menjadi dasar pertimbangan utama,” ujar Ahmad Doli Kurnia yang berasal dari fraksi Golkar itu, Kamis (17/2/2022).

Dikatakan, Komisi II DPR melihat integritas, kapasitas kepemiluan, leadership, kemampuan membangun komunikasi, inovasi, kreativitas, hingga aspek kesehatan fisik dan mental calon anggota KPU dan Bawaslu.

Komisi II menilainya sejak dari awal proses seleksi di panitia seleksi, hingga dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara ini menambahkan, sejumlah pertimbangan politis juga turut mewarnai proses penentuan nama-nama itu.

Namun semuanya mengerucut pada satu hal yakni, untuk kepentingan bangsa dan negara, di samping juga mengakomodir semua kekuatan politik yang ada, baik secara formal mewakili rakyat melalui anggota DPR sebagai perwakilannya, serta mewakili partai politik masing-masing.

“Kepentingan politik masing-masing dari kita semua. Tentu yang pertama adalah kepentingan politik bangsa dan negara. Kedua, adalah kepentingan yang mengakomodir semua potensi kekuatan politik yang ada baik itu secara formal mewakili rakyat kita sebagai anggota DPR dan juga mewakili partai politik kita masing-masing,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Ketua DPD Golkar Riau Syamsuar Kembali Positif Covid-19


Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Riau yang juga Gubernur Riau Syamsuar diberitakan terpapar kembali virus Covid-19.

Ini menjadi kejadian kedua yang dialami orang nomor satu Bumi Lancang Kuning terkena virus yang belum ada obatnya itu, setelah melakukan tes PCR pada 15 Februari 2022.

Kejadian pertama yang dialami komandan partai berlambang pohon beringin Riau ini terjadi pada Desember 2020. Bedanya, saat itu, Syamsuar dirawat di rumah sakit bersama istrinya karena mengalami gejala ringan.

Kabar Gubernur Riau Syamsuar terkonfirmasi Covid-19 untuk kedua kalinya ini dibenarkan oleh juru bicara Covid-19 di Riau, dr Surya Hajar.

“Gubernur terkonfirmasi setelah melakukan PCR pada 15 Februari 2022 untuk keperluan dinas ke Jakarta,” kata Surya Kamis siang, (17/02/2022).

Surya menjelaskan, kondisi Gubernur Riau baik-baik saja. Syamsuar tidak dirawat di rumah sakit tapi melakukan isolasi mandiri di kediaman dinasnya.

“Tidak ada gejala, kondisinya sehat-sehat saja,” ucap Surya.

Surya menyebut Syamsuar sudah diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Syamsuar juga dirontgen di bagian paru-paru serta bagian badan lainnya.

“Hasil pemeriksaan laboratorium baik, hasil rontgen semua dalam keadaan normal,” kata Surya.

Bertemu Presiden COP26 UK, Menko Airlangga Bahas Berbagai Isu Strategis


Berita Golkar– Upaya Presidensi G20 Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuannya dengan Presiden COP26 UK Alok Sharma, di Jakarta, Rabu (16/02).

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins dan UK COP26 Envoy John Murton.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian kedua pihak antara lain sinergitas COP26 dengan G20 di mana Indonesia saat ini menjabat sebagai Presidensi, upaya dan langkah global menuju net zero emission, dan transisi energi serta kerjasama dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Inggris.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga menghargai rangkaian proses, kegiatan dan outcome yang dihasilkan dari Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue yang dipimpin Indonesia bersama Inggris selaku Co-chair selama 2021.

Sebagai proses dialog dalam kerangka multilateral dan telah diikuti oleh lebih dari 28 negara, Inggris selaku penggagas Dialog akan menindaklanjuti kesepakatan FACT Dialogue sebagaimana terangkum dalam dokumen Roadmap for Actions yang diluncurkan di sela-sela COP26 di Glasgow, November 2021 lalu.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia tengah melakukan review atas hasil outcome FACT Dialogue dimaksud dan juga format partisipasi ke depannya.

