BERITA

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono mengatakan, ASN bila jadi panitia, bukan dicurigai, melainkan banyak yang harus diperhatikan detail.

ASN dibolehkan jadi petugas KPPS, PPS, dan PPK.

Dave menekankan, ASN harus dilihat apakah mereka dapat benar-benar bekerja secara objektif dan secara netral, tanpa memihak pihak-pihak mana pun.

Ia mengingatkan, ASN saat jadi panitia jangan sampai malah memiliki agenda titipan dari pimpinan.

“Perlu diingat kepala daerah berasal dari partai politik,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).

ASN sendiri memiliki asas netralitas dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Ditegaskan, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, dan tidak berpihak segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepentingan siapa pun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, justru merasa ASN merupakan komponen penting pemerintahan dalam rangka menjamin berlangsungnya pemilu dan pilkada pada 2024 mendatang.

Baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Mendagri mengaku, sudah mengetahui UU ASN yang tidak membolehkan ASN berpolitik praktis karena tenaga profesional yang jadi motor pemerintahan.

Mengaku paham situasi politik bisa memanas, ia meminta ASN profesional dan tidak memihak.

Untuk itu, Dave menyarankan petuga pemilu merupakan masyarakat umum yang tidak memiliki loyalitas terhadap salah satu partai politik atau salah satu individu pejabat daerah.

Pasalnya, mereka harus benar-benar bekerja secara objektif.

Artinya, lanjut Dave, petugas pemilu harus memiliki loyalitas kepada masyarakat.

Apalagi, pelaksanaan pemilihan umum memiliki prinsip-prinsip seperti jujur dan adil serta terbuka.

Karena itu, orang-orangnya harus diperhatikan secara saksama.

Ia mengingatkan, jangan sampai pemilihan orang-orang yang akan menjadi petugas Pemilu 2024 nantinya, hanya karena ada alasan kekurangan personel.

Sehingga, langkah menarik ASN tersebut malah merendahkan kualitas masyarakat umum.

“Dengan mengelabui masyarakat hanya untuk melakukan tindak-tindak kecurangan yang berpotensi merugikan dan menodai citra pemilu itu,” ujar Dave.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan, ASN memang boleh menjadi panitia pemilu alias petugas badan adhoc Pemilu 2024.

Namun, mereka akan dijatuhi sanksi berat bila melakukan pelanggaran saat bertugas sebagai panitia.

Pelanggaran ketika ASN berpihak terhadap kontestan tertentu atau memanipulasi data saat bertugas.

Sanksi disebut berat karena mereka melanggar dua ketentuan sekaligus, yaitu prinsip netralitas ASN ataupun netralitas penyelenggara pemilu.

Pimpinan DPD Golkar Kota Jakarta Selatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Fauzan Fadel Muhammad.

Berita Golkar – Kader muda Partai Golkar Fauzan Fadel Muhammad ditunjuk menjadi Pimpinan DPD Golkar Kota Jakarta Selatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) meggantikan ketua sebelumnya yakni Inez Yuanna.

Hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Pleno DPD Golkar DKI Jakarta pada Rabu, 11 Januari 2023.

“Saya menyatakan bersedia mengemban jabatan Plt. Ketua Golkar Jakarta Selatan,” ungkap Fauzan Fadel Muhammad dalam keterangan resminya sesaat setelah ditunjuk oleh DPD Golkar DKI pasca rapat Pleno DPD Golkar DKI yang berlangsung di Sekretariat Jalan Pegangsaan Barat No.4, Cikini, Menteng.

Dengan demikian, sebagai Plt Ketua, Fauzan menegaskan, semua keputusan termasuk penempatan dalam organisasi diatur oleh DPD Golkar DKI.

Sebagai bagian dari partai, Ia mengaku harus tunduk dalam setiap keputusan partai.

Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan agenda dari amanah, arahan dan tugas yang diberikan dari DPD Golkar DKI kepadanya sebagai Plt dalam mempersipakan datangnya tahun politik di 2024 mendatang, salah satu langkah strategis yakni konsolidasi internal di kepengurusan DPD Golkar Jakarta Selatan yang nantinya berkesinambungan dengan para pimpinan tingkat Kecamatan sampai Kelurahan.