Dari aspek kerja sama bilateral dengan Inggris, Menko Airlangga Hartarto mengharapkan agar rencana penerapan standar keberlanjutan terhadap sejumlah komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tengah dilakukan Inggris, ke depannya tidak akan menghambat dan menjadi barrier perdagangan bilateral kedua negara.

Penting bagi semua negara untuk mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan guna pemulihan ekonomi.

Terkait dengan tindak lanjut hasil Konferensi COP26 di Glasgow yang telah menghasilkan Glasgow Climate Pact, Alok Sharma menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut dengan seluruh stakeholders termasuk dengan President Designate COP27 Mesir dan Presidensi G7 Jerman.

Diyakini, bersama Presidensi G20 Indonesia akan tercapai sinergitas di berbagai sektor dan isu dalam rangka penanganan perubahan iklim dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca secara global.

Untuk itu, pihaknya siap untuk mendukung Indonesia dalam rangka implementasi kesepakatan Glasgow tersebut seiring dengan Presidensi di G20.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan prioritas Presidensi G20 yang difokuskan pada Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital dan yang secara khusus berkaitan erat dengan kesepakatan COP26 yakni Transisi Energi guna penurunan emisi karbon.

Presidensi G20 Indonesia memandang penting perlunya langkah konkret bersama di ketiga area prioritas tersebut dalam rangka menuju pemulihan global yang berkelanjutan.

Di bidang kesehatan, aspek penting adalah yang diusung Presidensi Indonesia adalah respon global dan inklusif dalam mengatasi pandemi Covid-19, terutama untuk affordability dan accessibility vaksin dan penguatan arsitektur kesehatan global.

Terkait upaya transformasi digital yang di masa pandemi telah mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital di segala sektor perekonomian dan sosial, ditekankan pentingnya untuk memastikan ketersediaan infrastruktur atau hardware digital seperti jaringan fibre optic agar berbagai platform digital tersebut dapat terjangkau dan mudah diakses.

Dalam kaitan ini Menko Airlangga mencontohkan Kartu Prakerja yang telah didistribusikan kepada 11 juta penduduk indonesia sebagai contoh mekanisme digital untuk skilling, reskilling dan upskilling sekaligus sebagai semi-bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Menyangkut transisi energi, ditegaskan bahwa Indonesia tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat guna mewujudkan langkah transformatif tersebut.

Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan upaya mendorong investasi di bidang renewable energy yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia (antara lain hydropower dan solar), termasuk teknologi carbon capture and storage yang kesemuanya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Sejalan dengan Glasgow Climate Pact, Indonesia pun telah meluncurkan skema pembiayaan inovatif dalam rangka mempercepat penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara, bekerja sama dengan ADB melalui Energy Transition Mechanism serta pemanfaatan gas amonia untuk pembangkit listrik.

Untuk itu solusi dan skema pembiayaan inovatif dan dukungan internasional memang sangat dibutuhkan dan hal ini sejalan dengan komitmen Glasgow.

Dalam hal ini, Menko Airlangga kembali menyampaikan fokus Pemerintah Indonesia dalam hal ketenagalistrikan, yaitu affordability of technology, availability of technology, serta komitmen implementasi.

Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya leading by examples, di mana perlu didorong model prototipe yang dapat direplikasi ke depannya.

Dicontohkan partisipasi Indonesia pada pameran Industri Hannover Messe secara digital yang menggaungkan langkah Industri 4.0 Indonesia secara global dan selanjutnya diikuti oleh berbagai pihak swasta dan pemerintah di berbagai negara.

Pada akhir pertemuan, Menko Airlangga menegaskan perlunya menyelaraskan Presidensi G20 dengan hasil dan tindak lanjut kesepakatan COP26 seraya menekankan pentingnya untuk menentukan low hanging fruits atau early harvest yang dapat segera dicapai.

Secara bilateral digaris bawahi kembali pentingnya penyelarasan sistem sertifikasi kayu yang dimiliki oleh Indonesia, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dengan sistem Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang dikerjasamakan Indonesia Inggris dan juga Uni Eropa.

Selain itu, kedua pihak perlu mengharmoniskan standars Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dimiliki oleh Indonesia dengan sertifikasi RSPO yang dimiliki oleh Eropa.

Keduanya sepakat untuk menyinergikan sejumlah agenda internasional yang akan dilaksanakan pada tahun ini dan memerlukan kehadiran pada level tertinggi yakni KTT G20 di Bali (15-16 November 2022), KTT ASEAN di Kamboja (12-13 November 2022), dan KTT APEC Meeting (19-20 November 2022).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian RI.

Dave Laksono Minta Ratifikasi FIR Indonesia-Singapura Lewat Undang Undang


Berita Golkar – Pemerintah sebaiknya meratifikasi Perjanjian Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan atau Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dan Singapura melalui undang-undang.

Tujuannya agar status hukum perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Pendapat ini diutarakan anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyatakan perjanjian tersebut akan diratifikasi melalui peraturan presiden (perpres).

“Tentu sebaiknya diratifikasi melalui DPR (menjadi undang-undang), meski saya juga percaya ada pertimbangan lain pemerintah untuk melakukan hal itu lewat Perpres” kata Dave di Jakarta, Kamis 917/2/2022).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan sejumlah hal, antara lain masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; serta kedaulatan atau hak berdaulat negara.

Dalam pandangan legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VII ini, perlu ada penafsiran atas Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura, apakah perjanjian itu termasuk yang harus diratifikasi melalui undang-undang atau tidak.

“Akan tetapi, bila diklasifikasi sebagai perjanjian yang cukup melalui perpres, maka itu juga dapat dilegalkan,” lanjut putra mantan ketua umum Partai Golkar, Agung Laksono ini.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, ratifikasi Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura akan dilakukan melalui perpres, sedangkan ratifikasi Perjanjian Defense Coperation Agreement (DCA) dan Perjanjian Ekstradisi akan diproses melalui DPR dalam bentuk undang-undang (UU).

“Menurut hukum kita, tak semua perjanjian harus diratifikasi dengan UU. Ada yang cukup dengan perpres, permen, atau MoU biasa. Yang harus diratifikasi dengan UU, antara lain, perjanjian yang terkait dengan pertahanan dan hukum,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, kemarin.

Menko Airlangga Buka Pendaftaraan Kartu Prakerja Gelombang 23


Berita Golkar— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi membuka pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23 pada Kamis (17/2/2022).

Pada gelombang 23 ini, Menko Airlangga mengaku pemerintah menyediakan kuota sebanyak 500 ribu orang.

“Gelombang 23 dibuka dengan kuota sebanyak 500 ribu orang. Gelombang selanjutnya akan dibuka dengan jumlah kuota yang sama,” tutur Airlangga dalam keterangan, Kamis (17/2/2022).

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Komite Kartu Prakerja memutuskan untuk memprioritaskan pendaftar dari 212 kabupaten dan kota dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Harapannya, kata dia, melalui Kartu Prakerja, bisa mendorong pemberdayaan ekonomi masyatakat untuk keluar dari kemiskinan ekstrem.

Kartu Prakerja juga memberikan alokasi khusus kepada 50 ribu calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan ini diharapkan mampu memberi kompetensi lebih bagi para pekerja migran Indonesia untuk bekerja di negara tujuan masing-masing.

Menko Perekonomian mengatakan, Kartu Prakerja terbukti menambah pengetahuan pesertanya. Airlangga mencatat, hingga saat ini jumlah peserta Kartu Prakerja mencapai 11,4 juta orang sejak diluncurkan pertama kali pada April 2020.

“Rata-rata nilai pre-test dibanding nilai post-test peserta meningkat dari 53 ke 68. Hal ini menunjukkan ada penambahan pengetahuan yang dimiliki peserta setelah mengikuti pelatihan, baik aspek kognitif dan atau psikomotorik,” kata Airlangga

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, berdasarkan penelitian, peserta menilai pelatihan dalam program Kartu Prakerja sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi mereka.

“Sebanyak 87 persen dari total penerima Kartu Prakerja belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya. Sehingga ikut pelatihan Prakerja menjadi pengalaman pelatihan pertama bagi mereka,” ucapnya.