“InsyaAllah dalam 30 hari pertama saya akan membuat rapat konsolidasi bersama Pengurus Golkar Jakarta Selatan bersama Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Kelurahan (PL) yang ada di Jakarta Selatan. Ini penting sebagai langkah konsolidasi internal terlebih dahulu yang akan kami laksanakan,” urai Fauzan.

Sebagai langkah strategis lainnya, untuk masuk ke jalur akar rumput, sudah tentu amanat penugasannya sebagai Plt dari DPD Golkar DKI yaitu membentuk basis di tingkat RT dan RW, dalam rangkat mengkuningkan Jakarta Selatan.

“Mungkin ini bisa dibilang sebagai langkah strategis dalam memanaskan mesin partai ke tingkat akar rumput dalam agenda saya yang akan mengkuningkan Jakarta Selatan, selain amanah dari DKI tentunya, yakni dalam 90 Hari masa kerja saya sebagai Plt. Ketua Golkar Jakarta Selatan, saya mengharapkan pembentukan Kelompok Kerja dan Kader Partai Golkar (Pokkar) di level RW-RT terbentuk,” sambungnya.

Terakhir, sikap yang tunduk pada perintah partai diakui Fauzan merupakan bagian dari komitmennya sebagai kader Partai berlambang Pohon Beringin tersebut.

“Saya orang partai, saya tunduk dengan aturan partai. Seluruh Senior Golkar, seluruh simpatisan Golkar dan seluruh Fungsionaris Golkar harus Solid bersama memenangkan Golkar di Jakarta Selatan. Tidak ada lagi dinamika,” pungkasnya.

Alien Mus-Golkar Siap Kawal Ekonomi Maluku Utara.

Berita Golkar – Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Alien Mus menegaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat sebesar 27%, mengambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Maluku Utara.

“Namun fakta menunjukan bahwa hampir seluruh daerah tambang di Maluku Utara mencatatkan kemiskinan tertinggi di Maluku Utara,” ungkap Alien Mus dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (11/01/23)

Kata Alien, catatan Biro Pusat Statistik Maluku Utara angka kemiskinan tertinggi diatas rata-rata nasional adalah Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, yang disusul dengan Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, 4 kabupaten diatas merupakan Kabupaten penghasil tambang, yang memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

“Sebagai anggota Komisi yang membidangi sektor pertanian, dalam hasil resesi telah disampaikan dalam Rapat bersama Menteri Pertanian, terkait ketimpangan pendapatan petani Maluku Utara yang diakibatkan dari anjloknya harga Kopra dan Cengkeh, karena itu dibutuhkan kebijakan yang affirmatif bagi keseimbangan pendapatan masyarakat di sektor pertanian,” katanya.

Alien mengatakan, mengikuti perkembangan Maluku Utara, dari hasil presentase Lembaga Penelitian pembangunan daerah (LP2D) terkait Pendapatan negara Bukan Pajak (PNBP), yang menjadi sumber dari dana Bagi Hasil bagi pemerintah daerah dengan membandingkan pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PNBP yang tidak seimbang.

Srikandi Partai Golkar Maluku Utara itu juga mengungkapkan, berdasarkan data Bea Cukai Kementerian Keuangan RI dan data PNBP dari Kementerian ESDM patut diperjuangkan bersama.

Untuk itu lanjut Alien, sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Maluku Utara akan bersama-sama Pemerintah dan LP2D untuk memperjuangkan bagian dari Dana Bagi Hasil untuk Maluku Utara.

“Saya tegaskan kepada seluruh Kader Partai Golkar yang saat ini diberi tugas di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di eksekutif, untuk sama-sama memperjuangkan Dana Bagi Hasil bagi Maluku Utara,”sebut Alien.

Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan, secara khusus Fraksi Partai Golkar di DPR RI, juga ikut serta dalam mengawal DBH Maluku Utara, yang diharapkan menjadi keseimbangan dalam mengatasi kemiskinan.

“Bagi Partai Goilkar jika terkait kepentingan masyarakat, Golkar akan tampil terdepan untuk sama berjuang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,”kata mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara.

Menurut pandangan Partai Golkar kata Alien, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi momentum bagi Maluku Utara untuk menjaga keseimbangan pendapatan antara petani dan industry tambang.

Hal ini kata Alien ekonomi yang tinggi akan bermakna jika diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian.

Namun jika ekonomi yang tinggi hanya meningkatkan pendapatan tambang dan Pengusaha tambang, dipastikan ada yang salah dalam pengelolaan.

Karena itu lanjut Alien Mus, Partai Golkar akan menggalang kekuatan melalui Partai Golkar untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Maluku Utara, seperti Hak Petani dan nelayan yang memproduksi barang hasil pertanian dan perikanan agar diberikan kemudahan mengakses pasar di industri tambang.

Termasuk hak Pelaku UMKM, yang mengembangkan usaha untuk mengakses berbagai kebutuhan industri tambang, hak Pemerintah daerah dari hasil produksi tambang, baik Iuran tetap maupun Iuran Produksi, hak pemerintah Daerah dibidang Perpajakan baik Pajak Daerah maupun Retribusi dan hak Pemerintah Pusat dibidang Perpajakan dan PNBP.

Dengan demikian kata Alien, Partai Golkar akan secara serius mengawal agenda ekonomi tambang bagi kesejahteraan Petani dan nelayan di Maluku Utara, dan akan mendukung Pemerintah daerah yang mengajukan revisi atas UU Pertambangan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan daerah, terutama terkait Tarif dana Bagi hasil untuk Maluku Utara.

Sekretaris Partai Golkar Halmahera Utara, Herry Hiorumu.

Berita Golkar – Sekretaris Partai Golkar Halmahera Utara, Herry Hiorumu mengatakan, pihaknya optimis mengambil alih pimpinan DPRD pada Pileg 2024 mendatang.

Sebab, Golkar Halmahera Utara dari komposisi yang ada akan meraih suara signifikan di empat daerah pemilihan.

Menurut dia, rata-rata bacaleg dari partai Golkar memiliki ketokohan, elektabilitas maupun kapasitas.

Itu sebabnya semua dapil pasti akan terisi. Misalnya, dapil, 1 Kota Tobelo dan Dapil 4 Tobelo Selatan masing-masing satu kursi.

Sementara Dapil 2 Galela-Loloda dua kursi dan Dapil 3 Kao-Malifut 2 kursi.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan DPR akan mewakili suara mayoritas fraksi dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) pekan depan terkait sistem proporsional terbuka.

Diketahui sebelumnya, 8 dari sembilan partai politik (parpol) parlemen telah menolak sistem proporsional tertutup.

“Bahwa suara yang akan disampaikan menjadi penjelasan pada sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi adalah suara DPR mewakili suara mayoritas, itu tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka,” kata Doli dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

DPR, lanjut politis Golkar ini, sudah sepakat menunjuk Komisi III sebagai tim kuasa mereka untuk menghadap MK.

Selain itu, Doli mengatakan 8 fraksi DPR juga akan mengajukan diri sebagai lembaga atau individu menjadi pemohon intervensi dalam perkara di MK itu.

Bahkan, lanjutnya, sebelum menghadapi sidang MK, DPR melalui Komisi II akan membahas terkait polemik sistem pemilu itu dengan para penyelenggara pemilu dan pemerintah.

MK sendiri juga akan meminta pendapat pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam perkara itu.

“Nanti akan mengundang penyelenggara pemilu dan juga menteri dalam negeri untuk membahas seluruh persiapan pemilu khususnya termasuk masalah penetapan penerapan sistem proporsional terbuka ini,” jelasnya.

Diketahui, delapan partai politik yang menolak penerapan sistem pemilu tertutup adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Artinya, hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang setuju sistem proporsional tertutup.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan pihaknya menghargai sikap delapan parpol yang berbeda pandangan dengan mereka. Meski begitu, dia menegaskan keputusan soal perkara sistem pemilu ada di tangan MK.

“Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah di sembilan hakim MK. Kalau ini saja [sikap penolakan 8 parpol] hanya untuk hore-hore saja,” ujar Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Meski kondisi perekonomian global diprediksi masih dilanda ketidakpastian pada tahun ini, sejumlah negara diproyeksikan masih akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang positif.

Ketergantungan pada pasar ekspor yang relatif rendah atau kurang dari 50% menjadikan negara-negara seperti Indonesia, Jepang, Brasil, Tiongkok, dan Amerika Serikat memiliki resiliensi yang tinggi melalui dukungan pasar domestik yang kuat.

Harga komoditas yang tinggi di pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia.

Namun sejak pertengahan 2022 telah mengalami pelambatan dan kemudian menunjukkan penurunan di akhir 2022, termasuk 3 komoditas utama ekspor Indonesia yakni logam, CPO, dan batu bara.

Beberapa komoditas utama perdagangan global lainnya seperti gas alam, minyak brent, dan gandum juga memperlihatkan tren penurunan.

“Kalau kita lihat beberapa negara yang manufakturnya ekspansif yaitu Jepang, Prancis, Meksiko, Indonesia, Brasil, India dan Arab Saudi, sehingga menunjukkan sektornya masih kuat. Tetapi hampir beberapa negara besar seperti Italia, Jerman, Korea PMI-nya di bawah 50%. Sehingga ini menunjukkan bahwa dunia masih (dalam) ketidakpastian dan kita juga melihat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perdagangan yang tahun lalu ekspansinya 3,5%, maka di tahun ini diperkirakan hanya 1%,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers seusai Rapint terkait Evaluasi Ekspor dan Investasi 2022 di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/01).

Hingga akhir 2022, nilai ekspor Indonesia mencapai USD299,57 miliar atau tumbuh 29,40% (yoy).

Sedangkan sisi impor juga mengalami pertumbuhan yang hampir setara yakni 25,37% (yoy) atau sebesar USD245,98 miliar.

Lebih lanjut, kinerja ekspor dalam perdagangan internasional Indonesia pada tahun 2023 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 12,8% (yoy) dan impor akan tumbuh lebih tinggi yakni sebesar 14,9% (yoy).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyinggung arahan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Selain jenis sektor yang diwajibkan, juga akan dilakukan review terhadap jumlah devisa dan jangka waktu penyimpanan DHE di dalam negeri.

“Dengan demikian kita akan lakukan revisi, sehingga tentu kita berharap bahwa peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan cadangan devisa,” ujar Menko Airlangga.

Dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden terkait investasi yang ditargetkan sebesar Rp1.400 triliun untuk tahun 2023.

“Perlu beberapa regulasi yang disempurnakan yaitu tentunya penyempurnaan Peraturan Pemerintah, penyempurnaan OSS RBA, dan Daftar Prioritas Investasi,” pungkas Menko Airlangga.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) oleh pemerintah baru-baru ini.

Ia menilai bahwa sebuah Perppu hanya bisa diterbitkan dalam kondisi darurat.

Menurutnya, kondisi yang dikatakan ‘darurat’ merupakan hal yang subjektif di pandangan pemerintah.

Oleh sebab itu, Komisi IX ingin mengetahui alasan diterbitkannya Perppu Ciptaker tersebut.

“Ya, tentu kan kondisi darurat kan subjektif yang dilihat oleh pemerintah. Nah ini yang tentu ingin kita dengar secara langsung dari pemerintah. Karena ini subjektif pemerintah, kita ingin mendengarkan langsung apa catatan dari pemerintah dalam (hal ini dengan) Menaker terkait dengan mengapa Perppu ini dihasilkan,” jelas Melki, dikutip dari wartawan, Rabu (11/1/2023).

Selain itu, ia menanggapi alasan diterbitkannya Perppu Ciptaker yang diharapkan untuk memenuhi kekosongan hukum.

Karena itu, ia berharap pertemuan dengan Menaker tersebut akan menjadi forum untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses penerbitan maupun substansi dari Perppu tersebut.