Adapun evaluasi yang dilakukan oleh The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia dan Rumah Presisi Indonesia menunjukkan Kartu Prakerja terbukti berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas, kebekerjaan, kewirausahaan, serta pendapatan para penerimanya.

Pencapaian tersebut memperlihatkan Program Kartu Prakerja berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi. Yakni meningkatkan keterampilan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Airlangga mengaku, Program Kartu Prakerja akan dibawa pada pertemuan G20 sebagai contoh program yang sukses dijalankan pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Bahkan, Airlangga mengaku pemerintah akan mengusulkan program serupa bisa diterapkan di negara berkembang lainnya.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi Program Kartu Prakerja www.prakerja.go.id. Bagi pendaftar yang lolos sebagai penerima, Airlangga meminta dapat segera memilih pelatihan yang benar-benar dibutuhkan.

Penerima Kartu Prakerja dapat memanfaatkan dengan melampirkan sertifikat pelatihan Pra Kerja untuk melamar pekerjaan. Program Kartu Prakerja juga akan membuat penawaran dan permintaan tenaga kerja lebih terhubung.

“Dengan teknologi digital, Kartu Prakerja mentransformasi layanan publik dan membentuk kebiasaan baru atau new normal bagi masyarakat untuk selalu belajar,” katanya.

Menko Airlangga Apresiasi U20 sebagai Salah Satu Engagement Groups G20


Berita Golkar– Presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global, dengan partisipasi aktif membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan tema tersebut, Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat memberikan semangat baru untuk mewujudkan tatanan dunia yang bukan hanya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, namun juga menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan sambutan pada acara Bincang Urban 20 dengan tema “Isu Perkotaan Pada Presidensi G20 Indonesia” yang dilakukan secara virtual, Rabu (16/02).

Selain itu, fokus dari Presidensi G20 Indonesia adalah penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global yang efektif, guna memastikan perekonomian dunia tetap terbuka, adil, saling menguntungkan, dan menjamin tidak ada satupun yang tertinggal, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Indonesia akan menggunakan Presidensi G20 untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang, sehingga dapat tercipta tata kelola dunia yang lebih adil.

Utamanya untuk memperkuat solidaritas dunia dalam mengatasi ancaman perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Saya mengapresiasi Urban 20 (U20) sebagai salah satu Engagement Groups G20, yang mengadvokasi aspirasi kota-kota besar di negara anggota G20 untuk meningkatkan peran kota dalam diplomasi internasional, pembuatan kebijakan serta untuk merumuskan pesan bersama melalui perspektif pendekatan urban yang unik. Secara khusus saya ucapkan selamat dan sukses kepada Kota Jakarta sebagai kota tuan rumah penyelenggaraan U20 Mayors Summit yang direncanakan pada bulan Agustus tahun ini,” pungkas Menko Airlangga.

Golkar DKI Targetkan 20 Kursi di DPRD DKI Pada Pileg 2024


Berita Golkar — Partai Golkar DKI Jakarta menetapkan target akan merebut tidak kurang dari 20 kursi keanggotaan pada Pemilu Legislatif tahun 2024 mendatang.

Untuk itu fungsionaris dan seluruh jajaran kepengurusan DPD Golkar DKI terus melakukan konsolidasi internal dari tingkat provinsi hingga ranting terbawah yakni kelurahan.

“Kami juga melakukan persiapan dengan para kader-kader fungsionaris yang nanti menjadi kader bakal calon legislatif. Setelah itu kami akan melakukan berbagai seleksi, sampai nanti mereka menjadi anggota legislatif yang kami pilih untuk mewakili dapilnya masing-masing,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar di Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Dia meyakini Golkar akan meraih kemenangan jika para kader mampu menyatukan kekuatan. “Kalau kami sebetulnya menargetkan sebanyak-banyaknya perolehan kursi, tapi kalau bisa mendekati 20 kursi,” ujar Zaki yang juga menjadi Bupati Tangerang ini.

Dalam kesempatan yang sama, Zaki menyebut Partai Golkar selalu terbuka bagi seluruh elemen masyarakat.