“Menurut saya begini, kita lihat bahwa pemerintah punya niat baik untuk Perppu ini sebagai bantalan hukum ketika ada kekosongan hukum yang terjadi. Nantinya melalui pembicaraan kami nanti hari Kamis dengan Ibu Menaker, kami akan membahas soal (Perppu Ciptaker) ini baik dari segi proses maupun soal substansi,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di sisi lain, ia juga menyoroti salah satu substansi yang ada di dalam Perppu Ciptaker, salah satunya mengenai persoalan alih daya (outsourcing). S

ebab, sejumlah pihak mengatakan bahwa persoalan outsourcing tersebut memiliki ketidakjelasan batasan bidang apa saja yang dapat dilakukan outsourcing.

Menurutnya, tidak semua hal ketenagakerjaan dapat diatur dalam undang-undang.

Dikarenakan undang-undang mengatur hal-hal yang berada di bawah Undang-Undang Dasar terkait dengan substansi yang ingin dicapai oleh Cipta Kerja.

Sehingga, ia menilai tidak semuanya akan disusun secara detail. Jika ingin disusun secara detail bisa ada di peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya.

“Nah apabila di situ juga belum diperlihatkan lebih detail, nanti itu tugasnya menteri-menteri terkait untuk menerjemahkan lebih lanjut bagian (permasalahan) yang dihasilkan undang-undang tersebut. Tentu apabila itu belum ada detailnya di Undang-Undang Cipta Kerja nanti, Menteri Tenaga Kerja akan merumuskan lagi dalam peraturan menteri ataupun keputusan Menteri Tenaga Kerja,” ujarnya.

etua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kabupaten Sinjai, Andi Rusmiati Rustham (ARR) (tengah) saat menyambangi korban Angin Puting Beliung di Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Selasa (10/1/2023).

Berita Golkar – Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kabupaten Sinjai, Andi Rusmiati Rustham (ARR) menyambangi korban Angin Puting Beliung di Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Selasa (10/1/2023).

Dalam kunjungannya, Andi Rusmiati yang didampingi para pengurusnya menyerahkan bantuan sembako dan bantuan dana perbaikan rumah kepada Nuraeni (45 tahun).

“Alhamdulillah, semoga bantuan ini meringankan beban dan mengobati duka yang dialami ibu Nuraeni bersama keluarga,” kata Andi Rusmiati usai menyerahkan bantuan.

Selain menyerahkan bantuan, Srikandi Partai Golkar yang akrab disapa Andi Ceceng Nanang itu memberikan motivasi kepada korban agar bisa bangkit dan tidak terpuruk dengan peristiwa yang dialami.

Sebagai kader Golkar, kata Andi Ceceng, dirinya diminta wajib oleh pimpinan untuk turun langsung membantu saat masyarakat terkena bencana.

“Sabarki bu, Insya Allah ada hikmah dibalik musibah ini,” tutur Wakil Ketua Partai Golkar Sinjai itu.

Sejumlah rumah di Kabupaten Sinjai porak-poranda diterjang Angin Puting Beliung.

Bahkan, dampak dari cuaca ekstrem yang terjadi sepekan terakhir, membuat rumah Nuraeni rata dengan tanah.

Di rumah ini, Nuraeni tinggal bersama 3 orang keluarganya.

Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin SH MH.

Berita Golkar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas Kesehatan (Diskes) serius dalam mencegah kasus gizi buruk.

Salah satunya aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya asupan gizi bagi anak.

Demikian hal ini disampaikan Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin SH MH kepada wartawan, Selasa (10/1) di ruang kerjanya.

Dikatakannya, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menekan dan mencegah kasus gizi buruk di Negeri Seiya Sekata ini.

“Ya, kita minta Diskes harus lebih giat lagi memberikan sosialiasi kepada masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang sehat bagi anak. Sehingga upaya ini dapat mencegah munculnya kasus gizi buruk di Pelalawan,” terangnya.

Diungkapkan legislator Partai Golkar ini, tidak semua masyarakat paham akan pentingnya asupan gizi yang sehat bagi balita.

Sehingga Diskes perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang sehat bagi anak.