Proses rekrutmennya caleg juga terus berjalan, bahkan sudah ada 200 lebih orang kader yang ingin memperebutkan 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. “Jadi kalau yang tersedia 106 kursi di DPRD, kami sudah ada 212 orang yang disiapkan untuk Pileg. Mekanisme selanjutnya adalah kami memiliki banyak kegiatan dan program untuk kader fungsionaris ini,” jelasnya.

“Siapa yang memang memiliki keinginan kuat dan kinerja yang baik, itulah yag terpilih. Berikutnya nanti kami lakukan survei terhadap tingkat popularitas masing-masing individu yang akan terpilih menjadi bakal caleg dari Golkar,” lanjutnya.

Seperti diketahui di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, DPD Partai Golkar DKI Jakarta mendapatkan enam kursi untuk periode 2019-2024. Perolehan kursi ini lebih rendah tiga kursi dibanding periode 2014-2019 lalu yang mencapai sembilan kursi.

DPR Sahkan RUU Olahraga, Menpora Harapkan Penguatan Kepastian Hukum


Berita Golkar– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Ranacangan Undang – Undang (RUU) Tentang Keolahragaan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR, Selasa (15/2/2022).

UU Keolahragaan merupakan revisi dari Rancangan Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Wakil Ketua DPR RI yang juga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus selaku pimpinan sidang paripurna menanyakan kepada 331 peserta rapat yang hadir secar fisik dan virtual untuk dapat menyetujui RUU Keolahragaan menjadi Undang-undang.

“Apakah RUU Keolahragaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” tanya Lodewijk. Secara serentak para peserta rapat menjawab “setuju”.Sehingga RUU ini secara resmi menjadi Undang-Undang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali selaku wakil pemerintah berharap bahwa RUU Keolahragaan ini dapat mberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan olahraga dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

“Dengan demikian gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan,” harap politisi partai Golkar ini.

Survei CNN: Elektabilitas Airlangga Tertinggi Karena Publik Ingin Keberlanjutan


Berita Golkar—Survei Citra Network Nasional menempatkan elektabilitas Partai Golkar dan Airlangga Hartarto di posisi tertinggi jika pemilu digelar hari ini.

Direktur Eksekutif Citra Network Nasional Dwi Harini Soejono menuturkan, dalam survei yang melibatkan 2.140 responden pada 22 Januari hingga 6 Februari 2022 ini, Golkar menjadi partai yang paling banyak dipilih sebagai Top of Mind.

“Partai Golkar menjadi partai yang paling banyak dipilih sebagai Top of Mind dengan tingkat keterpilihan sebesar 14,9 persen,” tutur Dwi Harini dalam keterangan kepada media, Rabu (16/2/2022).

Ia mengatakan, Golkar mengalahkan PDIP di posisi kedua dengan 14,8 persen. Di urutan ketiga, muncul Gerindra dengan 14,2 persen, disusul Demokrat 4,2 persen, dan Nasdem dengan 3,9 persen.

Posisi enam hingga sembilan muncul PKS (3,2 persen), PKB (3,2 persen), PPP (1,2 persen) dan PAN (1,1 persen).

Survei Citra Network Nasional juga memberikan pertanyaan tertutup pada responden dari kalangan PNS, dosen dan mahasiswa, buruh, pelaku usaha, ibu rumah tangga hingga penguasaha dan petani. Hasilnya, Partai Golkar masih menjadi partai yang paling banyak dipilih responden.

Pada simulasi pertanyaan tertutup, elektabilitas Golkar mencapai 17,6 persen disusul Gerindra dengan 16,8 persen di urutan kedua dan PDIP dengan 16,4 persen di urutan ketiga.

Dalam simulasi ini, Demokrat menempati urutan keempat dengan 7,2 persen, kemudian PKB (5,2 persen), dan PKS (5,2 persen).

Dwi Harini mengatakan, dari hasil surveinya, menunjukkan preferensi pilihan terhadap ideologi partai politik. Yakni, cenderung memilih partai politik berideologi nasionalis religius sebagai Top of Mind sebesar 39,4 persen.

Survei juga menunjukkan sejumlah faktor responden memilih parpol. Antara lain, sebanyak 4,7 persen dipengaruhi visi misi parpol, sebanyak 14,2 persen karena pemberian uang atau bingkisan.