“Jadi, kami minta Dinkes harus meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Artinya, memberikan pahaman kepada masyarakat itu sangat penting. Agar masyarakat mengetahui pentingnya asupan gizi yang sehat untuk anak-anak mereka sehingga terhindar dari kasus gizi buruk,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskes Pelalawan, H Asril SKm Mkes menagatakan bahwa, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya dalam memberantas kasus gizi buruk di Pelalawan, khususnya yang terjadi di kalangan warga kurang mampu.

Di mana Diskes telah menekankan agar seluruh pusat kesehatan masyarakat (pusakesmas) yang ada di setiap kecamatan memberikan bantuan medis pertama ketika ditemukan kasus gizi buruk tersebut.

Serta intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya asupan gizi bagi anak.

“Dan alhamdulillah, sejauh ini, khususnya tahun 2022 lalu, kami masih belum menemukan adanya kasus gizi buruk di Pelalawan. Namun demikian, kami akan terus berupaya maksimal untuk menekan kasus tersebut,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain upaya medis, yang dilakukan pemerintah daerah yakni dengan memberikan keseimbangan gizi pada bayi atau anak di bawah lima tahun (balita).

Dan ini diseiringkan dengan program peningkatan perekonomian masyarakat khususnya bagi keluarga kalangan tidak mampu.

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) (tengah).

Berita Golkar – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak masyarakat sebagai pewarta warga (citizen journalist) memanfaatkan kekuatan media sosial untuk membantu mempromosikan keunggulan yang dimiliki desa dan daerah tempat tinggalnya.

Baik dari sisi pariwisata hingga berbagai produk UMKM, promosi dengan sosial media diharapkan bisa membuat daerah tersebut bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat.

Menurut Bamsoet hal ini bisa dilakukan mengingat saat ini kekuataan masyarakat, khususnya melalui media sosial dapat memberikan efek yang besar dan tidak kalah dengan efek yang dihasilkan para jurnalis profesional.

“Peran pewarta warga dalam menggerakkan sektor ekonomi pedesaan berbasis pariwisata dan UMKM sangat besar. Terbukti dari berbagai tempat yang dulunya tidak banyak orang tahu, kemudian menjadi viral dan akhirnya ramai dikunjungi warga karena pemberitaan yang dilakukan oleh para pewarta warga. Seperti Water Gong di Klaten, Sawah Nanggulan di Kulon Progo, Embung Kledung di Temanggung, Nuansa Riung Gunung di Bandung, Antapura De Jati di Garut, Ranu Manduro di Mojokerto, hingga Amaryllis Garden di Yogyakarta,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (10/1/2023).

Bamsoet menjelaskan menurut laporan Digital News Report 2021 oleh Reuters Institute, penggunaan media sosial untuk pencarian berita tetap kuat, terutama di kalangan anak muda.

Karena itu, para pewarta warga juga harus turut memahami konsep 5W+1H yang terdapat dalam kaidah jurnalisme, dengan mengedepankan prinsip cover both sides dan check and balances.

“Pemahaman tersebut bukanlah untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Melainkan untuk menjadi pegangan agar pewarta warga dapat terhindar dari penyebaran hoax dan ujaran kebencian (hate speech), sekaligus terhindar dari kasus hukum. Sehingga kehadiran pewarta warga dapat mencerahkan masyarakat melalui informasi yang diterimanya. Bukan justru malah menyesatkan masyarakat,” jelas Bamsoet.

Lebih lanjut ia menuturkan pewarta warga yang berkualitas dapat menjadi mitra kritis dan strategis bagi para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan daerah, hingga penyelenggara pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing.

Misalnya, dengan menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat desa untuk memastikan dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh para penyelenggara negara.

“Mengingat dalam APBN 2023, pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Besarnya jumlah dana desa tersebut harus dipastikan bisa memberikan efek bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, pertemuan Bamsoet dengan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) dihadiri oleh Ketua Umum Wilson Lalengke, Wakil Sekretaris Eva Susanti, Wakil Bendahara Winarsih, serta Anggota PPWI DKI Jakarta Fernandia Sima Antasari.