Selain itu, sebesar 37,2 persen dipengaruhi karena kesamaan etnik dengan caleg atau capres, 30,8 persen dipengaruhi kesamaan keyakinan, dan 13,1 persen disebabkan faktor lain.

Masih di survei yang sama, pada simulasi jika pilpres dilaksanakan pada hari ini, Citra Network Nasional menemukan nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai tokoh yang paling banyak dipilih responden.

“Pertanyaan ‘Siapah Tokoh yang Anda Pilih jika Pemilu Presiden dilaksanakan hari ini?’ maka didapatkan hasil dengan peringkat pertama Airlangga Hartarto yang dipilih oleh 21,8 persen responden,” ujar Dwi Harini.

Di posisi kedua, muncul nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 15,3 persen, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 8,1 persen responden. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan keempat dengan 7,5 persen.

Dwi mengatakan, nama Airlangga Hartarto juga muncul di urutan teratas dalam simulasi tertutup pilpres. Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian dipilih sebanyak 23,5 persen responden.

Di urutan kedua dan ketiga masih memunculkan nama yang sama, yakni Prabowo Subianto (16,4 persen) dan Ganjar Pranowo (8,3 persen).

“Alasan responden memilih Airlangga Hartarto adalah karena Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan yang sudah dijalankan Presiden Jokowi dan perbaikan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan akibat dampak pandemi Covid-19,” ujar Dwi.

Diketahui, survei Citra Network Nasional digelar menggunakan metode Field Study melalui wawancara mendalam dengan institusi dan stakeholder yang relevan.

Survei dilakukan di 1.070 kecamatan di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei memiliki confidence level 95 persen dan confidence interval 2,12 persen.

Dewi Asmara: Pameran Batik untuk Lestarikan Budaya Nusantara


Berita Golkar – Fungsionaris Partai Golkar dan presidium Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPP) Dewi Asmara menyebut gelaran pameran batik yang diselenggarakan sejumlah politisi perempuan di DPR adalah  sinyal kuat dari keinginan mereka untuk ikut melestarikan budaya Indonesia.

Anggota Komisi IX fraksi partai Golkar di DPR ini mengatakan, KPP mendukung UMKM untuk terus meningkatkan kreativitas para pekerja dan pengrajin usaha ini.

“Khususnya dalam upaya pelestarian budaya yang diselaraskan dengan kekayaan alam negeri berupa rempah-rempah yang juga ikut mewarnai serat rupa batik tanah air,” kata Dewi Asmara di Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Pameran berlangsung sampai 18 Februari 2022 di Gedung Nusantara II DPR. Ada 20 nominasi desain ikut serta. Mereka dipilih dari “Lomba Desain Batik Nasional” yang diselenggarakan KPP sejak November 2021.

Dewi menambahkan, selain memiliki kekayaan aneka rempah, Indonesia juga berlimpah tanaman yang dapat dijadikan pewarna alami batik. Misalnya saga, kunyit, kayu nangka, dan manggis.

Dengan demikian, selain berkontribusi terhadap perekonomian, produksi batik juga berkontribusi terhadap upaya merawat dan melestarikan alam.

Sebagai bagian dari industri tekstil, kontribusi batik bagi perekonomian nasional memang cukup besar, bahkan selama masa pandemi.

Menurut catatan Kemenperin, kontribusi sektor batik terhadap devisa melalui ekspor batik tahun 2020 mencapai 532,7 juta dollar AS. Selama periode triwulan I tahun 2021 mampu menembus 157,8 juta dollar AS.

Pameran ini diharapkan dapat menjadi ruang para perajin batik yang dengan setia menjaga dan melestarikan budaya bangsa lewat karya- karya mereka.

Sedangkan menurut Ketua Panitia Pameran, Casytha A Kathmandu, inti kegiatan ini untuk membangun sinergi dari hulu ke hilir industri batik Nusantara.

“Semoga acara ini bisa menghidupkan terus semangat menjaga aset budaya dan identitas kita. Selain itu, juga memperbaiki taraf hidup masyarakat, termasuk kaum perempuan melalui batik,” tutur Casytha.

Scroll to top